Hasil Pencarian

Ditemukan 7 dokumen yang sesuai dengan query

Yasmin Hana Azizah, author

Urgensi Pengaturan Illicit Enrichment (Peningkatan Kekayaan Secara Tidak Sah) Sebagai Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi = The Urgency of Regulating Illicit Enrichment as an Effort to Prevent and Eradicate Corruption

Tindak pidana korupsi yang modusnya semakin berkembang hingga pengalihan hasil dari negara asal ke negara lain menjadi salah satu fokus utama munculnya kerjasama internasional yang kemudian melahirkan UNCAC. Melalui konvensi tersebut, dimuat 11 perbuatan yang dikriminalisasi sebagai korupsi, salah satunya Illicit Enrichment. Di samping definisinya yang sangat bervariasi di berbagai...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2024

S-pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Letycia Minerva Pariela, author

Eksistensi perlindungan hukum bagi kreditor yang barang jaminannya dirampas oleh Indonesia dengan mempergunakan non-concivtion based (NCB) assset forfeiture = Existence of legal protection for creditors if theirs security goods seized by Indonesia by using based non conviction (NCB) asset forfeiture

Korupsi merupakan masalah yang menjadi perhatian dari masyarakat internasional. Untuk menghadapi masalah tersebut, negara-negara di dunia kemudian membuat dan menandatangani perjanjian internasional yakni United Nation Convention Againts Corruptions UNCAC , dimana didalam UNCAC ini dikenal suatu konsep baru perampasan aset yang dikenal dengan Non-Conviction Based Asset Forfeiture yang memungkinkan negara...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2017

T46911

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Zebua, Rahmaeni, author

Upaya non-conviction based asset forfeiture terhadap saham korporasi sebagai aset tercemar = Non-conviction based asset forfeiture s effort against corporate stock to tainted asset

ABSTRAK
UNCAC Tahun 2003 menawarkan non-conviction based asset forfeiture untuk diberlakukan di setiap negara sebagai alternatif perampasan terhadap hasil tindak pidana. Perampasan aset tanpa penghukuman terhadap pelaku memberikan terobosan terhadap kelemahan pengaturan KUHP yang masil berorientasi terhadap pelaku. Model perampasan ini berlaku untuk setiap hasil kejahatan meskipun telah bercampur dengan dana...

2018

T51482

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Andhesthi Rarasati, author

Perampasan aset yang berasal dari tindak pidana narkotika sebagai upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang = Asset seizure originating from narcotics crime as an effort to prevent and eradicate money laundering

Tesis ini membahas tentang upaya pemberantasan tindak pidana narkotika dengan pengenaan pasal pencucian uang terhadap pelaku tindak pidana dan dilakukannya perampasan pada aset hasil tindak pidana. Perampasan aset tidak mudah untuk diterapkan karena adanya berbagai kendala. Permasalahan hukum dalam tesis ini adalah cara menentukan suatu aset merupakan hasil dari tindak...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019

T53681

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Denny Wijaya, author

Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan (Non-Conviction Based Asset Forfeiture) untuk Mengembalikan Kerugian Keuangan Negara dari Tindak Pidana Korupsi = Non-Conviction Based Asset Forfeiture to Restore State Financial Losses from Corruption.

ABSTRAK
Permasalahan korupsi tidak lepas dari kerugian keuangan negara yang diakibatkannya. Salah satu upaya hukum untuk memberantas korupsi adalah dengan merampas aset hasil korupsi melalui Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan atau Non-Conviction Based Asset Forfeiture (NCB). Namun untuk dapat menerapkan konsep ini perlu untuk diketahui terlebih dahulu mekanisme perampasan aset hasil korupsi...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Ida Bagus Gede Krishna Siwananda, author

Urgensi Pengesahan Rancangan Undang-Undang Tentang Perampasan Aset Terkait Dengan Tindak Pidana: Studi Kasus Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jkt.Pst = The Urgency of Ratifying the Draft Law Concerning Confiscation of Assets Related to Criminal Acts: Case Study of Decision Number 38/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jkt.Pst

Penelitian ini menganalisis perbandingan konsep perampasan aset yang diatur dalam hukum positif di Indonesia dengan konsep perampasan aset menurut Rancangan Undang-Undang Tentang Perampasan Aset Terkait Dengan Tindak Pidana, serta urgensi instrumen perampasan aset tanpa pemidanaan atau Non-Conviction Based Asset Forfeiture di Indonesia dengan melakukan studi kasus terhadap tindak pidana korupsi...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2024

S-pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Joshua Joseph Eliazer Sumanti, author

Kebijakan hukum pidana tentang implementasi konsep non-conviction based asset forfeiture dalam rangka pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia = Criminal policy regarding the implementation of non-conviction based asset forfeiture concept in prevention and eradication corruption crime in Indonesia / Joshua Joseph Eliazer Sumanti

ABSTRAK
Upaya pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi sebagai bagian integral dari pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi telah menjadi suatu keharusan disamping menjatuhkan pidana terhadap pelakunya. Pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi yang saat ini diterapkan melalui pemidanaan pengadilan tidak efektif dan efisien ketika aparat penegak hukum dihadapkan pada situasi-situasi...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

T38763

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian