Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Saat ini tanah bagi masyarakat merupakan harta kekayaan yang memiliki nilai jual yang tinggi karena fungsinya sebagai sumber kehidupan masyarakat, sehingga setiap jengkal tanah dpertahankan hingga akhir hayat. Pembangunan disegala bidang terus dilakukan oleh bangsa Indonesia. Kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah memerlukan tanah sebagai media serta pertumbuhan penduduk yang sangat tinggi di Indonesia membuat tingginya kegiatan peralihan hak atas tanah. Salah satu contoh dari peralihan hak atas tanah adalah melalui Hibah. Yang akan dibicarakan dalam tesis ini adalah mengenai pembuatan akta hibah atas tanah kavling oleh Notaris dan apakah tindakan pembuatan akta hibah atas tanah kavling tersebut sudah tepat dilakukan oleh seorang notaris serta bagaimana pendapat para hakim disemua tingkatan mengenai pembuatan akta hibah ini. Pada dasarnya pembuatan akta hibah ini tidak melanggar Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, karena terhadap tanah negara yang belum bersertipikat yang berwenang membuat aktanya adalah seorang notaris. Oleh karena itu semua tindakan dan perbuatannya dalam pembuatan akta hibah tersebut masih dalam kewenangannya sebagai seorang notaris. Hanya saja pembuatan akta hibah ini kurang tepat dilakukan terhadap tanah negara karena tanah negara tidak boleh dialihkan, sehingga untuk pengalihan terhadap tanah kavling lebih tepat menggunakan akta pemindahan hak dan kuasa.

---

Abstract
Currently the land is a property for the people who have a high selling price because of its function as a source of community life, so that every inch of land is maintained until the end of life. Development activities conducted by the government requires the land as a media and a very high population growth in Indonesia to make the high activity the land rights transfer. One example of the transfer the land rights is through a grantof gift. Which will be discussed in this thesis is about the making of a grant deed on the land plots by the Notary and whether the act of making a grant deed for the land plots are correct by a notary public and how the opinion of the judges at all levels of the grant deed. Basically this grant deed does not violate by Law Number 30 Year 2004 on the NotaryPosition, because of state land that has not been certificated, authorized to make the deed is a Notary.Therefore, all acts and deeds in the grant deed is still in authority as a notary.Just that making it less appropriate grant deed done to the land state because of the land state should not be diverted, so for the transfer of land plots is more appropriate to use the deed transfer of the rights and power.

Abstrak :
ABSTRAK
Akta otentik sebagai alat bukti terkuat dan terpenuh mempunyai peranan penting dalam setiap hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat. Melalui akta menjamin kepastian hukum, dan sekaligus diharapkan pula dapat dihindari terjadinya permasalahan (sengketa) di waktu yang akan datang. PPAT sebagai pejabat umum yang berwenang membuat alat bukti tertulis yang otentik dan mempunyai pembuktian yang sempurna serta memberikan kepastian hukum yang diberikan undang-undang untuk kepentingan masyarakat umum, sehingga PPAT mempunyai kewajiban dan tanggungjawab dalam menjalankan jabatannya. Tujuan penulisan tesis ini adalah untuk mengetahui bagaimana akibat hukum terhadap akta yang dibuat oleh PPAT yang melanggar Peraturan Jabatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pejabat Pembuat Akta Tanah, bilamana dapat dituntut/ditindak secara pidana jika melakukan kesalahan/kelalaian dalam menjalankan jabatannya, sehingga diketahui bagaimana pelaksanaan sanksi hukum bagi PPAT yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan jabatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Abstrak :
Akta Hibah merupakan salah satu akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan PPAT. Dalam prosesnya pembuatannya, tidak boleh ada paksaan terhadap pemberi hibah untuk menandatangani akta tersebut. Hal ini karena pada dasarnya hibah adalah pemberian dari seseorang semasa hidupnya dengan cuma-cuma. Jika dalam pembuatan akta hibah terdapat paksaan dari salah satu pihak maka akan berakibat pada keabsahan akta hibah tersebut dan PPAT dapat digugat. Permasalahan dalam penelitian ini mengenai seorang PPAT yang dapat dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum dalam pembuatan akta hibah dan tanggung jawab PPAT terhadap akta hibah yang dibuat dengan adanya paksaan dalam penandatanganannya berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1007/Pdt.G/2020/PN Sby. Penelitian ini menggunakan yuridis normatif, dengan tipologi yang bersifat eksplanatoris analitis dan menggunakan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akta hibah yang dibuat dengan adanya paksaan menjadi tidak sah dan dapat diminta pembatalannya ke pengadilan karena tidak memenuhi syarat sah perjanjian mengenai kesepakatan para pihak. Notaris/PPAT YA dapat diminta pertanggung jawaban secara perdata karena telah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu membuat akta hibah dimana pemberi hibah tidak pernah menyetujui adanya penghibahan tersebut dan hal tersebut merugikan pemberi hibah. Tanggung jawab berikutnya adalah secara administratif, karena Notaris/PPAT YA telah melanggar Pasal 28 ayat (4) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2006 serta tanggung jawab secara pidana karena melanggar Pasal 264 ayat (1) KUHP. Berdasarkan hal tersebut, PPAT sebaiknya menolak untuk membuat akta hibah yang dalam penandatanganannya terdapat paksaan yang dilakukan oleh salah satu pihak karena akan berakibat pada keabsahan akta hibah tersebut dan PPAT dapat dikenakan tanggung jawab secara perdata, administratif dan bahkan pidana. ......The Grant Deed is one of the authentic deeds made by or before the PPAT. In the process of making the Deed, there shouldn’t be any force towards the grantor to sign the deed. It is because basically a grant is a gift from someone during his/her lifetime for free. If there is a force in the making of a grant deed from one of the parties, it will affect the validity of the grant deed and the PPAT could be sued. The problem of this research is concerning the validity of the grant deed and the liability of PPAT towards the grant deed which was made by forcing the signing of the grant deed based on the Surabaya District Court Decision Number 1007/Pdt.G/2020/PN Sby. This research uses normative juridical, with explanatory analytical typology and uses secondary data. The result of this research showed that the grant deed which was made by force becomes invalid and its cancellation could be requested to the court because it does not comply the legal requirements of the agreement regarding the deal of the parties. Notary/PPAT YA can be held civilly liable for committing an unlawful act, namely making a grant deed that has never been approved by the grantor and it is detrimental to the grantor. The following liability is administratively, because Notary/PPAT YA has violated Article number 28 clause (4) of the Regulation of the Head of the National Land Agency Number 1 of 2006 as well as criminal liability for violating Article 264 clause (1) of the KUHP. Based on that, it is better for the PPAT to refuse making a grant deed which was forced by one of the parties in its signing because it would affect the validity of the grant deed and PPAT might be subject to civil, administratively, or even criminally.

Abstrak :
Hibah adalah pemberian seseorang semasa hidupnya kepada orang lain secara sukarela tanpa mengharapkan imbalan apapun. Pemberian hibah ini terkadang dapat menimbulkan sengketa terutama jika menyangkut ahli waris. Sengketa ini diselesaikan melalui pengadilan. Dalam tesis ini Penulis membahas mengenai obyek gugatan yang menjadi sengketa hibah berdasarkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat No. 436/Pdt.G/1999/PA.JP dan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.50/Pdt.G/2008/PN.Jkt.Pst. Dalam kasus ini sengketa hibah terjadi karena adanya pemberian obyek gugatan dari Alm. Siti Nurlela sebagai orang tua angkat kepada anak-anak angkatnya. Salah satu dari anak angkatnya adalah Penggugat yang telah mengaku sebagai anak sah dari Alm. Nawi Ismail dan Alm. Siti Nurlela. Gugatan terlebih dahulu diajukan ke Pengadilan Agama Jakarta Pusat untuk memohon dibatalkannya Akta Hibah No. 6/Tanah Abang/1990, kemudian mengajukan kembali gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena ketika hendak dieksekusi obyek gugatan telah dijual kepada pihak lain berdasarkan Akta Jual Beli No. 49/2007 serta telah dijaminkan berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 50/2007. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana keabsahan Akta Hibah No. 6/Tanah Abang/1990 dengan adanya permohonan pembatalan yang dapat pula memberikan akibat hukum dibatalkannya Akta Jual Beli No. 49/2007 dan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 50/2007 menurut Peraturan Perundangundangan yang berlaku serta untuk mengetahui apakah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.50/Pdt.G/2008/PN.Jkt.Pst mengenai penolakan terhadap permohonan pembatalan Akta Hibah No. 6/Tanah Abang/1990 telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan tipe penelitian evaluatif yang bertujuan untuk mendapatkan gambaran tentang dasar yuridis penolakan permohonan pembatalan Akta Hibah No. 6/Tanah Abang/1990. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Akta Hibah No. 6/Tanah Abang/1990 telah sah dan tidak dapat dibatalkan sehingga Akta Jual Beli No. 49/2007 dan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 50/2007 juga sah dan tidak dapat dibatalkan karena telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.50/Pdt.G/2008/PN.Jkt.Pst mengenai penolakan terhadap permohonan pembatalan Akta Hibah No.6/Tanah Abang/1990 adalah tepat karena sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. ......Grant is a philanthropic act of a man in his life dedicated to others voluntarily without expecting any return whatsoever. Sometime this grant awarding results in dispute particularly if it is related to the heirs. This dispute is resolved through district court. In this thesis the researcher highlights the object of claim which turns to grant dispute based on the verdict of Religious Court of Central Jakarta No. 436/Pdt/G/1999/PA.JP and verdict of District Court of Central Jakarta No.50/Pdt/2008/PN.Jkt.Pst. In this case the grant dispute occurred as there was awarding of claim object from the late Siti Nurlela as the forester parent to her raised children. One of her raised children was the Plaintiff who admitted as a legal child from the late Nawi Ismail and the late Siti Nurlela. The first lawsuit was filed to the Religious Court of Central Jakarta to request the revocation of the Grant Deed No. 6/Tanah Abang/1990, then he filed again the lawsuit to the District Court of Central Jakarta as when it was about to executed the claim object has been sold to other party based on the Sales and Purchase Deed No. 49/2007 and has been pledged based on the Registration Of A Mortgage Deed No. 50/2007. This research was conducted to identify the legality of the Grant Deed No. 6/Tanah Abang/1990 by the existence of petition for the revocation which may also result in legal consequence of the revocation of Sales Purchase Deed No. 49/2007 and Registration of a Mortgage Deed No.4 50/2007 according to the applicable Law and Regulation and to know whether the verdict of the District Court of Central Jakarta No. 50/Pdt.G/2008/PN.Jkt.Pst concerning the rejection to the petition for the revocation of Grant Deed No.6/Tanah Abang/1990 has been in compliance with the applicable Law and Regulation. This research uses juridic normative research method with evaluative research type aiming at obtaining a picture about juridic basis on the rejection for the revocation petition of Grant Deed No. 6/Tanah Abang/1990. Results of research indicate that Grant Deed No.6/Tanah Abang/1990 has been legal and irrevocable so the Sales and Purchase Deed No. 49/2007 and Registration of Mortgage Deed No. 50/2007 is also legal and irrevocable as it has been in compliance with the applicable law and regulation. Thus, the verdict of District Court of Central Jakarta No.50/Pdt/G/2008/PN.Jkt.Pst concerning the rejection to the revocation petition of Grant Deed No.6/Tanah Abang/1990 is right as it has been in compliance with the applicable regulation and law.

Abstrak :
Setiap orang bebas untuk memberikan hibah wasiat dengan pembatasan sebagaimana diatur dalam Pasal 966 KUHPerdata yang mengatur bahwa pemberian hibah wasiat atas benda milik orang lain adalah batal. Dalam tesis ini, pewaris dalam wasiatnya turut memberikan hibah wasiat saham milik orang lain kepada ahli waris. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan tipe penelitian deskriptif analitis dan dianalisa dengan metode kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah akta Hibah Wasiat yang isinya mengatur mengenai pemberian seluruh saham PT. LNI batal dan tidak dapat dilaksanakan karena telah memenuhi ketentuan Pasal 966 KUHPerdata, melanggar kewenangan bertindak, dan tidak memenuhi syarat objektif suatu akta. Konsekuensi dari batalnya akta adalah akta dianggap tidak pernah ada sama sekali dan tidak menimbulkan akibat hukum apapun terhadap kepemilikan saham pihak yang dirugikan. Tetapi dalam praktiknya, akta yang batal tetap dimintakan permohonan pembatalan Akta ke pengadilan. Hal ini karena ada hak kebendaan milik pemegang saham lainnya yang melekat pada saham yang turut dijadikan objek hibah wasiat, sehingga pemegang saham PT. LNI dapat melakukan permohonan pembatalan Akta Wasiat yang dibuat oleh Tuan DM ke Pengadilan di wilayah harta peninggalan terbuka. ......Every individual is free to create testamentary gifting with restrictions to Article 966 of the Civil Code which stipulates if the testator bestows an object that belongs to another person, such testamentary gifting will be null and void, whether or not he realizes such mistake. In this study, the testator in his will include the other shareholder`s stock to the receiver. This research is in the form of normative juridical with the typology of analytic descriptive research that analyzed qualitatively. The conclusion of the study stated that consisting other shareholder`s stock in a testament nullifies because subject to article 966 of the civil code, violates the authority to act, and doesn`t fulfill the objective requirements. In consequence to the nullification is the deed will have no legal force. However, in practice, it is still required to request for the cancellation to the court towards void testament, because there are property rights belong to the other shareholder attached to the said testaments. Therefore, the rest of the shareholders of PT. LNI has the right to request for the cancellation of the Testament to the court.

Abstrak :
Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara atau PPATS seharusnya melakukan pembacaan dan penandatanganan Akta Hibah di hadapan para penghadap dan saksi-saksi dalam waktu yang bersamaan. Agar akta tersebut tidak menjadi cacat hukum yang dapat dibatalkan oleh pengadilan sehingga menyebabkan kerugian bagi penerima hibah. Kelalaian atau kesalahan PPAT dalam pelanggaran kewajiban dan/atau kewenangan dapat menimbulkan kerugian bagi penghadap oleh karenanya PPAT dapat dituntut pertanggungjawaban dihadapan pihak yang berwenang. Hal ini sebagaimana tercermin pada kasus dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 970 K/PDT/2019. Penelitian ini membahas tentang akibat Hukum dari Akta Hibah dengan prosedur cacat hukum, tanggung jawab PPATS dalam membuat Akta Hibah dengan prosedur cacat hukum yang berakibat batalnya sertipikat hak milik, dan perlindungan hukum bagi penerima hibah akibat akta hibah dengan prosedur cacat hukum. Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian yuridis normatif dengan tipologi eksplanatoris. Hasil penelitian ini adalah pembatalan akta hibah yang mengakibatkan pembatalan sertipikat hak milik. Tanggung jawab PPATS selain diberi sanksi juga tidak menutup kemungkinan dapat digugat oleh pihak yang dirugikan untuk mengganti rugi materil maupun non materil. Perlunya kerjasama bersinergi antara pemerintah dan PPAT termasuk IPPAT perlu untuk dapat melaksanakan pembinaan tersebut secara maksimal agar tidak terulang kasus diatas. Serta perlu prosedur khusus untuk putusan pengadilan yang sudah memutuskan bahwa PPATS telah melanggar prosedur dan kewajibannya agar otomatis diberikan sanksi langsung tanpa harus melakukan pengaduan terlebih dahulu. ......The Official Making the Temporary Land Deed or (PPATS) should read and sign the Deed of Grant in front of the appearers and witnesses at the same time. So that the deed does not become a legal defect that can be canceled by the court, causing losses to the grantee. Negligence or error of PPAT in violation of obligations and/or authority can cause harm to the appearer, therefore PPAT can be held accountable before the authorized party. This is reflected in the case in the Decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 970 K/PDT/2019. This study discusses the legal consequences of the Grant Deed with a legally flawed procedure, the responsibility of PPATS in making the Grant Deed with a legally flawed procedure that results in the cancellation of the certificate of ownership, and legal protection for grantees due to the grant deed with a legally flawed procedure. To answer these problems, a normative juridical research method with an explanatory typology is used. The result of this research is the cancellation of the grant deed which results in the cancellation of the certificate of ownership. The responsibility of PPATS in addition to being sanctioned also does not rule out the possibility of being sued by the aggrieved party for material and non-material compensation. The need for synergistic cooperation between the government and PPAT including IPPAT needs to be able to carry out the guidance to the maximum so that the above case does not repeat itself. And special procedures are needed for court decisions that have decided that PPATS has violated its procedures and obligations so that they will automatically be given direct sanctions without having to file a complaint first.

Abstrak :
ABSTRAK
Hibah merupakan perjanjian sepihak yang diberikan secara cuma-cuma dari si pemberi hibah kepada si penerima hibah. Pembuatan akta hibah harus mengikuti syarat-syarat sah perjanjian yang dinyatakan dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan harus dilakukan oleh/ di hadapan Notaris/PPAT. Tesis ini menganalisa tentang putusan Mahkamah Agung No. 850 K/Pdt/2011 mengenai formalitas hukum pembuatan akta hibah oleh Notaris/PPAT dan akibat hukum terhadap akta hibah yang cacat yuridis. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, simpulan dari tesis ini adalah Notaris/PPAT yang bersangkutan tidak memenuhi syarat-syarat sah perjanjian mengenai dasar pemberian hibah dan kewenangan bertindak dari penghadap, mengakibatkan akta tersebut cacat yuridis atau batal demi hukum.

---

Abstract
Grant is a unilateral agreement that is provided for free of charge from the grantor to the grantee. The making of the grant deed must comply with the terms that are stated under the article 1320 of Indonesian Civil Code concerning legal requirements of an agreement and must be done by/ before the Notary/ Land Deed Maker Official (PPAT). This thesis analyzes the Supreme Court decision No. 850 K/Pdt/2011 concerning the legal formality of the making of grant deed by the Notary/ PPAT and the legal consequences of legally flawed grant deed. The research?s method of this thesis is normative juridical, the conclusion of this of this thesis is that the said Notary/PPAT does not comply with the legal requirements of agreement concerning the legal basis grant and the authority to act of the appearer, causing the said deed legally flawed or null and void.

Abstrak :
Penelitian ini membahas mengenai pemberian suatu hibah dan wasiat atas harta peninggalan. Pemberian hibah harus dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, terlebih jika objek hibah tersebut telah dibuatkan akta wasiat sebelumnya. Sikap hati-hati Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) diperlukan, karena pemberian hibah atas objek yang sama dengan wasiat dapat menimbulkan permasalahan terkait kedudukan keduanya dalam pengadilan. Permasalahan yang diangkat dalam tesis ini adalah mengenai pemberian akta hibah yang dibuat atas obyek tanah dengan tidak mencabut akta wasiat yang membebaninya terlebih dahulu; dan tanggung jawab PPAT dalam pembuatan akta hibah tersebut pada kasus putusan Mahkamah Agung Nomor 892 K/Pdt/2017. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi akibat hukum akta hibah yang dibuat dengan penyalahgunaan keadaan, menganalisis kedudukan hukum akta wasiat dan akta hibah serta mengetahui tanggung jawab PPAT terhadap akta hibah yang dibuatnya tanpaa mencabut akta wasiat yang telah ada terlebih dahulu. Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu dengan cara pengumpulan data yang bersumber dari bahan-bahan kepustakaan. Tipologi penelitian ini adalah deskriptif analitik, dikarenakan penelitian ini menggambarkan masalah yang kemudian dianalisa terhadap peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian adalah bahwa akibat hukum akta hibah yang dibuat dengan penyalahgunaan keadaan dalam kasus ini dapat dibatalkan karena adanya cacat kehendak dalam perjanjiannya. Dikaitkan dengan adanya akta wasiat yang belum dicabut maka kedudukan akta wasiat tersebut lebih kuat dan menghapus akta hibah, mengakibatkan akta hibah tersebut batal demi hukum. Pertanggung jawaban PPAT dalam pembuatan akta harus dibuktikan bahwa PPAT telah menyalahi prosedur pembuatan akta dan menjadi pelaku dalam Perbuatan Melawan Hukum tersebut. ......This study discusses about the giving of a grant and testament of inheritance. Giving of grants must be done based on the applicable laws, especially if the object of the grant has been made a previous testament. Caution Notary and Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) is needed, because giving grants to the same object as a testament can raises issues related to the position of both of them in court. The issues raised in this thesis are about the giving of a testament of inheritance which is made over a land object by not revoking the testament that burdens it first; and the responsibility of PPAT in making the deed of grant in the case of the Supreme Court's decision Number 892 K/ Pdt /2017. The purpose of this study is to identify the consequences of Misuse of Conditions from grant deed law. Analyze the legal place of the testament and grant deed and find out the responsibility of the PPAT for the deed that made without revoking the testament which existed before. To answer the question it is used Normative juridical research methods, namely by collecting data sourced from library materials. The typology of this study is Descriptive Analytic, because this study describes the problem which is analyzed with the laws. The results of the study is that the legal consequences deed of grant made with Misuse of Conditions in this case may be canceled due to a defect of testament in the agreement. Related with the existence of a testament that has not been revoked, the position of the testament is stronger and delete the grant deed. Resulting in the deed of the grant being null and void. The responsibility of PPAT in making the deed must be proven that the PPAT has been violate the procedure for making a deed and be a doer in a Tort.

Abstrak :
PPAT adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta-akta autentik mengenai hak atas tanah, salah satunya ialah Akta Hibah. Hibah ialah perjanjian sepihak dimana pihak pertama akan menyerahkan suatu benda karena kebaikannya kepada pihak lain. Dalam pelaksanaannya, hibah harus memenuhi syarat objektif maupun subjektif. Tidak terpenuhinya syarat materiil menyebabkan suatu perbuatan hukum menjadi batal demi hukum seperti pada Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 195/Pdt.G/2020/PN Blb yang mana hakim menyatakan batal demi hukum akta hibah yang dibuat berdasarkan identitas palsu. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah: 1. tanggung jawab PPAT terhadap pembuatan akta hibah berdasarkan identitas palsu, 2. akibat hukum pembatalan akta hibah, 3. implementasi asas itikad baik atas peralihan hak atas tanah berdasarkan putusan pengadilan negeri bale bandung Nomor 195/Pdt.G/PN Blb. Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dengan tipe penelitian eksplanatoris. Hasil analisis adalah PPAT tidak bertanggung jawab atas pembuatan akta hibah yang memuat identitas palsu sebab PPAT hanya bertanggung jawab atas kebenaran formiil, 2. Akta hibah yang memuat identitas palsu tidak memenuhi syarat objektif sehingga batal demi hukum, maka hibah hibah tersebut dianggap tidak pernah ada, 3. YK dalam kasus posisi tersebut tidak mengimplementasikan asas itikad baik sedangkan DW selaku pembeli atas tanah objek hibah dapat dinyatakan sebagai pembeli beritikad baik. Adapun saran yang dapat diberikan yaitu seharusnya PPAT dalam menjalankan tugasnya mengedepankan asas kehati-hatian dan setiap individu harus mengimplementasikan asas itikad baik atas setiap perbuatan hukum. ......PPAT is a public official authorized to make authentic deeds regarding land rights, one of which is the Grant Deed. A grant is a one-sided agreement in which the first party will hand over an object because of their kindness to another party. In its implementation, grants must meet both objective and subjective requirements. The non-fulfillment of material conditions causes a legal action to be null and void, as in the Bale Bandung District Court Decision Number 195/Pdt.G/2020/PN Blb, in which the judge declared null and void the grant deed made based on a false identity. The problems raised in this study are 1. PPAT's responsibility for creating a grant deed based on a false identity, 2. the legal consequences of canceling the grant deed, 3. implementation of the principle of good faith on the transfer of land rights based on the decision of the Bale Bandung District Court Number 195/ Pdt.G/PN Blb. A normative juridical legal research method with an explanatory type of research was used to answer these problems. The analysis results are that PPAT was not responsible for making a grant deed containing a false identity because PPAT was only responsible for the formal truth, 2. The grant deed containing a false identity did not meet the objective requirements, so it was null and void, then the grant was considered to have never existed, 3. In the case of the position, YK did not implement the principle of good faith, while DW, as the buyer of the land object of the grant, can be declared a buyer in good faith. The advice that can be given is that PPAT should prioritize the principle of prudence in carrying out its duties, and each individual must implement the principle of good faith for every legal act.