Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini menganalisis dan membahas peran konsultasi SPI dalam melakukan penilaian risiko pada Fakultas Psikologi dan Direktorat Keuangan (selanjutnya disebut "unit terkait") yang dilakukan dengan kombinasi ISO 31000:2009 dan praktik terbaik (KPMG dan University of California) serta peran konsultasi SPI dalam memberikan nilai tambah dan peningkatan kegiatan operasional pada unit terkait sesuai dengan Standar The Institute of Internal Audit (IIA) untuk memberikan gambaran kepada SMR UX. Adanya keterbatasan/limitasi pada penelitian ini sehingga penilaian risiko dilakukan dengan kombinasi. Penelitian ini adalah analisis deskriptif dengan metode studi kepustakaan dan studi lapangan; wawancara dan observasi langsung hanya pada Fakultas Psikologi untuk menilai risiko. Hasil penelitian menyarankan bahwa SMR segera melakukan edukasi mengenai risiko untuk setiap unit, menyusun RCSA (risk assessment tools), serta menetapkan selera dan toleransi risiko dan menghasilkan profil risiko universitas.

---

This study analyzes and discusses the SPI consulting role to conduct a risk assessment at the Faculty of Psychology and Finance Directorate (hereinafter referred to as " related units") which performed in combination with ISO 31000: 2009 and best practices (KPMG and the University of California) as well as SPI consulting role in providing added value and increased operational activities related units in accordance with the Standards of The Institute of Internal Audit (IIA) to give an overview to SMR UX. There are limitations in this study so that risk assessment carried out by a combination of risk. This research is descriptive analysis with the methods of literary study and field study; interviews and direct observation only at the Faculty of Psychology to assess the risk. The results of the study suggest that the SMR soon do education on the risks for each unit, preparing RCSA (risk assessment tools), and develop risk appetite and tolerance and risk profile of university."

"Unknown."

"Para pelaku usaha saat ini telah memasuki tren menggunakan kekuatan model bisnis berbasis aplikasi termasuk Indonesia. Fenomena ini hakikatnya telah melahirkan bisnis raksasa (online platform) dominan yang merupakan tantangan baru dalam praktik hukum persaingan usaha. Strategi bisnis dan perilaku mereka telah menimbulkan diskusi intens mengenai bagaimana efek negatifnya terhadap persaingan, baik apakah hal tersebut dipandang sebagai tindakan yang legal dan hingga batas apa perilaku perusahaan besar tersebut harus dikontrol secara khusus. Penelitian ini dilakukan secara normatif dengan menggunakan pendekatan konsep dan perbandingan. Penulis mengumpulkan bahan hukum dengan lebih banyak mengelaborasi jurnal hukum internasional termasuk media elektronik yang resmi. Adapun metode pengumpulan yang digunakan yakni melalui studi kepustakaan yang kemudian dianalisis secara preskripsi. Berdasarkan analisis hukum terhadap metode penelitian tersebut, maka penulis memperoleh hasil yakni: (1) Beberapa online platform dominan di Indonesia dalam kegiatan usahanya (Gojek, Tokopedia, OVO, Traveloka dan Bukalapak) sangat berpotensi melakukan beragam praktik anti persaingan. Tindakan ini tidak terlepas dari pengaruh peta persaingan online platform yang unik yakni berbasis network effect dan big data untuk membangun skala yang kuat, dalam bentuknya yang merupakan multi sided market. (2) Urgensi pengawasan KPPU untuk memformulasikan mekanisme pengawasan bagi pelaku usaha digital yakni menjadi penting di mana otoritas perlu bersiap untuk merespon dan menstabilkan tatanan jenis pasar baru ini. Adapun tantangan yang kemudian dihadapi yakni terdiri dari kesiapan otoritas persaingan usaha, budaya masyarakat Indonesia, dan substansi aturan. Dengan demikian, dibutuhkan evaluasi lebih menyeluruh tentang bagaimana penegakan anti persaingan kedepan dapat diterapkan dalam menyelesaikan praktik anti persaingan pada pasar digital.

---

At present, businesses, including the ones in Indonesia, has embarked on the trend of utilizing the superiority of application-based business model. This phenomenon triggers the emergence of dominant online business platforms, which appears as a new challenge of practicing the Competition Law. These new online dominants’ behaviour and business strategies have provoked intense discussions regarding the negative effects it has on business rivalry; whether it shall be viewed as a form of legal action and if the ruling businesses’ behaviour should be specifically controlled. This research is conducted in a normative manner by using the concept and comparison approach. The author integrated broad law materials into it by elaborating on both international journals and prominent electronic news media reports. The collecting method used in the research is by conducting library studies, in which the results are to be later analysed by prescription.

Based by the law analysis of the research result, the author then found that: (1) Some dominant online platforms who are operating their businesses (Gojek, Tokopedia, OVO, Traveloka dan Bukalapak) has a rather high probability of carrying out varieties of anti-competition practices. The behaviour is based on the influence of unique online competitions based on network effects and big data to create a strong scale in a multi-sided market form. (2) The urgency of KPPU formulating a new supervision mechanism for digital businesses to respond and stabilize a new market body is fairly high. The challenges faced can later be categorized into three important portions; the preparedness of business competition authorities, the culture of Indonesians, and the substances of the regulations themselves. Thus, a more thorough evaluation regarding how the law of anti-competition can be enforced in the future to banish anti-competition practices in the digital market."

"Infection, especially extra pulmonary tuberculosis. remain the leading cause of fever of unknown origin (FUO). FUO is defined as temperature higher than 38.3 ?C with duration of fever of more than 3 weeks. We reported a case of liver tuberculosis, whose had fever more than 38.3 ?C in 2 months. A liver biopsy and histology evaluation have performed revealing liver tuberculosis. The patient received oral anti-tuberculosis agents. But after three days of anti-tuberculosis treatment, the patient experience jaundice. The patient was diagnosed as a drug induced hepatitis. Ajier adjusted regimen of ora! anti-tuberculosis, the patient condition improved. The patient was back home with good conditions."

"Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini meliputi status tanah sebagai objek jaminan utang piutang dan dasar pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 94/Pdt.G/2022/PN PTK yang mengabulkan gugatan kreditur terkait peralihan hak atas tanah tanpa kehadiran debitur. Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis status hukum tanah sebagai jaminan utang piutang serta mengevaluasi dasar pertimbangan hakim dalam putusan tersebut. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum doktrinal dengan pendekatan eksplanatoris, yang berfokus pada analisis putusan hakim. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanah sebagai objek jaminan utang piutang dalam perkara ini bukan merupakan Hak Tanggungan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 15 Undang-Undang Hak Tanggungan, yaitu tidak dilanjutkannya Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan dengan pembuatan Akta Pembebanan Hak Tanggungan dan pendaftaran ke Kantor Pertanahan. Dengan demikian, status tanah hanya sebagai jaminan umum sesuai Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUHPerdata. Kesimpulannya, pertimbangan hakim dalam putusan ini keliru karena menggunakan Undang-Undang Hak Tanggungan sebagai dasar pertimbangan, padahal Hak Tanggungan belum lahir pada objek tersebut.

---

The issues addressed in this study include the legal status of land as an object of debt security and the judicial considerations in Pontianak District Court Decision No. 94/Pdt.G/2022/PN PTK, which granted the creditor's claim regarding the transfer of land rights in the absence of the debtor. The purpose of the research is to analyze the legal status of land as a security for debt and to evaluate the judicial considerations in the said decision. The method used is doctrinal legal research with an explanatory approach, focusing on the analysis of judicial decisions. The findings reveal that the land as an object of debt security in this case does not constitute a mortgage (Hak Tanggungan) because it fails to meet the requirements of Article 15 of the Mortgage Law, specifically the absence of a follow-up to the Power of Attorney to Create a Mortgage (SKMHT) with the execution of a Deed of Mortgage (APHT) and its registration at the Land Office. Consequently, the land is classified only as general security under Articles 1131 and 1132 of the Indonesian Civil Code (KUHPerdata). In conclusion, the court's judicial considerations in this decision were flawed, as the Mortgage Law was applied as the basis of consideration, despite the fact that no valid mortgage had been established on the object."