Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini akan membahas competitive authoritarian regime di Turki pada kasus referendum 2017. Refendum 2017 merupakan inisiasi Erdo-an yang sejak 2011 mengatakan bahwa Turki akan semakin kuat dan stabil apabila menganut sistem presidensial. Erdo-an didukung oleh AKP dan MHP di Parlemen, sedangkan HDP dan CHP menolak karena poin-poin amandemen dapat menghasilkan otoritarianisme di Turki. Referendum diselenggarakan pada kondisi darurat negara setelah kudeta gagal pada 2016 oleh kelompok G len. Pada perencanaan dan prosesnya, ditemukan beberapa dinamika politik yang terjadi di Turki yaitu tindak represi terhadap kelompok oposisi, ketimpangan sumber daya dan akses kampanye, serta adanya indikasi kecurangan yang terjadi dalam proses referendum. Dengan demikian, temuan-temuan tersebut memperlihatkan bahwa rezim Erdo-an mengimplementasikan nilai-nilai competitive authoritarian pada kasus referendum 2017.

---

This thesis discusses the case of Erdo an regime on the case of Turkish referendum 2017. The referendum was initiated by Erdo an, whom argued that presidential system will make the country stronger and more stable. The referendum was supported by AKP and MHP in the Parliament, but then opposed by HDP and CHP due to their concern of one man rule in Turkey. The referendum was held in the state emergency situation since the failed coup attempt on 2016 by the G lenists. In the preparation and process, there were repression to the oppositions, uneven access to the resources and campaign, and some indication of an unfair election. Based on the findings, this thesis concluded that Erdo an rsquo s regime had implemented and embodied the competitive authoritarian model, especially in the case of the 2017's referendum. "

"Beberapa variabel psikologi ditemukan menjadi faktor disposisi yang mempengaruhi ideologi politik misalnya motivasi epistemik, right wing authoritarianism dan social dominance orientation. Selain faktor psikologi, faktor agama diprediksikan dapat menjadi faktor disposisi ideologi politik karena agama dan politik mempunyai akar kebutuhan psikologi yang sama. Sifat multiinterpretatif ajaran Islam tidak bisa melihat Islam secara monolitik sehingga Muslim akan berbeda-beda dalam bersikap politik. Penelitian ini bertujuan melihat peran agama dan faktor psikologis dalam memetakan tipologi ideologi politik Muslim di Indonesia. Studi pendahuluan dilakukan dengan mewawancarai 12 partisipan dari organisasi Islam untuk menggambarkan perbedaan sikap politik dan perbedaan interpetasi dalam memahami ajaran Islam. Beberapa Muslim digambarkan meyakini dan memahami ajaran Islam sebagai pedoman menyeluruh (total) dalam semua aspek kehidupan termasuk kehidupan politik dan bernegara. Totalitas dalam Islam tersebut diduga menjadi prediktor terhadap ideologi politik Muslim. Untuk itu perlu dilakukan adaptasi dan analisis struktur skala totalisme Islam (studi 1a) dengan partisipan sebanyak 653 muslim. Selanjutnya menguji korelasi dan regresi dengan variabel yang terkait dengan ideologi (1b) dengan partisipan sebanyak 376 mahasiswa muslim. Selanjutnya studi 2 menggunakan survei sebanyak 1208 muslim dari beberapa provinsi dengan karakteristik tertentu yang bertujuan untuk membuktikan hipotesis utama yaitu keberagaman ideologi politik Muslim di Indonesia. Hasilnya terdapat 6 kelompok ideologi politik dengan perbedaan karakteristik pada motivasi epsitemik, right wing authoritarianism, social dominance orientaiton dan totalisme Islam.

---

Some psychological variables are found as the disposition factors that influence to political ideology such as epistemic motivation, right wing authoritarianism and social dominance orientation. Besides psychological factors, the religious factors are predicted to be a disposition factor for political ideology because religion and politics have the similar root in psychological needs. The multi-interpretative nature of Islamic teachings cannot be seen Islam as monolithically interpretation, so Muslims will be different in their political behavior. This study aims to analyze the role of religion and psychological factors in mapping the typology of Muslim political ideology in Indonesia. A preliminary study was conducted by interviewing 12 participants from Islamic organizations to illustrate differences in political attitudes and differences in interpretation in understanding Islamic teachings. Some Muslims are depicted as believing and understanding the teachings of Islam as an absolute guidance (total) in all aspects of life including political and state life.

Totality in Islam is thought to be a predictor of Muslim political ideology. For this reason, it is necessary to adapt and analyze the structure of the Islamic totalism scale (study 1a) with 653 Muslim participants and test correlation and regression with variables related to ideology (1b) with a total of 376 Muslim student participants. Furthermore Study 2 focused on a survey to 1208 Muslims from several provinces with certain characteristics aimed at proving the main hypothesis of the diversity of Muslim political ideologies in Indonesia. The result is that there are 6 groups of political ideologies with different characteristics in epistemic motivation, right wing authoritarianism, social dominance orientation and Islamic totalism."

"Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh orientasi dominansi sosial SDO dan otoritarianisme sayap kanan RWA terhadap kesadaran kelas atau derajat sejauh mana individu memahami posisi mereka dan menempatkan diri mereka dalam hubungan antarkelas. Pengukuran kesadaran kelas pada penelitian ini menggunakan alat ukur Multidimensional Class Consciousness Scale MCCS. Orientasi dominansi sosial ialah derajat sejauh mana individu menginginkan kelompok mereka untuk mendominasi dan menjadi lebih unggul dari kelompok lainnya, dan diukur dengan alat ukur Social Dominance Orientation Scale SDO6. Otoritarianisme sayap kanan ialah derajat sejauh mana seseorang percaya untuk tunduk terhadap otoritas yang ada dan norma-norma sosial yang didukung oleh otoritas ini, dan diukur dengan Short Version Right-Wing Authoritarianism Scale SV-RWA. Partisipan penelitian ini ialah 129 mahasiswa S1 Universitas Indonesia usia 17 hingga 27 tahun. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa orientasi dominansi sosial dan otoritarianisme sayap kanan memprediksi kesadaran kelas yang rendah pada mahasiswa S1.

---

The present study aims to investigate the effects of social dominance orientation SDO and right wing authoritarianism RWA on class consciousness or the extent to which individuals acknowledge and situate themselves within class relations. Class consciousness is measured with the Multidimensional Class Consciousness Scale MCCS. Social dominance orientation is the extent to which one desires that one 39 s ingroup dominate and be superior to outgroups and it is measured with the Social Dominance Orientation Scale SDO6. Right wing authoritarianism is the extent to which an individual believe strongly in submission to established authorities and the social norms these authorities endorse and it is measured with the Short Version Right Wing Authoritarianism Scale SV RWA. The study participants are 129 undergraduate students aged 17 to 27 enrolled in Universitas Indonesia. The result of this research shows that social dominance orientation and right wing authoritarianism predict lower class consciousness in college students."

"Perkembangan teknologi membawa perubahan terhadap mudahnya masyarakat dalam menyampaikan pendapat. Akan tetapi, negara melakukan tanggapan dengan adanya upaya pembatasan yakni otoritarianisme digital. Otoritarianisme digital dilakukan melalui berbagai cara seperti pembatasan akses, pembatasan konten, kekerasan digital, dan pembentukan wacana digital. Oleh Althusser, pelaku dari otoritarianisme digital kemudian turut mengikutsertakan aktor non-negara dalam praktiknya. Penulisan ini mencoba untuk menjabarkan bagaimana otoritarianisme digital dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam kurun waktu 2018 sampai 2023. Penulisan ini menggunakan teknik analisis isi kualitatif serta menggunakan teori dari realitas sosial Quinney, serta konsep dari kejahatan negara. Hasil analisis data menunjukkan adanya penggunaan langkah-langkah yang digunakan oleh negara dalam melakukan pembungkaman terhadap masyarakat yang mencoba mengganggu legitimasi pemerintah melalui otoritarianisme digital.

---

The development of technology has brought about changes in how easily people can express their opinions. However, the state responds to this development by implementing restrictive measures known as digital authoritarianism. Digital authoritarianism is implemented through various means such as access restrictions, content censorship, digital violence, and the shaping of digital discourse. According to Althusser, actors involved in digital authoritarianism also involve non-state actors in their practices. This paper aims to elucidate how the Indonesian government has implemented digital authoritarianism from 2018 to 2023. The study employs qualitative content analysis and draws on Quinney's theory of social reality and the concept of state crime. The findings of the data analysis reveal the adoption of measures by the state to suppress individuals or groups attempting to challenge the government's legitimacy through digital authoritarianism."

"Penelitian ini membahas mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kemenangan Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV). Dalam menganalisis hal tersebut, peneliti menggunakan konsep electoral irregularities dan teori Competitive Authoritarianism Regime dalam melihat faktor-faktor yang memengaruhi kemenangan Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) pada pemilihan umum Majelis Nasional tahun 2020. Penelitian ini menemukan bahwa tindakan pemerintahan Maduro untuk menciptakan lingkungan kompetisi yang bias melalui serangkaian kebijakan dan tekanan yang menguntungkan bagi pemerintah serta di sisi lai nmerugikan oposisi, berhasil membawa PSUV untuk memperoleh kemenangannya dalam pemilu.

---

This research discusses the factors that affected the victory of Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV). In analyzing this case, author used the concept of electoral irregularities and the theory of Competitive Authoritarianism Regime in search of the factors that was affecting the victory of Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) on the 2020 National Assembly general election. This research finds that the Maduro government's actions are to create a competitive environment which is biased towards policy choices and pressures that are favorable to the government and on the other hand, succeeded in bringing PSUV to gain its victory in the elections."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah religious fundamentalism dapat memprediksi penurunan performa memori rekognisi mengenai kata moral-emosional bervalensi negatif pada Muslim di Indonesia dan sejauh mana right-wing authoritarian memoderasi hubungan negatif antara religious fundamentalism dan memori rekognisi jenis kata moral-emosional negatif. Total 121 warga negara Indonesia Muslim yang berusia 18-25 tahun (M = 20 tahun 9 bulan) berpartisipasi. Penelitian ini menggunakan Islamic Fundamentalism (Putra & Sukabdi, 2014), untuk mengukur religious fundamentalism, dan right-wing authoritarianism scale untuk mengukur right-wing authoritarianism (Passini, 2017), sementara pengukuran akurasi memori menggunakan corrected recognition dari signal detection theory (Baddeley dkk., 2015). Analisis repeated measures menunjukkan bahwa jenis kata moral-emosional negatif memiliki akurasi yang lebih tinggi daripada jenis kata lainnya. Analisis moderasi dengan PROCESS menunjukkan bahwa efek negatif dari religious fundamentalism pada memori rekognisi jenis kata moral-emosional negatif dimoderasi oleh right-wing authoritarianism. Semua temuan ini mengindikasikan bahwa pandangan politik yang ekstrem dapat menurunkan performa memori mengenai kata moral-emosional sehingga perlu dipertimbangkan untuk memahami mekanisme psikologis dari politik identitas agama serta pengaruhnya pada diseminasi pesan moral-emosional lewat kampanye maupun pidato-pidato politik yang disebarkan melalui media sosial.

---

The purpose of this study to investigate the role of religious fundamentalism in predicting the decline of memory recognition for negative moral-emotional words in Indonesian Muslims and to investigate the role right-wing authoritarians as a moderator on the negative relationship between religious fundamentalism and the memory recognition for negative moral-emotional words. We recruited 121 Indonesian Muslim citizens aged 18-25 years to participate in the study. This study employed Islamic Fundamentalism (Putra & Sukabdi, 2014), to measure the level of religious fundamentalists, Right-Wing Authoritarianism Scale (Passini, 2017) to measure the level of right-wing authoritarianism, and corrected recognition as a measure for memory accuracy based on the signal detection theory (Baddeley et al., 2015) The repeated measures ANOVA analysis showed that participants remembered negative moral-emotional words with a higher level of accuracy than the accuracy levels of other types wordstype. The moderation analysis with PROCESS showed that the negative effect of religious fundamentalism on the memory recognition for negative moral-emotional words is significantly moderated by right-wing authoritarianism. These findings provide evidence on how extreme political views can impair memory for moral-emotional words, and thus, they should be considered to better understand the psychological mechanisms underlying religion-based politics and its effects on the dissemination of moral-emotional messages through campaigns and political speeches in social media."

"Makalah ini menyelidiki hubungan antara kepemilikan perusahaan keluarga dan kinerja keuangan perusahaan dengan koneksi politik sebagai variabel moderasi, serta menyelidiki dua negara berkembang dengan nilai demokrasi yang berbeda, yaitu India (lebih demokratis) dan Nigeria (lebih otoriter). Dengan menggunakan sampel 60 perusahaan, masing-masing 30 dari Bombay Stock Exchange dan Nigerian Group Exchange, kami mengumpulkan data mengenai kepemilikan saham perusahaan keluarga dan dewan direksi yang memiliki hubungan politik, serta menganalisis hubungan di antara keduanya dari tahun 2021 hingga 2022 menggunakan Database ORBIS. Hasil analisis menunjukkan adanya korelasi negatif yang lemah antara kepemilikan perusahaan keluarga dan kinerja keuangan perusahaan. Selain itu, ditemukan pula hubungan negatif yang lemah antara dewan direksi yang memiliki hubungan politik dan kinerja keuangan perusahaan. Namun, semakin otoriter suatu negara, semakin besar kemungkinan perusahaan keluarga di negara tersebut menggunakan koneksi politik untuk mencapai kinerja keuangan yang lebih baik dibandingkan dengan perusahaan keluarga di negara berkembang yang lebih demokratis.

---

This paper examines the relationship between family firm ownership and firm financial performance, with political connections serving as a moderating variable, in two emerging countries with differing democratic scores: India (more democratic) and Nigeria (more authoritarian). Utilizing a sample of 60 firms, 30 from each country, sourced from the Bombay Stock Exchange and Nigerian Group Exchange, data on family firm shareholding and politically connected board members from 2021 to 2022 were analyzed using the ORBIS database. The findings reveal a weak negative correlation between family firm ownership and firm financial performance, as well as a weak negative relationship between politically connected boards and firm financial performance. Nonetheless, in more authoritarian countries, family firms are more likely to leverage higher political connections compared to their counterparts in democratic emerging countries to enhance financial performance."