Ditemukan 16 dokumen yang sesuai dengan query
Diterbitkannya UU.No. 32 tahun 2004 tentang otonomi daerah,pemerintah daerah memiliki kewenangan yang seluas-luasnya untuk mengatur urusan rumah tangganya sendiri termasuk sektor kepariwisataan sesuai dengan potensi pembangunan yang dimiliki daerah.......
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
Gema Perdana, author
ABSTRAK
Berlakunnya UU No. 23 Tahun 2014 berimplikasi pada perubahan pembagian urusan pemerintahan konkuren. Urusan pemerintahan dibidang pendidikan menengah yang semula menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota berubah menjadi kewenangan pemerintah provinsi. Penetapan pembagian urusan pemerintahan harus berdasar pada prinsip akuntabilitas, efisiensi dan eksternalitas, serta kepentingan strategis nasional sebagaimana diatur pada UU No....
2019
T54416
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Astamaizul Umar B., author
ABSTRAK
Dalam suatu sistem tenaga listrik, menjalankan seluruh unit pembangkit yang tersedia untuk melayani beban adalah tidak ekonomis. Untuk menentukan unit-unit mana yang harus beroperasi melayani beban tertentu merupakan problem penjadualan operasi unit (unit commitment). Penjadualan operasi unit pembangkit, terutama pembangkit termal, sangat penting dalam pengoperasian sistem tenaga listrik karena berkaitan...
Depok: Fakultas Teknik Universitas Indonesia, 1999
T-Pdf
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
As foreign service officers (FSOs), we probably have been quite familiar with the term economic diplomacy throughout our daily activities, be it when serving at home in Pejambon or while serving abroad at the Indonesian missions scattered worldwide...
320 JLN 31:1 (2014)
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
Dine Evantara, author
Perubahan Undang Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah membawa perubahan terhadap pembagian urusan Metrologi Legal Tera dan Tera Ulang, yang awalnya urusan provinsi menjadi urusan kabupaten/kota. Sejak Perubahan urusan ini baru 202 Unit Metrologi Legal (UML) dari 514 kabupaten/kota di Indonesia. Beberapa daerah kabupaten/kota mengalami stagnansi pelayanan tera dan...
Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2019
T55144
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Erlina Hartanti, author
Tesis ini membahas tentang alokasi dana dekonsentrasi Diretorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan Nasional tahun 2009 dan kesesuaiannya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif deskriptif, dengan mengumpulkan dan menganalisa data alokasi dana dekonsentrasi nasional, kementerian sampai pelaksanaan program dan kegiatannya serta...
Depok: Fakultas Eknonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2010
T27590
UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library
Hana Farida, author
Tesis ini membahas transfer kewenangan dalam mengelola pendidikan menengah. Metode penelitian yang digunakan adalah penulisan yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif dari bahan pustaka dan wawancara untuk mengkonfirmasi data. Dengan penggantian UU Pemerintah Daerah menjadi UU No. 23 tahun 2014, wewenang untuk mengelola pendidikan menengah ditransfer dari otoritas sebelumnya dari pemerintah...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019
S-pdf
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Irma Agustin, author
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menegaskan kedudukan penelitian dan pengembangan sebagai unsur penunjang strategis yang diperlukan untuk mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Urusan litbang berperan penting agar kebijakan daerah didasarkan pada kajian atau bukti. Namun, banyak daerah yang belum menata urusan litbang sebagaimana mestinya,...
Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2019
S-pdf
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Sigalingging, Eduard, author
ABSTRAK
Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk menggambarkan bagaimana sinkronisasi penyelenggaraan urusan pemerintahan dilaksanakan oleh pemerintah dengan pemerintah daerah, yang akan dijelaskan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Adapun hasil yang diperoleh adalah bahwa sinkronisasi dilakukan melalui koordinasi penyusunan rencana program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing instansi, prioritas dalam...
Jakarta: Biro Hukum dan Komunikasi Informasi Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, 2018
320 JPAN 8 (2018)
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 1994
S8545
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
