Ditemukan 28 dokumen yang sesuai dengan query
Perluasan yurisdiksi pidana berdasar
kan asas teritorial meliputi yurisdiksi ekstra
teritorial di darat, yurisdiksi ekstra teritorial di
laut dan yurisdiksi ekstra teritorial di udara
Perluasan yurisdiksi pidana di wilayah darat
muncul dengan adanya ?Extra Territoriality
theory ? yang menimbulkan dua yurisdiksi yaitu
yurisdiksi negara penerima dan yurisdiksr]
dalarn Konvensi Wina 1961 tentang hubungan
diplomatik.
...
Hukum dan Pembangunan Vol. 30 No. 1 Januari-Maret 2000 : 7-19, 2000
HUPE-30-1-(Jan-Mar)2000-7
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
Laura Reggyna, author
Timbul permasalahan ketika terdapat putusan pengadilan asing atas pailitnya perusahaan yang mempunyai anak perusahaan yang berada di negara lain dan didirikan berdasarkan hukum setempat, dan perusahaan yang pailit tersebut memiliki aset yang lebih di negara lain. Secara kongkrit, keterkaitan masalah kepailitan dengan hukum perdata internasional dalam hal ini terletak bagaimana...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2016
T44991
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Joana Maleriluah, author
Skripsi ini membahas mengenai yurisdiksi negara dalam menangani tindak pidana hacking internasional bedasarkan Convention on Cybercrime. Metode penentuan yurisdiksi tindak pidana hacking dalam Convention on Cybercrime memakai prinsip teritorialitas, nasionalitas, dan prinsip lainnya yang diakui oleh peraturan domestik negara anggotanya. Bedasarkan analisis yang telah dilakukan, praktik negara-negara anggota Convention on...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2015
S58745
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Harahap, Mustafa Djuang, author
Bandung: Alumni, 1983
341.44 HAR y
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Amir Martosedono, author
Semarang: Dahara Prize, 1994
345.072 AMI p (1)
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Hans Giovanny Yosua Sallata, author
Yurisdiksi Universal merupakan konsep yurisdiksi hukum pidana yang mengatur bahwa suatu negara dapat memberlakukan hukum pidana nasionalnya kepada pelaku tindak pidana, dimanapun pelaku tersebut berada tanpa memperdulikan kewarganegaraan dari pelaku tindak pidana maupun korbannya. Yurisdiksi universal telah dikenal dalam berbagai perjanjian internasional, jiga dalam hukum pidana nasional Indonesia. Oleh KUHP...
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023
T-pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Rufino Putra, author
Sengketa data pribadi yang terjadi di dalam cyberspace telah menyebabkan konflik kedaulatan dikarenakan mengingat sifat cyberspace yang dapat mengkoneksi berbagai jaringan komunikasi dapat menyebabkan bebeberapa negara berwenang untuk menerapkan yurisdiksinya. Dilihat dari hukum Indonesia sendiri, di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, keberlakuan dari peraturannya...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019
S-pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
KAJ 12:3 (2007)
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
Ahmad Kusasi, author
Kerajaan Indragiri di Pulau Sumatra dikenal sebagai kerajaan yang berperan penting dalam sejarah kerajaan di Nusantara. Di bagian timur, Kerajaan Indragiri berbatas langsung dengan Selat Malaka, sebuah kawasan yang dikenal sebagai pusat perdagangan sejak abad ke-14. Selain itu, Sungai Indragiri dapat dilayari dari pesisir timur hingga pedalaman Sumatra bagian tengah....
2018
T51988
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Aulia Rahmi, author
Pada peristiwa di mana terdapat lebih dari satu forum tersedia untuk menyelesaikan sengketa, pengadilan perlu menentukan forum yang paling layak untuk mengadili sengketa. Layak atau tidaknya suatu forum merupakan persoalan lebih lanjut daripada kompetensi suatu pengadilan. Persoalan kelayakan forum diselesaikan dengan cara menerapkan prinsip forum non conveniens. Prinsip ini dibenarkan...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2016
S65183
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
