Hasil Pencarian

Ditemukan 10 dokumen yang sesuai dengan query

Mira Saktini, author

Praktek pelaksanaan grosse akte permasalahan penyelesaiannya ditinjau dari hukum acara perdata : suatu penelitian di Bank Rakyat Indonesia

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1987

S-Pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

R. Kadiman, author

Akte-akte notaris dengan Tjatatan-Tjatatan, jilid I

Jakarta: Universitas Indonesia, 1971

347.016 KAD a

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Ahmad Fikri Assegaff, author

Penjelasan hukum tentang grosse akte

Jakarta : Nasional Legal Reform Program, 2010

340 AHM p

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Aryadi, author

Hak Klien atas Pelaksananaan Pembuatan Akta Perseroan Terbatas (PT)

Peranan Notaris dalam sendi-sendi kehidupan bermasyarakat sekarang ini sangatlah penting, di mana banyak perbuatan hukum yang selalu melibatkan kinerja Notaris. Dalam hal ini hubungan antara Notaris dan orang atau badan hukum yang membuatnya yang biasanya disebut klien, yang selama ini berlangsung ada ketimpangan dalam pelaksanaannya karena peranan kinerja Notaris sangat luas maka diambil batasan untuk membahasnya hanya...

Depok: Universitas Indonesia, 2005

T 02203

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Dyah Ayu Andini Permata Sari, author

Implementasi pelayanan hak tanggungan secara elektronik di wilayah Kota Tangerang Provinsi Banten (Studi terhadap peraturan menteri agraria dan tata ruang/badan pertanahan nasional nomor 5 tahun 2020 tentang pelayanan hak tanggungan terintegrasi secara elektronik) = Implementation of electronic mortgage services at Tangerang City, region, Banten Province (Study on the regulation of the minister of agrarian affairs and spatial planning/national land agency number 5 of 2020 concerning electronically integrated mortgage services).

Pelaksanaan pelayanan Hak Tanggungan terintegrasi secara elektronik wajib dilaksanakan di seluruh Kantor Pertanahan sejak 8 Juli 2020. Adanya sistem layanan Hak Tanggungan terintegrasi secara elektronik, secara tidak langsung berdampak pada PPAT yang memiliki peran penting dalam pendaftaran Hak Tanggungan sehingga menimbulkan adanya suatu tanggung jawab. Pendaftaran Hak Tanggungan dilakukan secara...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Dhyna Putri Aisyah, author

Penyalahgunaan wewenang kepala adat desa tontalete minahasa utara dalam pemalsuan surat keterangan kepemilikan tanah: Studi kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 847 K/PID/2017 = Authority abuse of tontalete village north minahasa custom head in land ownership information letter forgery: Case study of Supreme Court of Indonesia Number 847 K/PID/2017.

Penelitian ini membahas hak ulayat atau beschikkingsrecht serta kaitannya dengan kewenangan Kepala Adat atau Hukum Tua Adat dalam urusan pertanahan. Diketahui bahwa Hukum Tua Adat Desa Tontalete diputuskan bersalah karena tindak pidana pemalsuan surat keterangan kepemilikan tanah berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 847 K/PID/2017. Penelitian ini dilakukan untuk menjawab dua...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Priski Athaya Fatimah, author

Pemalsuan tanda tangan dalam akta jual beli (Studi kasus putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 898K/PID/2018) = Falsification of signatures in the sale and purchase deed (Case study: Decision of the supreme court of The Republic of Indonesia number 898K/PID/2018).

Setiap orang membutuhkan alat bukti mengenai suatu hak dan peristiwa yang terjadi. Dalam praktik, Pejabat Pembuat Akta Tanah adalah pejabat yang oleh peraturan pemerintah diberikan kewenangan untuk membuat akta autentik. Akta autentik adalah alat bukti yang sempurna, lengkap dan mengikat, sehingga kebenaran dari hal-hal tertulis dalam akta tersebut harus diakui...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020

T-Pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

M. Taufik Setiawan, author

Fungsi lembaga catatan sipil di Indonesia (dengan obyek penelitian pada kantor catatan sipil propinsi DKI Jakarta)

ABSTRAK
Lembaga Catatan Sipil(dibawah Departemen Dalam Negeri) diperlukan oleh setiap orang yang berkepentingan untuk memberikan alat bukti otentik mengenai adanya peristiwa-peristiwa hukum penting yang menyangkut status personalnya, ialah peristiwa-peristiwa kelahiran, perubahan nama, pengakuan dan pengesahan anak, pengangkatan anak, perkawinan, perceraian dan kematian (dengan suatu akte atau hanya sebagai "catatan pinggir" pada...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1985

S-Pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Sri Dewi, supervisor

Peran Ikatan Notaris Indonesia dan Majelis Pengawas Daerah Terhadap Pemalsuan Nama Notaris Dalam Pembuatan Suatu Akta (Studi Kasus Notaris UK di Jaksel)

Dalam melaksanakan jabatannya seorang Notaris dituntut untuk menjaga moralnya karena Notaris merupakan jabatan yang luhur. Pelaksanaan jabatan Notaris dalam pembuatan akta Notaris di tuntut untuk bersikap cermat dan hatihati serta tunduk pada Undang-undang Jabatan Notaris oleh karena itu Notaris perlu diawasi oleh Ikatan Notaris Indonesia dan Majelis Pengawas Daerah. Penelitian...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011

T28693

UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library

Lury Elza Alex, author

Tinjauan yuridis terhadap pelanggaran kode etik akte yang dibacakan tidak patut dan notaris yang tidak seksama dalam membuat akta (studi kasus putusan majelis pemeriksa wilayah notaris Jawa Barat No.129/MPW-JABAR/2007 tertanggal 26 Februari 2007 = Judicial review of the deed code violation improper narrated and notary deed not thoroughly in making a case study examining council decision notary region Eest Java No.129/MPW-JABAR/2007 dated February 26 2007

[ABSTRAK
Notaris dalam prakteknya melakukan pekerjaan berdasarkan kewenangannya atau dalam ruang lingkup tugas jabatan sebagai notaris berdasarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris. Notaris dalam membuat akta harus sesuai dengan syarat formil dan materiil, diantaranya adalah dengan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

T41401

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian