Hasil Pencarian

Ditemukan 14 dokumen yang sesuai dengan query

Hanie Hapsari, author

Pembatalan Akta Jual Beli yang di Buat di Hadapan PPAT oleh Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (Analisis Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.2136 k/dt/1997

ABSTRAK
Jual-beli diartikan sebagai suatu hubungan hukum mengenai benda kekayaan antara dua pihak, dalam mana satu pihak berjanji akan melakukan sesuatu hal atau tidak akan melakukan sesuatu hal, sedangkan pihak yang lain berhak menuntut pelaksanaan janji tersebut. Jual beli hak atas tanah sebagai suatu bentuk perjanjian peralihan hak atas tanah; akta perjanjian jual beli tersebut dibuat dihadapan PPAT...

2008

T38061

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Hentry Hynisiah, author

Keabsahan Akta Jual Beli yang dibuat Oleh Notaris/PPAT Tanpa Melihat Dokumen Asli : studi kasus Putusan Peninjauan Kembali Perkara Perdata No.49.PK/PDT/2009 tanggal 16 september 2009 = The validity of the Deed of Sale and Purchase made by PPAT / Notary without seeing the original document : case study: civil case verdict review No.49.PK/PDT/2009 dated 16 September 2009

Semakin pentingnya arti tanah bagi kehidupan manusia sekarang ini menyebabkan makin meningkatnya potensi untuk timbulnya konflik atau sengketa pertanahan, untuk mencegah atau paling tidak mengurangi potensi konflik atau sengketa tersebut dibutuhkan perangkat hukum dan sistem administrasi pertanahan yang teratur dan tertata rapi. Oleh karena itu, pemindahan hak atas tanah harus...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011

T28615

UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library

Sang Ayu Made Ginanti, author

Analisis pembuatan akta Jual beli Oleh PPAT yang dibuat berdasarkan salah satu ketentuan pada putusan pengadilan untuk bertindak dalam dua kedudukan (studi putusan pengadilan negeri Bekasi Nomor 109/PDT.G/2009/PN.BKS Tanggal 23 Juni 2009) = Analysis of the creation of deed of sale and purchase by PPAT created by one of the provisions In court decision to act in two position (study Bekasi district court decision no. 109/PDT.G/2009/PN.BKS June 23rd 2009)

Pejabat Pembuat Akta tanah (PPAT) adalah sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik tentang tanah sesuai ketentuan yang berlaku khususnya Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan PPAT, sehingga tanggung jawab profesinya terkait erat dengan ketentuan hukum yang berlaku dimana harus direalisasikan pelaksanaannya secara teliti, hati-hati,...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012

T21677

UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library

Maria Astrid Wangarry, author

Analisis terhadap tanggung jawab pejabat pembuat akta tanah (PPAT) selaku notaris dalam penandatanganan akta jual beli : studi kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 6 September 2011 Nomor 982 K/Pdt/2011 = Analysis of responsibility officer land deed (PPAT) as a notary in signing the deed of sale and purchase : case study of the Indonesian Supreme Court ruling on 6 September 2011 Number 982 K/Pdt/2011

PPAT adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah. Sebagai akta otentik, akta PPAT harus memenuhi tata cara pembuatan akta PPAT sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang dan peraturan-peraturan lainnya. Dalam hal ini PPAT telah membuat akta jual beli dengan dasar blanko...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2015

T43025

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Winnie Nathalia Wenur, author

Peningkatan Surat Jual Beli Tanah Dibawah Tangan Menjadi Akta Jual Beli Tanpa Kehadiran Penjual Untuk Melakukan Pendaftaran Peralihan Hak (Studi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 581/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Brt) = The Upgrade of Selling Letter to Deed of Sale and Purchase Without the Presence of the Seller for the Transfer of Rights (Verdict of West Jakarta District Court Number 581/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Brt)

Di dalam suatu jual beli, penjual maupun pembeli memiliki hak dan kewajiban. Pembeli wajib membayarkan sejumlah harga yang diperjanjikan dan berhak atas objek jual beli yang diperjanjikan, sedangkan penjual sebaliknya. Dalam jual beli tanah di Indonesia, penyerahan tanah harus memenuhi unsur tunai, riil, terang, formil dan materil. Namun sangat disayangkan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Alvita Lucia, author

Analisis terhadap jual beli tanah yang perpindahan haknya tidak disertai proses balik nama (studi kasus putusan N0 388/PDT.G/2002/PNJKT,BAR)

ABSTRAK
Negara Indonesia dikenal sebagai Negara Agraria, sehingga Tanah memegang peranan yang penting bagi Perekonomian masyarakat Indonesia. Pengaturan mengenai Hak Kepemilikan atas tanah, yang dapat dimiliki individu dan badan hukum Indonesia, semuanya diatur oleh Instansi Pemerintah yang kita kenal dengan istilah Badan Pertanahan Nasional (BPN). Dalam prakteknya, BPN pun dibantu pelaksanaannya...

2011

T28171

UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library

Ricky Samuel, author

Kekuatan Pembuktian Akta Jual Beli PPAT terhadap Kepemilikan Hak Atas Tanah (Tinjauan Yuridis terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Tanggal 5 September 2002, Nomor : 146/PDT.G/2002/PN.JKT.BAR.) = Probative Force of The Deed Of Sale And Purchase by PPAT toward The Ownership of Land Right. (Juridical Review of West Jakarta District Court?s Verdict, Dated September 5th 2002, Number : 146/PDT.G/2002/PN.JKT.BAR.)

[ABSTRAK
Tesis ini membahas tentang kekuatan pembuktian akta jual beli PPAT, terhadap kepemilikan hak atas tanah. Jual beli tanah merupakan perbuatan hukum untuk mengalihkan hak atas tanah dari penjual kepada pembeli. Akta jual beli PPAT mempunyai fungsi sebagai alat pembuktian mengenai benar telah dilakukannya perbuatan hukum jual beli tanah. Setelah Akta Jual Beli PPAT dibuat,...

[, ], 2014

T-Pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Yoanes Oetomo Putra, author

Pembatalan perjanjian hutang piutang yang didasarkan pada akta jual beli tanah palsu yang dibuat oleh pejabat pembuat akta tanah sementara (analisa putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 17/PDT.G/2012/PT.TK.) = Debt cancellation of the agreement are based on the deed of sale and purchase of land fake made by the land deed official temporary (analysis of the indonesian supreme court ruling Number 17/PDT/G/2012/PT.TK) / Yoanes Oetomo Putra

ABSTRAK
Profesi PPAT Sementara ada dalam rangka membantu masyarakat di Indonesia, dalam menjalankan tugasnya PPAT Sementara diberikan wewenangan oleh negara. PPAT Sementara dalam menjalankan jabatannya berkewajiban bertindak jujur, saksama, mandiri, dan tidak berpihak dan menjaga kepentingan para pihak yang terkait. Namun dalam prakteknya banyak sekali penyelewengan yang dilakukan oleh PPAT Sementara....

2017

T46995

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Annisa Setyaningsih, author

Implikasi Yuridis Perbuatan Melawan Hukum oleh Pegawai Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam Pembuatan Akta Jual Beli (Studi Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 16/PID.B/2018/PN-MTR) = Juridical Implication of Unlawful Acts by an Employee of Land Deeds Officials on The Making of Sale and Purchase Deed (Case Study of Mataram District Court Decision Number 16/PID.B/2018/PN-MTR).

ABSTRAK
Pelanggaran Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang disebabkan oleh ketidakhati-hatiannya dalam menjalankan tugas dan kewajiban seharusnya dikenakan sanksi disiplin profesi dan sanksi administrasi, karena merugikan masyarakat walaupun hal tersebut bukanlah murni kesalahannya. Pokok permasalahan dalam tesis ini adalah mengenai keabsahan dari Akta Jual Beli yang dipalsukan oleh Pegawai PPAT; tanggung...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Puput Melati, author

Perlindungan hukum terhadap ahli waris pemilik sertifikat hak milik nomor 1165/R/17/ilir: studi kasus putusan Mahkamah Agung nomor 1729 K/Pdt/2016 = Legal protection of heirs as the certificate owner of ownership rights number 1165/R/17/ilir case study verdict of supreme court number 1729 K/PDT/2016

Tesis ini membahas tentang Perlindungan Hukum Terhadap Ahli Waris Pemilik Sertifikat Hak Milik Nomor 1165/R/17/Ilir (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:1729 K/Pdt/2016). Permasalahan dalam tesis ini tentang keabsahan akta jual beli yang cacat hukum, perlindungan hukum terhadap pihak ketiga sebagai pemenang lelang, dan Tanggung jawab PPAT terhadap penerbitan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019

T54174

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

<< 1 2 >>

Hasil Pencarian :: Kembali

Hasil Pencarian