Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tindakan pengaturan dan pengendalian air secara off-stream sudah seharusnya dilakukan mulai dari hulu sungai sampai dengan hilir yang bermuara di laut. Salah satu bentuk pendekatan secara off-stream adalah penerapan strategi Low Impact Developoment (LID) dengan pembuatan sumur resapan (SR). SR berfungsi untuk mengurangi limpasan air hujan dan memperbaiki kondisi air tanah lewat penyerapan air ke dalam tanah. Pembuatan SR harus dilakukan di daerah hulu, sehingga biayanya ditanggung oleh masyarakat hulu, padahal yang menikmati manfaatnya adalah masyarakat hilir sehingga menimbulkan ketidakadilan. Masalah ketidakadilan dalam pembiayaan pembuatan SR hendak dipecahkan lewat penerapan sistem subsidi silang antara wilayah hulu dan hilir melalui regulasi fiskal, yang ditinjau dari aspek teknis, aspek penerimaan masyarakat, dan aspek kerelaan masyarakat dalam pembuatan SR. Aspek teknis dianalisis untuk mengetahui kelayakan pembuatan SR dan metode survey berupa penyebaran kuesioner digunakan untuk menganalisis dua aspek lainnya, dengan studi kasus terhadap masyarakat di Kecamatan Limo, Depok. Pengolahan data dilakukan dengan bantuan program SPSS. Analisis terhadap aspek penerimaan dan kerelaan masyarakat bertujuan untuk mengetahui bentuk bantuan yang diminati agar masyarakat bersedia membuat SR. Respon masyarakat terbagi berdasarkan tahu tidaknya masyarakat tentang SR dan kesediaan masyarakat untuk membuat SR. Masing-masing kelompok responden memilih bentuk bantuan yang berbeda berdasarkan ketersediaan lahan dan biaya, pengertian akan manfaat SR, rasa tanggung jawab dalam masalah penanganan banjir, dan karakteristik responden. Pada umumnya masyarakat menginginkan bantuan berupa pembuatan SR secara keseluruhan, sehingga pemilik lahan nantinya hanya terima jadi. Diharapkan dengan hasil analisis penerapan sistem subsidi silang di wilayah hulu berupa bentuk bantuan yang diminati oleh masyarakat, nantinya dapat menjadi sumber masukan dan pertimbangan untuk pembuatan sistem pengaturan dan pengendalian air secara offstream di daerah hulu yang ditekankan untuk mengurangi potensi banjir.

---

Off-stream measurement should be done from upstream to downstream. Recharging Well (RW) is one of the methods of Low Impact Development strategy that considered as an off-stream measurement. The function of RW is to reduce rainfall runoff and to improve underground water condition by infiltrating rainfall into ground. Because RW have to be done on upstream area, therefore all the cost becomes the upstream resident responsibility, which is unfair since the benefit being enjoyed by the downstream resident.

This unfairness is tried to be solved by implementing cross subsidies system between upstream and downstream area through fiscal regulation, which viewed from technical aspect, social acceptance, and willingness to pay in the making of RW. Technical aspect were analyzed to find out the appropriateness of RW making, and survey method in form of questionnaire was used to analyzed the other two aspects, with case study on resident at Kecamatan Limo, Depok. Data processing was done with SPSS program.

Analyzes on social acceptance and willingness to pay was done to find out the reimbursement type that is favored by the upstream resident, so they would be willing to make RW. Resident responses were grouped based on their awareness of RW and their willingness to make RW. Each group choose a different type of reimbursement based on the availability of land and fund, the understanding of RW benefit, sense of responsibility on the handling of flood problem, and respondent characteristic. Generally, the type of reimbursement that favored by upstream resident is the complete making of RW, where the landowner would just accept it.

With the result from the implementation of cross subsidies system on upstream area analysis, in form of the type of reimbursement that is favored by resident, hopefully in later days this result could be the input and consideration sources for the making of off stream measurement on upstream area that are focused on reducing the flood potential."

"Persoalan inefisiensi membuat kebijakan subsidi BBM kurang diminati oleh banyak negara dalam beberapa dekade terakhir. Meskipun demikian, penghapusan subsidi ini dapat berdampak negatif bagi perekonomian, khususnya terkait kemiskinan, apabila tidak diiringi dengan program kompensasi yang tepat. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis program apakah yang paling tepat untuk diterapkan di Indonesia sebagai kompensasi penghapusan subsidi BBM. Program yang dibahas dalam artikel ini meliputi bantuan tunai, subsidi pangan, program pendidikan dan kesehatan, dan pembangunan infrastruktur. Dengan mempertimbangkan jangka waktu program, akurasi sasaran, dan isu kebebasan memilih, dapat disimpulkan bahwa tidak ada satu program yang unggul di ketiga aspek tersebut. Oleh karena itu, keputusan untuk memilih program mana yang akan diterapkan tergantung dari tujuan utama yang ingin dicapai oleh pemerintah. Tujuan jangka pendek dapat diwujudkan melalui bantuan tunai dan subsidi pangan sedangkan pembangunan sumber daya manusia dan infrastruktur dapat mewujudkan penghapusan kemiskinan secara lebih berkesinambungan.

---

Inefficiency has led to fuel subsidies being a much less favourable policy for many countries dealing with oil price hikes over the last few decades. Nevertheless, removing fuel subsidies can have detrimental effects on the economy, particularly related to poverty issue, if there is no appropriate compensation program implemented. This study aims to assess what the most suitable compensation would be in the case of fuel subsidies being phased out in Indonesia. Four different programs considered in this study are a cash transfer, a food subsidy, an education and healthcare program, and investment in infrastructure. Evaluating these programs in terms of time frame, targeting recipients, and freedom of choice, it is found that there is no single program superior in all aspects. The decision on which program should be chosen by the government then depends on its main objective. While an immediate and short-run effect can be achieved by providing cash or inkind transfers to the poor, human capital accumulation and improvement in physical infrastructure offer a long-run and more sustainable effect on poverty alleviation."

"Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) di Indonesia selalu menjadi kebijakan yang menuai kontroversi tidak terkecuali kebijakan kenaikan harga BBM yang dilakukan pemerintah pada 1 Maret 2005 lalu. Artikel ini mengkaji berbagai aspek kenaikan harga BBM dari sisi pertimbangan anggaran pemerintah, efisiensi penggunaan BBM, diversifikasi energi dan daya beli masyarakat, transformasi proses perumusan kebijakan serta solusi alternatif di masa yang akan datang."

"ABSTRAKSalah satu tuiuan utama pembentukan pemerintah negara adalah untuk menjaga dan meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Oleh karena itu menurunnya daya beli rakyat yang diakibatkan resesi ekonomi yang terjadi di Indonesia, mendorong pemerintah melakukan kebijakan pemberian subsidi pada komoditas bahan pangan strategis seperti beras, kedelai, gandum, dan gula agar komoditas tersebut tejangkau. Namun demikian pada pelaksanaannya pemerintah mengalami kesulitan untuk melaksanakannya disebabkan: masalah keterbatasan anggaran dan mekanisme pemberian subsidi tersebut ternyata tidak efektif karena kerapkali tidak tepat sasaran. Oieh karena itulah pada tanggal 2 September 1998 pemerintah mencabut subsidi bahan pokok (kecuali beras) tersebut di atas.Tujuan karya akhir ini adalah menjadi masukan, berupa anaiisa kuantitatif, dalam memutuskan dilepas atau tidaknya subsidi beras tersebut. Dalam karya akhir ini Penulis melakukan perbandingan biaya dan manfaat bila kebijakan subsidi beras dilanjutkan dan bila harga beras dilepaskan ke harga pasar internasional (diliberalisasi).Perbandingan tersebut dilakukan dengan cara menghirung biaya untuk memberikan subsidi beras dibandingkan dengan biaya yang harus dikeluarkan untuk memberikan bantuan kepada kelompok terntenfu untuk dapat membeli beras jika harga dilepaskan ke harga internasional dengan mempertimbangkan efek peningkatan produksi beras, efek multiplier konsumsi petani, keterkaitan dengan sektor-sektor lain yang terkait dengan padi dan tenaga kerja yang terserap.Berdasarkan kecederungan impor beras lima tahun terakhir (1992-1998) diproyeksikan besarnya subsidi beras akan terus meningkat secara signifikan, dan untuk tahun 1998 diperkirakan akan membutuhkan Rp. 6,12 Trilyun. Biaya subsidi tersebut dapat dihilangkan jika harga beras dilepaskari ke harga internasional (liberalisasi).Melepaskan harga beras ke harga internasional akan mengakibatkan meningkatnya harga beras di dalam negeri yang berarti akan makin memberatkan masyarakat yang sudah menurun daya belinya. Untuk itu kebijakan liberalisasi harga beras perlu disertal kebijakan bantuan kepada kelompok masyarakat yang paling membutuhkan. Diperkirakan dana yang diperlukan untuk memberikan bantuan tersebut sebesar sekitar Rp. 10 Trilyun, yang berarti lebih besar dari dana subsidi. Namun demikian dana tersebut akan memberikan efek multiplier karena peningkatan konsumsi produsen beras sebesar sekitar Rp. 8,7 Trilyim. Manfaat kebijakan liberalisasi Iainnya adalah disektor produksi yaitu adanya peningkatan produksi beras yang diperkirakan akan mencapai 7,68 juta ton atau senilai Rp. 22 Trilyun (dengan asumsi harga Rp. 2880 di tingkat petani). Peningkatan produksi tersebut akan:

1. Menggairahkan sektor-sektor input dan sektor-sektor output padi karena adanya tambahan kebutuhan input dan meningkatkan input bagi sektor-sektor yang membutuhkan padi sebagai input.
2. Tambahan tenaga kerja yang dapat diserap sektor padi diperkirakan mencapai 2.6 juta orang.
3. Menghemat devisa yang diperlukan untuk mengimpor beras, dan memberikan potensi untuk mengekspor beras.

Jadi untuk jangka pendek biaya yang diperlukan untuk melakukan subsidi beras lebih sedikit dan biaya yang diperlukan untuk memberikan bantuan untuk meningkatkan daya beli. Namun untuk jangka menen gah dan panjang manfaat liberalisasi harga karena adanya: penambahan produksi. efek multiplier konsumsi petani, insentif bagi sektor sektor yang terkait dengan padi, dan tenaga kerja yang diserap: akan jauh melebihi dana yang dibutuhkan untuk memberi bantuan terarah untuk mendongkrak daya beli masyarakat yang tidak mampu.Kebijakan meliberalisasi harga beras harus diikuti dengan kebijakan-kebijakan lain yang mendukung yaitu: kebijakan distribusi bantuan yang efektif dan efisien dengan memanfaat kan infrastruktur yang sudah ada di masyarakat, kebijakan untuk melindungi petani dan gejolak harga heras dunia dan gejolak kurs dengan cara membuat pasar komoditas berjangka beras, dan kebijakan untuk mendorong peningkatan kesejahteraan petani marginal dan buruh tani dengan cara transmigrasi dan perubahan pembayaran kas menjadi pola bagi hasil dalam bentuk natura (beras)."

"Post international agreement about the agriculture which is AoA, USA as one of the member supposed to liberated their agriculture,but instead of doing that they done some protect act through the highest subsidize agriculture...."

"ABSTRAKPenelitian ini dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa sistem transportasi mempunyai peranan yang sangat penting dalam pembangunan ekonomi, terutama kegiatan produksi dan distribusi. Adanya perbedaan potensi antar daerah menjadikan transportasi sebagai satu-satunya sarana dalam pendistribusian barang agar dapat memenuhi kebutuhan suatu daerah.Penelitian ini menggunakan Sistem Neraca Sosial Ekonomi dan Anal isis Jalur (Structural Analysis Path{ SPA). Tujuan dari penelitian ini adalah : Pertarna, untuk menganalisis pengaruh transportasi terhadap sektor produksi, faktor produksi dan institusi; Kedua untuk mengetahui identifikasi jalur pengaruh sektor transportasi pada penerimaan rumah tangga; Ketiga menganalisis pengaruh investasi di sektor transportasi terbadap sektor ekonomi dan institusi; Keempat untuk menganalisis pengaruh kebijakan penurunan subsidi BBM terhadap penerimaan rumah tangga.Hasil penelitian menunjukkan dengan sektor transportasi mempengaruhi sektor produksi, faktor produksi dan institusi, adanya investasi yang menyebabkan peningkatan output sektor transportasi akan meningkatkan sektor-sekfor ekonomi lainnya dan meningkatkan penerimaan institusi (rumah tangga dan perusabaan), tcrutama rumah tangga bukan pertanian golongan bawah dan atas di kota. Kebijakan penurunan subsidi rill BBM lebih berdampak pada rumah tangga bukan pertanian di kota baik golongan bawah maupun golongan atas sert.a rumah tangga golongan bawah di desa.Tetapi berdasarkan rasio tabungan, rumah tangga yang mendapat beban lebih berat karena penurunan subsidi riil BBM adalah golongan rumah tangga buruh tani, dan rumah tangga bukan angkatan kerja di desa.

---

ABSTRAKThis thesis is intended to show that the transportation system has played a very important role in economic development, especially in production and distribution activities. Potential differentiation between region makes transportation become more important to distribute goods and service to fulfill the needs. By using the SAM and the SPA analysis the objectives of this study are first, to analyze the effect of transportation to industries/production sectors, production factors and institution; second, to identify the effect path of transportation on household income; third, to analyze the effect of transportation investment to economy sectors and institutions; forth, to analyze the effect of reducing petroleum subsidy to household income.The research show that investment on transportation will improve the economic development, through output reaction, as well as the household and firm income, especially for both lower and upper class of non agriculture household in urban area. The policy of lowering petroleum real subsidy has more impact to the lower class of non agriculture household in urban area and rural area, as well as the upper class in urban area. However, in term of saving ratio, household agricultural workers and non labor force household in rural area are those who get more burden."

"Laporan magang ini membahas mengenai proses audit pendapatan subsidi di PT KLTM yang dilakukan oleh KAP XYZ untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014. Secara lebih rinci, laporan magang ini membahas mengenai kebijakan akuntansi, proses audit, serta analisis kebijakan akuntansi dan proses audit atas pendapatan dan piutang subsidi KLTM. Pada laporan ini juga dibahas pengendalian internal perusahaan secara umum untuk pendapatan subsidi yang diterapkan pada PT KLTM. Pemahaman ini digunakan untuk melakukan audit atas pendapatan subsidi PT KLTM. Berdasarkan hasil proses audit, dijelaskan bahwa prosedur audit yang dijalankan oleh tim audit KAP XYZ atas pendapatan subsidi PT KLTM telah sesuai dengan teori dan standar yang berlaku.

---

This internship report discusses about audit of revenue subsidy in PT KLTM done by KAP XYZ for the year ended Desember 31 2014. Furthermore, the report discusses the accounting policies, audit procedures, as well as analysis of accounting policies and audit procedures of revenue and account receivable subsidy of KLTM. In addition, this report explains how the internal control in general for revenue subsidy are applied in PT KLTM. This understanding is used to perform audit of revenue subsidy in PT KLTM. Based on the result of the audit process, the audit procedures, which are applied by the KAP XYZ for revenue subsidy in PT KLTM, have complied with the theory and the standards which prevail."

"Laporan magang ini akan membahas mengenai kebijakan akuntansi terkait pendapatan subsidi PT CVB dan prosedur audit yang dilakukan oleh KAP ZXC atas akun pendapatan subsidi PT CVB untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017. Berdasarkan hasil analisis, disimpulkan bahwa kebijakan akuntansi atas pendapatan subsidi PT CVB telah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan PSAK dan prosedur audit yang dilakukan oleh KAP ZXC terkait pendapatan subsidi telah sesuai dengan teori dan Standar Audit SA yang berlaku di Indonesia.

---

This report is aimed to explain and analyze the accounting policies regarding subsidy revenue of PT CVB and the audit procedures performed by KAP ZXC on subsidy revenue account of PT CVB for the period ended December 31, 2017. Based on analysis results, this report concludes that accounting policies applied by PT CVB are in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards and overall audit procedures related to PT CVB rsquo;s subsidy revenue implemented by KAP ZXC are complied with Standard of Auditing in Indonesia."