Hasil Pencarian  ::  Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 6 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Gema Perdana, author
Perubahan dan implikasi urusan pengelolaan pendidikan menengah di pemerintah provinsi = Changes and implications of management affairs for middle education in the provincial government
ABSTRAK
Berlakunnya UU No. 23 Tahun 2014 berimplikasi pada perubahan pembagian urusan pemerintahan konkuren. Urusan pemerintahan dibidang pendidikan menengah yang semula menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota berubah menjadi kewenangan pemerintah provinsi. Penetapan pembagian urusan pemerintahan harus berdasar pada prinsip akuntabilitas, efisiensi dan eksternalitas, serta kepentingan strategis nasional sebagaimana diatur pada UU No....
2019
T54416
UI - Tesis (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Sigalingging, Eduard, author
Sinkronisasi penyelenggaraan urusan pemerintahan antara pemerintah dengan pemerintah daerah
ABSTRAK
Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk menggambarkan bagaimana sinkronisasi penyelenggaraan urusan pemerintahan dilaksanakan oleh pemerintah dengan pemerintah daerah, yang akan dijelaskan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Adapun hasil yang diperoleh adalah bahwa sinkronisasi dilakukan melalui koordinasi penyusunan rencana program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing instansi, prioritas dalam...
Jakarta: Biro Hukum dan Komunikasi Informasi Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, 2018
320 JPAN 8 (2018)
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
cover
Kesiapan cabang dinas LLAI DATI II Bekasi dalam menerima penyerahan sebagian urusan pemerintahan bidang lalu lintas dan angkutan jalan dari dinas LLAJ DATI I Jawa Barat
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 1994
S8545
UI - Skripsi (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Hasim As`ari, author
Kebijakan Distribusi Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan : Studi Pengurusan Hutan di Provinsi Riau = Government Affairs Distribution Policy in the Forestry Sector : Forest Management Study in Riau Province
Kebijakan Distribusi Urusan Pemerintahan pada Sektor Kehutanan di Indonesia sejak awal kemerdekaan hingga saat ini beberapa kali mengalami perubahan, yang menunjukkan adanya tarik ulur kewenangan antara Pemerintan Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/kota. Tarik ulur kewenangan tersebut membawa dampak pada pengurusan hutan yang belum optimal dan lestari pada...
Depok: Universitas Indonesia, 2019
D2631
UI - Tesis (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Arindita Pratiwi, author
Analisis Pengelolaan Air Minum oleh Pihak Swasta Sebelum dan Setelah Dibatalkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 (Studi Kasus Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kerta Raharja Kabupaten Tangerang) = Analysis of Drinking Water Management by Private Parties Before and After the Cancellation of Law Number 7 of 2004 (Case Study of Perusahaan Umum Daerah Air Minus Tirta Kerta Raharja Kabupaten Tangerang)
Air sebagai salah satu sumber daya alam penting bagi kehidupan manusia, akses terhadap pemenuhan kebutuhan air bagi masyarakat menjadi suatu kewajiban yang harus dipenuhi oleh Pemerintah Daerah, termasuk diantaranya Pemerintah Kabupaten Tangerang. Hal ini sejalan dengan amanat Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah, UU 17/2019...
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021
T-pdf
UI - Tesis (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Arindita Pratiwi, author
Analisis Pengelolaan Air Minum oleh Pihak Swasta Sebelum dan Setelah Dibatalkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 (Studi Kasus Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kerta Raharja Kabupaten Tangerang) = Analysis of Drinking Water Management by Private Parties Before and After the Cancellation of Law Number 7 of 2004 (Case Study of Perusahaan Umum Daerah Air Minus Tirta Kerta Raharja Kabupaten Tangerang)
Air sebagai salah satu sumber daya alam penting bagi kehidupan manusia, akses terhadap pemenuhan kebutuhan air bagi masyarakat menjadi suatu kewajiban yang harus dipenuhi oleh Pemerintah Daerah, termasuk diantaranya Pemerintah Kabupaten Tangerang. Hal ini sejalan dengan amanat Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah, UU 17/2019...
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021
T-pdf
UI - Tesis (Membership)  Universitas Indonesia Library