Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
With a view to continue the current growth momentum, excel in all phases of business, and create future leadership in Asia and across the globe, there is a felt need to develop a deep understanding of the Asian business environment, and how to create effective marketing strategies that will help growing their businesses.

Abstrak :
ABSTRACT

Abstrak :
ABSTRAK Negara Australia merupakan salah satu negara tujuan para pencari suaka di dunia. Dikarenakan kesulitan yang dihadapi pencari suaka ketika meninggalkan negaranya contoh negaranya dalam keadaan perang, dan lain-lain, kebanyakan diantara mereka tidak memiliki dokumen sehingga harus menempuh jalur laut secara ilegal demi mencapai negara Australia. Pada Juli 2013, dengan terpilihnya Kevin Rudd sebagai Perdana Menteri Australia, kebijakan baru penanganan pencari suaka diterapkan melalui kerja sama bilateral dengan Papua Nugini yang disebut dengan Regional Resettlement Arrangement 2013. Yang pada dasarnya bahwa semua orang yang menuju Australia secara ilegal termasuk pencari suaka akan dikirim dan diproses klaim suakanya di Papua Nugini. Disamping sebagai bentuk penolakan terhadap pencari suaka, kebijakan ini juga dianggap tidak mempertimbangkan pemenuhan hak-hak pencari suaka di Papua Nugini mengingat negara tersebut bukanlah negara yang memiliki kapasitas yang memadai dan pengalaman yang cukup untuk menangani pencari suaka. Sehingga permasalahan hukum timbul dan diteliti dalam tesis ini yaitu apakah kebijakan ini sesuai dengan hukum internasional dan bagaimana dampak yang ditimbulkannya terhadap negara-negara di Asia Tenggara sebagai jalur lintas dan juga dihubungkan dengan tanggung jawab kolektif penanganan pencari suaka oleh negara tujuan suaka, negara lintas suaka, dan negara asal pencari suaka. Adapun metodologi penelitian yang dipergunakan dalam penelitian tesis ini adalah metode induktif dengan pendekatan perundang-undangan. Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah konvensi internasional, dan berbagai instrumen hukum lainnya yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti. Dari hasil penelitian ini diketahui bahwa kebijakan imigrasi Australia dalam pengiriman pencari suaka ke Papua Nugini bertentangan dengan prinsip non-refoulment dan memberikan dampak buruk bagi negara-negara Asia Tenggara. Akan tetapi dikaitkan dengan konsep tanggung jawab dan kedaulatan negara, Australia sebagai entitas negara memiliki hak dan kapasitas dalam menetapkan segala kebijakan internalnya. Sehingga sebagai saran hasil analisis, penulis memberikan alternatif yaitu untuk mengevaluasi kembali kebijakan ini dan menyarankan penanganan secara kolektif oleh seluruh pihak terkait yaitu Australia sebagai negara tujuan suaka, negara asal pencari suaka, negara transit, serta UNHCR dan IOM sebagai inter-governmental organizations.

---

ABSTRACT Australia is one of the asylum seekers?s destinations in the world. Due to the difficulties faced by the asylum seekers prior they fled their country of origin for instance the country is at war, etc, most of them do not have the proper documents to travel legally but ilegally by sea. In July 2013, as Kevin Rudd has been elected as Australian Prime Minister, the new policy in the processing of asylum seekers also has recently implemented by the Government of Australia and the Government of Papua New Guinea which then called as Regional Resettlement Arrangement 2013. The policy itself basically says that the persons including asylum seekers travel irregularly by sea to Australia are entitled to be transferred and assessed in Papua New Guinea. In addition to a refusal action of the access to asylum seekers, the policy also does not consider the human rights aspect of asylum seekers in Papua New Guinea as the host country, which in the other side; Papua New Guinea is not a quite stable with sufficient capacity and adequate experiences country to meet the needs of asylum seekers. Here, the writer raises the following legal questions; whether this Australian Immigration policy is accordance with the international law and how it impacts the South East countries as the countries of transit and if it is linked to the collective responsibility by the country of asylum, country of transit, and country of origin of the asylum seekers. The selected methodology of writing the thesis is inductive methodology with the appropriate legal approach. The approach is done by conducting the research of a number international convention, and some other relevant legal instruments. The result of the analysis comes up with the answers that Australian Immigration policy in transferring asylum seekers to Papua New Guinea is breach of the non-refoulment principle and it truly impacts the South East Country region in the negative effects. However, linked to the state responsibility and sovereignity, Australia as an independent entity has its own competence and capacity to freely determine its national policy. Therefore, as an advise of the research outcome, the writer gives the alternative way which is to immediately evaluate the policy and proposes the collective responsibility concept by all the parties such Australia as the country asylum, country of origin, country of transit, UNHCR, and IOM as the relevant inter-governmental organizations.

Abstrak :
Globalisasi sebagai hasil dari liberalisasi perdagangan telah membawa perubahan signifikan terhadap proses produksi. Sesuai dengan "teori perdagangan baru", model kompetisi monopolistik dan prinsip skala ekonomi menyatakan bahwa kompetisi internasional membuat suatu Negara menjadi lebih terspesialisasi dalam produksinya. Studi ini menganalisis tingkat spesialisasi produksi dari sembilan Negara di Asia dan Amerika Serikat, dan secara khusus Indonesia. Ada tiga temuan utama. Pertama, hasil empiris menunjukkan bahwa teori sepertinya hanya berlaku di sektor manufaktur saja; peningkatan rasio ekspor mempengaruhi spesialisasi produksi suatu Negara. Kedua, persentase perdagangan intra-industry di semua Negara penelitian yang merefleksikan teori Baldwin pada tahap kompetisi tidak banyak mengalami peningkatan dalam kurun waktu 15 tahun. Ketiga, suatu Negara dengan indeks spesialisasi produksi tinggi memiliki bahan baku import yang juga terspesialisasi dari Negara tertentu namun ekspornya menyebar ke berbagai Negara.

---

Globalization as the result of trade liberalization has made a very significant change in terms of the production process. According to the ?new trade theory?, the monopolistic competition model and the economies scale suggests that the international competition as the result of globalization leads to the expectation that countries become more specialized in the production. This study investigates the specialization degree for nine Asian countries and the USA with a special focus on Indonesia. There are three main findings. First, the empirical findings suggest that the theory seems to work on the manufacture sectors only; the increased export ratio affects the country?s production specialization. Second, the share of intra-industry trade over all countries that reflects the Baldwin's theory on the stage competition has not risen that much within 15 years. Third, a country with a higher production specialization index.

Abstrak :
Sastra dalam pengembangan ekonomi terkait Investasi Asing Langsung (FDI) telah banyak diteliti oleh para sarjana, sebagian besar menggunakan data pemotongan lintang atau data rangkaian waktu, namun penelitian mengenai data panel yang melibatkan faktor determinan FDI terhadap sektor dan wilayah secara keseluruhan belum banyak dilakukan. Penelitian ini menguji dampak investasi langsung asing terhadap pertumbuhan pertanian di 15 Negara Asia menggunakan metode efek tetap dan efek acak serta diuji dengan uji Hausman menggunakan data sampel dari tahun 1990 hingga 2019. Ditemukan bahwa FDI memiliki hubungan positif dan signifikan dengan nilai tambah pertanian. Namun, FDI melalui perkembangan keuangan memiliki dampak negatif dan signifikan terhadap nilai tambah pertanian. Ditemukan pula bahwa inflasi memiliki dampak negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan pertanian, sementara formasi modal bruto dan tetap memiliki dampak signifikan dan positif terhadap pertumbuhan pertanian. Di sisi lain, keterbukaan perdagangan memiliki dampak negatif namun tidak signifikan. Oleh karena itu, rekomendasi yang diberikan kepada pembuat kebijakan adalah menciptakan kebijakan yang dapat menstabilkan tingkat inflasi serta meringankan kebijakan yang dapat menghambat keterbukaan perdagangan. ......Literature in the economic development regarding FDI have been widely studied by scholars, mostly used either cross-section or time series data, a panel-data on the determinants of FDI and towards the sectoral region, on the other hand, is understudied. This study examines the impact of foreign direct investment on agriculture growth in 15 Asian Countries using a fixed effect and random effect and further tested with the Hausman test on the sample data ranging from 1990-2019. It is found that FDI has a positive relationship and significant relationship with agriculture value added. However, FDI through financial development has a negative and significant impact on agriculture value added.  It is also found that inflation has a negative and significant impact on agriculture growth while gross and fixed capital formation is found to be significant and positively impacts agriculture growth. On the other hand, trade openness has a negative but non-significant impact. Therefore, a recommendation is for policy maker to create a policy that could stabilize the inflation rate and ease the policy that could inhibit trade openness.

Abstrak :
Penelitian ini menganalisis hubungan antara ketidakpastian global dan substitusi FDI terhadap FDI, khususnya pada beberapa negara di Benua Asia. FDI merupakan indikator pembangunan berkelanjutan dalam Perserikatan Bangsa-bangsa yang sekaligus penting dalam lingkup negara di Benua Asia karena mayoritasnya masih dalam status negara berkembang. Pengukuran ketidakpastian global menggunakan World Uncertainty Index (WUI). Penelitian ini juga mengasumsikan bahwa ketika FDI global dialihkan dari sub-kawasan tertentu ke wilayah lain, maka persentase FDI terhadap PDB negara-negara yang terletak pada sub-kawwasan itu akan menurun. Metode yang digunakan adalah fixed effect dengan periode penelitian selama 2012-2020 yang meliputi 35 negara di Benua Asia. Penelitian ini menemukan bahwa pada setiap negara Benua Asia WUI tidak berpengaruh terhadap FDI dan substitusi FDI di level sub-kawasan berpengaruh terhadap FDI. Sedangkan, pada level sub-kawasan, WUI justru berpengaruh pada FDI dan substitusi FDI di level sub-kawasan justru tidak dapat berpengaruh dalam regresi sub-sampel tersebut. ......This study analyzes the relationship between global uncertainty and the substitution of FDI for FDI, especially in several countries in the Asian continent. FDI is an indicator of sustainable development in the United Nations and is important in the scope of countries on the Asian Continent because the majority are still developing country status. Global uncertainty measurement uses the World Uncertainty Index (WUI). This study also assumes that when global FDI is transferred from certain sub-regions to other areas, the percentage of FDI to GDP of countries located in that sub-region will decrease. The method used is a fixed effect with a research period of 2012-2020 covering 35 countries on the Asian continent. This study finds that in each country of the Asian Continent WUI has no effect on FDI and substitution of FDI at the sub-regional level has an effect on FDI. Meanwhile, at the sub-regional level, WUI has an effect on FDI and FDI substitution at the sub-regional level has no effect on the sub-sample regression.