Ditemukan 16 dokumen yang sesuai dengan query
Teguh Andri, author
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2006
S10613
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Ade Harfiansyah, author
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2003
S10194
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Fahimah, author
ABSTRAK
Penelitian ini membahas mengenai kebijakan penegasan penerbitan faktur pajak yang
diatur dalam Surat Edaran Dirjen Pajak No. SE-26/PJ/2015. Kebijakan tersebut
mengatur mengenai tanggal penerbitan faktur pajak yang seharusnya yaitu pada saat
diberikannya nomor seri faktur pajak oleh DJP. Penerbitan faktur pajak yang tidak
sesuai dengan kebijakan dalam SE-26 yang telah diatur sebelumnya dalam PER-
24/PJ/2012...
2016
S64052
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Anindya Paramita, author
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tahapan-tahapan apa saja yang telah dilakukan dalam perumusan formulasi kebijakan dan menilai indikator asas kepastian hukum pada Peraturan Menteri Keuangan No. 224/PMK.011/2012 atas pembelian listrik oleh PT PLN Persero . Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Metode pengumpulan data yang...
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2017
T-Pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Kristianus Arnando, author
Penelitian ini bertujuan menganalisis kebijakan pajak atas penilaian kembali (revaluasi) aktiva tetap ditinjau dari asas kepastian hukum, kendala yang timbul dalam penerapan kebijakan pajak atas penilaian kembali aktiva tetap, dan desain kebijakan pajak atas revaluasi aktiva tetap. Metode penelitian yang digunakan yakni kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan...
Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2019
T-Pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Nadivia Salsabila, author
Minyak dan gas bumimerupakan salah satu jenis energi yang sangat penting bagi kehidupan masyarakat Indonesia, akan tetapi ketersediaan migas nasional tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Oleh karena itu, pemerintah melakukan impor migas yang menyebabkan neraca perdagangan migas di Indonesia mengalami defisit sejak tahun 2012. Untuk mengurangi dampak yang ditimbulkan...
Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2021
S-pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Dimas Luhur Pambudi, author
ABSTRACT
Pajak Penghasilan di sektor hulu minyak dan gas bumi merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang sangat potensial, namun kerap kali dalam pelaksanaan pengenaannya timbul masalah, terutama terkait pemeriksaan besaran pajak penghasilan yang dibebankan kepada Wajib Pajak yang dalam hal ini adalah Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS). Maka dari itu...
2019
S-Pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Hafid Rahmadi, author
Peraturan PER-31/PJ/2012 tidak mencantumkan kata ?magang? seperti yang ditetapkan pada PER-31/PJ/2009. Oleh sebab itu, penerima penghasilan magang dapat diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) golongan, hal ini berarti bertentangan dengan asas kepastian hukum karena memiliki penafsiran yang berbeda (Nurmantu, 1994:110). Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengenaan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21...
Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2014
S57350
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Muhammad Fadly Erzavi Abdha, author
Penelitian ini betujuan untuk menganalisis argumentasi fiskus dan PT. XYZ mengenai saat terutangnya pajak penghasilan serta menganalisis keputusan keberatan PT. XYZ dari azas kepastian hukum. Analisis yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan teori: prinsip pengakuan penghasilan, pajak penghasilan, pemeriksaan pajak, keberatan, dan prinsip kepastian hukum. Metode yang digunakan dalam penelitian...
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2015
S60767
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Fauzan Rizki Ramzi, author
Jasa perjalanan ibadah umrah, sebagai bagian dari jasa perjalanan ibadah keagamaan, merupakan salah satu dari jasa keagamaan yang tidak dikenakan PPN, dan melalui penerbitan peraturan dari Menteri Keuangan berupa PMK 71/PMK.03/2022, diaturkan juga bahwa jasa perjalanan ibadah keagamaan, yang di dalamnya terdapat jasa perjalanan ibadah umrah, yang juga menyelenggarakan perjalanan...
Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2023
S-pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library