Search Result  ::  Save as CSV :: Back

"Administrasi desa dalam dekade terakhir memiliki perkembangan yang relatif maju dalam berbagai aspeknya. Setidaknya apa yang kemudian disebut dengan alokasi dana desa (ADD) merupakan salah satu wujud dari kemajuan tersebut."

"Pada konteks bisnis di pasar modal yang sarat dengan penerapan prinsip Good Corporate Governance (GCG), dapat diketengahkan bahwa tanggung jawab perusahaan atau emiten meliputi prinsip transparansi, prinsip keadilan dan prinsip akuntabilitas. Dalam praktik pelaksanaan yang dilakukan oleh PT Adaro Energy Tbk memberikan fakta bahwa tidak semua fakta material di-disclose dalam prospektus, sehingga tidak berhasil memenuhi kewajiban dalam melaksanakan prinsip transparansi dari serangkaian prinsip Good Corporate Governance. Sebagai akibat dari penyampaian informasi yang tidak transparan, emiten dapat dikenakan sanksi pelanggaran hukum yang terkait dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal. Oleh karenanya diharapkan kepada Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan agar meningkatkan kewenangan menjalankan fungsinya sesuai peraturan perundangan yang berlaku, secara khusus dalam seleksi emiten sebelum memberikan pernyataan efektif dalam rangka penawaran umum di Pasar Modal. Lebih lanjut disarankan agar prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) dilaksanakan oleh semua perusahaan, baik pada perseroan terbuka maupun perseroan tertutup yang kaidahnya di-aplikasikan kedalam suatu Code of Conduct masing-masing perseroan.

---

From the context of business in capital market which fully-applies the principles of Good Corporate Government (GCG), it can be concluded that responsibility of a company or a listed company includes the principles of transparency, fairness, and accountability. In the implementation of its practice carried out by PT Adaro Energy Tbk, it is however found that not all material facts are disclosed in the prospectus; hence, it cannot successfully fulfill the obligation of performing the principles of transparency, as one of Good Corporate Governance principles. Consequently, as the result of non-transparent information conveyance, PT Adaro Energy Tbk as a listed company may be imposed a sanction for the violence of law related to Law No. 8 Year 1995 Regarding Capital Market. Therefore Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan are expected to improve their authorities and competences to run their functions according to the prevailing laws and regulations, in particular, in the event of listed company selection, prior to giving positive statement for public offering in Capital Market. Furthermore, it is suggested that, the principles of Good Corporate Governance (GCG) shall be fully implemented by all companies, either in public-listed company or in private company whereby the norm of which is applied into a Code of Conduct of each company."

"Penelitian ini bertujuan untuk untuk mengetahui praktik akuntabilitas dan transparansi yang dilakukan oleh beberapa lembaga amil zakat di Jakarta dan sekitarnya (PKPU, Dompet Dhuafa, LAZISNU, dan LAZISMU) dan untuk mengetahui bagaimana persepsi pemberi dana terhadap praktik akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan lembaga amil zakat. Akuntabilitas dan transparansi dalam penelitian ini difokuskan pada administrasi, keuangan dan program. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan kuisioner. Hasil penelitian menunjukkan jika akuntabilitas dan tranparansi lembaga amil zakat dalam hal administrasi, keuangan, dan program sudah cukup baik. Namun dalam pengelolaannya masih banyak karyawan yang mempunyai tugas ganda, dan belum adanya sanksi/peraturan jelas akan tindak korupsi.Selain itu berdasarkan persepsi pemberi dana, praktik akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan lembaga amil zakat sangatlah penting.

---

This research aims to determine the accountability and transparency practices undertaken by some zakat institutions in Jakarta and surrounding areas and to find out how the perception of donors on the practice of accountability and transparency in the management of zakat institutions. Object of the research are PKPU, Dompet Dhuafa, LAZISNU, and LAZISMU. Accountability and transparency in this research focus on administrative, financial and program. The method used in this research is descriptive qualitative data collection through interviews, observation and questionnaires.

Results show if accountability and transparency zakat institutions in administration, finance, and the program is good enough. However, the management is still a lot of employees who have the dual task and the lack of sanctions / regulations would expressly corruption. Beside that based on the perception of donors, practice of accountability and transparency in the management of zakat institutions is essential."

"Tujuan penelitian ini untuk mengetahui apakah penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi yang diterapkan oleh BPJS Ketenagakerjaan berpengaruh terhadap tingkat kepercayaan masyarakat khususnya yang berhubungan dengan pengelolaan Dana Jaminan Sosial DJS . BPJS Ketenagakerjaan dipercaya oleh Pemerintah untuk mengelola DJS yang bersumber dari iuran masyarakat. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif. Metode yang digunakan ialah kuesioner dan wawancara secara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi berpengaruh positif terhadap tingkat kepercayaan masyarakat di BPJS Ketenagakerjaan.

---

The purpose of this study is to determine whether the application of accountability and transparency principles applied by BPJS Ketenagakerjaan affects the level of public trust, especially those associated with the management of Social Security Fund DJS . BPJS Ketenagakerjaan is trusted by the Government to manage the fund sourced from community contributions. This research is a quantitative descriptive research. The methods used are questionnaires and in depth interviews. The results obtained that the application of the principle of accountability and transparency has possitive effect on the level of public trust in BPJS Ketenagakerjaan."

"ABSTRAKAustralia salah satu negara demokrasi yang sudah menjadi panutan dan selalu bangga merayakan demokrasi mereka. Tetapi, diabad 21 ini pemikiran rakyat Australia akan demokrasinya sudah mulai kehilangan arah. Ini semua terjadi karena kurangnya pengenalan tentang demokrasi kepada warga negaranya terutama kaum muda. Pemerintah Queensland melihat masalah ini sebagai kesempatan untuk memperkenalkan kembali tentang demokrasi Australia kepada masyarakat Queensland. Proposal pun dibuat untuk memfasilitasi masyarakat Queensland dengan sebuah tempat dimana mereka dapat berkumpul dan merumuskan kembali visi demokrasi yang baru. Tempat ini akan dinamakan Hall Demokrasi atau Hall of Democracy. Hall Demokrasi ini terletak diantara Jalan William, Alice, George dan yang memberikan kemudahan bagi pemerintah dan masyarakat untuk berkumpul, merumuskan, mendebatkan, dan mendiskusikan tentang demokrasi di satu tempat. Hall demokrasi yang baru menyimbolkan keadilan, persatuan, perbedaan dan transparansi. Untuk mencapai tujuan demokrasi, hall ini akan mengimplementasikan luxfer prism yang baru diciptakan yang akan menjadi simbolisasi pemikiran akan cahaya and demokrasi. Hall ini akan dilihat sebagai tengkorak kristal yang indah kemilau, sebuah berlian yang muncul dari bumi.

---

ABSTRAKAustralia has been one of the role model of democratic country and the country always proudly celebrates their democracy. However, in 21st century Australia rsquo s idea of democracy is starting to lose its way. This happen because the lack of introduction of democracy to people of Australia especially young people. Queensland Government sees this problem as an opportunity to reintroduce Australian democracy to people of Queensland. A proposal is made to facilitate people of Queensland a place where everyone can come and reformulate a new vision of democracy, this place will be called Hall of Democracy. The Hall of Democracy is located between William, Alice, George and Margaret street and next to it stood government building and parliament house where it gives an opportunity for government and its people to gather, formulate, debate and discuss about democracy together in one place. The new Hall of Democracy will have the symbol equity, inclusion, diversity and transparency. To achieve the aims of democracy the hall will have to implement a reinvent of luxfer prism glass that will be a symbolization of an idea of light and democracy. This hall will be seen as a crystal skull, a beautiful sparkling and highly faceted diamond that appear as if it is erupted from the earth."

"Skripsi ini membahas tentang implementasi kebijakan yakni Undang Undang Keterbukaan Informasi Publik Nomor 14 tahun 2008 pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik berperan penting dalam memberikan layanan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan post positivist dengan metode pengumpulan data kualitatif yakni wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Keterbukaan informasi merupakan salah satu upaya untuk melihat transparansi Badan Publik. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa implementasi UU KIP telah dilakukan pada Diskominfotik DKI Jakarta belum sepenuhnya berjalan dengan baik sehingga memerlukan perbaikan. Hal ini dikarenaka terdapat hambatan seperti penggunaan Sumber Daya Manusia SDM , kegiatan sosialisasi dan koordinasi antar lembaga.

---

This thesis discusses about the implementation of Policy on Public Information Openness at Diskominfotik DKI Jakarta. Diskominfotik plays an important role in providing information services needed by the community. This research uses post positivist approach with qualitative data collection method through in depth interview and literature study. Disclosure of information is an effort to see the transparency of Public Agency.

The results of the study show that the implementation of UU KIP has been done on Diskominfotik DKI Jakarta has not completely run well so that need to do an improvement. This is because there are obstacles such as the use of Human Resources HR , socialization activities and inter agency coordination."

"Penelitian ini mengkaji penerapan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) oleh Yayasan Baitul Maal XYZ (YBM XYZ). Lembaga zakat menghadapi tantangan utama dalam memastikan pengelolaan dana yang amanah dan sesuai syariah. Penelitian bertujuan mengevaluasi penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas di YBM XYZ pada 2023. Metode penelitian menggunakan studi kasus dengan pendekatan kualitatif, mengandalkan wawancara semi-terstruktur dan analisis dokumen seperti laporan keuangan dan laporan program tahunan. Hasil penelitian menunjukkan YBM XYZ memenuhi 15 dari 17 indikator transparansi, dengan kekurangan pada penggunaan SIMBA (Sistem Informasi dan Manajemen BAZNAS) yang lebih terintegrasi dan ketiadaan sertifikasi ISO. Meski demikian, lembaga ini mempublikasikan laporan keuangan secara rutin dan menyediakan akses informasi yang mudah. Pada akuntabilitas, YBM XYZ memenuhi semua indikator, dengan efisiensi penggunaan dana operasional sebesar 10% dari total dana yang dihimpun, lebih rendah dari batas nasional 12,5%. Dana ZIS dialokasikan secara efektif untuk lima pilar utama: sosial, pendidikan, ekonomi, kesehatan, dan dakwah. Penelitian merekomendasikan peningkatan teknologi seperti SIMBA dan memperluas basis penghimpunan dana. Studi ini menjadi panduan bagi lembaga zakat lainnya untuk meningkatkan tata kelola transparan dan akuntabel.

---

This study examines the implementation of transparency and accountability in managing Zakat, Infak, and Sedekah (ZIS) funds by the XYZ Baitul Maal Foundation (YBM XYZ). Zakat institutions face significant challenges in ensuring trustworthy and Sharia-compliant fund management. The study aims to evaluate the application of transparency and accountability principles in YBM XYZ during 2023. A case study method with a qualitative approach was employed, utilizing semi-structured interviews and document analysis, including financial and program reports. The findings reveal that YBM XYZ fulfilled 15 out of 17 transparency indicators, with gaps in the use of SIMBA (BAZNAS Information and Management System) and the absence of ISO certification. However, the institution regularly publishes financial reports and provides accessible information for stakeholders. On accountability, YBM XYZ met all the set indicators, demonstrating operational efficiency by allocating only 10% of total funds to operational costs, below the national limit of 12.5%. ZIS funds were effectively distributed across five main pillars: social, education, economy, health, and religious outreach. The study recommends adopting advanced technology such as SIMBA and expanding the fundraising base. This research provides practical insights for YBM XYZ and serves as a guide for other zakat institutions to enhance transparent and accountable governance."