Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas mengenai analisis kesesuaian operasional dan akuntansi perusahaan asuransi syariah berdasarkan fatwa-fatwa DSN MUI terkait asuransi syariah, yaitu fatwa DSN MUI No.21/DSN-MUI/X/2001, No.52/DSN-MUI/III/2006 dan No.53/DSN-MUI/III/2006 dan PSAK 108. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan desain deskriptif yang mengambil studi kasus pada Unit Usaha Syariah PT DEF. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ketaatan perusahaan asuransi syariah terhadap pedoman dan peraturan yang ada. Analisis kesesuaian ini adalah hanya berdasarkan pada fatwa DSN MUI dan PSAK 108 dengan beberapa batasan, sehingga hasil penelitian juga terbatas. Salah satunya adalah tidak ada analisis terkait akad mudharabah musytarakah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kegiatan operasional dan akuntansi Unit Usaha Syariah PT DEF, sebagian besar sudah sesuai dengan hal-hal yang diatur dalam ketentuan, walaupun masih ada beberapa yang belum sesuai dan harus diperbaiki. Terkait operasionalnya terdapat satu kebijakan yang belum sesuai dengan fatwa DSN MUI terkait akad tabarru?, dimana entitas dalam akad tidak menyatakan kondisi di saat tidak ada pembagian surplus underwriting dana tabarru?. Sedangkan dalam perlakuan akuntansinya, adanya penggabungan dana tabungan dengan akad mudharabah dan akad mudharabah musytarakah dalam satu akun yaitu dana syirkah temporer mudharabah, belum sesuai dengan PSAK 108.

---

This thesis discusses the suitability analysis and accounting operations of Islamic insurance company based DSN MUI Decrees related to Islamic insurance, the MUI DSN Decrees No.21/DSN-MUI/X/2001, No.52/DSN-MUI/III/2006 and No.53/DSN-MUI/III/2006 and then PSAK 108. This research is a qualitative descriptive design with a case study on Islamic Business Unit PT DEF. This study aims to determine adherence to the Islamic insurance company guidelines and regulations. The suitability analysis is only based on DSN MUI Decrees and PSAK 108 with some restrictions, so that the results of the study are also limited. One is not related analysis mudharabah musytarakah. Results of this study indicate that the operations and accounting Sharia PT DEF, most of it in accordance with the terms set forth in the provisions, although there are still some who do not fit and had to be repaired. Related operations, there is one policy that is not in accordance with the relevant DSN MUI Decree related contract tabarru', in which each entity in the contract does not state the conditions when there is no distribution of surplus funds underwriting tabarru'. While the accounting treatment, the merging funds and savings with mudharabah mudharabah musytarakah funds in an account that is temporary syirkah mudharabah, not in accordance with PSAK 108."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah pelaksanaan asuransi syariah yang dilakukan oleh PT Asuransi Takaful Keluarga sebagai objek yang diteliti telah sesuai dengan fatwa DSN MUI dan apakah pencatatan, pengukuran hingga penyajiannya telah sesuai dengan PSAK 108. Adapun fatwa DSN MUI terkait yang digunakan standar dalam penelitian ini adalah DSN MUI No.21/DSN-MUI/X/2001, No.53/DSN-MUI/III/2006, dan No.51/DSN-MUI/III/2006. Metodologi penelitian yang digunakan adalah deskriptif, yaitu dengan memaparkan hasil penelitian, menganalisa, mengklasifikasi, serta melakukan penilaian kesesuaian dengan fatwa DSN MUI terkait di atas dan PSAK 108. Jenis data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh langsung dari objek yang diteliti melalui proses wawancara dan observasi, serta data sekunder yaitu informasi yang diperoleh dari literature-literatur, buku, website, dan sumber lainnya yang terkait. Hasil dari penelitian diketahui bahwa praktik asuransi syariah yang dilakukan oleh PT Asuransi Takaful Keluarga Kantor Pusat, Jakarta telah sesuai dengan fatwa DSN MUI No.21/DSN-MUI/X/2001, No.53/DSN-MUI/III/2006, No.51/DSN-MUI/III/2006, dan PSAK 108.

---

This research aims to determine whether the implementation of Islamic insurance carried by PT Asuransi Takaful Keluarga as the object under research are in accordance with the regulation of DSN MUI and whether the recording, measuring up to the presentation in accordance with SFAS 108. The related regulations of DSN MUI standard used in this are DSN MUI No.21/DSN-MUI/X/2001, No.53/DSN-MUI/III/2006, and No.51/DSN-MUI/III/2006. The research methodology used is descriptive, ie by describing the results of the study, analyze, classify, and assess the suitability of the DSN MUI regulation above and SFAS 108. The type of data used is primary data collected directly from the object under research through interviews and observations, and the secondary data which is information obtained from the literatures, books, websites, and other relevant sources. Results note that the Islamic insurance practices carried by PT Asuransi Takaful Keluarga Headquarters, Jakarta has been in accordance with the regulation of DSN MUI No.21/DSN-MUI/X/2001, No.53/DSN-MUI/III/2006, No. .51/DSN-MUI/III/2006, and PSAK 108."

"ABSTRAKInvestasi dalam dunia keuangan tidak selalu mengandung unsur haram dan riba, karena dalam produk syariah banyak investasi dengan unsur halal yang ditawarkan. Islam sendiri sangat melarang segala sesuatu yang diperoleh umatnya dengan cara riba, gharar, dan maysir. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui bagaimana sistem syariah yang dianut oleh lembaga asuransi yang menganut prinsip syariah. Pada penelitian ini, pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus, di mana pada penelitian kualitatif, masalah yang diangkat oleh peneliti masih bersifat belum jelas sehingga masih bersifat sementara dan nanti akan berkembang setelah peneliti bersosialisasi dengan informan. Bahwa keuntunga yang diperoleh dari investai akan dikumpulkan untuk membantu pembayaran klaim asuransi semua umat nasabah asuransi syariah dengan memegang prinsip kebaikan bersama dan sistem gotong royong."

"ABSTRAKDalam sistem asuransi syariah, setiap peserta bermaksud tolong-menolong satu sama lain dengan menyisihkan iuran kebajikan tabarru. Dalam perusahaan asuransi syariah saat perusaahan tidak membayar klaim nasabah maka hal tersebut bukanlah sebuah utang karena perusahaan hanya bersifat mengelola dana maka tidak sepatutnya terjadi kepailitan dalam perusahaan asuransi syariah. Dari hal tersebut dapat ditarik beberapa rumusan masalah yaitu apakah dana tabarru dalam konsep perjanjian hukum asuransi syariah dapat diartikan sebagai utang yang dijadikan sebagai dasar kepailitan, bagaiman landasan hukum OJK dalam mengajukan permohonan pailit perusahaan Asuransi Syariah Mubarakah, dan apakah pengadilan niaga berwenang mengadili perkara kepailitan perusahaan Asuransi Syariah Mubarakah Penelitian ini dilakukan dengan meneliti perundang-undangan, buku-buku yang berkaitan dengan kepailitan perusahaan asuransi serta melakukan observasi dan wawancara kepada orang yang ahli di bidang perasuransian syariah. Peneliti memperoleh kesimpulan bahwa Perusahaan Asuransi Mubarakah tidak dapat dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga karena konsep yang digunakan oleh Perusahaan Asuransi Syariah ialah Takaful. Saran yang dapat penulis berikan ialah seharusnya pembuat Undang-Undang memberikan pengertian yang lebih jelas dan lebih terperinci terhadap ketentuan utang, seharusnya OJK sebelum mengajukan permohonan pailit terhadap debitor harus menelaah lebih lanjut mengenai prinsip dasar yang digunakan suatu perusahaan, para kreditor dan OJK seharusnya harus mengerti mengenai kewenangan mutlak suatu pengadilan dalam mengadili suatu perkara dalam perkara ekonomi syariah khususnya asuransi syariah yang berwenang mengadili perkaranya ialah pengadilan agama bukan pengadilan niaga.

---

ABSTRACTWithin the Takaful system, each participant intends to help each other by setting aside the contribution fee tabarru. In the Takaful company when the company does not pay the customer 39 s claim then it is not a debt because the company is only fund managing it is not proper for bankruptcy in sharia insurance company. From this matter can be drawn some formulation of the problem is whether the tabarru funds in the concept of sharia insurance law agreement can be interpreted as the debts that serve as the basis of bankruptcy, how OJK legal foundation in applying for insolvency company Insurance Sharia Mubarakah, and whether commercial courts have the authority to adjudicate corporate bankruptcy cases Asuransi Syariah Mubarakah This research is conducted by examining the legislation, books related to bankruptcy insurance company and make observations and interviews to people who are experts in the field of Islamic Insurance. The researcher concludes that Mubarakah Insurance Company can not be declared bankrupt by Commercial Court because the concept used by Sharia Insurance Company is Takaful. The author 39 s suggestion is that the lawmakers should provide a clearer and more detailed understanding of the terms of the debt, should the OJK before applying for bankruptcy to the debtor should further explore the basic principles used by a company, the creditors and OJK should have to understand regarding the absolute authority of a court in prosecuting a case in a sharia economic case, especially sharia insurance which has the authority to adjudicate its case is a religious court not a commercial court. "

"Pelaksanaan kegiatan ekonomi syariah di Indonesia memberikan wacana baru tentang hukum. Penerbitan fatwa tentang kegiatan ekonomi syariah oleh DSN yang diminta oleh para pelaku ekonomi syariah dan kaitannya serta keterpengaruhannya dengan peraturan perundang-undangan yang harus dipatuhi oleh pelaku ekonomi syariah menjadikan kajian panting dalam hukum. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah mengapa ketentuan mengenai ekonomi syariah diatur dalam bentuk Fatwa DSN, bagaimana kedudukan Fatwa DSN dalam sistem perundang-undangan, dan bagaimana pemanfaatan Fatwa DSN sebagai pertimbangan hukum bagi hakim di lingkungan peradilan agama dan bagi arbiter di Basyamas dalam perkara ekonomi syariah. Penelitian ini dilakukan den gan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan penelitian normatif dan socio-legal terhadap data primer dan data sekunder. Pembuatan ketentuan ekonomi syariah dalarn bentuk fatwa DSN disebabkan adanya kebutuhan masyarakat untuk memiliki pedoman dalam melaksanakan kegiatan usahanya yang tidak terakomodasi oleh pernerintah. Kepercayaan masyarakat dan pemerintah terhadap DSN (MUI) untuk membuat pedoman ini karena pengetahuan tentang hukum Islam yang dimiliki oleh anggota DSN yang tidak dimiliki oleh pemerintah. Kedudukan fatwa DSN dalam peraturan perundang-undangan adalah sebagai hukum positif; mengikat bagi para pelaku ekonomi syariah. Kedudukan fatwa DSN ini pun adalah berdiri sendiri yaitu wujud fatwa diperlukan karena menjadi pedoman bagi pemerintah dalam membuat peraturan, DPS dalam mengawasi kegiatan LKS, dan LKS dalam melaksanakan kegiatan usaha yang (akan) dilaksanakan. Hasil penelitian terhadap hakim di lingkungan peradilan agama dan arbiter di Basyamas menunjukkan bahwa pemutus perkara ini tidak memanfaatkan fatwa DSN sebagai dasar hukum pertimbangan penyelesaian perkaranya karena sifatnya yang tidak mengikat. Adanya peraturan perundang-undangan yang menunjukkan bahwa fatwa DSN adalah hukum positiil maka hakim dan arbiter dapat memanfaatkan fatwa DSN sebagai ketentuan yang mengikat dalam menyelesaikan perkaranya.

---

Implementation of islamic economy in Indonesia offers new discourse of law. Issuing of fatwa of National Board of Syariah (DSN) based on request of islamic economic doer, relation and influence of fatwa DSN to regulation are significant legal studies. The problems of this phenomenon are why form of the regulation of islamic economy is fatwa DSN, how the existence of fatwa DSN in regulation system is, and how the usage of fatwa DSN as legal resource for judge on religious judicature and for arbiter on national arbitration of syariah. The research used normative-juridical and socio-legal research. Form of the regulation of islamic economy is fatwa because people needs guidance in implementing islamic economy. The needs is not accomodated by government. People and government give trust to DSN (MUI) in issuing of fatwa because the knowledge of islamic law they have, which government do not has. The existence of fatwa DSN in regulation system is as positive law, binding people in islamic economic activities. The presence of fatwa DSN as itself is needed as guidance for government in regulation-making, for DPS in controlling activities of islamic finance institution, and for islamic fmance institution in implementing the activities. The usage of fatwa DSN by judge and arbiter is not always performed because they compare fatwa DSN with general fatwa. Since fatwa DSN as positive law, they should use the fatwa as legal resource in their decision."

"Lembaga asuransi syariah umum merupakan salah satu lembaga yang bertujuan untuk mengurangi risiko-risiko yang dihadapi masyarakat, dengan metode berbagi risiko dengan akad utama berdasarkan akad tolong menolong. Menurut Laporan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam LK), industri asuransi umum syariah telah mengalami peningkatan baik dari premi yang diperoleh maupun dari segi kekayaan yang dimiliki perusahaan asuransi umum syariah. Berdasarkan laporan perkembangan tersebut, salah satu yang menjadi perhatian dari badan pengawas asuransi yaitu Bapepam LK adalah tingkat kesehatan keuangan asuransi umum syariah. Salah satu pengukuran dari tingkat kesehatan keuangan tersebut adalah dengan melihat tingkat solvabilitas dari perusahaan asuransi umum syariah. Sedangkan faktor internal yang diduga berpengaruh terhadap kesehatan keuangan asuransi umum syariah adalah firm size, investment performance, operating margin, premium growth, surplus growth, combined ratio dan liquidity. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan faktor internal apa saja yang berpengaruh terhadap kesehatan keuangan asuransi umum syariah dengan menggunakan model regresi logit. Berdasarkan hasil analisa regresi logit, diperoleh bahwa faktor yang menjadi penentu kesehatan keuangan asuransi umum syariah di Indonesia adalah faktor firm size, investment performance, operating margin dan liquidity.

---

Sharia general insurance (takaful) is an institution that aims to reduce the risks faced by the community, by sharing risk method with a major contract by risk sharing contract. According to reports of Badan pepam LK, the general insurance industry has increased both from premiums earned and the wealth owned by the general Islamic insurance companies.

According to the progress report, one concern of the Bapepam LK is the health of Islamic finance general insurance. One measure of the level of financial health is to look at the level of solvability of the Islamic general insurance company.

This study aims to determine what internal factors that affect the financial health Takaful seen from the ratio of solvability. Meanwhile internal factor that affect the financial health of general insurance company are firm size, investment performance, operating margin, premium growth, surplus growth, combined ratio and liquidity. "

"Penelitian mengenai pengungkapan Islamic Social Reporting (ISR) masih meluas, belum terspesialisasi terhadap sharia governance. Sedangkan penelitian mengenai CSR dengan menggunakan elemen-elemen corporate governance pada perusahaan konvensional telah beragam muncul, namun fungsi tata kelolanya berbeda dengan institusi keuangan Islam. Penelitian ini menggunakan content analysis untuk mendapatkan tingkat pengungkapan ISR pada perusahaan asuransi syariah dan regresi random effect censored tobit untuk menemukan elemen-elemen sharia governance yang mempengaruhi pengungkapan ISR. Penelitian dilakukan terhadap 24 sampel laporan tahunan perusahaan asuransi syariah di Indonesia, Malaysia, negara-negara GCC, dan Indian Subcontinent pada tahun 2010 dan 2011. Hasil pengujian menunjukkan bahwa ukuran sharia board, komponen sharia board report, perusahaan yang memiliki keanggotaan di AAOIFI, dan tekanan sosial politik di suatu negara mempengaruhi pengungkapan ISR, namun tidak dengan rasio penduduk Muslim di suatu negara. Ukuran perusahaan sebagai variabel kontrol tidak mempengaruhi pengungkapan ISR. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi perusahaan asuransi syariah untuk tidak hanya fokus dalam menjaga kesehatan dan stabilitas perusahaan saja, tetapi juga dapat lebih peduli terhadap aktivitas sosial yang sesuai dengan prinsip Islam serta pelaporan dan pengungkapannya kepada para stakeholder perusahaan.

---

Researches related to factors affecting Islamic Social Reporting (ISR) are still widespread which have not specialized to sharia governance. Even though there are various researches related to CSR using elements of corporate governance in the conventional companies, but their governance function is different to the Islamic financial institutions'. This research uses content analysis to get the level of ISR disclosure on the Islamic insurance companies and random effect censored tobit regression to find sharia governance elements affecting ISR disclosure. This research uses 24 samples of 2010 and 2011 annual reports presented by Islamic insurance companies in Indonesia, Malaysia, GCC countries, and Indian Subcontinent.

The result shows that sharia board size, sharia board report?s components, AAOIFI membership, and political and civil repression of the country influence the level of ISR disclosure, but not for number of Muslim population in the country. Company size as a control variable does not influence the level of ISR disclosure. This result is expected to give benefits for Islamic insurance companies to not only focus on maintaining their soundness and stability, but also concern about implementation of social activities which comply to Islamic principles as well as their reporting and disclosing to the companies? stakeholders."

"ABSTRAKTujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat efektivitas pengajaran materi akuntansi asuransi syariah pada Program Studi Bisnis Islam, Universitas Indonesia. Penelitian ini juga bertujuan untuk melihat apakah mata kuliah Takaful dan Re-Takaful merupakan prerequisite dari materi akuntansi asuransi syariah. Penelitian ini menggunakan data primer yang dikumpulkan dengan menggunakan kuesioner dan juga kuis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengajaran materi akuntansi asuransi syariah pada Program Studi Bisnis Islam, Universitas Indonesia, telah berjalan dengan efektif. Namun jika dilihat dari output berupa nilai kuis mahasiswa, pengajaran materi tersebut masih belum bisa memberikan hasil yang memuaskan.

---

ABSTRACTThe purpose of this study is to investigate the effectiveness of Takaful accounting teaching in Islamic Business Major of Universitas Indonesia. This study also aims to see whether the courses Takaful and Re Takaful is a prerequisite of Takaful accounting material. This study used primary data, collected from a questionnaires and quizzes. The results of this study indicate that Takaful accounting teaching has been running effectively, but the score of quizzes still not able to give satisfactory results."