Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian tentang penerapan sistem penjaminan simpanan di Indonesia adalah untuk memberikan jalan keluar terhadap masalah-masalah yang dihadapi industri perbankan dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat, yaitu dengan cara: melihat pentingnya kepercayaan nasabah bagi industri perbankab; menjelaskan peranan skim penjaminan simpanan dalam memelihara bahkan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan; menguraikan mekanisme skim penjaminan simpanan dan prasyarat pendukung bagi pendirianya; menganalisis kemungkinan penerapan skim asuransi simpanan di Indonesia.

Metode penelitian disertasi ini, sesuai dengan yang dikenal dalam kepustakaan penelitian hukum (legal research), menggunakan penelitian hukum normatif. Karena itu upaya memperoleh data dalam penelitian ini dilakukan dengan melakukan penelitian kepustakaan, yaitu mengumpulkan data sekunder, baik yang berupa bahan hukum primer, sekunder maupun bahan hukum tertier seperti konsep-konsep, doktrin-doktrin dan perundang-undangan atau kaedah hukum yang berkaitan dengan penelitian ini.

Abstrak :
ABSTRAK
Hubungan bank dan nasabah menjadi sorotan tajam akhir-akhir ini sebagai akibat dari Paket 28 Oktober 1988 (PAITO 88) yang mengakibatkan jumlah bank meningkat dengan tajam demikian juga dengan meningkatnya dana masyarakat yang dihimpun oleh perbankan nasional. Melalui peningkatan jumlah bank dan dana masyarakat , maka meningkat pula produk-produk perbankan yang diikuti oleh variasi-variasi dari produk-produk perbankan.

Nasabah mempunyai ketertarikkan tersendiri atas produk-produk perbankan tersebut, karena adanya iming-iming hadiah yang diberikan oleh sejumlah bank terhadap para deposan.

Di balik hubungan bank dan nasabah ini, terlihat berdasarkan hasil penelitian, kedudukan dari deposan mulai dipertanyakan karena belum memadainya peraturan perundang-undangan di bidang perbankan yang dapat melindungi kepentingan dari para deposan. Kasus Bank Surma merupakan suatu contoh tersendiri, bahwa betapa rapuhnya perlindungan hukum bagi para deposan yang diberikan oleh bank.

Salah satu sebab kurangnya perlindungan hukum bagi para deposan yaitu karena lemahnya bargaining position yang dimiliki oleh para deposan. Hal ini disebabkan klausul-klausul yang sudah baku yang diterapkan oleh perbankan terhadap perjanjian baku yang terdapat pada setiap penbukaan rekening tabungan dan deposito.

Menghadapi permasalahan dari hubungan bank dan nasabah terhadap produk tabungan dan deposito, meialui tesis ini penulis berusaha nenjawab permasalahan yang terdapat dalam masyarakat perbankan melalui pendekatan secara yuridis, dengan prinsipnya melakukan penelitian hukum yang nornatif, bercorak kuantitatif, multidisipliner dan perbandingan hukum.

Abstrak :
ABSTRAK
Tesis ini membahas tentang pertanggungjawaban bank terhadap kerugian nasabah akibat pelanggaran rahasia bank yang dilakukan oleh pihak terafiliasi bank. Penelitian tesis ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan pertimbangan bahwa titik tolak penelitian adalah analisa terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait dengan hukum perbankan khususnya yang berkaitan dengan kerahasiaan bank. hasil penelitian ini adalah nasabah yang dirugikan dapat meminta pertanggungjawaban kepada pihak terafiliasi bank.

---

ABSTRACT
This thesis explains regarding the bank's liability for customer losses due to violation bank secrecy causing by bank affiliated parties. This thesis research is a normative juridical research with consideration that the starting point of the research is the analysis of laws and regulations related to banking law especially related to bank secrecy. This research report is the aggrieved customer could asking for responsibility to the affiliated parties.

Abstrak :
ABSTRAK
Dalam rangka usahanya untuk menghimpun dana masyarakat, pihak perbankan berlomba menawarkan berbagai macam produk kepada masyarakat, seperti tabungan dengan bunga harian, tabungan berhadiah, deposito berhadiah. Dipihak lain, untuk menyalurkan dana tersebut kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman, selalu diikuti dengan persyaratan dan prosedur yang seringkali memberatkan calon nasabah.
Dalam perekonomian di Indonesia dikenal suatu lembaga kredit yang lain yang dapat digunakan sebagai salah satu alternatif sumber dana, yaitu Perusahaan Umum Pegadaian (selanjutnya disebut Pegadaian). Pegadaian adalah Badan Perkreditan yang berada langsung di bawah pengawasan Departemen Keuangan, yang menyalurkan uang pinjaman atas dasar hukum gadai, dengan menerima jaminan berupa barang-barang bergerak. Persyaratan yang ringan, prosedur yang sederhana dan pelayanan yang cepat adalah ciri dari Pegadaian.
Namun dalam perkembangannya, masyarakat lebih mengenal Lembaga Perbankan dibandingkan dengan Pegadaian. Keengganan masyarakat menggunakan jasa Pegadaian karena Pegadaian sering diidentikkan dengan kemiskinan. Sesuai dengan tujuan awal didirikannya Pegadaian, yaitu untuk memberantas lintah darat, rentenir atau praktek riba gelap yang memberatkan kehidupan masyarakat kecil, sehingga pengguna jasa Pegadaian sebagaian besar adalah masyarakat golongan bawah.
Pegadaian adalah lembaga yang unik. Disatu pihak Pegadaian diharapkan bisa memberikan kredit kepada siapapun yang membutuhkan, sedangkan dipihak lain Pegadaian tidak diperkenankan menghimpun dana dari masyarakat berupa tabungan, giro atau deposito, seperti halnya dengan Bank.
Penelitian ini mencoba mengkaji faktor penentu perkembangan Pegadaian, khususnya di Jawa Tengah untuk kurun waktu tahun 1983 sampai dengan 1992. Dalam analisis dapat pula diketahui faktor apa sebetulnya yang dominan sebagai penentu perkembangan Pegadaian, sehingga apabila faktor tersebut dapat diketahui, dapat membantu untuk menentukan kebijakan Perum Pegadaian selanjutnya.
Tidak banyak teori yang dapat dijadikan acuan dalam penelitian ini. Hal ini disebabkan kekhasan misi, sifat maupun ciri Pegadaian itu sendiri. Sehingga model dibangun atas dasar prasurvey dan data yang ada di lapangan.
Faktor-faktor yang diduga sebagai penentu perkembangan Pegadaian adalah jumlah nasabah, omzet, sewa modal, surplus, jumlah pegawai, tanggapan nasabah atas kredit yang diperoleh, pelayanan dan kepuasan nasabah.
Dari delapan faktor tersebut, tujuh faktor yaitu jumlah nasabah, omzet, sewa modal, surplus, kredit, pelayanan dan kepuasan nasabah mempunyai tingkat keeratan yang tinggi terhadap model dan jumlah nasabah merupakan faktor yang dominan dalam menentukan perkembangan Pegadaian. Hal ini mengingat nasabah Pegadaian adalah nasabah dengan penmintaan pinjaman dalam jumlah kecil, sehingga semakin banyak nasabah maka akan semakin besar omzet Pegadaian. Sedangkan faktor jumlah pegawai mempunyai tingkat keeratan yang rendah terhadap model, yaitu 0,37. Ini berarti bahwa jumlah pegawai meskipun tidak sesuai dengan formasi pegawai yang ada, kegiatan Pegadaian tetap dapat berjalan dengan baik.

Abstrak :
ABSTRAK
Penyusunan skripsi ini adalah menggunakan metode penelitian perpustakaan dan lapangan.

Tujuan dari pertanggungan adalah pengalihan resiko. Dalam rangka/konteks perjanjian kredit antara bank dengan nasabah, adakalanya bank pemberi kredit tersebut membuka perjanjian pertanggungan dengan lembaga pertanggungan kredit guna mencegah hal-hal atau kejadian-kejadian yang tidak tertentu dalam waktu perjanjian kredit berlangsung ataupun sesudah berakhirnya perjanjian kredit tersebut, tapi pihak penerima kredit tidak dapat mengembalikan kreditnya.

Bantuan dalam bentuk pertanggungan kredit adalah dimaksudkan menjamin penggantian kerugian bagi bank sebagai akibat tidak dapatnya dibayar kembali kredit tersebut oleh nasabah bank yang bersangkutan.

Perjanjian kredit antara bank dengan nasabah dan perjanjian pertanggungan antara bank dengan pihak lembaga pertanggungan (perusahaan asuransi) sangat penting, karena menyangkut suatu kepastian hukum baik dari segi perjanjiannya maupun segi jaminannya.

Abstrak :
[ABSTRAK
Masyarakat sering memanfaatkan jasa perbankan maka banyak hubungan yang terjadi antara masyarakat dan bank dengan perjanjian tertulis atau tidak tertulis. Namun nasabah atau calon nasabah tidak selalu memperhatikan klausula di dalam perjanjian tersebut telah ditetapkan terlebih dahulu oleh Bank. UUPK telah mengatur larangan penggunaan klausula tertentu di dalam perjanjian nasabah dan bank, tapi dalam prakteknya terdapat Bank yang mencantumkan klausula baku seperti melepas tanggungjawab atas kerugian yang dialami nasabah saat sedang atau setelah memanfaatkan jasa perbankan. Bank tidak bisa berlindung dengan perjanjian baku yang telah dibuat sebelumnya apabila klausula perjanjian tersebut mencantumkan hal-hal yang dilarang untuk dicantumkan oleh UUPK.

---

ABSTRACT
People often using banking services, therefore lots of relations happen between individuals and banks, either in the form of written agreement or unwritten consent. However, customers or prospects are not always aware of the contents in the agreement whereas the clauses has already been provisioned by the bank. UUPK prohibits the usage of such particular clause in the mentioned above agreement, in common practice, there are banks that include prohibited clauses. One of the clause that is prohibited by UUPK to be included in the bank-customer agreement is ?bank is not responsible for customer?s loss while and/or after using the bank?s services?. In fact, Bank that cause loss to customers has to be responsible for customer?s loss and can not protect itself using the standard clauses that has been made before by the bank, if such clauses are prohibited by UUPK to be included in the bank-customers agreement.;People often using banking services, therefore lots of relations happen between individuals and banks, either in the form of written agreement or unwritten consent. However, customers or prospects are not always aware of the contents in the agreement whereas the clauses has already been provisioned by the bank. UUPK prohibits the usage of such particular clause in the mentioned above agreement, in common practice, there are banks that include prohibited clauses. One of the clause that is prohibited by UUPK to be included in the bank-customer agreement is ?bank is not responsible for customer?s loss while and/or after using the bank?s services?. In fact, Bank that cause loss to customers has to be responsible for customer?s loss and can not protect itself using the standard clauses that has been made before by the bank, if such clauses are prohibited by UUPK to be included in the bank-customers agreement., People often using banking services, therefore lots of relations happen between individuals and banks, either in the form of written agreement or unwritten consent. However, customers or prospects are not always aware of the contents in the agreement whereas the clauses has already been provisioned by the bank. UUPK prohibits the usage of such particular clause in the mentioned above agreement, in common practice, there are banks that include prohibited clauses. One of the clause that is prohibited by UUPK to be included in the bank-customer agreement is “bank is not responsible for customer’s loss while and/or after using the bank’s services”. In fact, Bank that cause loss to customers has to be responsible for customer’s loss and can not protect itself using the standard clauses that has been made before by the bank, if such clauses are prohibited by UUPK to be included in the bank-customers agreement.]

Abstrak :
Masyarakat yang memanfaatkan jasa perbankan disebut sebagai nasabah sebagaimana diatur dalam UU Perbankan Nomor 10 tahun 1998 dan hubungan hukum nasabah dengan bank diatur pula sebagai hubungan hukum konsumen dan pelaku usaha berdasarkan UU Perlindungan Konsumen Nomor 8 tahun 1999. Namun tidak semua kegiatan perbankan aman dari terjadinya pelanggaran hukum, sebagaimana salah satu contoh kasus yang terjadi pada tahun 2003 yaitu dana nasabah Bank Century yang tidak dapat ditarik kembali. Kasus nasabah Bank Century sangat menarik perhatian publik karena jumlah nasabah yang dirugikan begitu banyak dan jumlah kehilangan dana yang terjadi mencapai triliunan rupiah yang disebabkan oleh produk reksadana yang dijual oleh Bank Century. Salah satu jenis kegiatan jasa perbankan adalah selaku agen penjual efek reksadana milik manajer investasi. Dari sekian banyak kasus nasabah Bank Century yang terjadi, kasus yang dianalisis adalah perkara perdata nasabah Bank Century atas nama Go Linawati dan kawan-kawan pada Pengadilan Negeri Surakarta dan atas nama Wahyudi Prasetyo pada Pengadilan Negeri Surabaya. Dalam kedua perkara perdata tersebut Bank Century dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum sehingga dihukum untuk mengembalikan dana dan membayar ganti rugi kepada nasabahnya. Reksadana adalah produk pasar modal dan Bank dapat menjadi agen penjual efek reksadana yang wajib memenuhi ketentuan Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-11/BL/2006 tanggal 30 Agustus 2006 tentang Perilaku Agen Penjual Efek Reksadana (Peraturan Nomor V.B.4). Dalam melaksanakan kegiatan perbankan, bank wajib memenuhi ketentuan-ketentuan yang diatur dalam UU Perlindungan Konsumen dan UU Perbankan dan peraturan-peraturan terkait lainnya. Apabila bank melakukan perbuatan yang merugikan nasabahnya, maka bank harus bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkannya tersebut. ......People who use banking services are referred to as customers as regulated in Law Number 10/1998 on Banking and the relationship between the Bank and Customer is regulated in Law Number 8/1999 on Customer Protection. However, not all banking activities are safe from law violations, one particular example was the case that occurred in 2003, Bank Century customer funds were irrevocable. The case was highly attractive to the public because a lot of customers were being harmed and the amount of lost funds has reached trillions of rupiah caused by mutual fund products sold by Bank Century. One type of banking service activities was an investment fund sales agent owned by an investment manager. There are many cases of Bank Century customers that occurred, however in this thesis there are two cases analyzed namely civil cases of Bank Century customers on behalf of Go Linawati and friends at the Surakarta District Court and on behalf of Wahyudi Prasetyo at the Surabaya District Court. Both of these civil cases, Bank Century was declared to have committed an illegal act and therefore punished for returning funds and paying compensation to its customers. Mutual funds are capital market products and banks may become mutual fund securities selling agents that must fulfill the provisions of the Decree of the Chairman of Bapepam and LK No. Kep-11 / BL / 2006 dated 30 August 2006 concerning the Behavior of Mutual Fund Securities Selling Agents (Regulation Number V.B.4). In carrying out banking activities, banks are required to fulfill the provisions stipulated in the Consumer Protection Law and Banking Law and other relevant regulations. If a Bank conducts an unlawful act toward its customers, the bank must be held responsible for the loss of its customers

Abstrak :
[ABSTRAK
Rahasia bank penting untuk diteliti lebih lanjut karena rahasia bank merupakan unsur terpenting dalam sektor perbankan di sisi lain pembatasan rahasia bank ternyata telah menjadi suatu kebutuhan dari perkembangan masyarakat saat ini Secara formal hukum yang berlaku yang mengatur rahasia bank adalah UU Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana diubah dengan UU No 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang mana pengaturan rahasia bank menganut teori bahwa rahasia bank bersifat nisbi yaitu bahwa bank diperbolehkan membuka rahasia nasabahnya jika ada suatu kepentingan kepentingan umum yang memaksa Salah satu pengecualian dari kerahasiaan bank di Indonesia adalah untuk kepentingan perpajakan namun hal tersebut saat ini dipermasalahkan oleh Direktorat Jenderal Pajak DJP karena dianggap telah menghalangi usaha maksimal aparat pajak dalam pemungutan pajak sebab rumusan membuka kerahasiaan bank untuk kepentingan perpajakan terbatas pada pemeriksaan penyidikan pidana dan penagihan pajak Itulah sebabnya DJP meminta untuk diberikan kewenangan akses langsung data nasabah perbankan direct access sebagai pembanding melalui Foreign Account Tax Compliance Act FATCA Internal Revenue Service memiliki akses langsung terhadap data nasabah bank Bahkan FATCA diberlakukan di Indonesia per Juli Tahun 2014 oleh Pemerintah Amerika Serikat Tujuan khusus dari penulisan tesis ini adalah untuk mengetahui apakah memberikan akses langsung bagi DJP untuk membuka kerahasiaan bank apakah dimungkinkan menurut hukum Indonesia dan apakah FATCA dapat diterapkan di Indonesia Hasil penulisan tesis dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi pembentuk undang undang untuk melakukan perbaikan bagi peraturan perundang undangan yang sudah ada Tujuan umum dari penulisan tesis ini adalah untuk mengembangkan dan memperkaya kajian ilmu hukum perbankan.

---

ABSTRACT
Bank secrecy important to further research because the bank secrecy is an important element in the banking sector, on the other hand restrictions of bank secrecy has become a necessity of development of today's society. Formally the applicable laws governing the bank secrecy is Law No. 7 of 1992 as Amendment by Law No. 10 of 1998 on Banking, which is setting bank secrecy subscribe to the theory that the Bank Secrecy is relative, that the bank is authorized to disclose their clients if there is an interest in the public interest that force to do so. One exception of bank secrecy in Indonesia is for tax purposes, but it is currently disputed by the Directorate General of Taxation (DGT) because they have been blocking the maximum effort in the tax authorities of tax collection, because the formulation of opening of bank secrecy for tax purposes is limited to the examination, criminal investigation, and forced tax billing. That is why the DGT requested to be authorized direct access to the customer data bank (direct access), as a comparison with the Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) The Internal Revenue Service has direct access to the data bank customers. FATCA even applied in Indonesia as of July 2014 by the United States Government. The specific objective of this thesis is to determine whether providing direct access to the DGT to open bank secrecy is possible under Indonesian law and whether FATCA can be applied in Indonesia? Results thesis can be used as inputs to the legislators to make improvements to the legislation that already exists. The general objective of this thesis is to develop and enrich the study of the science of banking law., Bank secrecy important to further research because the bank secrecy is an important element in the banking sector, on the other hand restrictions of bank secrecy has become a necessity of development of today's society. Formally the applicable laws governing the bank secrecy is Law No. 7 of 1992 as Amendment by Law No. 10 of 1998 on Banking, which is setting bank secrecy subscribe to the theory that the Bank Secrecy is relative, that the bank is authorized to disclose their clients if there is an interest in the public interest that force to do so. One exception of bank secrecy in Indonesia is for tax purposes, but it is currently disputed by the Directorate General of Taxation (DGT) because they have been blocking the maximum effort in the tax authorities of tax collection, because the formulation of opening of bank secrecy for tax purposes is limited to the examination, criminal investigation, and forced tax billing. That is why the DGT requested to be authorized direct access to the customer data bank (direct access), as a comparison with the Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) The Internal Revenue Service has direct access to the data bank customers. FATCA even applied in Indonesia as of July 2014 by the United States Government. The specific objective of this thesis is to determine whether providing direct access to the DGT to open bank secrecy is possible under Indonesian law and whether FATCA can be applied in Indonesia? Results thesis can be used as inputs to the legislators to make improvements to the legislation that already exists. The general objective of this thesis is to develop and enrich the study of the science of banking law.]

Abstrak :
ABSTRAK Perbankan merupakan salah satu urat nadi perekonomian di Indonesia, dengan kondisi perbankan yang sehat maka akan mendukung perekonomian yang stabil dan tangguh. Untuk mendukung kinerja perbankan yang baik, diperlukan kepercayaan dari nasabah, karena inti dari usaha perbankan adalah menghimpun dana dari masyarakat yang akan menjadi nasabah penyimpan dana kemudian menyalurkanya kembali dalam bentuk kredit kepada masyarakat yang membutuhkan. Untuk mendapatkan kepercayaan dari masyarakat sebagai nasabah penyimpan dana, maka mereka harus mendapatkan perlindungan hukum yang mumpuni khususnya apabila bank tempat mereka menyimpan dana ternyata kondisi kesehatanya buruk dan pada akhirnya mengalami likuidasi. Namun kehadiran Lembaga Penjamin Simpanan tidaklah menjamin seluruh simpanan nasabah yang ada di bank, melainkan membatasi penjaminan simpanan dalam jumlah tertentu, hal ini dimaksudkan untuk menghindari moral hazard yang mungkin akan terjadi apabila Lembaga Penjamin Simpanan menjamin semua simpanan masyarakat yang ada di bank. Untuk memberikan perlindungan hukum terhadap nasabah yang simpananya tidak dijamin oleh LPS, maka terdapat satu mekanisme yang dapat ditempuh oleh para nasabah untuk menggugat ke pengadilan untuk memperjuangkan hak dan kepentinganya. Mekanisme tersebut adalah menggugat dengan gugatan secara berkelompok atau Class Action.

---

ABSTRACT Banking is one of the important factor to support the economy in Indonesia, with good and healthy condition of banking so can makes the economic stability. To support good banking performance, trust from the bank customer is very important, because the core of bank business is to collect fund from the people and share to people who need it. Trust from the bank customer as the fund depositor is not easy to get. It needs good legal protection to make sure they are willing to deposit their money to bank, especially when the bank condition is terrible and threatened with bank liquidation. The Presence of Indonesia Deposit Insurance is not to guarantee all the consumer deposit in bank, this policy is to avoid moral hazard which may happen if Indonesia Deposit Insurance apply blanket guarantee. To provide legal protection for depositor which not guaranteed by LPS, there are one mechanism which can be taken by consumer to accuse to the court. That mechanism is to accuse in groups or we know as a Class Action.

Abstrak :
Tesis ini membahas mengenai perlindungan hukum terhadap nasabah pengguna internet banking, karena pada prakteknya produk layanan internet banking yang merupakan salah satu delivery channel layanan perbankan terkait erat dengan teknologi yang di satu sisi memang telah memberikan banyak manfaat, namun di sisi lain mengandung risiko yang dapat menyebabkan kerugian bagi nasabah. Sehubungan dengan hal tersebut, perlindungan terhadap nasabah pengguna internet banking diperlukan dalam rangka melindungi hak-hak nasabah selaku konsumen jasa perbankan. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana pengaturan mengenai perlindungan hukum bagi nasabah pengguna internet banking serta bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum terhadap nasabah pengguna internet banking. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif, dengan metode penelitian berupa penelitian kepustakaan dan melakukan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun tidak ada peraturan perundang-undangan yang mengatur khusus mengenai internet banking, namun dalam tatanan hukum positif di Indonesia terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang telah memberikan perlindungan hukum bagi nasabah pengguna internet banking. Pelaksanaan perlindungan nasabah pengguna internet banking yang dilakukan terkait aspek transparansi informasi produk belum sepenuhnya dilakukan, terkait aspek keamanan teknologi informasi internet banking telah dilakukan dengan memenuhi aspek-aspek keamanan teknologi namun tetap perlu dilakukan peningkatan terhadap kehandalan teknologi informasi, terkait aspek perlindungan data pribadi nasabah telah dilakukan dengan pendekatan self regulation dan government regulation, terkait aspek pembuktian dilakukan dengan dengan adanya pengakuan digital signature sebagai alat bukti yang sah, terkait aspek upaya penyelesaian sengketa dilakukan dengan adanya berbagai pilihan media penyelesaian yaitu melalui luar pengadilan atau melalui pengadilan, serta terkait aspek pertanggungjawaban bank dilakukan dengan adanya tanggung jawab bank dalam hal terjadi kerugian pada nasabah pengguna internet banking. Terciptanya perlindungan hukum terhadap nasabah pengguna internet banking membutuhkan keterlibatan banyak pihak antara lain nasabah sendiri, bank, Pemerintah, Bank Indonesia, dan pihak-pihak terkait lainnya.

---

This thesis discusses the legal protection for internet banking customers, because the internet banking service product as one of the delivery channel of banking services closely related to technology has provided many benefits but contain many risks on the other side that could cause losses for the customer. Therefore, the protection for internet banking customers is required in order to protect the rights of customers banking services. This study was conducted to determine how laws and regulations that protect internet banking customers and how the implementation of legal protection for internet banking customers. The study was a descriptive qualitative research, and the research methods are library research and interviews. The results showed that although there is no specific regulation for internet banking, but legal protection for internet banking customers can finded by the laws that already exist. The implementation of legal protection for internet banking customers from the aspects of transparency information product has not been fully carried out, from the aspects of information technology has been done by the security aspects of technology but still necessary to improve the reliability of the information technology, from the aspects of customer personal data protection carried out by self regulation and government regulation approach, aspects of verification done by the recognition of digital signatures as valid or strength evidence, the settlement of disputes through litigation and non litigation, related aspects of bank account performed with the responsibility of the bank in the event of a loss in internet banking customers. The legal protection for internet banking customers require the involvement of many parties including customers, banks, government, Bank Indonesia, and other relevant parties.