Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Tujuan dalam penelitian ini akan menerangkan salah satu permasalahan apakah pengadilan negeri dapat memeriksa dan mengadili tuntutan ingkar. Yaitu suatu hak yang diberikan oleh Undang-undang bagi para pihak yang berkepentingan apabila terdapat dugaan arbiter dalam melaksanakan tugasnya tidak bebas dan akan berpihak seperti yang dimaksud dalam pasal 22 UU No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa UU Arbitrase . Di dalam pasal 25 UU Arbitrase pengadilan negeri melalui Ketua Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksanya, namun di sisi lain ada pasal-pasal lain yang seolah-olah bertabrakan dengan Pasal 25 UU Arbitrase seperti pasal 34 UU Arbitrase yang menyebutkan harus menggunakan acara yang di pilih yang seakan-akan menyatakan pengadilan tidak melibatkan terlalu jauh di dalam proses arbitrase sebab Arbitrase memiliki asas lex arbitri yang sedari awal sudah menundukkan diri dengan suatu ketentuan yang telah disepakati bersama. Kata kunci: Arbitrase, Penyelesaian Sengekta di Luar Pengadilan, Tuntutan Ingkar. PT. CTPI VS PT Berkah Karya Bersama.

---

ABSTRACT
The purpose of this research is to explain one of the problems whether the district court can examine and rule the request for recusal which is the right granted by the Law to the parties if there is an allegation to the arbitrator in carrying out his her duties independently or will be biased as contemplated in Article 22 Law No. 30 of 1999 concerning Arbitration and Alternative Dispute Resolution Arbitration Law . In Article 25 of Arbitration Law, the district court through the Chairman of a District Court has an authority to examine the request for recusal, but on the other hand there are other articles that seems overlapping with Article 25 of Arbitration Law such as Article 34 of Arbitration Law which states shall be done according to the chosen procedures as if the district court is not very much involved in arbitration proceedings since the arbitration has a principle called Lex Arbitri which from the outset has subject to a provision that has beed agreed. Keywords Arbitration, Alternative Dispute Resolution, Request for Recusal, PT. CTPI VS PT Berkah Karya Bersama.

Abstrak :
Sektor perbankan memiliki posisi yang strategis sebagai lembaga intermediasi. Dalam menjalankan kegiatannya bank membutuhkan kepercayaan serta dukungan dari masyarakat. Oleh karenanya sudah, seharusnya bank memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak masyarakat khususnya hak nasabah. Salah satu bentuk perlindungan hukum yang dikeluarkan Bank Indonesia adalah Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 8/5/PBI/2006 tentang mediasi perbankan, yang dirubah dengan PBI Nomor 10/1ZPB1/2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/5/PBI/2006 tentang Mediasi Perbankan. Mediasi Perbankan merupakan alternatif penyelesaian sengketa untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi antara nasabah dengan bank. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh sejumlah pertanyaan yakni, bagaimana perlindungan hukum terhadap hak-hak nasabah dalam mediasi perbankan? Apa manfaat mediasi perbankan sebagai alternatif penyelesaian sengketa dalam penyelesaian sengketa perbankan? Untuk meneliti hal-hal tersebut diatas digunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan yang bersifat kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan guna memperoleh bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pertama, mediasi perbankan merupakan regulasi yang dikeluarkan Bank Indonesia dalam menjalankan fungsi pengawasan. Perlindungan hukum terhadap hak-hak nasabah secara hukum positif harus dilakukan melalui peraturan perundang-undangan yang terdapat dalam hierarki perundang-undangan. Oleh karena itu peraturan mengenai mediasi perbankan ini memerlukan penyempurnaan yang lebih komprehensif. Kedua, manfaat mediasi perbankan dalam menyelesaikan sengketa antara nasabah dengan bank adalah dalam rangka meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap bank karena dengan berlarut-larutnya sengketa antara nasabah dengan bank dapat menurunkan citra bank. Sedangkan bagi nasabah mediasi perbankan merupakan salah satu aturan hukum untuk melindungi hak-hak nasabah terutama nasabah kecil dan usaha mikro dan kecil. Karena penyelesaian sengketa dapat ditempuh secara sederhana, murah dan cepat. ......Banking sector has a strategic position as an institute of intennediation. In carrying out its activity, a bank needs the trust and support from community. Therefore a bank should have given a protection to the rights of community especially the rights of customers. One of the legal protections produced by Bank Indonesia is Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 8/5/PBI/2006 tentang Mediasi Perbankan, changed by PBI Nomor 10/I/PBI/2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/5/PBI/2006 tentang Mediasi Perbankan. Banking Mediation is an alternative dispute resolution to solve any dispute existing between the customers and the bank. This study was initiated by a number of questions such as how legai protection of banking mediation to the rights od bank customers, what is the advantages of banking mediation as altemative dispute resolution in solving the banking dispute. Based on the objectives that mention above, this research use the method of normative legai research with qualitative approach. The instrument for collecting data is library research which use primary and secondary data. The result of study shows that, first, banking mediation is a regulation issued by Bank Indonesia in the implementation of its function of control. Legal protection toward the rights of customers in a legal positive way must be implemented based on the regulation on this banking mediation needs a more comprehensive finishing touch; second, the advantage of banking mediation as altemative dispute resolution in solving the dispute between the customers and the bank is to improving the trust of the community to degrade the bank image. To the customer especially small customers and small and micro business for the dispute solution can be done simply, cheap and accurately.

Abstrak :
Skripsi ini membahas ketentuan di Indonesia tentang bergabungnya sebuah pihak ketiga yang bukan merupakan pihak dari perjanjian arbitrase dalam sebuah proses arbitrase beserta analisis yuridis terhadap pandangan majelis hakim di Mahkamah Agung dalam Putusan Mahkamah Agung No. 367.K/Pdt.Sus-Arbt/2013. Dalam tulisan ini digunakan metode penelitian yuridis normatif dengan studi kepustakaan. Hasil penelitian yang ditemukan adalah bahwa pengaturan dalam hukum positif Indonesia tentang penggabungan pihak ketiga benar ada dan berlaku, dan sesuai dengan asas-asas dalam hukum perdata dan arbitrase pada umumnya. Namun, lembaga peradilan di Indonesia masih gagal dalam mengakui dan menerapkan peraturan ini. Hal ini dapat dilihat dalam putusan Mahkamah Agung dalam kasus antara PT. Royal Industries Indonesia melawan PT Identrust Security Internasional dan PT. Komoditi dan Derivatif Indonesia mengenai arbitrase di lembaga Badan Arbitrase Perdagangan Berjangka Komoditi, dimana sebuah pihak ketiga yang telah sah bergabung dalam suatu proses arbitrase menurut Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tidak diakui penggabungannya oleh majelis hakim di Mahkamah Agung.

---

This paper analyzes the positive law in Indonesia regarding the joinder of a third party originally not a party to an arbitration agreement to an arbitration process and the view of a panel of judges in the Indonesian Supreme Court in Supreme Court Decision No. No. 367.K/Pdt.Sus-Arbt/2013. This paper uses the juridical-normative research method with literature studies. From the resulting research, it is concluded that the regulation regarding joinder of a third party in Arbitration in Indonesia truly valid and exists, and this part of the regulation is consistent with the applicable principles of private law and arbitration in general. However, the Indonesian judicial body fails in upholding these principles. This can be seen in the Indonesian Supreme Court decision in the case between PT. Royal Industries Indonesia against PT. Identrust Security International and PT. Komoditi dan Derivatif Indonesia regarding an arbitration held before Badan Arbitrase Perdagangan Berjangka Komoditi, where a third party validly joining an arbitration process satisfying the requirements in Law No. 30 Year 1999 was not recognized by the Indonesian Supreme Court.

Abstrak :
ABSTRAK
Tax dispute resolution in Indonesia has not yet met the principles of quick, simple, and economical. Taxpayers have to wait more than 3 years for the lawful certainty. This paper elaborates the potential strategy in resolving the tax dispute in Indonesia through administrative law. OECD has suggested taxpayers and revenue body to build positive connection through the changing of confrontation to the collaborative relationship. Mediation is a solution to encourage this positive bond in solving the dispute. It is successfully implemented in Australia. The similar way is strongly recommended for the Indonesian Government to develop a good relationship between taxpayers and revenue body. One of the chances for mediating in an attempt to minimize tax dispute is in the auditing process. This process cannot be easily done because it needs political will and high desired improvement from the Government to make a change. Mediation is an attempt to achieve a win-win solution and is in line with the principles of Pancasila, that is a deliberation for reaching an agreement. If it is done, then mediation will be a courteous way in tax dispute resolution and will be able to improve a good post-dispute relationship in Indonesia.

Abstrak :
ABSTRAK
Bentuk sengketa tanah yaitu sengketa faktual yang membahas mengenai pengukuran batas bidang tanah dan surat tanah yang menunjukan bukti kepemilikan tanah tersebut selain itu terdapat sengketa yuridis yang membahas menganai riwayat tanah tersebut dan sertifikat atas tanah yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan setempat. Terhadap kasus pertanahan yang disampaikan ke Badan Pertanahan Nasional untuk dimintakan penyelesaiannya, apabila dapat dipertemukan pihak-pihak yang bersengketa, maka sangat baik jika diselesaikan melalui cara musyawarah. Penyelesaian ini seringkali Badan Pertanahan Nasional diminta sebagai mediator di dalam menyelesaikan sengketa hak atas tanah secara damai saling menghormati pihak-pihak yang bersengketa. Berkenaan dengan itu, bilamana penyelesaian secara musyawarah mencapai kata mufakat, maka harus pula disertai dengan bukti tertulis, yaitu dari surat pemberitahuan untuk para pihak, berita acara rapat dan selanjutnya sebagai bukti adanya perdamaian dituangkan dalam akta yang bila perlu dibuat di hadapan notaris sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna. Mediasi adalah salah satu bagian dari alternatif penyelesaian sengketa, di samping negosiasi, arbitrase, dan pengadilan. Metode yang digunakan adalah yuridis empiris, yaitu suatu penelitian disamping melihat aspek hukum positif juga melihat pada penerapannya atau praktek di lapangan. Teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, yaitu setelah data terkumpul kemudian dituangkan dalam bentuk uraian logis dan sistematis, selanjutnya dianalisis untuk memperoleh kejelasan penyelesaian masalah, kemudian ditarik kesimpulan secara deduktif, yaitu dari hal yang bersifat umum menuju hal yang bersifat khusus. Berdasarkan penelitian, diperoleh hasil: 1) Sebagai mediator, Kantor Pertanahan Kabupaten Indramayu mempunyai peran membantu para pihak dalam memahami pandangan masing-masing dan membantu mencari hal-hal yang dianggap penting bagi mereka berdasarkan Peraturan Kepala BPN RI No. 3 Tahun 2011, Badan Pertanahan Nasional RI tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan. Mediator mempermudah pertukaran informasi, mendorong diskusi mengenai perbedaan-perbedaan kepentingan, persepsi, penafsiran terhadap situasi dan persoalan-persoalan ada; dan 2) Mediasi di lingkungan instansi pertanahan dalam hal ini Kantor Pertanahan Kabupaten Indramayu untuk penyelesaian sengketa tanah sangat efektif guna menghindari konflik yang bisa merugikan para pihak.

---

ABSTRACT
Forms of land that is disputed factual disputes that discussed the measurement of land parcel boundaries and land documents that show proof of ownership of the land but it was there that discuss the juridical dispute menganai history of the land and the land certificate issued by the Land Office. Against the land cases submitted to the National Land Agency to request completion, can be reconciled if the disputing parties, it is very good if settled through deliberation. Completion of the National Land Agency is often requested as a mediator in resolving disputes over land rights peacefully respect the parties to the dispute. In connection with that, when the discussion reaches settlement consensus said, it must also be accompanied by written evidence, from a letter of notification to the parties, and the subsequent meeting minutes as evidence stated in the deed that the peace if necessary notary that has the power perfect proof. Mediation is one part of alternative dispute resolution, in addition to negotiation, arbitration, and trial. The method used is an empirical juridical, is a study in addition to seeing the positive aspects of the law also look at the application or practice in the field. The data analysis technique used is descriptive qualitative, ie after the data is collected and then poured in a logical and systematic description of the form, then analyzed to obtain clarity problem solving, and then drawn conclusions deductively, from the general to the specific nature of things. Based on research, the results obtained: 1) As a mediator, Indramayu District Land Office has a role in helping the parties understand each other's views and help look for things that are important to them by Regulation No. BPN. 3 In 2011, the National Land Agency on the Management of Land Assessment and Case Management. Mediators facilitate the exchange of information, encourage discussion about the differences of interests, perception, interpretation of situations and problems exist, and 2) Mediation in the land agency in this case Indramayu District Land Office for land dispute resolution is very effective in order to avoid conflicts that could detrimental to the party.

Abstrak :
Tesis ini membahas tentang penyelesaian sengketa perbankan syariah pasca dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 93/PUU-X/2012 dengan melakukan studi pada perkara antara Bank Syariah X dengan Nasabahnya. Terhadap perkara antara Bank Syariah X dengan nasabahnya ini sendiri telah diputus melalui Putusan Sela Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 42/PDT.G 2013/PN.JKT.PST tanggal 28 Agustus 2013 ('Putusan Sela'). Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian evaluatif untuk melakukan analisis terhadap Putusan Sela, sehingga melalui penelitian ini diharapkan mampu memberikan rekomendasi dan menjadi rujukan bagi hakim yang tengah memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara terkait pnyelesaian sengketa perbankan syariah, khususnya hakim di Pengadilan Tinggi Jakarta yang saat ini tengah memeriksa perkara di tingkat banding yang diajukan oleh Nasabah Bank Syariah X. ......This thesis discusses the Islamic Banking’s dispute resolution after the issuance of the Decision of the Constitutional Court of the Republic of Indonesia Number 93/PUU-X/2012 by conducting a case study on the dispute between Islamic Bank 'X' with its Customers. This dispute between the Islamic Bank 'X' with its Customers has already enacted by the Decision of Central Jakarta District Court No. 42/PDT.G/2013/PN.JKT.PST dated August 28, 2013. The method used is the method of normative legal research with the type of evaluative research to analyze the Decision, so that through this study is expected to provide recommendations and a reference for the Judge who is examining, decide and resolve the dispute resolution proceedings in respect of Islamic banking, in particular judge who is currently examining the case on appeal filed by the Islamic Bank Customer.

Abstrak :
Penelitian ini membahas mengenai penyelesaian sengketa tanah melalui mediasi oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN). Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam karya ini adalah penelitian yuridis normatif dengan sifat penelitian eksplanatoris, sedangkan berdasarkan tujuannya, tipe penelitian ini termasuk penelitian evaluatif analitis. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan penulis, dapat diperoleh kesimpulan bahwa sengketa tanah yang terletak di Desa Pedawang, Kecamatan Bae, Kabupaten Kudus disebabkan oleh salah satu ahli waris menguasai dan berusaha untuk mengalihkan hak atas tanah tersebut, sedangkan ahli waris yang dirugikan mengajukan penangguhan proses peralihan hak dan meminta bantuan Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus untuk menyelesaikannya. Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus memfasilitasi dan menyelesaikan sengketa tersebut, dalam hal ini Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus menjalankan kewenangannya selaku mediator autoritatif. Penyelesaian dilakukan sehingga menghasilkan suatu kesepakatan oleh kedua belah pihak yang dituangkan dalam perjanjian perdamaian yang dibuat dihadapan notaris. Kesepakatan perdamaian yang dikukuhkan dalam bentuk perjanjian perdamaian tidak memiliki kekuatan eksekutorial, perjanjian itu berlaku sebagai undangundang bagi yang membuatnya dan harus dilaksanakan dengan itikad baik. Hasil penelitan menyarankan bahwa perlunya pemerintah merevisi peraturan perundang-undangan yang ada dan mensahkan peraturan mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa pertanahan. ...... This study discusses the resolution of land disputes through mediation conducted by the National Land Agency (BPN). The methodology used in the research is normative-juridical as well as explanatory. Based on its purpose, this research is classified as analytical-evaluative research. Based on the analysis that had been conducted by the author, it can be concluded that the dispute over land located in Pedawang Village, Bae Subdistrict, Kudus District occurred because one of the heirs controlled and attempted to transfer the title to the land, while the remaining heirs filed a suspension of the transfer of the title to the land and submitted the dispute to the Office of Land Affairs of Kudus District to resolve the case. The Office of Land Affairs of Kudus District mediated the parties and managed to resolve the dispute. In this case the Office of Land Affairs of Kudus District exercised its authority as an authoritative mediator. Through the mediation, the disputing parties managed to reach an agreement later contained in a settlement agreement which was drawn up before a notary. An agreement which is drawn up in the form of a settlement cannot be enforced by external parties, since it ontly binds the parties to that settlement agreement who must perform the content of the agreement in good faith. The result of this research suggests that it is important that the government revise the existing laws and regulations and enact a regulation on mediation as an alternative dispute resolution in land disputes.

Abstrak :
Tesis ini membahas dan menganalisis peran dan dampak hukum likuidasi Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia (BMAI) terhadap penyelesaian sengketa klaim asuransi pada Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK), dengan 2 permasalahan hukum yang dibahas yaitu 1 bagaimana peran dari BMAI dalam penyelesaian sengketa klaim asuransi dari sejak didirikan pada tahun 2006  hingga dilikuidasi/dinonaktifkan tahun 2020 dan perannya dialihkan ke LAPS SJK, 2 bagaimana dampak hukum likuidasi BMAI dan metode penyelesaian sengketa klaim asuransi di Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK) pasca likuidasi BMAI. Metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah Metode Yuridis Normatif dengan data sekunder, analisis data dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1 BMAI telah menjalankan perannya dalam menjalankan tugas dan fungsinya menyelesaikan sengketa-sengketa klaim asuransi yang diajukan untuk diselesaikan di BMAI melalui Mediasi, Ajudikasi dan Arbitrase. Selama 15 tahun BMAI beroperasi telah menerima pengaduan sengketa klaim asuransi total sebanyak 771 yang mana sebanyak 558 diselesaikan secara Mediasi, 79 diselesaikan secara Ajudikasi, dan sebanyak 7 secara Arbitrase, dan sebanyak 127 adalah sengketa di luar kewenangan BMAI. 2 Likuidasi/pembubaran BMAI telah menimbulkan dampak yang buruk dalam penyelesaian sengketa pada LAPS SJK dan juga potensi dampak hukum terhadap LAPS SJK. Proses penyelesaian sengketa klaim asuransi di LAPS SJK tidak sesuai dengan prinsip penyelesaian sengketa yaitu efisien dan efektif, karena ternyata penyelesaian sengketa klaim sangat lambat dan tidak efektif di LAPS SJK. Tahun pertama operasionalnya LAPS SJK telah menerima pengaduan sengketa klaim sebanyak 177 dan selama tahun 2021 hanya 2 sengketa klaim asuransi yang dapat diselesaikan oleh LAPS SJK, ada sebanyak 175 tidak dapat diselesaikan. Saran dari penelitian ini adalah 1 supaya LAPS SJK melakukan Crash Program untuk menyelesaikan semua sengketa-sengketa yang belum dapat terselesaikan, 2 supaya LAPS SJK menambah sarana, prasarana dan SDM sehingga akan dapat menyelesaikan semua sengketa yang diajukan ke LAPS SJK sesuai dengan prinsip yang dianut olehnya yaitu efisien dan efektif. ......This thesis analyses the role, consequence and legal consequence of the liquidation of the Indonesia Insurance Mediation and Arbitration Centre (BMAI) on the Resolution of Insurance Claims Disputes at the Alternative Dispute Resolution of Financial Sector (LAPS SJK), with 2 research questions i.e. 1 How is the role of BMAI in resolving insurance claims disputes since its establishment in 2006 until its liquidation in 2020, and its role has been transferred to LSPS SJK, 2  How is the consequence and legal consequence of BMAI’s liquidation and the methods of resolution on the insurance claims disputes at LAPS SJK after the liquidation of BMAI. The research method used in writing this thesis is Yuridical Method with secondary data, the analysis of data is done on qualitative approach. The result is: 1 BMAI has done its role and task very  well in resolving the insurance claims disputes which have been submitted to BMAI for resolution by Mediation, Ajudication, and Arbitration. During BMAI’s operation in 15 years, it has received 771 insurance claims disputes of which 558 disputes have been resolved with Mediation, 79 disputes have been resolved with Ajudication, and 7 with Arbitration, and rest 127 were not within the jurisdiction of BMAI. 2 Liquidation of BMAI has caused bad effect in resolving the insurance claims disputes and creates the potential of suing LAPS SJK by policyholders and insureds, as it has failed to resolve the insurance claims disputes efficiently and effectively in accordance with its principles, the proses is not efficient and effectively. The first year of its operation, during 2021 it has received 177 insurance claims disputes of which are only 2 disputes resolved, as such there is a number of 175 cases not resolved and still pending. The recommendation of this thesis is to set up a crash programme for speeding up the resolution for the pending disputes, 2 to increase and improve its infrastructure and human capital, with which the pending disputes hopefully will be resolved as soon as possible, and enable it in resolving efficiently and effectively all the disputes received in the future in accordance with its principle.

Abstrak :
Berlakunya Undang-undang No.21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut UUOJK) telah mengubah kelembagaan pengawasan dan pengaturan sektor jasa keuangan dari Bank Indonesia dan Departemen Keuangan pada satu lembaga bernama Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Selain itu UUOJK telah memberikan kewenangan kepada OJK untuk melakukan langkah dan upaya terkait dengan perlindungan konsumen jasa keuangan. Produk dan jasa keuangan dan kegiatan usaha jasa keuangan merupakan bidang/sektor yang sangat pesat mengalami perkembangan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pemasaran produk dan jasa keuangan oleh lembaga jasa keuangan kepada masyarakat sangat beragam dan masif. Disisi lain, pengetahuan dan pemahaman masyarakat mengenai sektor jasa keuangan sangat terbatas. Konsumen jasa keuangan terbagi dalam 2 segmentasi yaitu konsumen korporasi dan konsumen individual dengan perbedaan tingkat pendidikan. Hal ini disebabkan karena pendidikan yang rendah dan akses informasi yang benar dan transparan mengenai produk dan jasa serta lembaga jasa keuangan relatif terbatas. Dengan demikian, adalah penting untuk mengkaji bagaimana peranan OJK dalam upaya meningkatkan pemahaman dan pengetahuan konsumen individual mengenai sektor jasa keuangan. Edukasi keuangan kepada konsumen individual merupakan upaya yang sangat penting agar konsumen dapat memilah dan memilih serta menentukan produk dan jasa keuangan apa serta lembaga jasa keuangan mana yang akan digunakan. Segmen konsumen individual sangat rentan terhadap kegiatan usaha jasa keuangan yang menyimpang karena jumlah konsumen individual sangat banyak dan beragam. Hal ini sangat berpotensi menimbulkan kepanikan pasar keuangan dalam hal terjadi praktek-praktek jasa keuangan yang merugikan konsumen. Potensi kerugian tidak hanya disebabkan karena yang rendah pendidikan dan akses informasi yang benar dan transparan tetapi juga kegagalan lembaga jasa keuangan untuk menyelesaikan pengaduan dan sengketa konsumen. Dengan mendasarkan pada teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, penelitian ini menggunakan metode pendekatan diskriptif kualitatif berupa penelitian kepustakaan dengan analisis yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan edukasi untuk mencapai literasi keuangan oleh OJK sangat diperlukan dan menjadi langkah terpenting untuk melindungi konsumen jasa keuangan. Edukasi keuangan kepada masyarakat dan konsumen akan meningkatkan keyakinan konsumen terhadap sistem keuangan yang akan berdampak pada meningkatnya peran serta masyarakat dalam pembiayaan pembangunan dan menjaga stabilitas keuangan. Selain itu juga penanganan pengaduan dan keluhan konsumen secara pasti melalui mekanisme internal dispute resolution (IDR) dan mediasi merupakan upaya yang sangat membantu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga jasa keuangan. ......Applicability of Act No. 21 of 2011 on the Financial Services Authority (hereinafter referred to UUOJK) has changed the institutional supervision and regulation of the financial services sector from Bank Indonesia and the Ministry of Finance on a body called the Financial Services Authority (FSA). Additionally, UUOJK has given authority to the FSA to undertake measures and efforts related to the protection of consumers of financial services. Financial products and services and business activities of financial services is an area / sector has developed very rapidly in line with the development of science and technology. Marketing of financial products and services by financial services institutions to the community is very diverse and massive. On the other hand, knowledge and understanding of the financial services sector is very limited. Consumer financial services is divided into two segments are corporate customers and individual consumers with different levels of education. This is due to poor education and access to proper and transparent information regarding products and services as well as financial services institutions are relatively limited. Thus, it is important to examine how the role of FSA in an effort to increase understanding and knowledge of the individual consumer financial services sector. Consumer financial education efforts of the individual is very important so that consumers can pick and choose and determine what financial products and services as well as financial services institution which will be used. Individual consumer segments are particularly vulnerable to the financial services business activities which deviate due to the number of individual consumers are many and varied. This is potentially causing panic in the event of financial market practices that harm consumers of financial services. Potential losses are not only due to low education and access to information that is correct and transparent but also the failure of financial institutions to resolve consumer complaints and disputes. With a legal system based on the theory of Lawrence M. Friedman, this study used a qualitative descriptive approach library research with normative analysis. The results showed education to achieve financial literacy by the FSA becomes very necessary and important step to protect consumers of financial services. Financial education to the public and consumers will increase consumer confidence in the financial system that will result in increased community participation in development finance and maintain financial stability. In addition, the handling of complaints and consumer complaints with certainty through the internal dispute resolution mechanisms (CAD) and mediation is an attempt which help increase public trust in financial services institutions.

Abstrak :
Penyelesaian sengketa medik melalui litigasi kerap kali tidak dapat memberikan keadilan bagi para pihak yang bersengketa yakni dokter dan pasien. Persidangan yang lama, pembuktian yang rumit, dan berbiaya mahal membebankan pasien sebagai penggugat. Tidak hanya itu, penyelesaian sengketa medik tidak mampu memberikan dampak baik bagi mutu pelayanan kesehatan dan malah mendorong dilakukannya praktek kedokteran defensif. Mediasi yang dikenal dalam kehidupan masyarakat dapat menjadi pilihan penyelesaian sengketa yang mengedepankan win-win solution. Walaupun begitu, mediasi belum menjadi pilihan dan para pihak lebih memilih menyelesaikan sengketa di pengadilan. Menggunakan studi literatur, peneliti bertujuan untuk mendapatkan gambaran mengenai penyelesaian sengketa medik melalui perbandingan kondisi penyelesaian sengketa medik di Indonesia, Jepang dan Amerika Serikat, peran mediasi sebagai pilihan penyelesaian sengketa medik serta regulasi mengenai pilihan penyelesaian sengketa medik di Indonesia. Kesimpulan: Penyelesaian sengketa medik di Indonesia, Jepang dan Amerika Serikat memiliki permasalahan yang sama dan juga menggunakan pilihan penyelesaian sengketa sebagai alternatif penyelesaian sengketa medik. Mediasi lebih dipilih dibandingkan pilihan penyelesaian sengketa lainnya terutama karena mampu menghasilkan kesepakatan yang bersifat win-win solution. Agar mediasi di Indonesia dapat berkembang, diperlukan peraturan pelaksana dari undangundang yang mengatur mengenai implementasi mediasi sebagai pilihan penyelesaian sengketa medik. ...... Resolving medical dispute between patient and doctor by trial often gives an unfair ending to the parties. The long trial, difficulties to provide evidences and heavy cost are became the patient?s burden. On the other hand, the result of medical dispute litigation does not give any improvement to the quality of health care and doctor will practice defensive medicine for the legal reason. Mediation, which is recognized as an alternative dispute resolution can be chosen which could obtain the win-win solution to the parties. However, it is still not favorable in Indonesia to resolve medical dispute. Using literature study, researcher has some goals which are to obtain the description of medical dispute by comparing the settlement of medical dispute in Indonesia, Japan, and United States of America, the role of mediation as alternative medical dispute and the regulation of alternative medical dispute resolution in Indonesia. Conclusion: Medical dispute resolution in Indonesia, Japan and United States of America are facing the same problems, and choose alternative medical dispute resolution to solve the issues. Mediation is often chosen. To make mediation become established as medical dispute resolution, Indonesia needs a regulation which regulate the implementation of mediation as alternative medical dispute resolution.