Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Perusahaan menerapkan kebijakan perpajakan dengan tujuan mengefisiensikan pembayaran pajak terutang sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Skripsi ini meneliti tentang kebijakan perpajakan yang dilakukan di PT ABC sebagai upaya mengefisiensikan beban pajaknya. Penelitian ini bersifat kualitatif deskriptif dengan studi literatur dan wawancara mendalam. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PT ABC telah menerapkan kebijakan pepajakan, namun kebijakan pajak yang dilakukan PT ABC kurang efektif dan tidak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Hambatan penerapan kebijakan pajak dikarenakan pengarsipan dokumen yang kurang baik dan karywan PT ABC yang kurang memahami peraturan perpajakan. ......Implementation of tax policy is carried out by companies with the aim of streamlining the payment of tax payable in accordance with applicable tax laws and regulations. This study examines tax policy conducted at PT ABC in an effort to streamline the tax burden. This research is qualitative descriptive with studies in the literature and in-depth interviews. The results of this study indicate that PT ABC has implemented tax policy at its company, but the tax policy at PT ABC is less effective and not in accordance with applicable tax regulations. Tax policy barriers are due to poor document archiving and PT ABC employees who do not understand tax regulations.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses penanganan tindak pidana perpajakan di Direktorat Jenderal Pajak. DiIatar belakangi pemikiran bahwa rendahnya kepatuhan Wajib Pajak disebabkan belum adanya penerapan sanksi hukum (pidana) yang tegas terhadap pelaku tindak pidana perpajakan. Penelitian dilakukan dengan mengkaji permasalahan yang dihadapi oleh Direktorat Jenderal Pajak dan kelemahan yang terdapat dalam kebijakan penanganan tindak pidana perpajakan itu sendiri, lalu diqpayakan mencari solusi untuk mengatasi permasalahan yang ada. Dari hasil penelitian diketahui bahwa di samping terdapat kelemahan dalam pelaksanaan penanganan tindak pidana perpajakan dan kelemahan dalam kebijakan, ternyata juga dari sisi Wajib Pajak ada kendala yang menyebabkan WP sulit untuk melaksanakan kewajiban perpajakan secara patuh dan benar. Banyak WP yang tidak dapat melaksanakan kewajiban perpajakannya secara benar karena banyaknya praktek uang suap, sogok dan pungli yang dialami oleh bayak pelaku usaha. Banyaknya uang siluman itu dibebankan melalui mark up biaya dalam laporan keuangan, yang pada akhirnya mempengaruhi jurnlah pajak yang harus dibayar. Sedangkan kelemahan dalam pelaksanaan kebijakan antara lain, rendahnya kinerja Ditjen Pajak dalam penanganan tindak pidana perpajakan yang ditandai dengan sedikitnya jumlah WP yang dilakukan penyidikan dibandingkan dengan data ketidakpatuhan WP berupa tidak menyampaikan SPT Tahunan yang jumlahnya menurut data intranet bulan Maret Tahun 2002 mencapai 808.022 SPT PPh WP Orang Pribadi dan 399.273 SPT Tahunan PPh Badan. Koordinasi PPNS dan POLRI yang berbelit-belit sehingga proses penyidikan menjadi lama. Di bidang kebijakan penanganan tindak pidana perpajakan melalui KEP-02/PJ.7/1990 dan SE-36/PJ.73/1990 mengandung kelemahan, seperti tidak jelasnya kriteria hash pemeriksaan bukti permulaan yang bagaimana yang dikeluarkan produk skp atau dilanjutkan ke penyidikan, tidak jelasnya kriteria seorang Pengamat dan tidak diaturnya prosedur penghentian penyidikan tindak pidana perpajakan apabila WP membayar lunas utang pajak, sesuai Pasal 44 B UU KUP, serta perlunya koordinasi antara POLRI dan Penyidik Pajak dalam penentuan ruang lingkup tindak pidana perpajakan agar tidak terjadi benturan kepentingan soal kewenangan melakukan penyidikan.

Abstrak :
Since 1 July 2013 al MSME?s with annual revenues less than Rp 4.8 billion must pay tax. This paper discusses likely impacts on this policy on MSME?s in Indonesia. Theoritically, there are two possibilities that can happen, namely negative and positive. From the negative side, the level of productivity in MSME?s, especially with low revenues, will decline. Whereas from the positive side, if tax income generated from this policy is used to finance development of infrastructure and others which are important for the economic growth and the increase in average income per capita, market demand for MSME?s products will increase, which means positive for the enterprises. However its end result is still a question. Besides this theoritical analysis, this paper also gives some policy recommendations to minimize possible negative impacts of the tax policy.

Abstrak :
Supply-side tax policy is generally identified with tax cut and other forms of tax incentives. Nevertheless, there are many other forms of tax policy that give larger space for private sectors to increase their productivity. It is this enlarged meaning and essence of supply-side tax policy that need to be reconstructed to hinder the policy from being trapped into tax incentive polemic. By understanding its philosophy, the concept of supply-side tax policy can be reconstructed through regulations and deregulations. Government should develop regulations on specific transactions unambiguously in order to minimize tax dispute. Simultaneously, cost of taxation for government and private sector will be reduced. The other available alternative is deregulation that will remove unfavorable tax provisions, i.e. those that create cost of taxation or cash flow distortion. This construction of supply-side tax policy is better than tax incentives since it neither intrude the government ability to generate revenue nor generate tax expenditure.

Abstrak :
ABSTRAK
Berdasarkan hasil studi pengembangan energi baru dan terbarukan di luar migas di Indonesia, diketahui bahwa panas bumi (geothermal) berpotensi untuk dijadikan sumber energi alternatif dan memiliki kontribusi terbesar dalam pemenuhan kebutuhan tenaga listrik nasional. Untuk mendukung kebijakan diversifikasi sumber energi melalui pemanfaatan panas bumi ini, diperlukan kebijakan ekonomi yang kondusif. Di bidang perpajakan, pemerintah menerapkan bagian pemerintah sebesar 34% dari penerimaan (hasil) bersih usaha yang menggantikan seluruh pajak dan pungutan lain serta berbagai kelonggaran/fasilitas perpajakan lain.

Tesis ini bertujuan untuk membahas tax incentive tersebut berdasarkan analisis instrumen fiskal serta kajian revenue-adequacy & azas keadilan perpajakan. Tesis ini juga dimaksudkan untuk mengetahui aspek kepastian dalam peraturan pelaksanaan perpajakan di bidang pengusahaan sumber daya panas bumi. Penulisan tesis bersifat deskriptif analistis dan dilakukan berdasarkan penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan, observasi data sekunder, dan wawancara mendalam terhadap pihak-pihak terkait dan berkompeten.

Dari hasil pembahasan diperoleh kesimpulan bahwa pembedaan ketentuan perpajakan bidang panas bumi dari industri pada umumnya, didasarkan atas kekhususan karakteristik industri tersebut, meski terhadap beberapa kewajiban perpajakan tetap diberlakukan ketentuan umum. Namun demikian, beberapa ketentuan perpajakan atas industri ini masih menunjukkan ketidakkonsistenan, diskriminasi perlakuan, dan ketidakpastian hukum yang berpotensi menciptakan ketidakadilan dan perselisihan perpajakan antara pengusaha dan aparat fiskus. Penerapan single fiscal instrument pada industri ini juga dirasakan kurang memperhatikan prinsip revenue-adequacy perpajakan.

Untuk menjamin terpeliharanya iklim investasi yang kondusif tanpa mengurangi penerimaan dari sektor perpajakan, direkomendasikan agar pemerintah mengaktifkan pajak-pajak dan pungutan lain yang diberlakukan pada industri pada umumnya yang status pengenaannya digantikan oleh instrumen fiskal bagian pemerintah, atau mengambil langkah-langkah reformatif terhadap upaya memperluas instrumen fiskal dengan memperkenalkan geothermal royalty atau resources rent tax sebagaimana ditempuh rejim fiskal negara lain. Dalam rangka menciptakan kepastian hukum dan keadilan di bidang perpajakan, sebaiknya pemerintah melakukan revisi ketentuan perpajakan menyangkut tarif PPh dan perlakuan pemungutan PPh Pasal 22 atas local purchases. Di samping itu perlu diberikan klarifikasi lebih lanjut atas beberapa ketentuan perpajakan seperti : penyeragaman istilah fiskal dalam kontrak, perhitungan penyusutan, batasan daerah terpencil, kewajiban withholding taxes atas biaya alokasi kantor pusat dan jasa teknik yang dilakukan kantor pusat/afiliasi, dan ketentuan baku persyaratan restitusi PPN.

Abstrak :
ABSTRAK
Pengampunan Pajak merupakan instrument kebijakan Indonesia untuk menaikan pendapatan Negara dalam waktu singkat. Indonesia setidaknya telah melaksanakan program pengampunan pajak selama 5 lima kali, mulai dari tahun 1964,1984,2008 sunset policy , 2015 Tahun Pembinaan Wajib Pajak dan yang terakhir tahun 2016. Tesis ini membahas pengampunan pajak di Indonesia, tinjauan yuridis terhadap Undang-Undang No.11 Tahun 2016. Adapun permasalahan yang diangkat dalam tesis ini adalah perkembangan pengampunan pajak di Indonesia dari tahun ke tahun dan manfaat serta kelemahan Undang-Undang No.11 Tahun 2016 tentang pengampunan pajak dalam implementasinya sehingga tercipta kepastian hukum di Indonesia. Penelitian yang menggunakan metode yuridis normatif ini menyimpulkan bahwa pelaksanaan pengampunan pajak di Indonesia dari tahun ke tahun mempunyai berbagai macam tujuan, pengampunan pajak Tahun 1964 bertujuan untuk mengatasi kebutuhan keuangan Negara dan membiayai pembangunan nasional, Tahun 1984 bertujuan untuk mendukung sistem perpajakan baru dimana terdapat perubahan dari official assessment menjadi self assessment, pada Tahun 2008 bertujuan agar wajib pajak melaporkan semua asetnya sehingga Pemerintah memiliki database dan administrasi perpajakan yang lebih baik sebagai fundamental penerimaan pajak pada masa depan. Tahun 2015 pengampunan pajak bertujuan untuk meningkatkan penerimaan negara dan membangun basis perpajakan yang kuat dan terakhir pengampunan pajak Tahun 2016 bertujuan untuk sebagai sumber pertumbuhan ekonomi melalui repatriasi asset, perluasan basis data perpajakan dan meningkatkan penerimaan pajak.

---

ABSTRACT
Tax Amnesty is an Instrument of Indonesia policy which can stimulate an immediate increase in tax revenue. Indonesia has granted Tax Amnesty Program at least five times. Started from 1946,1984, 2008 Sunset Policy , 2015 Years of development Tax Payers and the last tax amnesty policy in 2016. This thesis discusses about the implementation of tax amnesty in Indonesia Juridicial Review Toward Law Number 11 of 2016 Concerning Tax Amnesty. As the issues discussed in this thesis are the development of tax amnesty in Indonesia over the years and the usefulness and weaknesses of Implementation law number 11 of 2016 concerning Tax amnesty thereby Legal Certainty in Indonesia. This juridical ndash normative research concludes that implementation of tax amnesty in Indonesia over the years has various objective. Tax amnesty in 1964 is aimed to overcome nation financial needs and finance national development. In 1984 is aimed to support new taxation systems which there was a change from official assessment become self assessment. In 2008 is aimed to make taxpayers reported all their assets so government had a database and better tax administration as fundamental tax revenue in the future. In 2015 is aimed to increase nation revenues and develop a tenacious tax base and last tax amnesty in 2016 is aimed to source of economic growth through repatriation assets, expansion of taxation data bases and increase tax revenue.

Abstrak :
Penelitian ini merupakan kajian evaluasi terhadap kebijakan tunjangan investasi di Indonesia akibat adanya masalah prosedural dan tren penurunan investor yang mengajukan dan mendapatkan fasilitas pajak penghasilan ini dengan menggunakan perspektif prinsip kebijakan pajak yang baik. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini mencakup pendekatan penelitian kualitatif. Jenis penelitian ini berdasarkan tujuannya adalah penelitian deskriptif, berdasarkan manfaat adalah penelitian murni, berdasarkan dimensi waktu adalah penelitian cross sectional, dan dengan teknik pengumpulan data kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan tunjangan investasi belum memenuhi kriteria yang terdapat dalam prinsip kesederhanaan, netralitas, serta pertumbuhan dan efisiensi ekonomi. Peneliti menyarankan perlu adanya perubahan dan/atau penyederhanaan peraturan terkait untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas kebijakan ini.

---

This research is an evaluation study of investment allowance policy in Indonesia because of procedural problem and a decreasing trend of its utilization by the investors by using the framework of good tax system. The Method used by this is including a qualitative approach. The type of this research according to its purpose is a descriptive research, to its utility is a pure research, cross sectional, and using qualitative data collection technique. The result shows that investment allowance policy in Indonesia haven’t met the criterion of simplicity, neutrality, and economic growth and efficiency principles. Researcher suggests that the regulations of investment allowance need to be deregulate and/or simplified in order to increase the effectiveness and efficiency of this tax policy.;

Abstrak :
ABSTRAK
Skripsi ini bertujuan menganalisis proses dan faktor penghambat implementasi pengampunan pajak pada sektor UMKM di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi lapangan dan dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pengampunan pajak bertujuan mengintegrasi sektor informal masuk ke sistem administrasi pajak tanpa dikenakan sanksi. Tidak semua asosiasi dilibatkan secara aktif dalam melaksanakan sosialisasi. Partisipasi periode I rendah dipengaruhi oleh kekeliruan persepsi, desain kebijakan memicu partisipasi di penghujung batas waktu, kesenjangan pemahaman petugas pajak, ketidakpahaman pelaku UMKM mengenai teknis pelaksanaan, dan kekeliruan strategi sosialisasi. DJP telah menerapkan strategi komunikasi, proyeksi target uang tebusan, dan inklusi sehingga partisipasi periode II meningkat. DJP sebaiknya berkoordinasi dengan pihak asosiasi sebelum melaksanakan sosialisasi, dan memverifikasi kebenaran, memetakan data, memperbaiki sistem perpajakan UMKM, salah satunya dengan merevisi PP Nomor 46 Tahun 2013.

---

ABSTRACT This thesis aims to analyze the processes and factors inhibiting the implementation of tax amnesty in the MSME sector in Indonesia. This study used a qualitative approach with field studies and documents. The results showed that the implementation of tax amnesty aimed to provide benefits, integrating the informal sector into the tax administration system entered no penalty. Not all associations are actively involved in the socialization. Low participation first period affected by errors of perception, participation in policy design triggers the end of the time limit, the tax officials 39 understanding gap, ignorance of MSMEs regarding the technical implementation, and oversight strategy socialization. DGT has implemented a communication strategy, the projected target of redemption, and inclusion so that the participation of the second period increases. DGT should coordinate with the association before the socialization, and verified the truth, map data, improve the taxation system of MSMEs, one of them by revising Regulation No. 46 Year 2013.