Hasil Pencarian

Ditemukan 9 dokumen yang sesuai dengan query

Fifidiana, author

Kompetensi badan peradilan umum dan peradilan tata usaha negara dalam gugatan pembatalan risalah lelang studi kasus Willem Irianto vs Kepala kantor lelang kelas II Kediri

Atas lelang yang telah dilaksanakan, tidak dapat dibatalkan oleh Kantor Lelang, hal ini ditegaskan dalam Keputusan Menteri Keuangan No. 304/KMK 01/2002 jo. No. 450/KMK 01/2002 yang berbunyi ?Pelelangan yang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku tidak dapat dibatalkan?. Permasalahan pokok adalah bagaimana kompetensi Badan Peradilan Umum dan Badan Peradilan...

Depok: Universitas Indonesia, 2009

T25244

UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library

Agnes Angelika, author

Pelaksanaan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang kepailitan terhadap kepentingan kreditur: Suatu tinjauan dari putusan-putusan pailit badan peradilan Indonesia

Dalam rangka penyelesaian akibat-akibat dari krisis moneter yang terjadi sejak pertengahan tahun 1997 di Indonesia, khususnya berkenaan dengan masalah utang piutang yang sangat mendesak di kalangan dunia usaha dan atas permintaan dari Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund/IMF), Indonesia harus segera menyempurnakan sarana hukum yang mengatur permasalahan kewajiban debitur kepada...

Depok: Universitas Indonesia, 2002

T16714

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Teguh Hermawan, author

Mengikatnya Perjanjian Arbitrase dalam Sengketa Perdata Dikaitkan dengan Kompetensi Badan Peradilan / Teguh Hermawan

2005

T36540

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Martiman Prodjohamidjojo, author

Kekuasaan kehakiman dan wewenang untuk mengadili

Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984

347.01 MAR k

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Angelina L., author

Status hukum biaya proses penyelesaian perkara dalam lingkungan Badan Peradilan menurut peraturan perundang-undangan

Biaya proses penyelesaian perkara merupakan masalah terkait antara kedudukan badan peradilan dan keuangan negara sebagai akibat luasnya ruang lingkup keuangan negara menurut Pasal 2 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003. Mahkamah Agung menganggap biaya proses penyelesaian biaya perkara pada di semua badan peradilan yang menangani perkara perdata tidak termasuk keuangan negara...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009

S25467

UI - Skripsi Open Universitas Indonesia Library

Manggala, Rita, author

Kedudukan hukum anak luar kawin dalam perspektif badan peradilan (analisis putusan mahkamah agung republik Indonesia nomor: 935 k/pdt/1998) / Rita Manggala

Permasalahan kedudukan hukum anak luar kawin terhadap bapak dan/atau ibunya merupakan permasalahan yang terjadi di dalam masyarakat. Hal ini disebabkan karena anak luar kawin didiskriminasi baik dalam kedudukan hukumnya maupun di dalam lingkungan masyarakat. Di dalam Undang-undang Perkawinan dan K.U.H.Perdata seorang bapak biologis dari anak luar kawin yang tidak diakuinya,...

2006

T16497

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Ibnu Hakam Musais, author

Kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai Lembaga yang mengadili perselisihan hasil pemilihan Kepala Daerah pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013 = Constitutional Courts Authorities as an Institution for Regional Election Dispute Settlement, post-decision of the Constitutional Court Number 97/PUU-XI/2013 / Ibnu Hakam Musais

ABSTRAK

Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013, pilkada bukan lagi pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketentuan Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan pemilihan kepala daerah dipilih secara demokratis, sampai saat ini juga masih menimbulkan perdebatan apakah...

2018

T55129

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Hari Kristianto Wahyu Kurniawan, author

Dualisme penanganan sengketa administratif di bidang kepabeanan oleh badan peradilan = Dualism adjudication in customs administrative dispute by courts

ABSTRAK
Dualisme penanganan sengketa administratif di bidang kepabeanan antara pengadilan Pajak dan Pengadilan Tata Usaha Negara telah menciptakan ketidakpastian hukum. Untuk itu penelitian ini membahas mengenai kekuasaan kehakiman terkait penanganan sengketa dimaksud. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif. Sejalan dengan metode tersebut, pendekatan yang digunakan ini adalah pendekatan analitis (analytical approach) dan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach)....

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

T42276

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Putri Kalingga Hermawan, author

Eksekusi lembaga jaminan untuk benda bergerak di Indonesia: studi perbandingan Indonesia dengan Australia = Execution of security interest for moveable property in Indonesia: comparative studi with Australia

Kebutuhan manusia yang begitu banyak sering kali tidak dapat dipenuhi dengan dana yang ia miliki sehingga manusia memerlukan suatu lembaga yang memberikan fasilitas yang bertujuan untuk memberikan dana penunjang untuk memenuhi kebutuhannya, yakni lembaga jaminan. Dalam pelaksanaannya, setiap lembaga jaminan mengatur tata cara eksekusi nya masing-masing. Hukum Indonesia yang mengenal...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia , 2020

S-pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian