Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Deklarasi Djuanda pada tanggal 13 Desember 1957 dan berlakunya UNCLOS 1982 telah mempengaruhi penggunaan laut untuk kepentingan ekonomi dan pertahanan Indonesia, termasuk penerapan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan landas kontinen Indonesia. Di satu sisi, UNCLOS 1982 memberikan manfaat bagi pembangunan nasional yang meningkatkan luas wilayah yurisdiksi nasional. Ini berarti bahwa Indonesia dapat mengambil keuntungan di ZEE dan landas kontinen. Di sisi lain juga meningkatkan kerentanan karena wilayah yang semakin luas. Teori Seapower tentang karakteristik kekuatan negara maritim dalam penelitian ini digunakan untuk menganalisis kegagalan Indonesia menjadi negara maritim. Penelitian ini dibagi menjadi dua aspek, aspek fisik dan aspek kebijakan. Menurut Alfred T. Mahan bahwa ada enam karakteristik kekuatan negara maritim, yaitu geografi, posisi wilayah, jumlah dan karakter penduduk, karakter nasional dan karakter pemerintah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Indonesia gagal menjadi negara maritim, karena minimnya sumber pendukung dari Seapower yaitu minimnya armada niaga, kekuatan angkatan laut, serta pangkalan dan pelabuhan, dan lemahnya kebijakan maritim Indonesia.

---

The Declaration of Djuanda on December 13th 1957 and the entry into force of UNCLOS in 1982 have influenced the use of the sea for economic and defense interests of Indonesia, including the application of Exclusive Economic Zone (EEZ) and the continental shelf of Indonesia. On one hand, the 1982 UNCLOS provides benefits for national development which increases the extent of national jurisdiction. This also means that Indonesia can take advantages in the ZEE and the continental shelf. On the other hand it also increases vulnerability because of the vast marine area. The Seapower theory about the characteristics of maritime power in this study is used to examine and analyze the failure of Indonesia as a maritime state.

The study is divided into two aspects, the physical aspects and the aspects on policy. According to Alfred T. Mahan, there are six characteristics of maritime state. They are geography, position of the region, number and character of population, national character and character of the government. This study concludes that Indonesia has failed to become maritime state, due to the lack of supporting power as Seapower factors such as the limitation of trade shipping, the limited force of the navy, the limitation of bases and sea ports, and the weakness of Indonesian maritime policy."

"Pengaturan Konsepsi Negara Kepulauan dalam UNCLOS 1982 memberikan dasar hukum yang diakui secara internasional sekaligus serangkaian hak dan kewajiban bagi negara-negara yang mengklaim dirinya sebagai negara Kepulauan, salah satunya Indonesia. Bagi Indonesia, pengaturan ini memperkuat dan menyempurnakan klaim yang dilakukannya pada tahun 1957 sebagai Negara Kepulauan, jauh sebelum UNCLOS 1982 ditandatangani, dan juga memberikan hakhak dan kewajiban-kewajiban pada Indonesia. Salah satu hak yang diberikan oleh UNCLOS 1982 adalah hak untuk membentuk dan menetapkan archipelagic sea lane atau alur laut kepulauan, yaitu suatu jalur yang menghubungkan antara satu bagian laut lepas atau zona ekonomi eksklusif dengan bagian lain dari laut lepas atau zona ekonomi eksklusif dan berfungsi untuk perlintasan kapal-kapal asing, baik kapal dagang, maupun kapal perang. Hak ini telah dilaksanakan oleh Indonesia melalui penetapan tiga ALKI yang diatur lewat PP No. 37 Tahun 2002. Mengingat pentingnya makna alur tersebut bagi Indonesia maupun dunia internasional, tidak hanya dari segi komersial, namun juga militer, maka sudah sepantasnya negara kepulauan yang bersangkutan melakukan tindakan yang diperlukan untuk mengamankan alur-alur tersebut dari gangguan yang mengancam baik terhadap kapal-kapal asing yang lewat disitu maupun terhadap kepentingan nasionalnya. Dalam kaitannya dengan hal ini, TNI-AL yang memiliki kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang untuk menegakkan hukum dan mengamankan perairan Indonesia memiliki peran yang sangat besar. Dalam skripsi ini akan dibahas konsep pengamanan ALKI berdasarkan UNCLOS 1982 dan PP No.37 Tahun 2002, serta langkah-langkah dan kebijakan yang telah dilakukan TNI-AL dalam rangka pengamanan ALKI tersebut, beserta dasar hukum dan kasus terkait yang pernah terjadi di ALKI.

---

The incorporation of Archipelagic States Conception and Principles in the UNCLOS 1982 gives a legal basis recognized by international law as well as certain rights and obligations for those states who claim themselves to be Archipelagic State, one of them is Indonesia. For Indonesia, this incorporation strenghten dan perfects its claim as an Archipelagic State done in 1957, long before UNCLOS 1982 was signed, and also gives rights and obligations to Indonesia. One of the right that is governed by UNCLOS 1982 is the right to designate archipelagic sea lanes, a lane that connects one part of the high seas or exclusive economic zone with another part of high seas or exclusive economic zone, and functions as a passage for international ships, whether merchant or government ships or warhips. This right has been excercised by Indonesia through the designation of three archipelagic sea lanes known as 'Alur Laut Kepulauan Indonesia' or 'ALKI' as regulated in the Government Regulation Number 37 Year 2002. Considering the importence of that sea lanes for Indonesia as well as International worlds, not just commercially, but also miltary, therefore it is vital for the archipelagic state in question to take meassures to secure the sea lanes from any obstructions that can endanger foreign ships passing through the sea lanes, as well as its own national interests. In this case, the Indonesian Navy (TNI-AL), that has authorities and jurisdictions given by Indonesian laws to enforce law and security of Indonesian waters plays a big role. In this mini thesis, the concept of the security of ALKI based on UNCLOS 1982 and Government Regulation Number 37 Year 2002 will be dicussed, along with the steps and policy that has been taken by TNI-AL to secure it, as well as the legal basis and relevant cases."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai kerjasama antar Negara dalam penerapan Hot Pursuit sebagai upaya penanggulangan kejahatan di laut, dengan menggunakan metode penelitian yuridis-normatif, yang bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai pengaturan internasional terkait Hot Pursuit, permasalahan yang dihadapi negara dalam penerapannya serta bentuk-bentuk kerjasama yang telah dilakukan oleh negara-negara terkait Hot Pursuit. UNCLOS 1982 telah terdapat ketentuan-ketentuan Hot Pursuit, dimana agar dapat dianggap sah maka ketentuan di dalam UNCLOS 1982 tersebut harus diterapkan secara kumulatif. Meskipun demikian, dalam perkembangannya muncul konsep baru yang tidak diatur dalam UNCLOS 1982, dimana dilakukan kerjasama antar negara sehingga Hot Pursuit dapat dilakukan lebih dari satu Negara, kerjasama ini dapat dilakukan secara Ad Hoc, melalui perjanjian bilateral / multilateral, ataupun melalui INTERPOL.

---

ABSTRACT

This thesis discuss the transnational cooperation in the implementation of Hot Pursuit to mitigate crime at sea, using the method of juridical-normative, which aims to provide an understanding of the international arrangements related to Hot Pursuit, the problem faced by states in its application and the forms of cooperation that has been done by the state in relation to Hot Pursuit. UNCLOS 1982 has contained Hot Pursuit provisions, where in order to be considered valid, the provisions in UNCLOS 1982 should be applied cumulatively. Nevertheless in its development, appear a new concept that is not regulated in UNCLOS 1982, in the form of transnational cooperation ,which made Hot Pursuit carried out by more than one country is possible, this cooperation can be done on an Ad Hoc basis, through bilateral agreements / multilateral, or through INTERPOL."

"ABSTRAKPerbatasan perairan suatu negara seringkali menimbulkan suatu konflik apabilawilayah suatu negara tidak memiliki kejelasan yang pasti, hal tersebut dikarenakandalam hukum internasional wilayah negara mempunyai peran yang sangat pentingdalam melaksanakan yurisidiksi suatu negara. Seperti halnya delimitasi maritim zonaekonomi eksklusif Indonesia dengan Vietnam di Laut Natuna Utara, yang sedangberkembang saat ini adalah belum adanya kesepakatan (undelimited area) batas zonaekonomi eksklusif di laut Natuna Utara Indonesia dengan Vietnam. Sehinggamengakibatkan saling klaim terhadap pemanfaatan sumber daya alam hayatiperikanan di zona ekonomi eksklusif tersebut begitu pula dengan penegakanhukumnya (law enforcement), seperti halnya kejadian saling tangkap antara aparatpenegak hukum di laut baik oleh Indonesia maupun aparat penegak hukum di lautVietnam ataupun terhadap nelayan Vietnam yang melakukan penangkapan ikan dizona ekonomi eksklusif laut Natuna Utara tersebut. UNCLOS 1982 menawarkanbeberapa mekanisme penyelesaian sengketa sambil menunggu kesepakatan perjanjiandelimitasi maritim tersebut, salah satunya dengan kerjasama antar negara pantaiberdasarkan pembentukan perjanjian delimitasi ZEE yang saling tumpang tindih,serta adanya penyelesaian secara diplomatik oleh pihak ketiga dan penyelesaiansecara hukum melalui ITLOS maupun ICJ/Mahkamah International.

---

ABSTRACTThe borders of a country's waters often cause a conflict if the territory of a countrydoes not have definite clarity, this is because in international law the territory of thecountry has a very important role in carrying out the jurisdiction of a country. Aswith the maritime delimitation of Indonesia's exclusive economic zone with Vietnamin the North Natuna Sea, which is currently developing, there is an undelimited areaof exclusive economic zone boundaries in the North Natuna Sea of Indonesia andVietnam. Thus resulting in mutual claims against the utilization of the living naturalresources of fisheries in the exclusive economic zone as well as law enforcement (lawenforcement), as well as the occurrence of mutual arrest between law enforcementofficers in the sea both by Indonesia and law enforcement officers in the Vietnamesesea or fishermen Vietnam is fishing in the exclusive economic zone of North NatunaUNCLOS 1982 offers several dispute resolution mechanisms while awaiting theagreement of the maritime delimitation agreement, one of which is cooperationbetween coastal countries based on the formation of overlapping exclusive economiczone delimitation agreements, and diplomatic settlement by third parties and legalsettlement through ITLOS and International Court of Justice."

"ABSTRAK Kehadiran klaim nine-dash-line Republik Rakyat China membuat suasana politik di wilayah Laut Cina Selatan memanas akibat sengketa wilayah yang tak kunjung terselesaikan sejak dekade 1970 hingga saat ini. Masalah ini berkembang seiring ditemukannya potensi kekayaan alam di wilayah perairan Kepulauan Paracel. Kondisi ekonomi Vietnam yang sedang dilanda krisis global pasca perang saudara dan unifikasi menjadikan kepentingan potensi ekonomis yang terkandung di Paracel sebagai jalan keluar dari krisis ekonomi. Di sisi lain, Hukum Internasional mengakui status kepemilikan suatu Pulau kepada negara tertentu melalui praktik pemenuhan asas okupasi efektif. Asas ini merupakan suatu preseden yang berkembang dari waktu ke waktu sejak kasus Putusan Arbitrase Las Palmas hingga kasus Putusan Sipadan dan Ligitan. Lewat metode okupasi yang efektif suatu kedaulatan negara dimanifestasikan lewat tindakan-tindakan damai yang secara terus menerus dalam periode penguasaan negara atas wilayah sengketa.

---

The presence of nine dash line claim by People?s Republic of China driven tensions to heat up the South China Sea as result of the unsettle territorial dispute since the 1970?s decades to present. The situations have developed since the discovery of oil potentials and other natural resources contained in the Paracels seas by States. Vietnam?s conditions is currently falling under the global economic crisis as a result of the Vietnam war and unification of the South and North Vietnam that produce the interests for such natural exploration of the Paracels waters. In the other side, International Law approves the right of territory of an island belong to the State that has exercised the practices of effective occupations principle. The principle is valid as a precedent that developed from time to time since the Las Palmas arbitration case until the Sipadan and Ligitan islands disput ruled out by the International Court of Justice. Through exercising the method of such effectivites, a sovereign state is recognsed its will to manifest the acts of peaceful display in a continual control over the dispute islands."