Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
RINGKASAN
Kabupaten Dati II Bogor mempunyai luas wilayah 3.440,72 Km2 atau 344.072 Ha. Ada seluas ± 101.138 Ha atau 29,39% dari luas wilayah tersebut berada dalam Kawasan Puncak yaitu wilayah penanganan khusus penataan ruang dan penertiban serta pengendalian pembangunannya diatur dalam Keppres Nomor 48 Tahun 1983 dan Keppres Nomor 79 Tahun 1985. Wilayah penanganan khusus dimaksud secara administratif untuk Kabupaten Dati II Bogor terdiri atas 11 kecamatan (sekarang menjadi 13 kecamatan) yaitu:

Kecamatan Ciawi Kecamatan Cibinong Kecamatan Cimanggis Kecamatan Cisarua Kecamatan Citeureup Kecamatan Gunung Putri Kecamatan Gunung Sindur Kecamatan Sawangan Kecamatan Kedung Halang (Sukaraja) Kecamatan Parung Kecamatan Semplak (Kemang) Kecamatan Megamendung Kecamatan Limo

Dua wilayah kecamatan yaitu Kecamatan Ciawi dan kecamatan Cisarua termasuk Kawasan Pariwisata Puncak, di samping itu Kawasan Puncak memiliki keunikan dan peran, diantaranya yang terpenting adalah :

Konservasi tanah dan air bagi wilayah aliran sungai Ciliwung dan Cisadane. Konservasi Flora dan Fauna.

Di samping kedua peranan di atas, juga Kawasan Puncak memiliki keindahan alam, udara nyaman dan sejuk, sehingga mendorong terjadinya migrasi dan pertambahan penduduk dan tidak dapat dihindari hukum ekonomi terjadi yaitu tingginya permintaan atau keinginan untuk menguasai atau memiliki tanah oleh berbagai pihak, mengakibatkan harga tanah di Kawasan Puncak menjadi mahal dan dapat digunakan sebagai komoditi ekonomi. Dengan demikian kawasan ini cenderung untuk dieksploitir dengan cara pembangunan rumah, vila dan hotel oleh masyarakat, tanpa memperhatikan kriteria lokasi dan standar teknis pembangunannya, bahkan membuat danau buatan yang diairi dengan cara merombak dan membendung aliran sungai Ciliwung.

Menyadari betapa besarnya kontribusi Kawasan Puncak terhadap fungsi lingkungan, maka pemerintah berupaya untuk mengatasi kerusakan lingkungan yang berlarut-larut dengan cara pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana detail tata ruang Kawasan Puncak. Hal ini memerlukan usaha penertiban kembali agar pengendalian dan usaha penertiban pemanfaatan Kawasan Puncak khususnya yang berada di Kabupaten Dati II Bogor dapat dicapai, diperlukan adanya suatu sistem administrasi.

Tujuan Penelitian ini adalah :

Untuk mengetahui hubungan sebab-akibat tetapi tidak timbal balik antara kebijaksanaan pemerintah, struktur organisasi , koordinasi unit kerja terkait sebagai satu kesatuan yang merupakan satu sistem administrasi dan pengelolaan Kawasan Puncak di Kabupaten Dati II Bogor.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian "Pengukuran Sesudah Kejadian" (PSK) yaitu penelitian yang tidak ada perlakuan yang dilakukan si peneliti atau ada perlakuan yang terjadi sebelum diadakan pengukuran tetapi perlakuan dimaksud tidak dilaksanakan oleh peneliti sendiri.

Hipotesis Penelitian ini adalah :

Tidak ada hubungan antara kebijaksanaan yang ditetapkan dan pelaksanaannya dalam pengelolaan Kawasan Puncak di Kabupaten Dati II Bogor.

Tidak ada hubungan antara struktur organisasi dan pelaksanaan pengelolaan Kawasan Puncak di Kabupaten Dati II Bogor.

Tidak ada hubungan antara koordinasi unit kerja terkait dan pelaksanaan pengelolaan Kawasan Puncak di Kabupaten Dati II Bogor.

Kesimpulan hasil analisis adalah

Sesuai dengan hasil penelitian diketahui, bahwa sistem administrasi dalam pengelolaan Kawasan Puncak di Kabupaten Dati II Bogor belum berfungsi secara optimal. Hal ini disebabkan tiga komponen utama dalam sistem administrasi yaitu kebijaksanaan pemerintah mengenai pengelolaan Kawasan Puncak, struktur organisasi sebagai unit kerja pelaksana pengelolaan Kawasan Puncak dan koordinasi unit kerja terkait belum tertata dengan baik.

Berdasarkan pembahasan atas ketiga komponen sistem administrasi dimaksud, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut

1. Kebijaksanaan pemerintah yang menetapkan tujuan penataan ruang Kawasan Puncak, tidak relevan untuk pengelolaan Kawasan Puncak, karena Kawasan Puncak memiliki keunikan (kekhususan) fungsi.

2. Kebijaksanaan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Dati II Bogor, di dalam pengelolaan Kawasan Puncak terdapat perbedaan-perbedaan yang meliputi perbedaan penetapan alokasi pemanfaatan ruang dan luas areal dari masing-masing lokasi perbedaan penetapan lokasi peruntukan.

3. Sesuai dengan fungsi Kawasan Puncak yang harus tetap dijaga dan dipertahankan, makes perlu dilakukan tindakan sebagai berikut mencabut beberapa pasal dalam Keppres Nomor 79 Tahun 1985. mencabut beberapa pasal dalam Perda Nomor 3 Tahun 1988. mengatur dan menetapkan kembali pasal-pasal dalam Keppres dan Perda tersebut di atas setelah dilakukan penyesuaian. Khusus mengenai tujuan, agar ditetapkan dalam suatu redaksi yang lebih proporsional yaitu mencegah pemanfaatan lahan yang tidak sesuai dengan rencana peruntukan yang telah ditentukan.

4. Organisasi atau unit kerja yang diberikan wewenang untuk mengendalikan dan menertibkan pembangunan di Kawasan Puncak, balk di tingkat Propinsi Dati I Jawa Barat maupun di tingkat Kabupaten Dati II Bogor tidak mempunyai struktur organisasi, sehingga tidak memperlihatkan dengan jelas pembagian pekerjaan, departementalisasi, rentang kendali, dan pendelegasian wewenang. oleh karena itu, agar Menteri Dalam Negeri meninjau kembali Keputusan Menteri Islam Negeri Komar 22 Tahun 1989 tentang Tatalaksana Penertiban dan Pengendalian Pembangunan Kawasan Puncak, sebagai landasan hukum pembentukan organisasi atau unit kerja.

5. Pembentukan struktur organisasi yang akan menangani Kawasan Puncak dapat berbentuk lini dan staf, dengan sebutan Badan Otorita Kawasan Puncak. ini dimaksudkan untuk lebih menjamin pandekatan yang lebih terpadu, lintas sektoral dan lebih berpandangan jauh ke depan di dalam pengambilan keputusan.

6. Pengelolaan Kawasan Puncak dengan pola organisasi seperti sekarang, larut dalam tugas-tugas rutinnya, sehingga dalam pengelolaannya umumnya bersifat reaktif yaitu lebih menanggapi masalah setelah masalah itu berkembang, mengakibatkan penanganannya menjadi mahal dan sulit dibanding bila masalah itu dicegah sebelum timbul. Oleh karena itu, unit kerja atau organisasi yang mengelola Kawasan Puncak lebih ideal berdiri sendiri yang setingkat dengan Bappeda Kabupaten dan bertanygung jawab langsung kepada Gubernur KDH Tingkat I Jawa Barat.

7. Koordinasi adalah penyatupaduan gerak dan seluruh potensi organisasi, agar benar-benar mengarah pada sasaran yang sama secara efisien . Penyatu paduan gerak di maksud meliputi aspek keterpaduan kegiatan, keterpaduan waktu dan pelaksanaan serta aspek keterpaduan sasaran atau tujuan. Penyatupaduan gerak yang meliputi ketiga aspek tersebut belum sinkron dilaksanakan oleh TAT Pembinaan dan Pengendalian Pembangunan Kawasan Puncak baik di tingkat Propinsi Dati I Jawa Barat, maupun Kabupaten Dati II Bogor. oleh karena itu, agar penyatupaduan gerak dari seluruh organisasi benar-benar mengarah pada sasaran yang sama, maka pola organisasi yang sekarang harus diganti dengan struktur organisasi lini dan staf, sehingga lebih memudahkan penyusunan jaringan koordinasinya baik secara interen maupun eksteren.

ABSTRACT The Administration System in the Management of Puncak Area in Bogor RegencyBogor Regency has an area of 3.440, 72 Km2 or 344-.072 Ha. The area is about 101.138 Ha or 29.39% of the area is located in Puncak Area i.e. the special management are for spatial planning and order and development control provided for in Presidential Decree Number: 48/1983 and Presidential Decree Number: 79/1985. It's mentioned that special management area, administratively for Bogor Regency comprises 11 subdistricts (now 13 subdistricts) i.e..

Ciawi Subdistrict Cibinong Subdistrict Cimanggis Subdistrict Cisarua Subdistrict Citereup Subdistrict Gunung Putri Subdistrict Gunung Sindur Subdictrict Sawangan Subdistrict Kedung Halang (Sukaraja) Subdistrict Parung Subdistrict Semplak (Kemang) Subdistrict Megamendung Subdistrict Limo Subdistrict

Two subdistrict i.e. Ciawi and Cisarua Subdistrict belong to Puncak Tourism Area; besides this Puncak Area has uniqueness and role, among others, the most important is:

Soil and water conservation for Ciliwung and Cisadane watersheds. Flora and Fauna conservation.

Besides the two roles above, Puncak Area also has natural beauty, fresh air, which encourages migration and increased number of population and economic law cannot be prevented from occurring i.e. high demand or wish to control or posses land by various parties, resulting in the price of land in Puncak Area becoming expensive and can be used as an economic commodity. Thus, this area tends to be exploited by developing houses, villas and hotels by the people, without taking into consideration the criteria of location and technical standards of criteria of location and technical standards of development, indeed a manmade lake has been constructed which is watered by damming the water of Ciliwung River.

Realizing the great contribution of Puncak Area to the environmental functions, the government is making the effort to overcome prolonged environmental damage by utilization of the space in accordance with the detailed spatial planning of Puncak Area. This requires reorganization so that control and management of Puncak Area particularly those in Bogor Regency can be achieved through a system of administration.

The objective of the Study is:

To find out the cause-effect relations but not reciprocal between government policy, structure of organization, coordination of related work units as a unit constituting a system of administration and management of Puncak Area in Bogor Regency. Methods of Study is :

The method of research used is that of "Measuring After the Event" that is a research without any treatment made by the researcher or if any made before measurement it is not done by the researcher himself.

The hypothesis of the Study are:

There is no related between the policy and its implementation in the management of Puncak Area in Bogor Regency.

There is no related between the organizational structure and the management of Puncak Area in Bogor Regency.

There is no related between work unit coordination and the management of Puncak Area in Bogor Regency.

Conclusion of the analysis are:

According to the results of the research, it is found out that the administrative system in the management of Puncak Area has not been functioning optimally. This is caused by three main components in the administration system i.e. Government Policy on Puncak Area management, structure of organization as an executive unit of management of Puncak Area and related work unit coordination has not yet been well ordered.

Government policy which determines the objective of spatial planning of Puncak Area is not relevant to the management of Puncak Area, because it has a specific function.

There are differences in the management of Puncak Area between central government and the regional differences in the allocation of spatial utilization and the areas of respective allocations differences in location of allocation.

According to Puncak Area functions which should continue to be maintained and preserved, the following actions need to be taken:

to revoke several articles in Presidential Decree Number 79 of 1985. to revoke several articles in Regional Regulation Number 3 of 1988.

rearranging and restating the articles in the Presidential Decrees and Regional Government Regulations mentioned above after adjustments.

a. Regarding the objectives in particular, these should be stated in a more proportional edition i.e.: to prevent the use of land which does not conform with stipulated allocation plan.

The organization or work unit authorized to manage and control the development in Puncak Area at West Java Provincial level and at Bogor Regency level have no structure of organization, so that there is no clear job description, departmental division, span of control and delegation of authority. Therefore, the Minister of Domestic Affairs should review the Decree of the Minister Domestic Affairs Number 22/1989 concerning Procedures of Reorganization and Control of Development in Puncak Area, as the legal basis for the formation reorganize them.

The structure of organization which will be managing Puncak Area may take the form of line and staff, called Puncak Area Authority. This is intended to guarantee more integrated approach, inter-sectoraly and be more forward looking in decision making.

Puncak Area management under the present pattern of organization is more involved in routine tasks, so that in general management it is reactive in nature i.e. responding to problems only after the develop resulting in more expensive and difficult handling than if the problems are prevented before emerge. Therefore, it is more ideal that they work unit or organization managing Puncak Area should be independent at equal level with Regency Bappeda and reports directly to the Governor of West Java.

Coordination is the union of movements of a l l organizational potentials, so that they really go towards common targets efficiently'. The union of movements concerned covers the aspects of activity integration time, integration and the implementation and aspects of integrated targets or objectives. The integration of movements covering all three aspects have not been synchronized implemented by TAT Development and Control of Puncak Area Development at West Java Provincial level as well as at Bogor Regency level. Therefore, so that the integration of movements of the entire organization is really going towards common targets, present pattern of organization should be changed to line and staff structure of organization, so that it will be better, internally as well as externally.

Abstrak :
Untuk meningkatkan pelayanan dan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak, Direktorat Jenderal Pajak menerapkan teknologi informasi dalam prosedur pemungutan pajak, melalui e-SPT, e-payment (MP3), e-registration, dan yang terbaru adalah layanan e-filing. Penelitian ini meneliti pengaruh penerapan modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Adapun pengaruh sistem administrasi dimaksud akan dipisahkan masing-masing aspeknya terhadap kepatuhan wajib pajak, yaitu e-payment, e-SPT, e-filing dan e-registration; baik secara bersama-sama ataupun parsial. Penelitian ini dilakukan dengan berlandaskan teori penerapan teknologi informasi, terutama pada organisasi pemerintah. Selain itu jugs digunakan teori kepatuhan Wajib Pajak. Penelitian ini menggunakan metode survei, dengan menyebarkan kuesioner pada Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing (PMA) Dua. Metode pengambilan sample yang digunakan adalah Cluster Sampling. Data yang diperoleh dianalisis dengan metode regresi berganda. Berdasarkan analisis data yang dilakukan disimpulkan bahwa terdapat pengaruh dari keempat variabel independen secara simultan (bersamasama) terhadap kepatuhan Wajib Pajak di KPP PMA Dua_ Selain itu terbukti adanya pengaruh signifikan secara parsial dari variabel e-SPT, e-filling, e-registration dan e-payment terhadap kepatuhan Wajib Pajak di KPP PMA Qua. Dalam hal ini variabel e-SPT memiliki pengaruh paling besar terhadap kepatuhan Wajib Pajak, dibandingkan variabel independen yang lain. Berdasarkan hasil penelitian ini disarankan apabila Direktorat Jenderal Pajak, khususnya Kantor Pelayanan Pajak KPP PMA Dua ingin meningkatkan kepatuhan Wajib pajak dalam jangka pendek, maka dapat memprioritaskan pada penerapan e-SPT. Hal ini pada dasarnya telah dilakukan oleh KPP PMA Dua dengan pembentukan Satgas Penerimaan SPT Tahunan. Langkah serupa perlu diiakukan pada aspek lain dari penerapan teknologi informasi, agar mendapatkan respon yang lebih besar dari Wajib Pajak. Selain itu jugs perlu dilakukan sosialisasi pada masyarakat luas menyangkut pelaksanaan sistem teknologi informasi dalam administrasi perpajakan. Selain itu disampaikan saran untuk penelitian selanjutnya agar menguji variabel-variabel lain yang diperkirakan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Variabel lain yang dapat diuji pengaruhnya terhadap kepatuhan Wajib Pajak diantaranya : kode etik aparat pajak, kinerja account representative, tarif pajak dan sebagainya.

---

To improve service and to improve tax compliance, Directorate General of Taxes applies information technology in imposition procedure, through e-SPT, e-payment (MP3), e-registration, and the newest service that is e-filing. This research analyzes the influence of applying modern system in tax administration system toward tax compliance. Influence of administration system will be dissociated by each of its aspect toward tax compliance; that are e-payment, e-SPT, e-filing and e-registration; either simultaneously or partially. This research is based on theory of implementation of information technology, especially for government. Beside that theory is also used theory of tax compliance. This research use survey method, by propagating questionnaires for taxpayer in KPP PMA Dua. Method to take the samples is by cluster sampling. Data obtained in this research analyzed with statistical method that is multiple regression. According to the data analysis as result of this research is concluded that there are significant influences from four independent variables simultaneously toward tax compliance in KPP PMA Dua. There is also found partial significant influence from variable e-SPT, e-filling, e-registration and e-payment to tax compliance in KPP PMA Dua. In this case, variable of e-SPT have biggest influence to tax compliance, compared to other independent variables. As consequence of this result, is suggested that if Directorate General of Taxes, especially KPP PMA Dua wish to improve tax compliance in short-range, hence can emphasize on applying of e-SPT. This matter basically have been conducted by KPP PMA Dua by forming Task Force for Acceptance of Annual SPT. Similar step require to be conducted at other aspect of application of information technology, so that it will get larger respon from taxpayer. Besides, it is also necessary to conduct socialization concerning implementation of information technology system in taxation administration. Based on the result of this research, is suggested that for research hereinafter to be testing other variables which estimated have an effect on tax compliance. Other variables that are able to test to tax compliance, among others are : code of conduct for tax officer, performance of account representative, tax rate and etcetera.

Abstrak :
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagai salah satu institusi pemerintah di bawah Departemen Keuangan yang mengemban tugas untuk mengamankan penerimaan pajak (negara) dituntut untuk selalu dapat memenuhi pencapaian target penerimaan pajak yang senantiasa meningkat dari tahun ke tahun di tengah tantangan perubahan yang terjadi dalam kehidupan sosial maupun ekonomi di masyarakat. Adanya good governance dan manajemen organisasi yang sehat merupakan prasyarat untuk dapat mencapai keberhasilan dalam melaksanakan tugas DJP secara berkelanjutan, termasuk di dalamnya adalah usaha untuk menjamin proses organisasi yang lebih etis dan transparan. Untuk itu, dalam rangka meningkatkan citra, kerja dan kinerja Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menuju ke arah profesionalisme dan menunjang terciptanya Pemerintahan yang baik (good governance), DJP telah melakukan upaya penyatuan arah dan pandangan bagi segenap jajaran DJP yang dapat dipergunakan sebagai pedoman atau acuan dalam melaksanakan tugas baik manajerial maupun operasional. Pedoman tersebut berlaku di seluruh bidang tugas di seluruh unit organisasi DJP secara terpadu yang dinyatakan dalam visi, misi, strategi dan nilai acuan Direktorat Jenderal Pajak yang menjadi pedoman engenai arah yang dituju, beban tanggung jawab, strategi pencapaiannya serta nilai-nilai sikap dan perilaku aparat. Berdasarkan uraian di atas, maka terdapat penyesuaian terhadap sistem dan pelayanan yang baru pada Kanwil DJP Jakarta Khusus dengan menerapkan sistem administarsi perpajakan modern maka sejauh mana pengaruh antara sistem administrasi perpajakan modern terhadap kinerja Direktorat Jenderal Pajak yang dapat mendorong peningkatan kemandirian dan penerimaan pajak. Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan dan menguraikan sistem pemungutan pajak dengan menggunakan sistem administrasi perpajakan modern yang profesional dan mengatahui sejauh mana pengaruh antara Sistem Administrasi Perpajakan Modern dengan Kinerja DJP. Sedangkan metode penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah metode analisis regresi linier, dengan teknik pengumpuian data berupa studi kepustakaan dan studi lapangan. Analisis yang dilakukan bersifat analisis kuantitatif. Dari analisis diketahui terdapat hubungan antara Sistem Administrasi Perpajakan Modern dengan Kinerja Kanwil DJP Jakarta Khusus yaitu sebesar 0,771. Sedangkan besar pengaruh dari Sistem Administrasi Perpajakan Modern terhadap Kinerja Kanwil DJP Jakarta Khusus adalah sebesar 0,595 atau 59,5%. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern dapat memberikan kontribusi sebesar 59,5% terhadap Kinerja Kanwil DJP Jakarta Khusus sedangkan sisanya sebesar 30,5% merupakan pengaruh dari faktor lain. Nilai koefisien regresi sebesar 0,716 memberikan arti bahwa penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern mempunyai pengaruh positif terhadap Kinerja Kanwil DJP Jakarta Khusus. Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah Sistem Administrasi Perpajakan Modern mempunyai hubungan dengan Kinerja Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus yaitu sebesar 0,771. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang cukup kuat antara Sistem Administrasi Perpajakan Modern dengan Kinerja Kanwil DJP Jakarta Khusus. Rekomendasi dalam penelitian ini adalah Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus hendaknya melakukan evaluasi terhadap sistem tersebut secara terus menerus sehingga dapat memberikan kontribusi yang lebih besar dalam peningkatan kinerja DJP.

---

Directorate General of Tax (DGT) as one of Government institution under Finance Department which has a mandatory task in securing Tax Revenue that generally increases from year to year at the condition of changes challenging that happened at social life or economic in public. Existing good governance and healthy organization management is a pre-condition to reach success in running task of Directorate General of Tax (DGT) continuously, including the effort to guarantee more ethic and transparency of organization process. For the purpose, in the way of raising image, working and suspecting create good governance, DGT has done the effort of way unity and view to DGT staff which can be used as guidance in running the task either management operational at all types of task in all unit of DGT organization in integrity as mentioned at vision, mission, strategy and value of tax General Directorate as a guidance about way of destination, portion of responsibility, achieving strategy and value of attitude and aptitude of staff. Based on the above description, there will be adjustment to system and new service at DGT District Office Specific Jakarta by applying modern an administration system, therefore, how far is the influence between modern an administration system to work-perform Directorate General of Tax which is above support raising of independence and tax revenue. The aim of this research is to explain and analyze tax-connecting system by using modern tax administration system professionally and knowing how far is the influence between modern tax systems to work-perform of DGT. While research method used in writing this thesis is linear regression analysis method, through data collecting technique of bibliography study and field study. And analysis character is quantitative analysis. From the analysis, it is known that there is correlation of Modern Tax Administration System with work-perform of DGT District Office Specific Jakarta of 0.771. While influence value from Modern Tax Administration System to work-perform of DGT district Office is 0.595 or 59.5%. In this case shows that Modern Tax Administration system application could give contribution of 59.5% to work-perform of DGT District Office while the rest of 30.5% is the influence of other factor. Regression Coefficient value is 0.716 shows that Modern Tax Administration System has positive influence to work-perform of DGT District Office specific Jakarta. The summary of this research is that Modern Tax Administration System has correlation with work-perform of DGT District Office of 0.771 shows that here is a quite strong correlation of Modern Tax Administration System with work-perform of DGT District Office Specific Jakarta. Recommendation in this research is DGT District Office Specific Jakarta should do the evaluation to the system continuously to be able giving more bigger contribution in increasing work-perform of OCT.

Abstrak :
Usaha Kecil dan Menengah (UKM) adalah salah satu penyumbang terbesar bagi pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Faktanya, sebagian besar UKM masih menghadapi masalah di bidang operasional untuk menyediakan sistem operasional yang efektif untuk menjalankan bisnis dengan mengurangi waste dalam proses bisnisnya. Proses produksi merupakan salah satu proses krusial pada UMKM, tidak terlepas dari PT Asta Kriya, salah satu UMKM yang bergerak pada industri ekonomi kreatif dan menghasilkan kerajinan suvenir khas Indonesia. Proses produksi pada PT Asta Kriya tidak lepas dari permasalahan pada tahap pemesanan suvenir hingga produk diterima oleh konsumen. Studi ini menggunakan metode kualitatif dan proses pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara dan Quality Control Circle (QCC) yang dilakukan dengan pemilik beserta tim PT Asta Kriya. Analisis-analisis yang didapatkan mampu menghasilkan pengembangan sistem administrasi khususnya pada proses produksi suvenir guna meminimalisir kerugian yang akan ditanggung oleh PT Asta Kriya kedepannya. ...... Small and Medium Enterprises (SMEs) are one of the biggest contributors to economic growth in Indonesia. In fact, most SMEs still face operational problems to provide an effective operational system to run a business. The production process is one of the crucial processes in MSMEs, inseparable from PT Asta Kriya, one of the SMEs engaged in the creative economy industry and producing crafts Indonesian souvenirs. The production process at PT Asta Kriya cannot be separated from the problem at the stage of ordering souvenirs until the product is received by consumers. This study uses a qualitative method and the data collection process is carried out through observations, interviews and Quality Control Circle (QCC) conducted with the owner and team of PT Asta Kriya. This study is creating the development of an administrative system especially in the souvenir production process to minimize losses by PT Asta Kriya in the future.

Abstrak :
DJP melakukan reformasi administrasi perpajakan untuk meningkatkan pelayanan perpajakan, antara lain melalui pembentukan KPP WP Besar (Large Taxpayer Office, LTO), KPP Madya (Medium Taxpayer Ojice, MT O) dan KPP Pratama (Small Taxpayer Office, STO). Penelitian ini dilakukan di KPP Madya Jakarta Pusat dengan responden para Wajib Pajak yang diambil secara acak. Data dari kuesioner dianalisis untuk mengetahui pengaruh modernisasi administrasi perpajakan terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak dan persepsi Wajib Pajak atas pelaksanaan modernisasi administrasi perpajakan, menggunakan uji beda yang dilanjutkan dengan analisis diskriminan. Hasii uji beda menunjukkan bahwa modernisasi administrasi perpajakan mempunyai pengaruh signifikan terhadap pola kepatuhan wajib pajak sebelum dan sesudah modernisasi dilaksanakan, sedangkan hasil analisis diskriminan menunjukkan adanya perbedaan persepsi antar kelompok Wajib Pajak di KPP Madya Jakarta Pusat atas pemisahan fungsi pemeriksaan dengan keberatan dan penambahan fasilitas TPT. ......The Directorate General of Tax has reformed the tax administration in order to ir/rorove services in the taxation by among others, Forming Large Taxpayer Office (LTO), Medium Taxpayer Office (MTO), and Small Taxpayer Office (STO). This study is conducted at the Tax Service Office for Medium Companies in the Central Jakarta, whose respondents are any tax payers taken at random. Data resulted from the questioners is then analyzed in order to find out the effect between tax administrative reform to the tax payer compliance and analyzed if tax payer perception by using Sign Test, and continued with Analysis of Discriminant. The results of Sign Test show that reforming the tax administrative will significantly affectly the tax payer compliance before and after reforming. The results of analysis discriminant show that there was difference perception between two group of tax payer at the Medium Taxpayer Office at Central Jakarta for separated function between tax audit and objection, and added facilitation on TPT.

Abstrak :
Perjalanan pelaksanaan reformasi perpajakan di Indonesia tidak hanya terjadi pada tahun 1985 tetapi juga dilanjutkan dengan reformasi perpajakan dalam bidang organisasi Direktorat Jenderal Pajak. Pada dasarnya reformasi administrasi perpajakan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak pada tahun 1985, 1994, 1997 dan 2000 ternyata belum mengubah struktur organisasi yang lebih ramping tetapi hanya melakukan penambahan seksi dan sub seksi. Kelemahan administrasi perpajakan tersebut disebabkan oleh belum optimalnya upaya reformasi administrasi yang dilakukan khususnya berkaitan dengan reformasi struktur, prosedur, strategi dan budaya sehingga reformasi administrasi yang dilakukan selama ini masih terfokus pada reformasi administrasi dari aspek reorganisasi dengan memperbesar struktur organisasi, memperbanyak jumlah pegawai dan memperbesar jalur prosedur. Untuk menindaklanjuti hal tersebut di atas, pada awal tahun 2002 Direktorat Jenderal Pajak membentuk Kantor Wilayah dan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Wajib Pajak Besar (Large Taxpayer Office) yang merupakan prototype Kantor Wilayah dan KPP yang modern di masa mendatang. Hal ini menjadi pokok permasalahan dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis. Tujuan penelitian ini yaitu menjelaskan dan menguraikan peran sistem administrasi perpajakan modern pada Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Satu dalam upaya meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Metodologi penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah metode deskriptif analisis, dengan teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan dan studi lapangan. Analisis yang dilakukan bersifat analisis kualitatif dan kuantitatif. Dari analisis diketahui pada tahun 2004 telah ditetapkan 9 (sembilan) Wajib Pajak patuh yang berhak memperoleh pengembalian pajak melalui penerbitan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak. SPPP Selesai yang telah dilaksanakan oleh KPP Wajib Pajak Besar Satu sebanyak 200 atau sebesar 61,7% dibandingkan dengan SPT yang masuk. Persentase SPPP yang terbit dengan SPPP yang selesai sebanyak 82,6% (200 berbanding 242). Hal ini cukup efektif mengingat penyelesaiannya sangat besar yaitu di atas 70%. Petugas Pemeriksa Pajak atau Fiscal dapat menyelesaikan maksimal 15 SPPP dalam satu tahunnya. Hal ini mengindikasikan bahwa setiap bulannya minimal setiap Petugas Pemeriksa Pajak dapat menyelesaikan 1 laporan hasil pemeriksaan pajak. Hasil tambahan penerimaan dari pemeriksaan terhadap kepatuhan Wajib Pajak KPP Wajib Pajak Besar Satu Tahun 2003 adalah sebesar 9,2% dibandingkan dengan total penerimaan pajak. Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah Pelaksanaan sistem administrasi perpajakan modern mempunyai keunggulan dan perbedaan yang sangat besar. Adanya pemisahan fungsi yang jelas antara fungsi pelayanan, pengawasan, pemeriksaan, keberatan dan pembinaan. Saran dalam penelitian ini adalah dengan adanya penyesuaian terhadap struktur dan fungsi organisasi pada KPP Wajib Pajak Besar Satu, peran sistem administrasi perpajakan modern perlu ditingkatkan lebih optimal tanpa melupakan aspek penegakan hukum disertai dengan peningkatan sumber daya pemeriksa baik dari segi kuantitas dan kualitas.

---

Tax reform application period in Indonesia is not only held in 1985 but also continued by tax reform in organization section of tax directorate general. Basically, tax administration reform executed by Tax Directorate General in 1985, 1994, 1997 and 2000, in fact, it has not been changed to make simpler of organization structure but just adding sections and sub sections. Those tax administration weaknesses because of not optimizing effort of administration reform execution, especially relating to structure reform, procedure, strategy and culture, there for administration reform recently still focusing on administration reform from reorganization aspects and enlarging organization, structure, enlarging quantity of employees, and enlarging procedure line. To follow the up at beginning of year 2002 tax directorate general formed district office tax service office (ISO) of large taxpayer office as prototype of modem district office and tax service office (TSO) in the future. It becomes a prime case in the research, which is being done by the author. The aim of research is explaining and analyzing the role of modern tax administration system at large taxpayer office one in the way of improving taxpayer compliance. Research methodology used in writing the thesis is analysis descriptive method, by data collecting technique through bibliography study and field study. Analysis characteristics are qualitative and quantitative analysis. From the analysis is known that in 2004, the LTD One has determined 9 golden Taxpayers who are given an exclusive right to claim tax refund without prior audit by the issuance of Decision Letter on Prepayment of Refund. Completed SPPP, which has done by large taxpayer office one, is 2000 or equal to 61,7% compared with in coming SPT. SPPP percentage issued with SPPP completed is 82,6% (200 compared with 242). It is quite effective reminding that is a very big finalization to reach above 70% tax audit officer or Fiscal could finish maximum 15 SPPP in each year. It identifies that each month of each tax audit office could finish minimum I report of tax audit result. Revenue additional result from auditing to tax payer compliance at large taxpayer office one in 2003 is 9,2% compared with total of tax revenue. The summary of research is about implementing modem tax administration system has very big superiorities and differences. There are very clear function separations among service function, controlling, auditing, complaining and developing. Suggestion in the research one by adjusting to structure and organization function to tax service office of large tax payer office one, role of modem taxpayer administration system need to improve more optimum without eliminating law. Upholding aspects as long with audit human resources improvement, withes at quantity and quality side.

Abstrak :
Tesis ini membahas Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 69/Pid.B/2016/PN.Plk di mana terjadi permasalahan hukum pada Sistem Administrasi Badan Hukum yang menyebabkan proses pengajuan permohonan surat keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia menjadi terhambat. Permasalahan lain yang muncul adalah akta perubahan anggaran dasar dan perubahan data perseroan yang diajukan pada kasus tersebut didasarkan pada RUPS fiktif dan memuat keterangan-keterangan palsu yang tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya sehingga kemudian notaris dilaporkan ke Pengadilan dengan dugaan memasukkan keterangan palsu berdasarkan Pasal 266 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif, dengan pendekatan kualitatif bersifat deskriptif analitis. Simpulan yang dapat diambil dalam penelitian ini adalah sebuah sistem berbasis online memanglah rawan terjadi permasalahan, contoh tidak dapat diakses dan menjadi objek tindak pidana korupsi sebagaimana kasus yang menjadi objek penelitian. Hal tersebut dapat memberikan akibat hukum terhadap akta yang tidak dapat diajukan karena telah kadaluarsa, penerbitan SK Menteri yang tidak dapat dilakukan, dan juga akibat hukum terhadap notaris yang tidak menjalankan jabatannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga dijatuhi sanksi pidana penjara dan pemberhentian secara tidak hormat. Saran yang dapat penulis berikan adalah notaris harus berani dan tegas menolak segala sesuatu yang didasarkan atas kepalsuan dan kebohongan. Oleh karena itu, notaris perlu menerapkan prinsip kehati-hatian dan ketentuan-ketentuan terkait tugas, kewenangan dan kewajibannya sehingga terhindar dari permasalahan.

---

This thesis discusses the Decision of Palangka Raya District Court No. 69 Pid.B 2016 PN.Plk where there is legal problem in the Administration System of Legal Entity causing the process of submitting application of decision letter of Minister of Justice and Human Right of Republic of Indonesia to be obstructed. Another problem that arises are the deed of amendment to the articles of association and changes in the data of the company filed in such cases based on fictitious General Meeting of Shareholders and contains false statements that are not in accordance with the actual fact so that the notary is then reported to the Court allegedly entering false information based on Article 266 of the Criminal Code. The research method used is normative juridical research method with qualitative and analytical descriptive approach. The conclusion that can be taken in this research is an online based system is indeed prone to problems, examples can not be accessed and become the object of criminal acts of corruption as the case of the object of research. It may give legal consequences to the deed which can not be filed due to expiration, the issuance of the Ministerial Decree which can not be made, and also the legal consequences of a notary who does not carry out his her position in accordance with the provisions of the law so as to be subject to imprisonment and dismissal sanctions . Suggestions that writers can give are notaries must be brave and firmly reject anything based on falsehood and lies. Therefore, a notary needs to apply the principles of prudence and the provisions related to duties, authorities and obligations so as to avoid problems.

Abstrak :
Kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak masih jauh dari harapan. Hal ini terbukti dari tingkat tax ratioyang masih rendah, yaitu sebesar 10.3%. Untuk itu, pemerintah melakukan reformasi perpajakan untuk perbaikan dan perubahan mendasar dalam penggunaan tekonologi dan informasi, serta memperbaiki kualitas sumber daya manusia dalam rangka meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Di samping itu, pemerintah juga menggalakkan beberapa program lain, seperti peningkatan kualitas pelayanan, sosialisasi pajak, dan pemberian sanksi bagi WP yang melanggar aturan perpajakan. Dengan adanya berbagai program pemerintah tersebut, penulis ingin mengetahui program mana sajakah yang berpengaruh secara signifikan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian, program tersebut dapat menjadi fokus utama dalam menangani permasalahan perpajakan, khususnya dalam rangka peningkatan kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan, kualitas pelayanan, sosialisasi pajak, pengetahuan mengenai pajak, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian kuantitatif dilakukan pada 107wajib pajak se-Jabodetabek dengan menggunakan kuesioner yang telah diuji validitas dan reliabilitasnya. Responden penelitian ini didominasi oleh laki-laki, dengan sebagian besar termasuk dalam kelompok usia remaja. Pendidikan terakhir responden didominasi oleh Sarjana dengan pekerjaan sebagai karyawan. Domisili responden terbanyak di Jakarta. Modernisasi sistem administrasi perpajakan, kualitas pelayanan, sosialisasi pajak, pengetahuan mengenai pajak, dan sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, baik sendiri maupun secara simultan. Modernisasi sistem administrasi perpajakan, kualitas pelayanan, sosialisasi pajak, pengetahuan mengenai pajak, dan sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. ......Taxpayers compliance is still far from expectations. This is proven by the tax ratio that is still low, which is 10.3%. To that end, the government has carried out tax reforms for fundamental improvements and changes in the use of technology and information, as well as improving the quality of human resources in order to increase the needs of taxpayers. In addition, the government also promotes several other programs, such as improving the quality of tax services, tax sosialization, and sanctions for taxpayers who require taxation rules. With the various government programs, the authors want to know which programs are important in increasing taxpayer obligations. Thus, the program can become the main focus in taxation settlement, specifically in the framework of increasing the taxpayers compliance. The aim of this research is to analyze the effect of the modernization of the tax administration system, service quality, tax socialization, tax knowledge, and tax sanction on taxpayer compliance. Quantitative research is conducted on 107 Jabodetabek taxpayers using a questionnaire that has been tested for validity and reliability. The respondents of this study were dominated by men, with most of them in the adolescent age group. The last education of the respondents was dominated by Bachelor with employment as an employee. Most of the respondents are in Jakarta. Modernization of the tax administration system, service quality, tax socialization, tax knowledge, and tax sanctions have a positive and significant effect on taxpayer compliance. Modernization of the tax administration system, service quality, tax socialization, tax knowledge, and tax are positive and significant to the taxpayers compliance.

Abstrak :
Rendahnya tingkat kepatuhan pajak di Indonesia yang dapat dilihat dari tax ratio, menjadi masalah yang harus diatasi oleh pemerintah. Di tahun 2020, pemerintah Indonesia melalui DJP menggagas dan menerapkan kebijakan pre-populated tax return dalam pelaporan Pajak Pertambahan Nilai. Skripsi ini ditujukan untuk mengetahui bagaimana evaluasi dari penerapan kebijakan ini melalui tiga kriteria, yaitu tungkat kepatuhan, beban Wajib Pajak, dan efisiensi dengan menggunakan site penelitian yaitu KPP Wajib Pajak Besar Tiga. Selain itu, skripsi ini juga ditujukan untuk mengetahui penerapan kebijakan pre-populated tax return di Indonesia jika dibandingkan dengan negara lain. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, metode pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka dan wawancara mendalam. Hasil evaluasi di KPP Wajib Pajak Besar Tiga dapat memperlihatkan kebijakan ini dapat memberikan manfaat terhadap tingkat kepatuhan pajak, dapat meringankan beban Wajib Pajak, dan dapat memberikan efisiensi terhadap biaya yang dikeluarkan KPP Wajib Pajak Besar Tiga. Jika dibandingkan dengan penerapannya di negara lain, masih terdapat banyak kekurangan yang harus diatasi oleh Indonesia melalui DJP agar penerapan kebijakan ini dapat berjalan dengan lebih baik lagi dan dapat memberikan manfaat dengan maksimal. ......The low level of tax compliance in Indonesia that can be seen the tax ratio is a problem that must be overcome by the government. In 2020, Indonesian government through the Directorate General of Taxes (DGT) initiates and implements pre-populated tax return policies for Value Added Tax return. This thesis is intended to find out how the evaluation results from the implementation of this policy through three criteria, namely the level of compliance, the burden of the taxpayer, and efficiency by using LTO 3 as the research site. In addition, this thesis is also intended to determine the implementation of the pre-populated tax return policy in Indonesia when compared to other countries. This study used a qualitative approach, data collection through literature studies and in-depth interviews. The results of the evaluation at LTO 3 can show that this policy can provide benefits to the level of tax compliance, can ease the burden of the Taxpayer, and can provide efficiency to the costs incurred by LTO 3. When compared with its implementation in other countries, there are still many shortcomings that must be overcome by the Indonesian government through the DGT so that the implementation of this policy can run better and can provide maximum benefits.

Abstrak :
Tax Ratio di Indonesia setiap tahunnya mengalami tren menurun. Turunnya tren Tax Ratio mengindikasikan bahwa performa otoritas pajak belum optimal dalam melakuakn pemungutan pajak. Salah satu hal yang menyebabkan Tax Ratio di Indonesia rendah adalah proses administrasi perpajakan yang kompleks. Oleh karena itu perlu adanya pembaharuan sistem administrasi perpajakan di Indonesia menjadi lebih modern supaya mewujudukan sistem administrasi perpajakan yang mudah dan sederhana. Single Identity Number (SIN) dapat menjadi salah satu solusi mewujudkan simplifikasi adminsitrasi perpajakan. Dengan menggunakan teori Ease of Administration, Innovations in Tax Compliance, Cost of Taxation, dan E-Readiness, Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesiapan penerapan SIN dan juga kesiapan pemerintah serta pihak terkait dalam menerapkan SIN sebagai modernisasi sistem administrasi perpajakan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, metode pengumpulan data dan teknik analisis data juga secara kualitatif. Penelitian ini dilakukan dengan studi Pustaka dan juga wawancara mendalam. Hasil penelitian ini adalah SIN berpotensi memberikan banyak manfaat dalam bidang pelayanan maupun pengawasan perpajakan dan juga menurunkan cost of taxation. Keselerasan strategis antar pihak terkait sudah mulai berjalan namun masih perlu persiapan yang lebih optimal untuk penerapan SIN. Pihak pemerintah maupun pihak lainnya yang terlibat dalam penerapan SIN sudah siap untuk pengimplementasiannya namun masih harus ditingkatkan supaya penerapan SIN sebagai modernisasi sistem administrasi perpajakan di Indonesia bisa diterapkan lebih maksimal. ......Tax Ratio in Indonesia every year has a downward trend. The declining trend of the Tax Ratio indicates that the performance of the tax authorities has not been optimal in collecting taxes. One of the things that causes the Tax Ratio in Indonesia to be low is the complex tax administration process. Therefore, it is necessary to reform the tax administration system in Indonesia to be more modern in order to realize an easy and simple tax administration system. Single Identity Number (SIN) can be a solution to simplify tax administration. By using the theory of Ease of Administration, Innovations in Tax Compliance, Cost of Taxation, and E-Readiness, this research aims to analyze the readiness of the implementation, and also the readiness of the government and related parties in implementing SIN as a modernization of the tax administration system in Indonesia. This research uses a qualitative approach, data collection methods and data analysis techniques are also qualitative. This research was conducted by means of literature studies and also in-depth interviews. The results of this research are that SIN has the potential to provide many benefits in the field of service and tax supervision and also reduce the cost of taxation. Strategic alignment between related parties has started to run but still needs more optimal preparation for the implementation of SIN. The government and other parties involved in the implementation of SIN are ready for its implementation but still need to be improved so that the application of SIN as a modernization of the tax administration system in Indonesia can be implemented more optimally.