Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRACT
Sampai saat ini masih terdapat akta kelahiran yang tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya, seperti pencantuman nama orang tua yang bukan nama orang tua kandungnya. Hal ini tentu saja berdampak pada kedudukan hukum anak dan hak warisnya. Akta kelahiran seperti ini dapat merugikan karena akta kelahiran merupakan akta otentik yang merupakan bukti yang sempurna bagi para pihak, para ahli warisnya dan orang yang mendapatkan hak darinya, sehingga pembatalan akta kelahiran marak terjadi. Akta kelahiran merupakan akta Pencatatan Sipil yang pembatalannya harus dengan putusan pengadilan yang berkuatan hukum tetap. Berdasarkan hal tersebut, penulis sangat tertarik untuk meneliti bagaimana akibat hukum pembatalan akta kelahiran terhadap kedudukan anak dan hak waris. Penulis meneliti berdasarkan penetapan pengadilan untuk memecahkan permasalahan ini dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif yaitu dengan mengkaji perturan perundang-undangan. Namun, untuk memperkuat penelitian, dilakukan wawancara kepada para pakar terkait. Berdasarkan hasil penelitian, akibat hukum adanya Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2014/PN.Gpr, anak tersebut menjadi bukan anak sah dari orang tuanya, sehingga anak tersebut tidak dapat mewaris dari orang tuanya. Sedangkan akibat hukum dari Penetapan Nomor 237/Pdt.P/2014/PN.Skt, status dan kedudukan anak dikembalikan kepada keadaan semula yaitu bukan anak Pemohon dan merupakan anak luar kawin antara ibunya dengan pacar ibunya, sehingga anak tersebut hanya mewaris dari ibunya. Hakim seharusnya lebih cermat dalam melihat kasus posisi pada kasus pembatalan akta kelahiran yang diajukan dan pemerintah harus mengeluarkan peraturan yang lebih jelas terkait pembatalan akta kelahiran karena tidak semua kasus pembatalan akta kelahiran mengandung sengketa.

---

ABSTRACT
There are still a lot of birth certificate that does not accord to the actual facts and written names in the parents element of birth certificate which those names are not their biological parents to the child is one of the example. This, of course, has legal consequences to the legal standing of the child and their inheritance rights. Birth certificate that is flawed like that would cause disadvantages because birth certificate is an authentic deed, that is a legal instrument for the written parties, the heirs and people who gets rights from and it is also a Civil Registry so the annulment of it must with the court decision. Based on that, author is eager to examine the legal consequences of the annulment of the birth certificate for childrens legal standing and their inheritance rights with Court Determination Number 67/Pdt.P/2014/PN.Gpr and Court Determination Number 237/Pdt.P/2014/PN.Skt as the reference by using a normative juridical research method, namely by reviewing the law and regulations. However, to strengthen research, interviews were also conducted with related experts. In Court Determination Number 67/Pdt.P/2014/PN.Gpr, the legal consquence for the children is their status become a not natural child of their parents and make them not having their inheritance rights from their parents while in Court Determination Number 237/Pdt.P/2014/PN.Skt, the legal standing of the child will be returned to their original status, that is not the child of the applicant and makes them to be a illegitimate child, so they will only inherit from their mothers only. The Judge should be more careful in looking at the case position of the annulment of the birth certificate and the government must issue rules more clearly related to the annulment of the birth certificate because not all cases of the annulment of the birth certificate contains the dispute. 

Abstrak :
Skripsi ini mengkaji mengenai dampak dari dibatalkannya akta kelahiran seorang anak angkat. Identitas anak merupakan salah satu hak anak yang harus dipenuhi dan tercermin pada suatu akta kelahiran. Pada skripsi ini, penulis mengangkat pokok permasalahan yaitu Bagaimana pengaturan mengenai pengangkatan anak dan pembatalan akta kelahiran di Indonesia khususnya pada anak angkat. Bentuk penelitian dalam skripsi ini bersifat doktrinal dengan pendekatan kualitatif. Di Indonesia, belum ada undang-undang yang secara spesifik mengatur tentang praktik pengangkatan anak. Praktik pengangkatan anak diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak beserta SEMA dan Peraturan pelaksana lainnya. Akta kelahiran dan pembatalannya diatur dalam UU Administrasi Kependudukan dan Peraturan pelaksananya. Praktik pembatalan akta kelahiran anak angkat ini dianalisis melalui dua penetapan pembatalan akta kelahiran yang mana dengan dikabulkannya permohonan tersebut melahirkan suatu dampak dan akibat hukum terhadap anak angkat serta penulis mengkaji mengenai upaya hukum yang ditempuh. ......This bachelor thesis examines the impact of canceling the birth certificate of an adopted child. A child's identity is one of the child's rights that must be fulfilled and reflected in a birth certificate. In this thesis, the author raises the subject matter, namely how the regulation of child adoption and cancelation of birth certificates in Indonesia, especially for adopted children. The form of research in this thesis is doctrinal with a qualitative approach. In Indonesia, there is no law that specifically regulates the practice of child adoption. The practice of child adoption is regulated in Government Regulation No. 54/2007 on the Implementation of Child Adoption along with SEMA and other implementing regulations. Birth certificates and their cancellation are regulated in the Population Administration Law and its implementing regulations. The practice of canceling the birth certificate of an adopted child is analyzed through two stipulations of canceling the birth certificate, which with the granting of the application gives birth to an impact and consequences. The author also examines the legal remedies taken.

Abstrak :
Notaris adalah salah satu profesi yang mengemban kepercayaan dari masyarakat. Notaris menjalankan tugas berdasarkan sumpah jabatan yang telah diucapkannya. Notaris bertindak berdasarkan Undang-Undang dan kode etik Notaris. Notaris mempunyai kewajiban untuk bertindak jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. Dalam tugas pembuatan akta yang dilakukan oleh Notaris, apa yang dituangkan dalam akta tersebut tidak boleh bertentangan dengan hukum serta norma-norma yang ada dalam masyarakat.Saat ini banyak notaris yang dilaporkan ke kepolisian karena akta yang dibuat oleh Notaris dianggap bermasalah oleh para pihak yang membuatnya ataupun pihak yang terkait dari pembuatan akta tersebut. Kriminalisasi terhadap Notaris disebabkan adanya ketidaktahuan masyarakat mengenai sebab akibat yang akan timbul dari perbuatan hukum yang dilakukannya. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan cara mengkaji berbagai Undang-Undang, peraturan-peraturan serta literatur yang berisi konsep teoritis yang berhubungan dengan permasalahan.Tanggung jawab Notaris sebagai profesi yang menyediakan jasanya, harus memberikan penyuluhan hukum kepada para pihak yang akan membuat akta, meberikan pandangan-pandangan mengenai sebab akibat yang akan timbul dari perbuatan hukum tersebut sehingga masyarakat dapat mengerti dan memahami apa yang harus dilakukan agar tidak bertentangan dengan hukum dan norma-norma lain dalam masyarakat serta tidak merugikan pihak lain yang terkait dalam tindakan hukum tersebut. Notaris harus teliti mengenai para pihak yang menghadap kepadanya, proses pembuatan akta, sampai isi yang dituangkan ke dalam akta. Perlindungan terhadap Notaris atas adanya penyangkalan akta adalah dengan adanya asas praduga sah, hak ingkar dan perlekatan sidik jari yang telah diatur dalam undang-undang dan peraturan lainnya.

---

Notary is one profession that carry the confidence of the public. Notaries perform tasks based on oath that she had said. Notarial acts under the Act and the code of conduct Notary. Notary has a duty to act honestly, carefully, independent, impartial and safeguard the interests of the parties involved in a legal action. In making tasks performed by a Notary deed, what is stated in the deed should not be contrary to the laws and norms that exist in society. Today many notaries are reported to the police because of the deed of Notary considered problematic by the parties who made it or the parties concerned of the deed. Notary criminalization of society due to ignorance about the cause and effect that would arise from legal actions does. The method used in this paper is a normative juridical approach made by reviewing the various laws, regulations and literature contains theoretical concepts related to the problem. Notary responsibility as a profession that provides services, should provide legal counseling to the parties that will make the deed, gave the views of causality that would arise from such legal actions so that people can see and understand what to do in order not to conflict with the law and other norms in society and do not harm other parties involved in the legal action. Notary must be careful about the parties who appear before them, the process of making a deed, until the contents are poured into the deed. Protection of Notary deed on their denial is the existence of a legitimate presumption, right of refusal and attachment fingerprint that is set by law and other regulations.

Abstrak :
ABSTRAK
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran diterbitkan sebagai wujud pengakuan negara atas identitas anak. Peraturan ini menambah blangko akta kelahiran anak yang lahir dari perkawinan yang belum tercatat tetapi status hubungan dalam keluarga pada Kartu Keluarga menunjukan hubungan sebagai suami isteri. Anak yang memiliki akta kelahiran ini mempunyai kedudukan hukum sebagai anak luar kawin. Disebabkan karena orang tua tidak memenuhi ketentuan pencatatan perkawinan. Sehingga tidak memiliki bukti secara hukum berupa kutipan akta perkawinan. Penelitian dilakukan dalam tataran dari segi normatif. Melakukan wawancara untuk memperkuat dan mendukung analisis. Implementasi pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang belum terdapat percepatan peningkatan kepemilikan akta kelahiran. Terhambatnya kepemilikan akan menghambat perlindungan dan pengakuan hukum dari Negara. Implementasi dapat terwujud apabila ada kesadaran dan itikad baik dari masyarakat. Disarankan kepada Pemerintah untuk terus menggiatkan penerbitan akta kelahiran anak dari perkawinan yang belum tercatat. Selain itu perlu untuk menggiatkan sosialisasi pentingnya akta kelahiran. Tanpa sosialisasi, masyarakat tidak akan sadar dan tidak akan mendapatkan informasi akta kelahiran yang benar.Kata Kunci : Implementasi, Akta kelahiran, Catatan Sipil.

---

ABSTRACT
Decree the Minister of Home Affairs Number 9 of 2016 regarding Accelerated Improvement of Birth Certificates Ownership in Civil Registry Service Office Serang District as a form of state acknowledgement on the child 39 s identity. This regulation adds blank birth certificates of children from the marriage which has not been recorded, but the status of their parents on Family Card shows a legally relationship as husband and wife. Children who have a birth certificate will have legal standing as a child born out of wedlock, because their parents did not fulfill the marriage registry. So it does not have legal proof on marriage certificate. The study was conducted in terms of the normative level. Hold interviews to strengthen and support the analysis. Implementation at Civil Registry Service Office Serang District has accelerated increase of birth certificates. Obstructive ownership will hamper the protection and legal recognition of the State. Implementation can be realized if there is awareness and goodwill of the community. Suggested to the Government to continue to intensify the birth certificates issue of children from unrecorded marriages. It is also necessary to encourage the socialization of the importance of birth certificates. Without socialization, people will not notice and will not get a birth certificate information correctly.Keywords Implementation, Birth Certificate, Civil Registry.

Abstrak :
ABSTRAK
Akta kelahiran merupakan identitas diri dan merupakan status kewarganegaraan, tidak terkecuali bagi anak-anak jalanan dimana masih banyak diantara mereka yang belum memiliki akta kelahiran. Program akta kelahiran anak jalanan merupakan salah satu program yang berupaya untuk membantu percepatan pencatatan kelahiran. Kesulitan untuk bisa menjangkau anak-anak jalanan di dalam program akta kelahiran disebabkan karena proses komunikasi yang tidak berjalan baik dalam antara orang dewasa kepada anak-anak jalanan yang lebih suka untuk berinteraksi dengan teman sebayanya. Meski banyak penelitian terkait dengan akta kelahiran yang menggambarkan beberapa sudut pandang, namun masih sedikit sekali penelitian yang menggambarkan bagaimana peran peer educator/pendidik sebaya didalam program akta kelahiran anak jalanan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan melakukan wawancara mendalam terhadap 13 informan dan diskusi terarah dengan 7 informan yang didapatkan melalui penggunaan teknik purposif sampling. Pengolahan data temuan lapangan dilakukan dengan menkategorikan data temuan sesuai dengan pertanyaan penelitian yang ingin dijawab dan dengan kerangka teori yang dikembangkan. Ditemukan bahwa peer educator berperan dalam menyebarluaskan informasi tentang akta kelahiran, berperan sebagai konselor, berperan sebagai motivator dan berperan dalam mempengaruhi keputusan anak jalanan untuk mengadopsi hal tersebut. Faktor pendukung peer educator menjalankan perannya adalah kedekatan dengan teman sebaya dan faktor penghambat peran peer educator adalah manajemen waktu.

---

ABSTRACT
Birth certificate is an identity and nationality status, no exception with street children which still many of them didn rsquo t have birth ceritificate. Street children birth certificate program is a program that aim to support birth registration acceleration. The difficulty of reaching street children in a birth certificate program is due to a poor communication process between adults to street children who prefer to interact with their peers. Although there are many studies in relation with this topic that illustrate several perspectives, there is still lack of research which describe the role of peer educator on a street children birth certificate program. This study uses qualitative research method by interviewing 13 informants and group discussion with 7 informants which selected using purposive sampling techniques. The data findings processed by categorize the data in accordance with the study question and conceptual framework. It was found that peer educators play their role in spread out information about birth certificate, play role as a counselor, motivator and also including influencing the decision of street children to adopt the innovation of birth certificate. Supporting factor for Peer educator to perform their role is proximity with peers. Constraining factor for peer educator to perform their role is time management.

Abstrak :
Pengangkatan anak melalui perintah pengadilan akan memberikan kedudukan hukum yang jelas bagi anak yang diadopsi. Sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2009, pengajuan permohonan pengangkatan anak harus disertai dengan akta kelahiran sebagai salah satu prasyarat yang harus dipenuhi. Jika calon anak angkat tidak memiliki akta kelahiran, maka akta kelahiran tersebut harus dibuat terlebih dahulu sebelum mengajukan permohonan ke pengadilan. Namun dalam praktiknya, masih banyak Pengadilan Negeri yang mengabulkan permohonan adopsi anak tanpa disertai akta kelahiran. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengkaji konsekuensi hukum putusan pengadilan terkait adopsi anak yang tidak disertai akta kelahiran. Penulis mengkaji berdasarkan Putusan Mahkamah Nomor 19 / Pdt.P / 2014 / PN.Kpg untuk menyelesaikan masalah ini dalam bentuk yuridis normatif dan didukung oleh data sekunder. Selain itu, penelitian ini menggunakan metode analisis data kualitatif karena data yang diperoleh berupa data deskriptif dari wawancara dan studi pustaka. Berdasarkan hasil penelitian, maka akibat hukum Putusan Mahkamah Nomor 19 / Pdt.P / 2014 / PN.Kpg yang tidak dilengkapi dengan akta kelahiran yaitu putusan dapat dimintakan pembatalan dari MA oleh Mahkamah Agung. pihak terkait. Dengan dibatalkannya ketentuan tersebut maka kedudukan anak angkat tidak akan memiliki status hukum dan kepastian hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun apabila tidak ada pembatalan, Putusan Pengadilan Nomor 19 / Pdt.P / 2014 / PN.Kpg tetap sah dan sah menurut hukum. Sehingga kedudukan anak angkat tetap memiliki status hukum dan kepastian hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. ......Adoption of a child by court order will provide a clear legal standing for the adopted child. In accordance with the Supreme Court Circular Letter Number 2 of 2009, submitting applications for adoption of children must be accompanied by a birth certificate as one of the prerequisites that must be met. If the prospective adopted child does not have a birth certificate, the birth certificate must be made before submitting an application to the court. However, in practice, there are still many District Courts that grant requests for adoption of children without a birth certificate. Therefore, the authors are interested in examining the legal consequences of court decisions regarding the adoption of children who are not accompanied by a birth certificate. The author examines based on Court Decision Number 19 / Pdt.P / 2014 / PN.Kpg to resolve this problem in a normative juridical form and is supported by secondary data. In addition, this study uses qualitative data analysis methods because the data obtained is in the form of descriptive data from interviews and literature studies. Based on the research results, the legal consequence of the Court's Decision Number 19 / Pdt.P / 2014 / PN.Kpg which is not equipped with a birth certificate is that the Supreme Court can request cancellation of the verdict from the Supreme Court. related parties. With the cancellation of this provision, the position of the adopted child will not have legal status and legal certainty in accordance with the provisions of statutory regulations. However, if there is no cancellation, Court Decision Number 19 / Pdt.P / 2014 / PN.Kpg is still valid and legally valid. So that the position of adopted children still has legal status and legal certainty in accordance with the provisions of statutory regulations.

Abstrak :
Banyak masalah yang tak boleh terpinggirkan di antaranya adalah perhatian terhadap anak jalanan yang mendapatkan dampak ikutan dari kondisi ekonomi ini. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa ada kecenderungan meningkatnya permasalahan anak yang ditelantarkan, diperlakukan salah, dan dieksploitasi baik secara ekonomi maupun seksual. Begitu pula dalam hal administrasi kependudukan, khususnya tentang sosialisasi Akta Kelahiran. Mengenai pencatatan kelahiran, pasal 7 dari Konvensi Hak-Hak Anak. Ada 3 alasan mengapa pencatatan yang universal itu penting: 1) pencatatan kelahiran adalah pengakuan formal mengenai keberadaan seorang anak; akta kelahiran mewakili kepentingan anak secara individual terhadap negara dan status anak dalam hukum, 2) pencatatan kelahiran adalah elemen penting dari perencanaan nasional untuk anak-anak, memberikan dasar demografis agar strategi yang efektif dapat dibentuk, 3) pencatatan kelahiran adalah cara untuk mengamankan hak anak yang lain, misalnya: indentitikasi anak sesudah perang, anak diterlantarkan atau diculik, agar anak dapat mengetahui orang tuanya (khususnya jika lahir di luar nikah), sehingga mereka mendapatkan akses pada sarana/prasarana dan perlindungan negara dalam batas usia dalam hukum (misalnya: dalam pekerjaan, rekrutmen ABRI atau dalam sistem peradilan anak), serta mengurangi kemungkinan penjualan bayi atau pembunuhan bayi (infantisida). Karena Indonesia telah meratifikasi KHA, diperlukan penilaian terhadap kondisi dan fungsi dan sistem pencatatan sipil sekarang ini untuk meyakinkan bahwa hak-hak anak diketahui oleh semua keluarga dan anak-anak dalam masyarakat. Berkenaan dengan hal ini maka; pertanyaan penelitian adalah sebagai berikut: Bagaimanakah manfaat pencatatan kelahiran yang diketahui oleh anak-anak jalanan. Tujuan utama dan studi ini adalah untuk melanjutkan kegiatan yang memungkinkan semua anak Indonesia terdaftar dalam catatan sipil segera sesudah lahir, khususnya untuk anak-anak jalanan, dengan demikian tujuan khusus penelitian ini adalah: Untuk mendapatkan informasi lebih mendalam tentang pengetahuan akan akta kelahiran, apakah mereka betul-betul sadar dan tahu manfaat dari pencatatan kelahiran dan Untuk mendorong kesinambungan keberpihakan pemerintah di semua tingkatan, dan keberpihakan masyarakat mengenai hak setiap anak untuk dicatat atau didokumentasikan. Anak jalanan yang menjadi sasaran adalah anak jalanan yang berada di sekitar setasiun kereta api, paling tidak empat stasiun besar yaitu: Lenteng Agung, Pasar Minggu, Tebet, dan Manggarai. Jumlah responden 42 orang. Yang berusia mulai dari 9 s.d. 25 tahun. Anak jalanan hampir tidak penduli dengan akta kelahiran_ Hampir semua anak jalanan tidak memiliki akta kelahiran dan mereka sering sekali keliru antara akta kelahiran dengan kartu keluarga. Banyak di antaranya yang tidak mengerti akan manfaat dari akta kelahiran, mereka tidak begitu peduli kelihatannya sedangkan untuk masuk sekolah kebanyakan dari mereka tetap diterima disekolah tanpa melampirkan akta kelahiran. Orang tua dari anak jalanan memiliki pendidikan sampai SD dan anak jalanan tersebut juga kebanyakan hanya menamatkan SDnya saja. menarik kebanyakan mereka jika ditanya dengan siapa mereka tinggal mereka menjawab dengan ibunya, jika peneliti menanyakan lebih lanjut apakah hanya dengan ibu saja tidak dengan ayah? mereka menjawab "ya dengan ayah juga?. Keberadaan anak jalanan merupakan fenomena dan memerlukan perhatian baik dari masyarakat maupun pemerintah dalam penanganan yang lebih baik. Penelitian merekomendasikan untuk penyuluhan, ada keinginan yang kuat dari berbagai pihak menghilangkan sikap dan kegiatan yang diskriminatif. Memperbaharui produk hukum yang masih menggunakan warisan Belanda.

Abstrak :
Anak luar kawin lahir akibat dari suatu hubungan di luar perkawinan yang sah, baik menurut agama maupun negara. Setiap anak, tanpa memandang statusnya, memiliki hak atas identitas yang diwujudkan dalam bentuk akta kelahiran. Perbedaan status antara anak luar kawin dengan anak sah menjadikannya memiliki kedudukan yang berbeda dalam memiliki hubungan perdata dengan orang tuanya. Dalam akta kelahiran anak luar kawin hanya tertulis nama ibu saja, sehingga anak luar kawin hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya. Pada praktiknya, banyak ayah yang merasa tidak memiliki kewajiban untuk menafkahi maupun memenuhi hak-hak anak luar kawin lainnya karena tidak dicantumkan namanya pada akta kelahiran anak luar kawin. Padahal, setiap anak juga berhak untuk dibesarkan oleh kedua orang tuanya. Tidak adanya hubungan perdata antara ayah dengan anak luar kawin menyebabkan hak-hak anak tersebut berkurang ataupun hilang, salah satunya ialah hak waris. Sehingga, apabila ingin memiliki hubungan perdata dengan ayah kandungnya, maka ayah tersebut harus melakukan pengakuan anak luar kawin yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018, yakni dengan mengajukan permohonan ke pengadilan dengan menyertakan bukti yang menunjukkan kebenaran adanya hubungan darah yang umumnya dilakukan dengan tes DNA atau deoxyribonucleic acid. Permohonan pengakuan anak luar kawin dapat pula diajukan oleh ibu kandung dari anak maupun anak itu sendiri. Pencantuman nama ayah pada akta kelahiran anak luar kawin merupakan hasil penetapan pengadilan dari permohonan pengakuan anak luar kawin. Permasalahan yang mendasari penelitian ini adalah mengenai akibat hukum yang akan terjadi terhadap anak maupun ayahnya dengan dicantumkannya nama ayah pada akta kelahiran anak luar kawin. Selain itu, dengan timbulnya hubungan perdata dengan anak luar kawinnya akankah menimbulkan dampak bagi keluarga lain dari ayah apabila ayah tersebut memiliki istri maupun anak sah. Penelitian ini akan menjawab permasalahan tersebut dengan menganalisis kasus pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara Penetapan Nomor 726/Pdt.P/2022/PN Jkt.Utr. ......Children out of wedlock are born as a result of a relationship outside of marriage that deemed according to religion and state. Every child, regardless of their status, has the right to identity which manifested in the form of a birth certificate. The difference of status between children out of wedlock and legitimate children makes them have a different position in having civil relations with their parents. In the birth certificate of a child out of wedlock only the mother's name is written, so that a child out of wedlock only has a civil relationship with his mother. In practice, many fathers feel they have no obligation to support or fulfill the rights of their children out of wedlock since their names are not listed on the birth certificates of children out of wedlock. In fact, every child also has the right to be raised by both parents. The absence of a civil relationship between father and child out of wedlock causes the child's rights to decrease or even disappear, one of which is the inheritance rights. However, if someone wants to have a civil relationship with their biological father, the father must acknowledge an illegitimate child as stipulated in Presidential Regulation Number 96 of 2018, namely by submitting an application to the court and showing evidence of a blood relationship which is generally carried out by blood test DNA or deoxyribonucleic acid. An application for acknowledgement of a child out of wedlock can also be submitted by the biological mother of the child or even the child himself. The inclusion of the father's name on the birth certificate of a child out of wedlock is the result of a court determination on an application for the acknowledgement of a child out of wedlock. The problems that underlies this research is regarding the legal consequences that will occur to both the child and the father by including the father's name on the birth certificate of a child out of wedlock. Moreover, the emergence of a civil relationship with illegitimate child will have an impact on other families from the father if the father has a wife or legitimate children. The research will answer these problems by analyzing the case at the North Jakarta District Court Determination Number 726/Pdt.P/2022/PN Jkt.Utr.

Abstrak :
Penelitian ini membahas tentang pemenuhan hak identitas anak melalui pelibatan masyarakat untuk mengembangkan model perlindungan anak berbasis komunitas. Pendekatan penelitian ini adalah kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif dan penelitian aksi sebagai strategi penelitiannya. Hasil penelitian menunjukan adanya kesenjangan antara kebijakan pemerintah dengan realitas di masyarakat dalam pemenuhan hak identitas anak. Peran pekerja masyarakat diperlukan untuk memberdayakan masyarakat khususnya orang tua agar mampu melakukan perannya. Pemerintah, pekerja masyarakat dan tokoh masyarakat perlu bersinergi membuat strategi agar partisipasi masyarakat berjalan secara efektif dalam mengembangkan model perlindungan anak berbasis komunitas. ......This research is about fulfillment of the child’s rights identity through community involvement to develop a child protection model with community-based approach. This research used a qualitative approach with descriptive type and action research as the strategy. The result shows the gap between government policy and the reality in community in fulfilling the child's rights of identity. The community workers is needed to empower people, especially the parents to be able to perform their roles. Goverment, community workers and community leader have to work together in making a strategy so the community have a child protection model with community-based approach.