Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Banda-benda yang disita dalam suatu tindak pidana memegang peran penting dalam proses pembuktian di sidang pengadilan. Namun demikian, hakim perlu membuktikan keaslian benda-benda sitaan tersebut. Permasalahan yang timbul kemudian adalah bagaimana pembuktian benda-benda yang disita bila tidak diperlihatkan dalam proses pemeriksaan di depan majelis hakim? Penulis artike! ini mengkaji masalah kegunaan benda-benda yang disita dalam hukum acara pidana. Kajian maslah itu juga dilakukan dari sudut ilmu Kedokteran Forensik."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai penanganan benda sitaan negara yang berupatumbuhan dan satwa liar dilindungi yang terkait dalam pelanggaran terhadapUndang-Undang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnyabeserta hambatan dalam pelaksanaannya. Masih maraknya perdagangan ilegalsatwa liar dilindungi menciptakan keadaan yang memperihatinkan untukdisaksikan oleh pemerhati satwa liar. Tindakan penyitaan pun cukup seringdilakukan, tetapi perdagangan satwa liar tetap berlangsung. Seperti yang diketahuibahwa satwa liar pun merupakan mahluk hidup. Setelah dilakukan tindakanpenyitaan oleh penegak hukum sudah seharusnya satwa liar tersebut diberikantindakan lanjutan agar terhindar dari kepunahan. Permasalahan yang diangkatdalam penelitian ini adalah bagaimana penanganan atas benda sitaan negara danstatus hukumnya dalam sistem peradilan pidana di Indonesia dan bagaimanakahpenanganan benda sitaan negara dalam tindak pidana terhadap tumbuhan dansatwa liar dilindungi dalam rangka konservasi sumber daya alam hayati danekosistemnnya beserta hambatan yang dihadapi. Penelitian ini adalah penelitianmetode penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis-normatif, dimana sumberdata diperoleh dari data primer maupun sekunder yang akan dianalisis secarakualitatif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa penanganan tumbuhan dansatwa liar dilindungi yang terkait dengan tindak pidana konservasi harusdilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, baik peraturan perundangundanganmaupun peraturan pelaksanaanya. Namun demikian, masih terdapathambatan yang cukup signifikan yang berpengaruh terhadap keberlangsunganhidup satwa liar dilindungi.

---

ABSTRACTThis thesis describe and review about the handling of the confiscated goods suchas protected plant and animal related to violation to conservation of naturalresources and ecosystem law with hindrance in the implementation. Highlyfrequency of illegal wildlife trade being cause of poorly situation to be seen bywildlife observer. Confiscation had executed so often, but illegal wildlife tradestill ongoing. As people know that animal is creature. Therefore, after confiscationhad executed by law upholder, the animals ought to hand over to the next action inorder that prevent extinction. The problems in this research are how handling ofthe confiscated goods and those law status in criminal justice system in Indonesiaand how handling of the confiscated goods in wildlife crime in order thatconservation of natural resources and ecosystem with hindrance to face of. Thisresearch is a juridical-normative research, which the source of data obtained fromprimary and secondary data that will be analyzed qualitatively. Results of thisresearch showed that the handling of protected plant and animal related to wildlifecrime have to implemented based on both regulation and implementation rules.However, there is still have significant hindrance that influential to long lived ofwildlife."

"Jual beli dapat dilakukan dengan berbagai cara salah satunya lelang. lelang terbilang belum cukup populer dan jarang digunakan untuk transaksi penjualan barang di Indonesia, sehingga dalam penyelenggaraannya masih terdapat beberapa masalah baik dalam hal ketentuan maupun praktiknya. Hingga saat ini, hukum positif yang memuat pengaturan terkait lelang hanya ada dalam Vendue Reglement dan beberapa peraturan Menteri, sehingga diperlukan adanya reformasi regulasi untuk pengaturan lelang. Akibat dari kurangnya pengaturan yang mengakomodir pelaksanaan lelang, maka kecurangan dalam pelaksanaan lelang kerap berasal dari pihak penyelenggara lelang itu sendiri. Adapun fokus permasalahan dalam penulisan ini adalah penentuan nilai limit, batasan pengambilan keuntungan dalam kegiatan jual beli secara lelang, serta upaya penyempurnaan pengaturan lelang. Berkenaan dengan hal tersebut, penulisan ini akan secara khusus membahas lelang eksekusi benda hasil sitaan. Mengingat bahwa sistem hukum yang ada di Indonesia adalah sistem hukum campuran yang terdiri dari sistem hukum kontinental atau hukum barat, Hukum Islam, dan hukum adat, maka permasalahan terkait lelang ini akan dibahas dengan membandingkan ketentuan.

---

Purchase and sell can be done in various ways, one of which is auction. Auction is not quite popular and is rarely used for goods sales transactions in Indonesia, so that in its implementation there are still some problems both in terms of provisions and practice. Until now, the positive law that contains arrangements related to auction only exists in Vendue Regulations and several Ministerial regulations, so that regulatory reform is needed for auction arrangements. As a result of the lack of arrangements that accommodate auction, fraud in auction often originates from the auction organizers themselves. The focus of the problem in this paper is the determination of limit values, limits on profit taking in auction, as well as efforts to improve auction arrangements. With regard to this matter, this writing will specifically discuss the auction of the execution confiscated objects. Given that the legal system in Indonesia is a mixed legal system consisting of continental or western legal systems, Islamic law, and customary law, issues related to this auction will be discussed by comparing the provisions contained in the two legal systems, civil law and Islamic law."

"Regulasi terkait aset kripto sangat bervariasi antar negara, sehingga penggunaanya disetiap negara tidaklah sama. Ada negara yang mendukung secara penuh penggunaan aset kripto, ada negara yang menerima secara limitatif dan negara yang melarang dalam pengunaan aset kripto. Adanya perbedaan perspektif dalam memandang aset kripto tentu menimbulkan berbagai permasalahan dalam penanganannya ketika aset kripto itu sendiri digunakan sebagai alat atau hasil kejahatan. Hal ini menimbulkan permasalahan yaitu: Bagaimana pengaturan dan pengawasan aset kripto di Indonesia, Bagaimana peranan Rupbasan pada proses penyitaan dan pengawasan aset kripto hasil kejahatan, Bagaimana konsep yang tepat pelaksanaan penyitaan dan pengawasan terhadap aset kripto hasil kejahatan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah doktrinal, dengan menggunakan studi dokumen dan wawancara kepada pihak Kepolisian, Kejaksaan, Bappebti, Ojk, Ppatk dan Rupbasan. Metode perbandingan hukum digunakan dalam menyelesaikan permasalahan dalam penelitian ini, yaitu dengan Slovenia untuk mengembangkan hukum dan mempertajam penelitian hukum. Belum adanya payung hukum terhadap prosedur penyitaan bukti elektronik. Sejauh ini peran Rupbasan dalam menyimpan benda tidak berwujud, seperti data elektronik, aset digital atau informasi dalam sistem komputer masih tidak terlihat terutama dalam benda tidak berwujud bebentuk kripto. Diperlukannnya regulasi yang jelas terkait dengan pengelolaan benda sitaan atau barang rampasan negara pada benda tidak berwujud.

---

Regulations related to crypto assets vary greatly between countries, so their use in each country is not the same. There are countries that fully support the use of crypto assets, there are countries that accept them limitatively and countries that prohibit the use of crypto assets. The existence of different perspectives in viewing crypto assets certainly raises various problems in handling them when the crypto assets themselves are used as tools or proceeds of crime. This raises problems, namely: How is the regulation and supervision of crypto assets in Indonesia, What is the role of Rupbasan in the process of confiscating and supervising crypto assets resulting from crime, What is the right concept for the implementation of confiscation and supervision of crypto assets resulting from crime in the criminal justice system in Indonesia. The method used in this research is doctrinal, using document studies and interviews with stakeholders such as the Police, Prosecutors' Office, Bappebti, Ojk, Ppatk and Rupbasan. The comparative law method, specifically drawing insight from Slovenia, is employed to enhance legal development and refine the study's finding. There is no national standard for the procedure of confiscating electronic evidence. So far, the role of Rupbasan in managing intangible objects, such as electronic data, digital assets or information in computer systems is still invisible, especially in crypto intangible objects. Clear regulations are needed regarding the management of confiscated objects or state confiscation of intangible objects."