Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Corruption cases that occur in almost all provinces throughout Indonesia potentially bring financial harm to the government, drawing public attention in the last few years. A large number of provinces where such cases occur have received Unqualified Opinion. As a result there is a discrepancy between the public's perception and the findings of the BPK, Indonesia's supreme audit institution. The public is assured that government institutions or agencies that have received unqualified opinion are free from potential corruption. On the other hand, there are still potential corruption found that can cause financial harm to the state. Meanwhile, the government (BPK) has not conducted any audit on the financial reports to detect corruption. This inconsistency between public perception and the perception of the government, in this case the BPK, is referred to as an expectation gap. This study aims to prove that an unqualified opinion does not relate to level of corruption. The research method uses a combination of qualitative and quantitative/triangulation approach (mixed method). The study collects samples from 31 provinces throughout Indonesia. The result of this study indicates that an unqualified opinion represents the good governance of an organization. However, such opinion does not necessarily guarantee that the institution is free from potential corruption. The reason is that a BPK audit is not designed to detect corruption, but rather to determine the fairness of information presented in financial reports. Result of quantitative testing conducted during the study also confirms the result of the qualitative testing, and thus it can be affirmed that an unqualified opinion does not significantly relate to corruption level.

Abstrak :
Penelitian ini memeriksa keterkaitan antara kualitas pelaporan keuangan daerah yang diproksikan dengan opini audit dan pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) kabupaten, serta tingkat korupsi di INdonesia. Penelitian ini bersifat kualitatif deskriptif dan menggunakan metode analisis is (konten) untuk mengolah data. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas pelaporan laporan keuangan semakin meningkat yang ditunjukkan dengan membaiknya opini audit atas LKPD Kabupaten di Indonesia. Temuan kedua menunjukkan tidak terdapa kaitan antara pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten dengan opini yang diberikan oleh BPK. Temuan ketiga memperlihatkan perkembangan kasus korupsi di Indonesia semakin bertambah. Temuan keempat, pengungkapan laporan keuangan daerah kabupaten dan opini audit memilki keterkaitan dengan tingkat korupsi di Indonesia.

Abstrak :
ABSTRAK
This study investigates whether there is any different market reaction to unqualified and unqualified with explanatory paragraph audit opinion. The result of empirical univariate and regression test on 291.firm-years, with balanced proportion between the two opinions, shows that there is a significant difference of stock returns between the two audit opinions around opinion announcement. Market appreciates the existence of explanatory paragraph in the unqualified audit opinion with higher excess returns compared to standard unqualified audit opinion. Overall, this study shows incremental information content in unqualified with explanatory paragraph audit opinion.

Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh desentralisasi fiskal dan akuntabilitas laporan keuangan terhadap tingkat korupsi pada Pemerintah Daerah Provinsi di Indonesia periode tahun 2010-2013. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan data panel. Pengujian model menggunakan model Regresi dengan model efek random. Variabel akuntabilitas laporan keuangan berperan sebagai variabel moderasi yang diduga dapat menurunkan pengaruh positif desentralisasi fiskal terhadap tingkat korupsi. Variabel akuntabilitas laporan keuangan diukur dengan opini audit dan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI. Hasil penelitian membuktikan bahwa desentralisasi fiskal memiliki pengaruh positif terhadap tingkat korupsi. Tindak lanjut hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dapat memperlemah hubungan positif pengaruh desentralisasi fiskal terhadap tingkat korupsi

---

ABSTRACT
The objective of this research is to analyze the effect of fiscal decentralization dan accountability of Financial Statements on level of corruption in local government in Indonesia during 2010-2013. This study is quantitative research by using panel data dan multiple regression with random effect model. The accountability of the Financial Statements variable contribute as a moderating variable that could be expected to decrease the positive effects of fiscal decentralization on the level of corruption. accountability of financial statements variables measured with an audit opinion dan Audit rectification by the Provincial Government. The study finds that fiscal decentralization has positive correlation on level of corruption. Audit rectification by the Provincial Government weakens the positive effect of fiscal decentralization to the level of corruption

Abstrak :
Penelitian bertujuan menganalisis pengaruh kualitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah APIP, kualitas SDM pengelola keuangan negara, temuan Sistem Pengendalian Internal dan Ketidakpatuhan serta TLHP terhadap opini BPK dengan menggunakan sampel 56 Kementerian Lembaga selama empat tahun 2010 s.d 2013. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa kualitas APIP yang baik dan TLHP yang tinggi meningkatkan kemungkinan K/L memperoleh opini WTP, sedangkan tingginya temuan SPI dan temuan ketidakpatuhan menurunkan kemungkinan K/L memperoleh opini WTP. Kualitas SDM PKN tidak berpengaruh terhadap opini BPK. Implikasi penelitian adalah K/L harus meningkatkan kapabilitas APIP berdasarkan hasil assessment Internal Audit Capability Model IACM dan segera menindaklanjuti rekomendasi auditor BPK atas temuan audit. ......The purpose of this research is to analyze factors affecting audit opinion conducted by the Audit Board of the Republic of Indonesia BPK RI. Five variables being tested are internal audit quality, human resources quality, internal control findings, compliance findings, and post audit rectification. Using a sample of 56 Ministries Agencies from 2010 to 2013, this research empirically found that internal audit quality and post audit rectification have a significant positive effect on audit opinion, while internal control findings and compliance findings have a significant negative effect on audit opinion. Our results suggest that ministries or agencies should be enhance their internal audit capability based on Internal Audit Capability Model IACM assessment and follow the audit findings recommendation by BPK.

Abstrak :
Skripsi ini menguji pengaruh faktor audit dan faktor politik terhadap audit delay pada pemerintah daerah. Faktor audit tersebut adalah temuan audit dan opini audit sedangkan faktor politik adalah oposisi dan re-election. Audit delay pada penelitian ini didefinisikan sebagai periode waktu antara tanggal akhir tahun fiskal sampai dengan tanggal yang tertera pada laporan audit. Penelitian ini menggunakan sampel sebanyak 388 pemerintah daerah pada tahun 2011. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa opini berpengaruh negatif terhadap audit delay, temuan berpengaruh positif terhadap audit delay sedangkan oposisi dan re-election tidak berpengaruh terhadap audit delay.

---

This study examined the influence of audit opinion, audit findings, opposition and re-election on audit delay at local government in Indonesia. Audit delay in this research is defined as audit completion period, the period between a fiscal year end and audit report date. This research used 388 samples of local government in Indonesia in 2011. The result of this research shows that audit opinion gives negative and significant influence to audit delay, audit findings gives positive and significant influence to audit delay while opposition and re-election has no effect to audit delay.

Abstrak :
Skripsi ini menganalisis faktor-faktor yang menentukan audit lag pada perusahaan publik di Indonesia. Sampel terdiri atas 138 perusahaan dalam industri manufaktur dan 22 perusahaan dalam industri perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2005-2007. Statistik deskriptif menunjukkan bahwa rata-rata audit lag lebih dari 76,2 hari untuk tiga tahun penelitian dengan standar deviasi 20 hari. Penelitian ini menguji empat hipotesis mengenai pengaruh ukuran perusahaan, opini audit, ukuran kantor akuntan publik, dan jenis industri terhadap audit lag. Hasil utama dalam penelitian ini adalah bahwa audit lag secara signifikan lebih panjang pada perusahaan yang menerima opini audit selain wajar tanpa pengecualian dan termasuk dalam industri nonkeuangan. Diharapkan penelitian ini dapat berkontribusi dalam literatur saat ini mengenai audit lag.

---

This paper analyzes the determinant factors of audit lag in public companies in Indonesia. The sample comprises 138 companies in manufacturing industry and 22 companies in banking industry listed in the Indonesian Stock Exchange during the period 2005-2007. Descriptive statistics indicate the audit lag mean to be more than 76,2 days for the three years under study with a standard deviation of 20 days. This study tests four hypotheses relating the effect of company size, audit opinion, auditor firm size, and industry classification to audit lag. The primary findings are that the audit lag is significantly longer for companies that (1) receive other than unqualified audit opinions, and (2) are non-financial industry. It is hoped that this study can contribute towards the current literature on audit lag.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk memaparkan analisis mengenai kesenjangan ekspektasi dalam audit laporan keuangan pada sektor publik di Indonesia; mengetahui apakah auditor dan perikatan audit yang memberikan reasonable assurance dapat diandalkan untuk mendeteksi kecurangan; serta memaparkan tanggung jawab auditor untuk mendeteksi kecurangan dalam suatu audit atas laporan keuangan berdasarkan ketentuan yang berlaku. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) kesenjangan ekspektasi dalam audit laporan keuangan pada sektor publik di Indonesia tidak cukup beralasan; (2) terdapat kendala bawaan, yang menyebabkan auditor gagal mendeteksi kecurangan yang berdampak material pada laporan keuangan; dan (3) auditor bertanggung jawab untuk mendeteksi kecurangan yang berdampak langsung dan material terhadap penyajian laporan keuangan. ......The objectives of this research are to present an analysis of the audit expectation gap of public sector financial statements in Indonesia; to determine whether the auditor and the audit engagement that provide reasonable assurance are reliable to detect fraud; and to highlight the auditor?s role and responsibilities for detecting fraud in the audit of financial statements. The method used in this research is the descriptive qualitative approach. The results of data analysis show that: (1) expectation gap in the public sector is not well-founded; (2) there are inherent limitations that may caused the auditor failed to detect fraud that have material effect on the financial statements; and (3) the auditor is responsible for detecting fraud that have direct and material effect to the financial statements.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis persepsi auditor, auditi, dan pengguna laporan jika opini audit internal diterapkan, dan merekomendasikan rancangan perumusan opini audit internal yang tepat. Penelitian menggunakan pendekatan studi kasus dengan metode kualitatif. Objek penelitian adalah lima unit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Kementerian beserta auditinya, dan satu unit pengguna laporan. Data penelitian diperoleh dari data primer dan sekunder melalui dokumentasi dan wawancara. Penelitian ini menunjukkan bahwa opini audit internal sangat diperlukan untuk melangkah menuju kapabilitas APIP level 4 Internal Audit Capability Model (IA-CM). Menurut auditi, opini audit internal merupakan penilaian bagi organisasi dan membawa dampak terhadap peningkatan kinerja unit. Menurut pengguna laporan, opini audit internal memberikan pengaruh terhadap proses pengambilan keputusan. Penelitian merekomendasikan identifikasi rincian kriteria pengukuran lingkup tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian organisasi pemerintahan untuk kebutuhan perumusan opini. Bentuk opini audit internal yang sesuai adalah opini dengan tiga atau empat tingkat, yang dapat diterapkan baik di level mikro maupun makro.

---

This study aims to analyze the perceptions of auditor, auditee, and report user if an internal audit opinion is applied and recommend the design of the formulation of appropriate internal audit opinion. The study used a case study approach with qualitative methods. The object of the research is five units of the Government Internal Supervisory Apparatus or Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) of the Ministry along with their auditees, and one unit of report user. The research data was obtained from primary and secondary data through documentation and interviews. This study shows that an internal audit opinion is very necessary to move towards APIP level 4 capabilities of the Internal Audit Capability Model (IA-CM). According to the auditee, the internal audit opinion is an assessment of the organization and has an impact on improving the performance of the unit. According to report user, internal audit opinions have an influence on the decision making process. The study recommends identifying details of criteria for measuring the scope of governance, risk management, and control of government organizations for the needs of opinion formulation. The appropriate form of internal audit opinion is opinion with three or four levels, which can be applied both at the micro and macro level.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh tidak langsung temuan audit dan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK-RI terhadap kinerja pemerintah daerah melalui akuntabilitas keuangan yang diukur dengan opini audit tahun 2010-2012. Hasil pengujian model akuntabilitas keuangan menunjukkan bahwa temuan audit kelemahan sistem pengendalian internal dan tingkat penyimpangan berpengaruh negatif terhadap opini audit. Sedangkan, untuk temuan audit ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan tidak berpengaruh terhadap opini audit. Sementara itu, tindak lanjut jumlah dan nilai rekomendasi hasil pemeriksaan berpengaruh positif terhadap opini audit. Kemudian, dalam menguji pengaruh tidak langsung, digunakan predicted value opini yang dihubungkan dengan kinerja, hasil pengujian menunjukkan bahwa temuan audit dan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan berpengaruh negatif tidak langsung terhadap kinerja pemerintah daerah.

---

This research aims to examine the indirect effect of audit findings and post audit rectifications on the performance of local government through financial accountability as measured by audit opinion during 2010-2012. The result for financial accountability model shows that the audit findings of internal control system weaknesses and the degree of deviations negatively affect the audit opinion. As for audit findings of non-compliance to regulations do not affect the audit opinion. Meanwhile, the follow-up number and values of recommendations positively affect the audit opinion. Then, in testing the indirect effect, used predicted values of audit opinion associated with performance. The result shows that audit findings and post audit rectifications indirectly negatively affect the performance of local governments.