Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Legal studies on e-commerce transaction by normative juridical approach and by the used of primary and secondary legal material have found that firstly, law prevailing on the transaction refers basically to a choice of law agreed by parties or, secondly, if it is not, the choice of law may refer to a point-link which addresses to an extraordinary achievement of parti which trully having characteristic as Rome Convention. The Act of Information and Electronic Transaction No. 11 year 2008 stated that if parties do not make choice of law in International Electronic Transaction then the applicable law shall be referred to Private International Law. However, the e-commerce transaction is across border, the question is: whether the principles of Private International Law shall be applicable into national law system of any state without the need of harmonization to the related national law system?"

"ABSTRAKBerkembangnya teknologi di bidang perbankan memberikan keuntungan pada nasabah karena nasabah dapat bertransaksi dengan mudah. Akan tetapi hal tersebut juga dapat menyebabkan meningkatnya jumlah kasus penipuan melalui bank. Kondisi demikian mendorong bank untuk membuat terobosan baru dalam rangka melindungi nasabah korban penipuan, yaitu dengan penundaan transaksi. Saat ini, nasabah bank yang menjadi korban penipuan dapat meminta bank untuk melakukan penundaan transaksi dalam rangka menyelamatkan dana nasabah korban dari penipuan. Penundaan transaksi ini dikenal seiring lahirnya Undang- Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Dalam pelaksanaannya, penundaan transaksi juga dapat menimbulkan masalah-masalah hukum yang bervariasi tergantung pada situasi yang ada. Masalah-masalah hukum yang mungkin timbul dan bagaimana cara penyelesaiannya adalah pokok permasalahan yang akan diteliti oleh penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Dengan adanya penundaan transaksi, dana nasabah korban dapat ditahan oleh bank sementara waktu untuk melakukan pemeriksaan terhadap transaksi tersebut. Apabila hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa transaksi tersebut terbukti berdasarkan tindak pidana, maka dana yang ditahan dapat segera dikembalikan oleh bank kepada nasabah korban. Dengan demikian penundaan transaksi ini menjadi salah satu cara yang efektif dalam melindungi nasabah korban penipuan melalui bank.

---

ABSTRACTThe development of technology in banking sector provides benefit to bank?s customers because they can make transactions easily. But it also can cause the increasing number of fraud through the bank. This condition encourages banks to make a new breakthrough in order to protect bank?s customers who became a fraud victim, by the suspension of transaction. Currently, bank?s customers who were victims of fraud may request the bank to suspend the transaction in order to save customer's money. The suspension of this transaction is known as the birth of the Law No. 8 of 2010 concerning the Prevention and Combating Money Laundering. In practice, suspension of transactions could cause varied legal problems depend on the situation. Legal problems that might arise and its solution is the subject matter that will be researched by the author using the juridical normative research method. By the suspension of transactions, the victim?s fund could be hold temporarily so bank could investigate the suspicious transaction. If the investigation proved that the transaction is based on crime, then the suspended fund could immediately returned by the bank to the victim. Thus the suspension of transaction is one of effective means of protecting victims of fraud through the bank."

"Bagi negara berkembang, hutang luar negeri merupakan safah satu cara untuk membiayai anggaran belanja negara tersebut, termasuk Indonesia. Sejak tahun 1966, Indonesia melakukan hutang luar negari. Tujuan utama pemerintah Indonesia melakukan hutang luar negeri disebabkan defisit anggaran belanja pemerintali sehingga untuk menutupi defisit tersebut digunakannya hutang luar negeri. Selelah terjadi !crisis ekonomi pada pertengahan 1997, hutang luar negeri yang dilakukan oleh pemerintah maupun swasta meningkat, sehingga pemerintah dan swasta tidak dapat membayar hutang luar negeri tersebut terutama membayar pokok pinjaman dan bunga. Untuk mengatasi hal tersebut, negara donor melakukan negosiasi didalam Paris Club untuk menyetesaikan hutang luar negeri pemerintah, dan London Club untuk menyelesailcan hutang luar negeri swasta.Studi ini nieltliat hutang luar negeri Indonesia balk yang dilakukan oleh pemerintah maupun swasta disebabkan adanya kesenjangan antara tabungan dan investasi (saving investment gap). Dengan menggunakan data time series, dengan nmtun waktu 1970 - 2001. Teed yang digunakan dalam penulisan ini meagaeu kepada ricardian equivalence. Hutang iuar negeri yang dilakukan oleh pemerintah pada masa sekarang tidak akan mempunyai pengaruh terhadap tingkat tabungan dan investasi pada masa mendataug, karena masyarakat sudah mengantisipasi akan adanya kenaikan pajak pads masa yang akan datang.Hasil studi menunjukkan bahwa awalnya tingkat tabungan di Indonesia dipengaruhi secara signifikan oleh hutang iuar negeri. Peningkatan hutang iuar negeri akan meningkatkan tabungan nasional tetapi pada jangka panjang, akumuliasi hutang luar negeri akan menurukkan tingkat tabungan di Indonesia. Tingkat investasi juga dipengaruhi secara signifikan oleh hutang luar negeri. Awalnya, peningkatan hutang luar negeri akan merangsang investasi, sehingga investasi meningkat, tetapi pads jangka panjang akumulasi hutang iuar negeri akan menurunkan tingkat investasi, bahkan akan terjadi capital flight. Transaksi berjalan yang merupakan selisih antara tingkast tabungan dan tingkat investasi, juga dipengaruhi oleh hutang luar negeri. Awalnya, hutang luar negeri akan meningkatkan transaksi perdagangan dan akhirnya meningkatkan current account tetapi pada jangka panjang, akumulasi hutang luar negeri akan menunukkan current account."

"Perkembangan teknologi saat ini menyebabkan perubahan pada cara berbisnis konvensional, dimana saat ini untuk melakukan jual beli dapat dilakukan melaluimedia internet. Jual beli barang bergerak melalui media elektronik dapat ditemui dalam perjanjian ekspor impor. Penjual dan pembeli dalam transaksi ekspor impor sering kali membuat perjanjian tanpa bertatap muka secara langsung dikarenakan adanya perbedaan jarak Negara. Oleh karena tidak bertemunya para pihak saat melakukan kesepakatan, maka dipertanyakan kapan lahirnya kontrak elektronik tersebut, keabsahan perjanjian melalui media elektronik dan tanggung jawab penyelenggara sistem elektronik. Selain itu, barang yang menjadi objek perjanjian ekspor impor memerlukan pertanggungan atau asuransi untuk ganti rugi atas kerugian yang timbul sebagai akibat dari suatu peristiwa yang tidak pasti.

---

Current technological developments lead to changes in the conventional way of doing business, which is now to make buying and selling can be done through the internet. Sale and purchase of goods moving through the electronic media can be found in the import-export agreement. Sellers and buyers in the export-import transactions often make agreements without direct face to face because of differences within the State. Therefore, no meeting of the parties when making a deal, is questionable; when the birth of the electronic contract, the validity of the agreement through the electronic media and the parties’ responsibility of the electronic system. In addition, the goods that become the object of export import agreement requires to be insured for compensation for losses incurred as a result of an uncertain event."

"This book constitutes the proceedings of the Third Technology Conference on Performance Evaluation and Benchmarking, TPCTC 2011, held in conjunction with the 37th International Conference on Very Large Data Bases, VLDB 2011, in Seattle, August/September 2011. The 12 full papers and 2 keynote papers were carefully selected and reviewed from numerous submissions. The papers present novel ideas and methodologies in performance evaluation, measurement, and characterization."

"ABSTRAKSecure Electronic Transaction (SET) sebagai suatu protokol pembayaran yang menggunakan sertifikat digital (digital certificate) dengan teknologi penyandian (cryptography) dalam proses transfer datanya hadir sebagai sistem pengaman dari transaksi pembayaran melalui media internet saat ini sedang mulai aktif dikembangkan oleh beberapa perusahaan dan diklaim sebagai protokol pembayaran yang sangat aman dengan pihak yang terlibat adalah cardholder, issuer, merchant dan acquirer. Namun dengan adanya hukum Moore serta aksioma yang mengatakan tidak ada teknologi sekuriti apapun yang tidak dapat dibobol sehingga SET tentu tidak luput dari ancaman pembobolan oleh pihak-pihak yang tidak berhak. Dengan menggunakan metode penelitian dengan pendekatan yuridis normatif, penulis meneliti apakah asuransi dapat melindungi risiko kerugian dalam transaksi perdagangan melalui Internet yang menggunakan protokol pembayaran SET, pihak siapa saja yang mempunyai kepentingan (insurable interest) yang dapat diasuransikan serta menjawab bagaimana bentuk pengaturan asuransi yang sesuai untuk menjamin risiko penyalahgunaan kartu kredit oleh pihak yang tidak berhak dalam transaksi melalui internet dengan menggunakan protokol SET. Penulis menyimpulkan bahwa risiko kerugian materil akibat dari pembobolan sistem SET dapat diasuransikan. Sedangkanpihak yang mempunyai kepentingan yang dapatdiasuransikan (insurable interest) adalah konsumen pemegang kartu pembayaran (cardholder), dan institusi keuangan atau bank yang mengeluarkan kartu pembayaran yang dipunyai oleh cardholder yaitu issuer yang juga dapat bertindak sebagai institusi keuangan atau bank yang menjamin pedagang (merchant) yang melakukan transaksi melalui Internet yaitu acquirer. Bentuk asuransi yang sesuai terhadap transaksi perdagangan melalui Internetyang menggunakan protokol, SET adalah asuransipenyalahgunaan kartu kredit (Credit Card FraudInsurance)."

"Pupuk merupakan input penting bagi usahatani tanaman pangan dan perkebunan, serta sebagian industri. Pupuk ditataniagakan dengan kebijakan subsidi silang dan konsumen non tanaman pangan kepada petani tanaman pangan. Masalah yang terjadi adalah harga pupuk di tingkat petani berada di atas Harga Eceran Tertinggi yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan terjadi kelangkaan pupuk. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui faktor-faktor dan besarnya biaya transaksi pendistribusian pupuk dari PT Pusri pada Lini III ke KUD pada Lini IV untuk jenis penggunaan pertanian tanaman pangan, yang mempengaruhi efisiensi penyaluran pupuk, Kerangka teori yang digunakan adalah teori biaya transaksi. Metoda penelitian menggunakan survei dan wawancara mendalam. Pengolahan dan analisis data menggunakan metoda regresi berganda dan analisis deskriptif sebagai pelengkap.Berdasarkan hasil pengolahan data diketahui, biaya transaksi pengadaan dan penyaluran pupuk musim tanam 1997/1998 di Kabupaten Karawang sebesar Rp 16,00 juta (Rp 8 juta per kontrak) dan di Kabupaten Sukabumi sebesar Rp 18,45 juta (Rp 6,15 juta per kontrak). Faktor-faktor -biaya transaksi yang menonjol adalah biaya kontrak pengadaan (Rp 9,03 sampai 10,56 juta) dan biaya adaptasi penyimpangan (Rp 5,43 sampai 6,19 juta). Biaya kontrak pengadaan yang menonjol adalah fee kontrak pengadaan (Rp 5,62 sampai 7,02 juta) dan biaya bunga la-edit pupuk (Rp 2,56 sampai 2,67 juta). Berdasarkan hasil analisis regresi berganda diketahui bahwa variabel independen opportunisme (Xl) dan kekhususan assets (X4) signifikan pada alfa 0,01, variabel independen frekuensi kontrak (X2) signifikan pada alfa 0,10, sedangkan variabel independen ketidakpastian atau penolakan DO (X3) dan kompleksitas nilai DO (X5) tidak signifikan. Setiap terjadi kenaikan (penurunan) satu satuan opportunisme, biaya transaksi pengadaan dan penyaluran pupuk akan meningkat (menurun) sebesar 41.336,5405 satuan. Setiap peningkatan (penurunan) kekhususan assets sebesar satu satuan, biaya transaksi akan meningkat (menurun) sebanyak 0,4774 satuan. Setiap frekuensi kontrak meningkat (menurun) sebanyak satu satuan, biaya transaksi akan berkurang (bertambah) sebanyak 387.706,3368 satuan. Untuk meminimalkan biaya transaksi pengadaan dan penyaluran pupuk :pertama, meningkatkan efisiensi transaksi distribusi pupuk Kedua, meningkatkan kerjasama dengan masyarakat banyak dan pers. Ketiga, mengusulkan kepada pemerintah untuk mengganti kebijakan subsidi pupuk dengan insentif lain."

"Today Stock Exchange must giving a secure feel to all members for transaction process. On the process, they have to prepare guarantee fund, instead there are some fail or problem on payment. The approriate rules done by Bapepam for all the stock exchange members who do the transaction, they have to pay 0.01% from the transaction. The Bapepam give this order to PT. Kliring Penjaminan Efek Indonesia as an institution to make sure all the transaction are safe and to manage it. The 0.01% payment from the all transaction done by the stock exchange members become a problem when The Director General of Tax make a letter about free tax for all stock exchange members and called as others asser. On several time Bapepam also make a letter about note that the money guarantee will call as contribution for all stock exchange members who pay it. So what will be happen if they dont have data about the money guarantee paid by all the stock exchange members, who will own it ? and what will happen if we cannot get the tax from it ? How big the potential tax we cannot get ? Then what the quitable means for all the tax payer if the guarantee fund deductable expenses?This research use methode descriptif Analysis with Qualitative Approach. This methode use to make the theory more clear, to collect data, analyze it and get some conclusion. In this study, the writer find several subject which inside contradictory, there is no coordination to make a rule and the outcome will be wrong interpretation even could cost financial lost for tax payer. According to analyze by the writer it turn out that what the two institution doing is unproductive even they out of the principle about the guarantee fund. In the end, the conclusion is that we need to do more research, especially on law aspect, so that one cannot make a mistakes in the decision making process, accounting note, tax for money guarantee and overall a good system is necessary. The suggestion is we need to socialize our rules to all parties interest, need of strong basis of law to avoid financial lost for the country and tax payer."