Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dalam laporan magang ini, dilakukan analisis terhadap prosedur audit pengujian substantif yang berkaitan dengan agunan yang diambil alih (AYDA) di Bank DEF. Laporan magang ini bertujuan untuk mengevaluasi prosedur audit yang dilakukan oleh KAP QIU pada Bank DEF, sebuah perusahaan di sektor perbankan. KAP QIU melakukan pengujian substantif untuk mengumpulkan bukti yang relevan terkait kebenaran setiap asersi saldo yang diuji dalam agunan yang diambil alih. Secara keseluruhan, prosedur audit yang dilakukan pada AYDA sesuai dengan standar audit yang berlaku.

---

This internship report conducts an analysis of the substantive testing audit procedures related to foreclosed assets at Bank DEF. The purpose of this internship report is to evaluate the audit procedures conducted by KAP QIU at Bank DEF, a company in the banking sector. KAP QIU performed substantive testing to gather relevant evidence regarding the accuracy of each assertion tested in the foreclosed assets. Overall, the audit procedures conducted on foreclosed assets were in accordance with the applicable audit standards."

"Penelitian ini membahas mengenai peran dan tanggung jawab notaris dalam membuat akta terkait pengambilalihan agunan (AYDA) sebagai alternatif penyelesaian kredit macet. Bank dalam menyalurkan kreditnya membutuhkan notaris sebagai rekanan bank yang berperan membuat akta-akta terkait perkreditan. Salah satu penyelesaian kredit macet pada bank adalah dengan melakukan AYDA yaitu suatu aktiva yang diperoleh bank baik melalui pelelangan maupun di luar pelelangan dari pemilik agunan, jika pemilik agunan/ debitur lalai dalam memenuhi kewajibannya. Dalam praktek seringkali pelaksanaan AYDA menimbulkan permasalahan dalam penyelesaiannya karena agunan tersebut non-marketable, sehingga dalam proses penjualan agunan pihak bank mengalami kesulitan dalam pencairannya. Permasalahan yang diangkat penulis yaitu mengenai pelaksanaan penyelesaian kredit macet pada bank M di Palembang melalui pengambilalihan agunan debitur (AYDA); dan peran serta tanggung jawab Notaris dalam membuat akta terkait dengan pengambilalihan agunan debitur. Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dengan tipologi eksplanatoris. Adapun analisa data dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan dalam penyelesaian kredit macet pada bank M, bank memberi penawaran berupa pelunasan seluruh utang debitur, debitur menjual sendiri agunannya selama tempo waktu yang disepakati atau take over kredit ke bank lain, jika penawaran tersebut tidak menemukan hasil, bank harus melakukan AYDA. Pada agunan yang sulit dicairkan dan tidak dapat menutup seluruh utang debitur maka bank berupaya melalui agunan tambahan dan melakukan penjualan cepat. Notaris sebagai rekanan bank bertanggung jawab atas resiko yang timbul dalam akta yang dibuatnya. Oleh sebab itu, notaris harus teliti dan menjunjung tinggi etika profesinya agar tidak menyimpang dari kewenangannya.

---

This study discusses the role and the responsibility of a notary in making a deed related to the takeover of collateral (AYDA) as an alternative settlement of bad loans. Banks in channeling credit certainly need a notary as a bank partner who plays a role in making credit-related deeds. One of the settlements of bad loans at banks is by AYDA, which is an asset obtained by the bank either through auction or outside the auction from the owner of the collateral, if the owner of the collateral/debtor is negligent in fulfilling his obligations. On practice, the implementation of AYDA often causes problems in settlement because the collateral is non-marketable, so that in the process of selling the collateral the bank has difficulty in disbursing it. The problems raised by the author are regarding the implementation of the settlement of bad loans at M banks in Palembang through the takeover of debtor's collateral (AYDA); and the role and responsibilities of the Notary in making the deed related to the takeover of the debtor's collateral. To answer this problem, a normative juridical legal research method with an explanatory typology is used. The data analysis was carried out qualitatively. The results showed that in the settlement of bad loans in M bank, the bank made an offer in the form of paying off all debtor's debts, the debtor sold the collateral himself during the agreed time period or took over the credit to another bank, if the offer did not find results, the bank had to do AYDA. In the case of collateral that is difficult to disburse and cannot cover all of the debtor's debt, the bank seeks to add additional collateral and make quick sales. Notaries as bank partners are responsible for the risks that arise in the deed they make. Therefore, a notary must be careful and uphold his professional ethics so as not to deviate from his authority."

"ABSTRAKLaporan magang ini membahas prosedur audit atas Agunan Yang Diambil Alih(AYDA) pada Bank X. Bank X merupakan perusahaan yang bergerak padaindustri perbankan. Laporan magang ini bertujuan untuk memberikan informasidan analisis mengenai prosedur audit yang dilakukan oleh KAP ABC sertamenganalisis hasil temuan audit. Prosedur audit yang dilakukan KAP ABCdimulai dari tahap perencanaan dan prosedur awal, dilanjutkan dengan tahapidentifikasi risiko dan pengembangan strategi, audit lapangan dan diakhiri padatahap penyelesaian dan penyusunan laporan keuangan hasil audit. Temuan yangdidapat saat melakukan audit atas Agunan Yang Diambil Alih (AYDA) padatahapan audit lapangan adalah belum dibentuknya Penyisihan Penghapusan Aset(PPA).

---

ABSTRACTThis internship report explains audit procedures of foreclosed collateral on BankX. Bank X is a company engaged in the banking industry. This internship reportaims to provide information and analysis on audit procedures done by KAP ABCand analysis on audit findings. Audit procedures done by KAP ABC is startedfrom planning and innitial procedure stage, followed by risk identification andstrategy development stage, fieldwork and ended by completion and preparationof audited financial statement stage. The audit finding obtained when conductingaudit procedures is the bank has not established provision (PPA) on theirforeclosed collateral."

"Laporan magang ini menganalisis prosedur audit dan perlakuan akuntansi atas Agunan yang Diambil Alih AYDA pada Bank A. Laporan magang ini bertujuan untuk memberikan analisis mengenai prosedur audit yang dilakukan oleh KAP MNO terhadap Bank A yang merupakan perusahaan yang bergerak di industri perbankan. KAP MNO melakukan prosedur audit yang dimulai dari tahap pemahaman dan perencanaan audit, penilaian risiko dan penyusunan strategi audit, pekerjaan audit lapangan, hingga tahap penyelesaian dan penyusunan laporan audit. KAP MNO juga melakukan pengujian substantif yang menyediakan bukti mengenai kewajaran setiap asersi yang diuji dalam laporan keuangan. Hasil temuan audit menyatakan bahwa AYDA pada Bank A di tahun berjalan meningkat secara signifikan daripada tahun sebelumnya dan Bank A belum memiliki SOP yang secara khusus mengatur mengenai AYDA. Secara umum, prosedur audit yang dilakukan telah sesuai dengan standar audit yang berlaku, dan laporan keuangan disajikan secara wajar tanpa salah saji yang bersifat material.

---

This report analyzes the audit procedure and accounting treatment for Foreclosed Assets at Bank A. This internship report aims to provide an analysis of the audit performed by KAP MNO against Bank A which is a company engaged in the banking industry. KAP MNO performs audit procedure starting from the understanding and planning stage of the audit, risk assessment and preparation of audit strategies, field audit work, to completion and preparation of the audit report. KAP MNO also performs substantive tests that provide evidence of the fairness of each assertion tested in the financial statements. The audit findings state that the AYDA at Bank A in the current year significantly increased over the previous year and that Bank A does not have SOPs that specifically regulate AYDA yet. In general, audit procedures performed are in conformity with applicable auditing standards, and financial statements are presented fairly without material misstatements."

"Kredit macet merupakan resiko kredit yang dapat merugikan Bank. Untuk menghindari kredit macet, Bank harus menerapkan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit. Meskipun sudah menerapkan prinsip kehati-hatian, kredit macet masih mungkin terjadi dalam praktek pemberian kredit. Agunan Yang di Ambil Alih (AYDA) adalah salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh Bank untuk mempercepat penyelesaian kredit macet. Pasal 12A Ayat 2 UU Perbankan mengamanatkan pengaturan lebih lanjut terkait AYDA untuk diatur dalam Peraturan Pemerintah, namun belum ada Peraturan Pemerintah tentang AYDA sampai sekarang. Skripsi ini akan membahas apa saja yang sudah diatur dalam peraturan tentang AYDA yang berlaku, dan bagaimana praktek AYDA dilakukan di Bank Umum. Metode penelitian pada skripsi ini adalah yuridis-normatif dengan menggunakan bahan-bahan kepustakaan seperti bahan hukum primer dan sekunder. Pada akhirnya, penulis memperoleh kesimpulan yaitu Peraturan terkait AYDA yang berlaku saat ini adalah Pasal 12A UU Perbankan dan POJK No. 40/POJK.03/2019 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum. Meskipun tidak ada Peraturan Pemerintah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 12A Ayat 2 UU Perbankan, kewenangan untuk membentuk regulasi terkait Perbankan saat ini dimiliki oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sehingga pengaturan AYDA dalam POJK No. 40/POJK.03/2019 dapat mengisi kekosongan dari ketiadaan Peraturan Pemerintah tersebut. Akan tetapi peraturan terkait AYDA yang ada saat ini hanya mengatur beberapa hal, masih ada beberapa hal yang disebutkan dalam penjelasan Pasal 12A Ayat 2 UU Perbankan yang belum diatur dalam peraturan yang berlaku saat ini. Meski demikian, praktek AYDA masih tetap dapat dilaksanakan oleh Bank Umum.

---

Non-Performing Loan is a credit risk that might cause losses for the Bank. To avoid non-performing loan, Banks must apply the precaution principle in giving credit. Even with the precautionary principle, non-performing loan might still occurs. Collateral takeover (AYDA) is one of the efforts that can be made by the Bank to accelerate the settlement of bad credit. Article 12A Paragraph 2 of the Banking Law mandates further regulation regarding collateral takeover to be regulated in a Government Regulation. However, there has been no Government Regulation concerning collateral takeover until today. This thesis will discuss what has been regulated in the existing regulations regarding collateral takeover, and how the practice of collateral takeover is carried out in Commercial Banks. The research method in this thesis is juridical-normative by using library materials such as primary and secondary legal materials. In the end, the author concludes that the current collateral takeover-related regulations are Article 12A of the Banking Law and POJK No. 40/POJK.03/2019 concerning Assessment of Commercial Bank Asset Quality. Although there is no Government Regulation as referred to in Article 12A Paragraph 2 of the Banking Law, the authority to form regulations related to Banking is currently owned by the Financial Services Authority (OJK), so that the collateral takeover regulation in POJK No. 40/POJK.03/2019 can fill the void in the absence of the Government Regulation. However, the regulations related to collateral takeover that currently exist are still limited, there are still several matters that are mentioned in the explanation of Article 12A Paragraph 2 of the Banking Law that have not been regulated in the current regulations. Nonetheless, the practice of collateral takeover can still be implemented by Commercial Banks."

"Menurut Pasal 19 UU Perbankan Syari'ah, salah satu bisnis bank komersial adalah memberikan kredit. Kredit bank berisiko. Salah satu risiko dalam kegiatan bisnis perbankan adalah risiko kredit, yaitu risiko akibat kegagalan debitur dan/atau pihak lain dalam memenuhi kewajibannya kepada bank. Kondisi ini disebut kredit bermasalah, istilah yang biasa digunakan dalam perbankan adalah Non-Performing Loans (NPL). Non-Performing Loans (NPL) terdiri dari pinjaman yang diklasifikasikan sebagai Kurang Lancar, Diragukan, dan Macet. Sedangkan kredit dikatakan buruk jika dilihat dari kemampuan membayar pelanggan ada tunggakan pokok dan/atau bunga yang sudah melebihi 180 (seratus delapan puluh) hari. Upaya untuk menyelamatkan kredit macet dapat dilakukan dengan beberapa cara, salah satunya adalah melalui agunan yang diambil alih (AYDA). Pasal 40 UU Perbankan Syari'ah menyatakan bahwa Bank Umum Syari'ah dapat membeli sebagian atau seluruh agunan, baik melalui lelang atau di luar lelang berdasarkan penyerahan sukarela oleh pemilik agunan atau berdasarkan kekuatan untuk menjual di luar lelang dari pemilik agunan di jika pelanggan debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada bank, dengan ketentuan bahwa jaminan yang dibeli harus dicairkan sesegera mungkin. Terkait dengan skripsi ini, maka rumusan masalah pertama yang ada yaitu bagaimana peraturan mengenai agunan yang diambil alih (AYDA) diatur oleh regulasi bank syari'ah, jika bank memilih untuk mengambil alih aset debitur dalam hal ini dalam bentuk hak kepemilikan atas tanah, maka posisi para pihak dalam perolehan agunan (AYDA) dalam bentuk hak kepemilikan atas tanah adalah bank sebagai pembeli, sedangkan pemilik jaminan adalah penjual. Berhubungan dengan salah satu aktifitas bank, maka rumusan masalah kedua yaitu bagaimana mekanisme agunan yang diambil alih (AYDA) oleh PT. Bank Mega Syari'ah, TBK. Dengan demikian, dengan pembayaran kembali semua hutang debitur, hubungan hukum antara debitur dan kreditor juga akan berakhir.

---

According to Article 19 of the Sharia Banking Act, one of the commercial banks' businesses is to provide credit. One of the risks in banking business activities is credit risk, which is the risk due to the failure of the debtor and/or other parties in fulfilling their obligations to the bank. This condition is called problem loans, a term commonly used in banking is Non-Performing Loans consist of loans classified as Sub-standard, Doubtful, and Loss. Whereas a credit is said to be bad if seen from the ability to pay customers there are arrears in principal and/or interest that have exceeded 180 days. Efforts to save bad loans can be done in several ways, one of which is through collateral takeover. Article 40 of the Sharia Banking Act states that Commercial Sharia Banks can buy part or all of the collateral, either through auctions or outside of auctions based on voluntary surrender by the collateral owner or based on the power to sell outside the auction from the collateral owner in the event that the debtor customer does not fulfill his obligations to banks, provided that the collateral purchased must be disbursed as soon as possible. Related to this thesis, the first research question is how is the AYDA's regulation based on Sharia Banking regulations, if the bank chooses to take over the assets of the debtor in this case in the form of ownership rights over the land, then the position of the parties in the collateral takeover in the form of ownership rights over the land is the bank as the buyer, while the collateral owner is the seller. In relation to one of the bank's activities, the second research question is how are the implementation of financing settlements through AYDA in PT. Bank Mega Sharia, Tbk, thus, with the repayment of all debtors' debts, the legal relationship between the debtor and the creditor will also end."

"Pengenaan PPN atas penyerahan AYDA oleh kreditur kepada pembeli agunan telah menjadi industrial taxation issue selama bertahun-tahun, yang disebabkan karena adanya multi interpretasi pada unsur-unsur dikenakannya PPN atas penyerahan barang. Tingginya angka sengketa atas isu ini yang diajukan berulang-ulang menunjukkan bahwa isu ini memerlukan kepastian hukum dari sisi regulasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbedaan pendapat hakim dalam sengketa pajak yang terdapat dualitas di tingkat Banding hingga Peninjauan Kembali dan menganalisis aspek kepastian hukum pada regulasi terkait pengenaan PPN atas penjualan AYDA. Metode penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan teknik analisis data kualitatif. Analisis dilakukan dengan menggunakan dua putusan Peninjauan Kembali yang berbeda sejak diberlakukannya SE DJP 121/2010, dan menyajikan data pendukung serta wawancara mendalam untuk menganalisis aspek asas certainty atas regulasi yang berlaku sebelum dan sesudah rezim UU HPP melalui PP 44/2022 dan PMK 41/2023. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perbedaan atas hasil putusan sengketa pajak ada pada level argumentasi Pemohon dan Termohon akibat adanya multi interpretasi regulasi secara horizontal pada tingkat UU. Kemudian atas pemberlakuan aturan teknis terkait pengenaan PPN atas penjualan AYDA melalui PMK 41/2023 telah memenuhi asas kepastian hukum. Namun atas implementasinya masih perlu diperhatikan lebih lanjut karena pengenaan PPN atas penjualan AYDA melalui penyelenggara lelang belum diatur dengan jelas dalam regulasi terbaru tersebut, sehingga diperlukan konfirmasi atas mekanisme pengenaan ini.

---

The imposition of VAT on the delivery of Foreclosed Collateral by the creditor to the buyer of the collateral has been an industrial taxation issue for years, which is due to the multiple interpretations of the elements of imposing VAT on the delivery of goods. The high number of disputes over this issue which have been filed repeatedly shows that this issue requires legal certainty from a regulatory standpoint. This study aims to analyze differences of opinion of judges in tax disputes where there is duality at the Appeal to Judicial Review level and to analyze aspects of legal certainty in regulations related to the imposition of VAT on the sale of Foreclosed Collateral. The research method was carried out using a qualitative approach and qualitative data analysis techniques. The analysis was carried out using two different Judicial Review decisions since the enactment of SE DGT 121/2010, and presenting supporting data and in-depth interviews to analyze aspects of the certainty principle of the regulations that were in effect before and after the regime of the HPP Law through PP 44/2022 and PMK 41/2023. The results of this study indicate that differences in the results of tax dispute decisions exist at the level of arguments of the Petitioner and the Respondent due to the existence of multiple interpretations of regulations horizontally at the level of laws. Then the implementation of technical regulations regarding the imposition of VAT on the sale of Foreclosed Collateral through PMK 41/2023 has fulfilled the principle of legal certainty. However, its implementation still needs further attention because the imposition of VAT on Foreclosed Collateral sales through auction organizers has not been clearly regulated in the latest regulation, so confirmation of this imposition mechanism is required."