Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Penelitian dilakukan mengenai kasus sengketa administratif antara pasien dengan rumah sakit yang menyebabkan penundaan kepulangan pasien. Analisis kasus dilakukan dengan mengetahui kewenangan serta tanggung jawab rumah sakit dalam penyelesaian sengketa administratif yang ditinjau dari perspektif hukum rumah sakit. Dari penelitian maka dapat ditentukan pencegahan dari terjadinya penundaan kepulangan pasien. Penelitian dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif. Proses pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka dan wawancara dengan narasumber. Tipe penelitian bersifat preskriptif, dengan tujuan mencari solusi dari sengketa administratif yang menyebabkan penundaan kepulangan pasien. Metode analisis data secara kualitatif dilakukan melalui analisis terhadap praktik di sebuah rumah sakit dan studi kasus. Penelitian menemukan bahwa penyelesaian sengketa administratif dapat dilakukan dengan melakukan negosiasi dan musyawarah antara pihak rumah sakit dan pasien untuk menemukan solusi yang tidak merugikan kedua belah pihak. Permasalahan sengketa administratif dapat diminimalisir dengan melakukan sosialisasi mengenai bantuan program jaminan kesehatan yang telah disediakan oleh negara. ......The study examines cases of administrative dispute between patients and hospitals which result in patient detainment. Case analysis is done through understanding hospital authority and accountability in administrative dispute resolution and patient detainment as reviewed through hospital law. The study is done in a normative legal approach through literature review and conducting an interview. Study is prescriptive in nature, meaning the ultimate goal is to find a feasible solution and prevention for future cases of patient detainment. Data analysis is done by analyzing common practices in a hospital and a case study. The study finds that administrative disputes can be resolved through negotiation between the hospital and the patient so that the just resolution that will benefit both parties can be found. Issues of administrative resolution can be aided through socialization of government programs that specialize in financial aid and healthcare.

Abstrak :
ABSTRAK
Dualisme penanganan sengketa administratif di bidang kepabeanan antara pengadilan Pajak dan Pengadilan Tata Usaha Negara telah menciptakan ketidakpastian hukum. Untuk itu penelitian ini membahas mengenai kekuasaan kehakiman terkait penanganan sengketa dimaksud. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif. Sejalan dengan metode tersebut, pendekatan yang digunakan ini adalah pendekatan analitis (analytical approach) dan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach). Berdasarkan sifatnya, penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum deskriptif, sedangkan berdasarkan bentuknya, penelitian hukum ini merupakan penelitian preskriptif. Setelah dilakukan penelitian secara komprehensif maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa pengadilan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili sengketa administratif di bidang kepabeanan adalah Pengadilan Pajak.

---

ABSTRACT
Dualism adjudication in customs administrative dispute between Tax Court and Administrative Court has caused a legal uncertainty. Therefore, this research analyzes the judicial power regarding to the dispute mentioned. This study uses normative research method. Accordingly, this research uses analytical approach and statute approach. By its nature, this study is a descriptive legal research, and by its form this study is a prescriptive legal research. Based on the analysis conducted in this research, it is concluded that the most competent court to adjudicate customs administrative dispute is Tax Court.