Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini membahas mengenai akta perdamaian dan kewenangan Notaris dalam pembuatan akta perdamaian. Kajian ini dilakukan melalui penelitian hukum normatif melalui studi kepustakaan. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan analisis data secara induktif.Hasil penelitian menunjukkan dalam proses penyelesaian sengketa akta perdamaian merupakan alat bukti tertulis terkuat dan terpenuh dan memberi sumbangan nyata bagi penyelesaian perkara secara cepat dan murah. Notaris berwenang dalam membuat akta perdamaian, sebagaimana kedudukannya sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik. Akta perdamaian yang dibuat dihadapan Notaris memiliki kedudukan hukum yang sah terhadap putusan pengadilan dan sebagai alat pembuktian yang lengkap. Akta perdamaian Notariil memiliki kekuatan hukum yang tetap, dan kekuatan eksekutorial dengan adanya penetapan yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri berisi perintah eksekusi agar akta perdamaian dapat dilaksanakan."

"Pembelajaran PLTN masih terus dilakukan diantaranya pembelajaran melalui simulator PLTN. Pada seminar telah dibahas mengenai pemodelan putaran turbin dan generator. Pada tesis ini akan dibahas mengenai pengendalian frekuensi sistem tenaga listrik. Frekuensi sistem tenaga listrik erat kaitannya dengan putaran turbin generator, oleh karena itu penegdalian frekuensi pada tesis ini akan mengacu pada pengendalian putaran turbin dan generator. Persamaan matematis dari penelitian seminar yang lalu, dimanfaatkan untuk membentuk sistem pengendalian. Dengan memberikan input variasi beban dilihat karakateristik putaran turbin dan generator. Lalu dibuat sebuah pengendalian PID ( Proporsional Integral Diferential ) agar frekuensi cepat kembali ke posisi normalnya. Penelitian ini merupakan bagian dari penelitian dalam rangka pembuatan simulator PLTN."

"Penelitian ini membahas mengenai fungsi akta perdamaian dalam penyelesaian sengketa kepemilikan sertipikat ganda. Dalam melakukan penelitian ini digunakan metode penelitian kepustakaan dengan menggunakan sumber data sekunder yang diperoleh melalui studi dokumen. Sengketa kepemilikan sertipikat ganda yang terjadi dapat diselesaikan di luar pengadilan yang dilakukan dengan cara damai, sukarela, cepat dan murah. Dengan demikian sangat beralasan apabila dalam penyelesaian sengketa kepemilikan sertipikat ganda antara Tuan HNI dengan Tuan HAN sepakat diselesaikan dengan membuat akta perdamaian di hadapan Notaris yang merupakan alternatif untuk menyelesaikan sengketa terhadap kepemilikan sertipikat ganda, karena akta perdamaian yang dibuat dihadapan Notaris sebagai akta Otentik yang memiliki kekuatan pembuktian lahiriah, formal dan material, sehingga keberadaan akta perdamaian tersebut dianggap mempunyai kekuatan mengikat sama dengan putusan hakim pada tingkat akhir, baik putusan kasasi maupun peninjauan kembali. Akta perdamaian yang dibuat dalam bentuk otentik mengikat para pihak yang bersengketa untuk mematuhi isi perjanjian tersebut, dan dijadikan dasar oleh Kantor Pertanahan Kota Depok untuk menyelesaikan sengketa di luar pengadilan sesuai dengan visi dan misi Kantor Pertanahan Kota Depok, yaitu mewujudkan tertib hukum bidang pertanahan dengan cara menyelesikan sengketa, konflik dan perkara pertanahan yang muncul melalui musyawarah antara para pihak yang bersengketa.

---

This study discusses the function of deed of peace in settling disputes related to possession of double certificates. The method of literature research is used in this study by using secondary data obtained through studying documents. Disputes on possession of double certificates can be settled out of court amicably, voluntarily, quickly and affordably. Hence, it is reasonable that settlement of dispute on possession of double certificates between Mr. HNI and Mr. HAN is performed by drawing up a deed of peace before a notary. This is an alternative way to settle disputes on possession of double certificates because a deed of peace drawn up before a notary serves as an authentic document which has physical, formal and material authentication power. Hence, the existence of a deed of peace made authentically is considered having the same binding force as a judge verdict of the last instance whether it is a cassation or a review. A deed of peace drawn up to settle disputes on possession of double certificates serve as a strongest and fullest form of proof and gives actual contribution to settlement of disputes quickly and affordably. A deed of peace drawn up authentically serves as an agreement binding the disputing parties to comply with its content. A deed of peace serve as the basis to settle disputes out of court which is in line with the vision and mission of the Depok City Land Office, namely to materialize law order in the agrarian affairs by settling disputes, conflicts and cases of land through deliberation to reach a consensus between the disputing parties."

"Notaris dalam menjalankan jabatanya tidak lepas dari hak dan kewajibannya yang diembannya selaku pejabat umum. Sebagai pejabat umum harus terus berpegang teguh pada perundang-undangan tentang Jabatan Notaris. Dalam penelitian ini penulis membahas mengenai akibat hukum dan tanggung jawab notaris terhadap akta perdamaian yang dibuatnya. Dalam kasus putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 12 maret 2014 Nomor 536K/pdt/2013 penulis dalam hal ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dimana penulis mengacu pada norma-norma hukum dengan studi kepustakaan dengan cara meneliti serta menganalisa bahan pustaka dibidang hukum. Dari hasil penelitian penulis menyimpulkan bahwa akibat hukum terhadap akta perdamaian yang tidak memenuhi prosedur, yang dalam hal ini menjadi dasar dalam pembuatan akta pemberian hak tanggungan menjadi tidak sah, tidak berharga dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, karena akta perdamaian dalam hal ini ialah akta yang menjadi dasar dibuatnya akta pemberian hak tanggungan, sehingga apabila akta dasarnya saja tidak memenuhi prosedur yang berlaku maka akta selanjutnya akan berlaku surut , dan terhadap akta yang dibuatnya notaris bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh perbuatannya maupun kelalaiannya dalam membuat akta, sehingga notaris dapat dimintai ganti kerugian yang diakibatkan kelalaiannya dalam membuat akta.

---

Notary in running jabatanya can not be separated from the rights and obligations that diembannya as general officials. As a general official must continue to adhere to the legislation on the Notary 39 s Office. In this study the author discusses the legal consequences and responsibilities of the notary to the deed of peace he made. In the case of the decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia dated March 12, 2014 Number 536K pdt 2013 the author in this case using normative juridical research method, where the authors refer to legal norms by literature study by researching and analyzing library materials in the field of law. From the results of the study the authors concluded that the legal effect on the deed of peace that does not meet the procedure, which in this case became the basis in making the deed of granting the mortgage becomes illegitimate, worthless and has no binding legal force, because the deed of peace in this case is deed which becomes the basis for the deed of granting the mortgage right, so that if the deed essentially fails to comply with the applicable procedure then the deed shall subsequently be retroactive, and to the deed of which the notarial deed is responsible for the loss caused by his actions or his negligence in making the deed so that the notary can be asked compensation due to his negligence in making the deed."

"Perjanjian perdamaian merupakan perjanjian obligatoir, yang merupakan perjanjian yang mewajibkan seseorang untuk menyerahkan atau membayar sesuatu. Asas bersifat obligatoir dalam perjanjian perdamaian memiliki arti perjanjian yang dibuat oleh para pihak tersebut hanya hak dan kewajibannya saja yang baru timbul. Untuk pemenuhan kewajiban yang timbul dari perjanjian tersebut, dapat dilaksanakan perjanjian berupa pembayaran maupun penyerahan. Akta perdamaian semestinya dapat memberikan kepastian hukum kepada para pihak untuk mengakhiri ataupun mencegah timbulnya suatu perkara dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang yang telah disepakati. Namun, pada praktiknya akta perdamaian tidak dapat memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang bersengketa karena objek perjanjian perdamaian merupakan tanah dalam keadaan sengketa, seperti kasus dalam Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1127/Pdt.G/2020/PN.Dps. Penelitian ini menganalisis tentang keabsahan perdamaian dalam bentuk akta notaris serta pembatalan perjanjian perdamaian yang dibuat oleh notaris. Bentuk penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum doktrinal. Penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan guna mengumpulkan data sekunder yang selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian yang diperoleh adalah perdamaian dalam bentuk notaris dapat dikatakan sah jika notaris berwenang membuat akta sesuai dengan keinginan para pihak serta secara lahiriah, formil, dan materil telah sesuai dengan aturan hukum tentang pembuatan akta notaris. Pembatalan perjanjian perdamaian yang dibuat oleh notaris dilakukan berdasarkan kesepakatan para pihak yang dituangkan dalam akta pembatalan. Selain itu, karena objek perdamaian merupakan tanah yang sedang diletakkan sita jaminan, maka perjanjian perdamaian batal demi hukum karena melanggar ketentuan dalam Pasal 199 HIR, sehingga peralihan hak atas tanahnya tidak dapat dilaksanakan karena melanggar ketentuan pada Pasal 39 ayat (1) huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997.

---

A settlement agreement is an obligatory agreement, which is an agreement that obliges someone to deliver or pay something. The obligatory principle in a settlement agreement means that the agreement made by the parties only creates new rights and obligations. To fulfil the obligations arising from the agreement, the agreement can be implemented in the form of payment or delivery. A deed of settlement should be able to provide legal certainty to the parties to end or prevent a case from arising by delivering, promising or withholding an agreed item. However, in practice, the peace deed cannot provide legal certainty for the parties to the dispute because the object of the peace agreement is land in a state of dispute, such as the case in Denpasar District Court Decision Number 1127/Pdt.G/2020/PN.Dps. This research analyses the validity of settlement in the form of notarial deeds as well as the cancellation of settlement agreements made by notaries. This doctrinal legal research was conducted through a literature study to collect secondary data which was then analysed qualitatively. The results of the research obtained are that settlement in the form of a notary can be said to be valid if the notary is authorised to make a deed in accordance with the wishes of the parties, outwardly, formally, and materially in accordance with the legal rules regarding the making of notarial deeds. The cancellation of a settlement agreement made by a notary is carried out based on the agreement of the parties as outlined in the deed of cancellation. In addition, because the object of peace is land that is being placed under security seizure, the peace agreement is null and void because it violates the provisions in Article 199 HIR, so that the transfer of land rights cannot be implemented because it violates the provisions in Article 39 paragraph (1) letter f of Government Regulation Number 24 of 1997."

"Tesis ini berfokus pada pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum yaitu pembangunan depo LRT Jabodebek yang diselenggarakan oleh Kementerian Perhubungan Direktorat Jendral Perkeretaapian. Berlokasi di Kelurahan Jatimulya, Kecamatan Tambun Selatan, Provinsi Jawa Barat. Fokus tersebut dipilih karena pembangunan depo LRT Jabodebek di bangun di atas tanah seluas 12,22 hektar yang mana tanah tersebut terdapat tanah masyarakat dan tanah pemerintah. Oleh karena itu muncul persoalan mengenai ganti kerugian yaitu persoalan mengenai ganti kerugian di tanah milik masyarakat. Selain itu mengenai ganti kerugian di tanah milik pemerintah, yaitu adanya persengketaan kepemilikan bangunan. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini berkaitan dengan pengaturan tentang pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum menurut ketentuan hukum di Indonesia. Selain itu juga keterlibatan notaris dalam menyelesaikan hambatan yang terjadi dalam pengadaan tanah bagi pembangunan untuk depo LRT Jabodebek. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang diperoleh melalui studi dokumen dikuatkan oleh data yang didapat dari observasi dan wawancara, dianalisis secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa masih ada yang belum sesuai dengan Peraturan Presiden No. 71 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, yaitu terkait dengan proses ganti kerugian yang diberikan belum sesuai dengan asas keadilan. Dalam konteks ganti kerugian karena persengketaan kepemilikan bangunan, notaris memiliki peran dalam membuat akta perdamaian yang digunakan sebagai syarat untuk pengambilan ganti kerugian yang dititipkan di Pengadilan Negeri setempat (konsinyasi).

---

This thesis focuses on the implementation of land acquisition for the public benefit, namely the construction of jabodebek LRT Depot organized by the Ministry of Transportation Directorate General of Railways. Located in Jatimulya Village, South Tambun District, West Java Province. This is important to research because the construction of jabodebek LRT depot is built on an area of 12.22 hectares where the land is on community land and government land. Discussing the compensation on land owned by the community, namely on the amount of value they get. In addition, about compensation on government-owned land, namely the dispute over ownership of buildings. The issues raised in this study relate to regulations on the implementation of land acquisition for the public benefit according to the provisions of the law in Indonesia. In addition, notary involvement in resolving obstacles occurred in the acquisition of land for development for the Jabodebek LRT Depot. The research method used is normative juridical using the statutory approach and the case approach. Legal materials obtained through document studies are corroborated by data obtained from observations and interviews, analyzed qualitatively.Based on the results of the study, it was concluded that there were still some that were not in accordance with Presidential Regulation No. 71 of 2012 concerning the Implementation of Land Procurement for Development in the Public Interest, which is related to the compensation process that is not in accordance with the principle of justice. In the context of indemnification due to disputes over ownership of buildings, Notary has a role in making a peace deed used as a condition for taking compensation that is deposited in the local District Court (consignment)."

"Penelitian ini mengkaji tentang penerapan upaya perdamaian dalam gugatan sederhana berdasarkan Pasal 130 HIR. Pemberlakuan gugatan sederhana (Small Claim Court) di Indonesia, berdasarkan PERMA Nomor 2 Tahun 2015 jo. PERMA Nomor 4 Tahun 2019, memiliki tujuan mewujudkan asas peradilan cepat, sederhana, dan berbiaya ringan. Meskipun demikian, terdapat perbedaan aturan mengenai upaya perdamaian antara PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan PERMA Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. Penelitian ini merumuskan dua permasalahan utama yaitu bagaimanakah perbandingan pelaksanaan upaya perdamaian dalam perkara perdata berdasarkan Pasal 130 HIR dibandingkan PERMA tentang mediasi dalam persidangan gugatan sederhana dan bagaimanakah pelaksanaan upaya perdamaian dalam acara gugatan sederhana berdasarkan studi kasus Putusan Pengadilan Negeri Cianjur Nomor 9/PDT.G.S/2023/PN.CJR. Penelitian ini menggunakan metode hukum doktrinal dengan pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan upaya perdamaian dalam perkara perdata berdasarkan Pasal 130 HIR dan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 jo. PERMA 3/2022 dilakukan melalui mekanisme mediasi yang wajib ditempuh sebelum pemeriksaan pokok perkara dimulai. Sementara itu, upaya perdamaian dalam gugatan sederhana dilaksanakan tanpa mengikuti prosedur mediasi formal. Berdasarkan studi kasus Putusan Pengadilan Negeri Cianjur Nomor 9/PDT.G.S/2023/PN.CJR, para pihak berhasil mencapai kesepakatan damai secara mandiri di luar persidangan sebelum sidang pertama dilaksanakan. Hakim kemudian mengukuhkan kesepakatan tersebut menjadi akta perdamaian yang berkekuatan hukum tetap. Penelitian ini menyimpulkan bahwa upaya perdamaian dalam gugatan sederhana dilaksanakan dengan mekanisme yang lebih sederhana namun tetap menjaga esensi dari Pasal 130 HIR yaitu mendorong penyelesaian sengketa melalui perdamaian, dengan perbedaan utama terletak pada tidak digunakannya mediator sebagaimana yang diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016.

---

This research examines the implementation of peace efforts in small claim courts based on Article 130 HIR. The enforcement of small claim court procedures in Indonesia, based on Supreme Court Regulation (PERMA) Number 2 of 2015 in conjunction with PERMA Number 4 of 2019, aims to realize the principles of fast, simple, and low-cost justice. However, there are differences in regulations regarding peace efforts between PERMA Number 1 of 2016 concerning Mediation Procedures in Court and PERMA Number 2 of 2015 concerning Procedures for Resolving Small Claims. This research formulates two main problems: how the implementation of peace efforts in civil cases based on Article 130 HIR compares to PERMA on mediation in small claim court proceedings, and how peace efforts are implemented in small claim court proceedings based on a case study of Cianjur District Court Decision Number 9/PDT.G.S/2023/PN.CJR. This research uses a doctrinal legal method with a normative juridical approach. The results show that the implementation of peace efforts in civil cases based on Article 130 HIR and PERMA Number 1 of 2016 in conjunction with PERMA 3/2022 is conducted through mandatory mediation mechanisms before the examination of the main case begins. Meanwhile, peace efforts in small claim courts are carried out without following formal mediation procedures. Based on the case study of Cianjur District Court Decision Number 9/PDT.G.S/2023/PN.CJR, the parties successfully reached an amicable settlement independently outside the court before the first hearing was held. The judge then confirmed this agreement into a peace deed with permanent legal force. This research concludes that peace efforts in small claim courts are implemented through simpler mechanisms while maintaining the essence of Article 130 HIR, which encourages dispute resolution through peace, with the main difference being that mediators are not used as regulated in PERMA Number 1 of 2016."

"Skripsi ini membahas tentang perdamaian di luar pengadilan yang dilakukan oleh para pihak dalam bentuk akta otentik yang dibuat di hadapan Notaris setelah adanya putusan Banding yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht). Perdamaian sebagaimana dimaksud dibuat dalam bentuk akta perdamaian, yang mana secara hukum memiliki sifat mengikat dan terakhir (final and binding). Dalam penelitian ini, penulis melakukan peninjauan terhadap Putusan No. 135/PDT/2006/PT.DKI dan Akta Perdamaian Nomor 14 Tanggal 12 Juli 2007 khususnya terkait permasalahan dalam hal salah satu pihak tidak melaksanakan isi dari akta perdamaian yang telah dibuat di hadapan Notaris setelah adanya putusan pengadilan tinggi yang berkekuatan hukum tetap (inkracht). Pada kasus ini, akta perdamaian sebagaimana dimaksud dikesampingkan dan para pihak berkewajiban untuk kembali tunduk pada putusan pengadilan tinggi yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht).

---

This Thesis is discussing about the reconciliation of the parties in an authentic Deed which made before the Notary after the High Court Verdict which is a final and binding by the law (inkracht). In this research, the Writer also doing a review on Court's Verdict No. 135/PDT/2006/PT.DKI and Deed of Reconciliation No. 14 Dated 12 July 2007, particularly for the problems which related with one of the parties did not implement the content(s) of the Deed of Reconciliation after the High Court Verdict. In this case, Deed of Reconciliation has been ruled out and the parties must obey the High Court Verdict."

"Tesis ini membahas mengenai status dan kedudukan debitor yang sudah memperoleh akta perdamaian melalui proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang di Pengadilan Niaga terhadap dilaporkannya debitor atas dugaan tindak pidana penipuan sebagaimana termuat dalam ketentuan yang ditentukan pada Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan sangkaan sudah menipu salah seorang kreditor untuk mengeluarkan sejumlah uang sebagai investasi. Untuk menjawab permasalahan tersebut, penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normative dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan serta pendekatan kasus dengan menelaah putusan Nomor 12/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst. serta laporan dugaan tindak pidana penipuan Nomor LP-B/21/RES1.11/2021/RESKRIM/SPKT dengan menggunakan data sekunder disertai tipologi penelitian silogisme. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa Hasil penelitian mengungkapkan bahwa ditetapkannya debitor menjadi tersangka merupakan suatu kesalahan penerapan hukum, karena diantara mereka yaitu debitor dan kreditor sudah terdapat suatu perjanjian baru yang memuat ketentuan mengenai utang piutang diantara mereka sehingga terjalin suatu hubungan hukum yang baru juga mengenai utang piutang serta kedudukan hukum yang baru, dan oleh karenanya tidak ada pemenuhan unsur-unsur tindak pidana penipuan, dan oleh karena tidak terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana maka ditetapkannya debitor sebagai tersangka tidaklah tepat untuk dilakukan. Selain itu dengan adanya akta perdamaian yang merupakan perjanjian maka hal tersebut merupakan kompetensi hukum perdata bukan merupakan kompetensi hukum pidana.

---

This thesis discusses the status and position of debtors who have obtained a deed of peace through the Debt Payment Obligation Postponement process in the Commercial Court against the reporting of debtors for alleged criminal acts of fraud as contained in the provisions specified in Article 378 of the Criminal Code with the suspicion of having deceived one of the creditors to spend some money as an investment. To answer these problems, this research uses a normative juridical research method using a statutory approach and a case approach by examining decision Number 12/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst. as well as a report on the alleged crime of fraud Number LP-B/21/RES1.11/2021/RESKRIM/SPKT using secondary data with a syllogism research typology. In this study it was found that the results of the study revealed that the determination of the debtor as a suspect was a misapplication of the law, because between them, namely the debtor and the creditor, there was a new agreement containing provisions regarding the debt and credit between them so that a new legal relationship was established regarding debt and credit as well as a new legal position, and therefore there was no fulfillment of the elements of the crime of fraud, and because the elements of the crime were not fulfilled, the determination of the debtor as a suspect was not appropriate. In addition, with the existence of a deed of peace which is an agreement, it is the competence of civil law, not the competence of criminal law."

"Akta perdamaian yang dibuat notaris sebagai pejabat umum pada dasarnya harus dibarengi dengan penerapan itikad baik, hal ini bertujuan agar pembuatan akta ini dapat menyelesaikan permasalahan sehingga tidak berujung sengketa dikemudian hari. Permasalahan dalam penelitian ini adalah (i) Bagaimana keabsahan Akta Perdamaian yang dibuat antara ahli waris kaum suku tanjung dengan pembeli beritikad baik dalam kasus jual beli tanah (ii) Bagaimana perlindungan hukum terhadap pembeli beritikad baik dalam akta perdamaian pada Putusan Nomor: 2879/K/Pdt/2018. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normative dengan menggunakan data sekunder disertai tipologi penelitian eksplanatoris. Kesimpulan dari rumusan masalah ini adalah (i) Keabsahan Akta perdamaian dalam Putusan Nomor: 2879/K/Pdt/2018 adalah batal demi hukum sebab tidak memenuhi syarat objektif, karena isi dari akta perdamaian memuat pembayaran sejumlah uang atas jual beli yang telah dilaksanakan. (ii) Perlindungan hukum pembeli beritikad baik dilindungi berdasarkan Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata dan SEMA 4/2016 yaitu jual beli dilakukan berdasarkan prosedur yang dilakukan sesuai undang-undang dan tuntutan dari pihak ketiga hanya terkait kepada penjual bukan kepada pembeli. Sehingga dalam putusan ini walaupun telah dibuatnya akta perdamaian oleh pembeli dengan pihak ketiga yang bukan merupakan penjual, dan telah dilaksanakannya jual beli sesuai prosedur, maka akta perdamaian haruslah dibatalkan sebagai bentuk perlindungan terhadap pembeli beritikad baik.

---

The deed of peace made by a notary as a public official must basically be accompanied by the application of good faith. The problems in this study are (i) How is the validity of the Deed of peace made by the heirs who are not authorized with the buyer in good faith in the case of buying and selling land (ii) How is the legal protection for the buyer with good intentions in the deed of peace in Decision Number: 2879/K/ Pdt/2018. This research method uses a normative juridical research method using secondary data accompanied by an explanatory research typology. The conclusion of the formulation of this problem is (i) The validity of the deed of peace in Decision Number: 2879/K/Pdt/2018 is null and void because it does not meet the objective requirements, because the contents of the deed of peace contain the payment of a sum of money for the sale and purchase that has been carried out. (ii) Legal protection for buyers in good faith is protected under Article 1338 paragraph (3) of the Civil Code and SEMA 4/2016, namely buying and selling is carried out based on procedures carried out according to law and claims from third parties are only related to the seller, not to the buyer. So that in this decision, even though a deed of peace has been made by the buyer with a third party who is not the seller, and the sale and purchase has been carried out according to the procedure, the deed of peace must be canceled as a form of protection for buyers in good faith."