Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis analisis jabatan di Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia (Ditjen HAM ) dalam hal ini implementasi analisis jabatan pada proses penempatan pegawai Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia dan faktor-faktor lain yang turut mempengaruhi proses penempatan pegawai selain berdasarkan analisis jabatan.Penelitian studi implementasi analisis jabatan di Ditjen HAM adalah penelitian kualitatif yang pengumpulan datanya didapat melalui wawancara mendalam dengan narasumber yang berkompeten di Ditjen HAM yaitu para Pejabat Eselon Dua dan Kepala Bagian (Kabag) kepegawaian Ditjen HAM. Proses wawancara mendalam dilakukan berdasarkan pedoman wawancara yang telah dibuat sebelumnya. Hasil wawancara dibuat transkrip wawancara dan dianalisis kemudian ditarik kesimpulan.Dari penelitian ini dan setelah dianalisis bahwa penempatan pegawai baik itu mutasi maupun promosi yang dilaksanakan di Ditjen HAM belum berdasarkan analisis jabatan. Hal ini dikarenakan analisis jabatan sendiri untuk Ditjen HAM masih dalam penyusunan karena Direktorat Jenderal ini mengalami perubahan nomenklatur sehingga menyebabkan adanya perubahan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) dari tiap-tiap direktorat yang ada di Ditjen HAM, sehingga analisis jabatan perlu disusun lagi disesuaikan dengan tupoksi yang baru.Penempatan pegawai karena belum berdasarkan analisis jabatan maka penempatan pegawai selama ini di Ditjen HAM dipengaruhi oleh empat faktor. Tiga faktor yang paling dominan adalah faktor pimpinan, faktor sumber daya manusia itu sendiri dan faktor struktur organisasi. Sedangkan faktor yang kurang dominan tapi juga mempengaruhi penempatan pegawai di Ditjen HAM adalah faktor prosedur penempatan pegawai, dalam hal ini Bapeijakat. Baperjakat dalam hal ini belum sepenuhnya dipakai dalam setiap proses penentuan penempatan pegawai Ditjen HAM.......This research is to analyze whether job analysis is already implemented on replacement staff in Directorate General of Human Rights or not yet and which factor beside job analysis that influence processing replacement staff on promotion or mutation.This research is qualitative research, which is collecting of data through deep interview with competent respondents. They are directors and head of human resource department of Directorate General of Human Rights. Interview with term of reference that already arranged before that interview do. After interview has done, transcript of interview made, analyze and made some conclusion.From this research has known that the replacement of staff in Directorate General of Human Rights, mutation or promotion that all this time already happen have not based on job analysis yet. This had been happen because job analysis is not already used on, still in progress. This Directorate had changed structure of organization and also changed the main task and function all of each directorate on Directorate General of Human Rights, and this consequence made that a job analysis has to redesign.The replacement of staff in Directorate General of Human Rights is not already based on job analysis, it based influence by four factors. The factor that dominant influence the replacement staff in Directorate General of Human Rights is leadership, human resources and structure of organization and the last factor that not influence too much is procedure of replacement, in this case are Baperjakat meeting. Baperjakat meeting is not used completely in process the replacement staff in Directorate General of Human Rights."

"Membangun profesionalisme aparatur sangat diperlukan terlebih dalam melakukan pelayanan publik. Undang-undang Aparatur Sipil Negara diantaranya mengamanatkan bahwa membangun profesionalisme melalui jabatan fungsional karena dalam jabatan fungsional mensyaratkan keterampilan dan keahlian tertentu atau kompetensi. Diharapkan dengan kompetensi yang ada pada jabatan fungsional akan membawa aparatur kearah profesionalitas. BATAN sebagai salah satu lembaga pemerintahan yang mempunyai kompetensi yang unik yang tidak dipunyai oleh instansi lain yaitu keteknis nukliran sangat membutuhkan kompetensi dalam jabatan fungsional untuk menjawab tantangan dalam RPJMN 2015-2019. Idealnya pengembangan jabatan fungsional baik dari sisi jenis jabatan atau dari sisi formasi jabatan fungsionalnya adalah dengan menggunakan mekanisme analisis jabatan.Penelitian ini menganalisis tentang penerapan analisis jabatan untuk jabatan fungsional di BATAN dan faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan analisis jabatan di BATAN. Penelitian dilakukaan dengan pendekatan post-positivis dan metode kualitatif eksplanatif dengan mengambil lokus penelitian di BATAN.Hasil penelitian menunjukkan bahwa analisis jabatan untuk jabatan fungsional di BATAN terdapat kekurangan pada pelaksanaannya yaitu pada tahap keempat pengumpulan dan penggalian data. Yang menjadi perhatian adalah bahwa data yang terkumpul kemudian tidak dilakukan verifikasi dan finalisasi hasil olahan. Hal ini didorong oleh faktor-faktor diantaranya bahwa analisis jabatan di BATAN masih dianggap sebagai pekerjaan rutin biasa dan belum mendapatkan perhatian yang serius sehingga tidak didukung dengan anggaran. Hal lainnya adalah karena BATAN sebagai lembaga teknis maka ada kesulitan tersendiri yang dihadapi oleh Tim Pelaksana Analisis Jabatan dalam memahami dan mengerti bahasa-bahasa teknis sehingga tidak bisa mendapatkan data yang rinci mengenai jabatan.......Building professionalism of the apparatus is needed especially in the conduct of public services. The State Civilian Apparatus Act mandates that building professionalism through functional positions because in functional positions requires certain skills and skills or competencies. Expected with the existing competence in functional positions will bring apparatus towards professionalism. BATAN as one of government institution having unique competency which is not owned by other institution that is nuclear engineering business really need competence in functional position to answer challenge in RPJMN 2015 2019. Ideally the development of functional positions either from the type of position or from the side of functional position formation is to use the mechanism of position analysis.This study analyzes the application of job analysis for functional positions in BATAN and the factors that influence the implementation of position analysis in BATAN. The research was conducted with post positivist approach and qualitative explanative method by taking the research locus at BATAN.The result of the research shows that position analysis for functional position in BATAN there is a deficiency in its implementation that is at fourth stage of collecting and extracting data. The concern is that the collected data is then not verified and finalized the processed results. This is driven by factors such as that position analysis in BATAN is still considered a regular work routine and has not received serious attention so it is not supported by the budget. Another thing is because BATAN as a technical institution there are difficulties faced by the Implementation Team of Job Analysis in understanding and understanding technical languages so that can not get detailed data about the position."

"Persepsi Dukungan Organisasi (PDO) karyawan yang positif sangat penting bagi keberlangsungan organisasi. Munculnya ketidakjelasan peran dari pihak organisasi dalam menjalankan pekerjaan dapat menurunkan PDO. Penelitian ini bertujuan untuk melihat hubungan antara ketidakjelasan peran dan PDO (Studi 1) dan mengetahui efek intervensi analisis jabatan dan sosialisasi hasilnya terhadap ketidakjelasan peran serta PDO (Studi 2) pada karyawan area PT Z. Penelitian korelasional pada studi 1 menggunakan desain penelitian cross sectional dari 176 karyawan area PT Z. Penelitian komparatif pada studi 2 menggunakan desain penelitian before and after study design. Hasil studi 1 menunjukkan bahwa terdapat hubungan negatif dan signifikan antara ketidakjelasan peran dan PDO (r = -0.443, p < .01). Hasil evaluasi studi 2 pada sepuluh karyawan yang telah diberikan intervensi analisis jabatan dan sosialisasi hasilnya menunjukkan penurunan ketidakjelasan peran yang signifikan (z = -2.533, p < .05, r = .011), namun tidak terdapat perubahan yang signifikan pada PDO (z = -1.123, p > .05, r = .262). Selanjutnya terdapat perbedaan signifikan pada ketidakjelasan peran (z = -2,394, p < .05, r = .017), namun tidak terdapat perbedaan PDO yang signifikan (z = -1.745, p > .05, r = .081) antara kelompok intervensi dan kelompok pembanding. Dengan demikian, dapat disimpulkan intervensi analisis jabatan dan sosialisasi hasilnya efektif dalam menurunkan ketidakjelasan peran, namun tidak efektif dalam meningkatkan PDO.......Employee Perceived Organizational Support (POS) are very important for the sustainability of the organization. The emergence of role ambiguity due to the lack of clarity on the role of organizational agents in carrying out work can reduce POS. The purpose of this research was to see the relationship between role ambiguity and POS (Study 1) and to find out the effect interventions of job analysis and its socialization on the role ambiguity of POS participation (Study 2) among employees of the PT Z area. Correlational research in study 1 used a cross-sectional research design of 176 employees. The comparative research in study 2 used the pre and post study design. The results of study 1 indicate that there is a negative and significant relationship between role ambiguity and POS (r = -0.443, p <.01). The results of the evaluation study 2 on ten employees who had been given the intervention of job analysis and socialization showed a significant reduction in role ambiguity (z = -2.533, p <.05, r = .011) but there was no significant change in P0S (z = -1.123, p> .05, r = .262). Furthermore there was a significant difference in role ambiguity (z = -2.394, p <. 05, r = .017) but there was no significant difference in POS (z = -1.745, p> .05, r = .081) between the intervention group and the comparison group. Thus, it can be concluded that interventions of job analysis and its socialization is effective in reducing role ambiguity, but it is not effective in increasing POS."

"Persaingan di industri menara telekomunikasi Indonesia tergolong cukup ketat, sehingga perusahaan perlu memiliki performa yang baik agar dapat bersaing dan kontribusi dari setiap karyawan di dalamnya memiliki peranan penting. Perilaku kewargaan organisasi (PKO) adalah perilaku ekstra di luar tanggung jawab utama karyawan yang dapat meningkatkan efektivitas organisasi. Meskipun demikian, kemunculan PKO dapat terhambat apabila karyawan mengalami ketidakjelasan peran. Studi 1 penelitian ini bertujuan untuk melihat hubungan antara ketidakjelasan peran dan PKO pada karyawan Direktorat B PT X. Data studi 1 dikumpulkan dari 58 karyawan menggunakan alat ukur RHS Scale (Rizzo, House, & Lirtzman, 1970) dan skala PKO (Nugraha, 2013). Hasilnya menunjukkan bahwa terdapat hubungan negatif dan signifikan antara ketidakjelasan peran dan PKO (r = -0,511, p < 0,01). Hasil ini ditindaklanjuti melalui studi 2 untuk mengetahui pengaruh intervensi penyusunan dan sosialisasi uraian jabatan dalam menurunkan ketidakjelasan peran serta meningkatkan PKO. Hasil evaluasi pada tujuh karyawan menunjukkan bahwa setelah mendapat intervensi, terdapat penurunan ketidakjelasan peran yang signifikan (z = -1,983, p < 0,05, r = -0,75) namun tidak terdapat perubahan yang signifikan pada PKO (z = -0,631, p > 0,05). Selanjutnya penelitian ini membandingkan perubahan tingkat ketidakjelasan peran dan PKO antara kelompok intervensi dan kelompok pembanding. Hasilnya menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan pada ketidakjelasan peran (U = 6, z = - 2,432, p < 0,05, r = -0,65) namun tidak terdapat perbedaan PKO yang signifikan (U = 23, z = -0,192, p > 0,05) antara kelompok intervensi dan kelompok pembanding. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa intervensi penyusunan dan sosialisasi uraian jabatan efektif dalam menurunkan ketidakjelasan peran namun tidak efektif dalam meningkatkan PKO.......Competition in the Indonesian telecommunications tower industry is quite tight, thus companies need to have good performance in order to be competitive and the contribution of each employee has an important role. Organizational citizenship behavior (OCB) is extra-role behavior outside employee's main responsibility that can increase organizational effectiveness. However, the emergence of PKO can be hampered if employees experience role ambiguity. Study 1 aimed to see the relationship between role ambiguity and OCB among employees of Directorate B PT X. Data for study 1 was collected from 58 employees using RHS Scale (Rizzo, House, & Lirtzman, 1970) and OCB scale (Nugraha, 2013). The results showed that there was a negative and significant relationship between role ambiguity and OCB (r = -0.511, p < 0.01). These results were followed up through study 2 to see the effect of job description redesign and socialization to reduce role ambiguity and increase OCB. The results of the evaluation on seven employees showed that after receiving intervention, there was a significant decrease in role ambiguity (z = - 1,983, p < 0.05, r = -0.75) but there was no significant change in OCB (z = -0.631, p > 0.05). Furthermore, this study compared changes in the level of role ambiguity and OCB between the intervention group and the comparison group. The results showed that there was a significant difference in role ambiguity (U = 6, z = -2.432, p < 0.05, r = -0.65) but there was no significant difference in OCB (U = 23, z = - 0.192, p > 0.05) between the intervention group and the comparison group. Thus, it can be concluded that the job descriptions redesign and socialization were effective in reducing role ambiguity but were not effective in increasing OCB."

"ABSTRACTPerencanaan sumber daya manusia menjadi instrumen penting bagi organisasi untuk mengetahui jumlah dan jenis pegawai yang tepat untuk bekerja pada tempat dan waktu yang tepat guna tercapainya tujuan organisasi. Penelitian ini membahas mengenai perencanaan sumber daya manusia di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Data primer diperoleh melalui wawancara, sedangkan data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam menyusun jumlah kebutuhan pegawai sudah mengacu pada analisis jabatan dan analisis beban kerja. Akan tetapi hingga saat ini masih dihadapkan dengan keterbatasan sumber daya manusia yang berdampak pada kekurangan pegawai, penempatan pegawai yang tidak sesuai dengan kompetensi, serta kekosongan jabatan. Untuk itu, Kemendes PDTT melakukan perencanaan sumber daya manusia dengan merekrut Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN).

---

ABSTRACTHuman resource planning becomes an important instrument for an organization. It aims to perceive the right number and type of employees to work at the right place and the right time in achieving organization goals. This study discusses the human resource planning in the Ministry of Village, Development of Disadvantaged Regions and Transmigration. This study used a qualitative approach. The primary data obtained through interviews, and secondary data obtained from the study of literature. The results of this study showed that the Ministry has been referring to job analysis and workload analysis in arrangingthe number of employee needs. However, nowadays the Ministry is still facing the limitation of human resource that impacts on the shortage of employees, the placement of employees that are not in accordance with competence, and vacancy of office. Therefore, the Ministry of Village, Development of Disadvantaged Regions and Transmigration undertake human resource planning by recruiting the employee from non-civil servant workers."

"Penelitian ini membahas tentang implementasi pengangkatan jabatan fungsional yang meliputi kegiatan analisis jabatan, perencanaan pegawai, rekrutmen dan seleksinya serta menganalisis kesesuaian penetapan jabatan fungsional terhadap tujuan organisasi di kantor pusat Badan Kepegawaian Negara, penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Hasil penelitian menjelaskan bahwa kegiatan analisis jabatan dan perencanaan kebutuhan pegawai belum dilakukan dengan optimal. Telah dilakukan rekrutmen dan seleksi untuk mengisi jabatan fungsional yang lowong, namun belum berdasarkan kebutuhan pegawai yang ideal. Secara faktual terdapat tujuh jenis jabatan fungsional yang memiliki peran langsung terhadap tujuan organisasi, namun beberapa jenis jabatan tersebut belum berkontribusi dengan baik, jika dilihat dari sisi sumber daya manusianya belum dilakukan perencanaan kebutuhan jabatan fungsional berdasarkan analisis beban kerja, serta sudah dilakukan upaya pengembangan kompetensi untuk para pemangku jabatan di beberapa jenis jabatan fungsionalnya, namun dalam realitanya yang bersangkutan belum dapat bekerja dengan baik sesuai dengan jenis jabatannya.......This research discusses the implementation of functional positions appointment which includes job analysis, employee planning, recruitment and selection and also analyzing the suitability of functional position assignment to organizational goals at national civil service agency headquarter. this research is a qualitative research. The result of the research explains, that the job analysis activity and the requirement planning of the employee have not done optimally, Recruitment and selection have been performed to fill functional positions, but not yet based on ideal employee needs. Factually there are seven types of functional positions that have a direct role to the objectives of the organization, but some types of positions have not contributed well, when viewed from the side of human resources there are not calculation yet in need of employees based on workload analysis and there have been efforts to develop competences, but in reality they can not work properly in their positions."