Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Tesis meneliti hubungan penganggaran berbasis kinerja terhadap reformasi birokrasi di Indonesia. Data untuk variabel reformasi birokrasi diukur melalui Indeks Reformasi Birokrasi (RB). Kementerian dan lembaga pemerintah pusat menjadi objek penelitian ini karena merupakan objek utama yang mempengaruhi perbaikannya tata kelola pada pemerintah Indonesia. Variabel utama dalam penelitian ini adalah variabel penganggaran berbasis kinerja yang diwakili oleh variabel penyerapan anggaran, capaian keluaran/output, dan efisiensi penggunaan anggaran sedangkan variabel kontrol dalam penelitian ini adalah variabel pagu anggaran/alokasi anggaran dan jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) per Kementerian dan Lembaga. Berdasarkan data periode 2014-2018, hasil dari estimasi panel fixed effect ini menunjukkan bahwa adanya hubungan langsung penganggaran berbasis kinerja terhadap Reformasi Birokrasi di Indonesia. Kementerian atau Lembaga dengan nilai indeks keluaran/output yang meningkat, penyerapan yang tinggi, jumlah ASN yang rendah, serta konteks historis efisiensi penganggaran, cenderung juga mengalami peningkatan Indeks Reformasi Birokrasi (RB). ......The thesis examines the relationship between performance-based budgeting and bureaucratic reform in Indonesia. Data for bureaucratic reform variables are measured through the Bureaucratic Reform Index (RB). Ministries and central government agencies are the object of this research because they are the main objects that influence the improvement of governance in the Indonesian government. The main variable in this research is the variable of performance-based budgeting which is represented by the variable of budget absorption, output/output achievement, and efficiency of budget use, while the control variables in this study are the variable of the budget ceiling/budget allocation and the number of State Civil Servants (ASN) per Ministry and Institution. Based on data for the 2014-2018 period, the results of this fixed effect panel estimate indicate that there is a direct relationship between performance-based budgeting and Bureaucratic Reform in Indonesia. Ministries or institutions with increased output/output index values, high absorption, low number of ASN, and the historical context of budgeting efficiency, also tend to experience an increase in the Bureaucratic Reform Index (RB).

Abstrak :
Skripsi ini membahas mengenai prosedur penganggaran berbasis kinerja yang diterapkan pada kementerian dan lembaga di Indonesia. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Data-data diperoleh dari pengumpulan data dari internet yang berupa regulasi pemerintah. Regulasi dianalisis mengenai perkembangan dokumen perencanaan dan peganggaran, serta kesesuaian prosedur penganggaran berbasis kinerja dengan teori.

Hasil analisis menyimpulkan perlu penambahan indikator kinerja yang dikaitkan dengan anggaran pada beberapa dokumen. Penelitian ini juga menyimpulkan bahwa perlu penambahan komponen lain untuk melengkapi dokumen perencanaan dan penganggaran Indonesia agar sesuai dengan teori.

---

This research analyzes the performance-based budgeting procedure which are implemented in Indonesia, ministries and institutions. This is a qualitative research which use descriptive designs. The regulations are collected from Indonesia government website. Procedures and regulations are analyzed development and their suitability with the theory.

This research concludes that, several document format can be improved by adding performance indicator compared the budget. The research also concluded that addition of other components necessary to make the planning and budgeting documents fit the theory.

Abstrak :
Tesis ini menganalisis bagaimana Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menyusun APBD tahun anggaran 2008 dari sudut pandang konsistensi kebijakan perencanaan sampai dengan proses penganggaran. Analisis konsistensi dilakukan dengan melihat kepada prioritas-prioritas yang ada dalam RPJMD, RKPD, serta program dan kegiatan yang tercantum pada RKPD, KUA, PPA sampai dengan APBD. Di samping itu tesis ini juga menganalisis indikator kinerja yang digunakan dalam program dan kegiatan SKPD yang dikaitkan dengan konsep SMART (specific, measurable, achievable, relevance, time bound). Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsistensi terjadi antara prioritas RPJMD dengan prioritas RKPD. Pada saat penyusunan KUA, konsistensi belum terjadi sepenuhnya. Program dan kegiatan yang tercantum dalam RKPD mengalami revisi pada saat penyusunan KUA. Pada tahapan berikutnya sampai dengan APBD, terjadi konsistensi kebijakan program dan kegiatan SKPD. Penggunaan indikator kinerja oleh SKPD-SKPD masih belum sepenuhnya sesuai dengan konsep SMART. Dengan demikian, indikator kinerja yang digunakan oleh SKPD-SKPD masih diperlukan penyempurnaan agar bisa dijadikan tolok ukur yang baik dalam pengukuran kinerja.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk memahami penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Badan Layanan Umum (BLU) di RSUP Dr. Kariadi tahun 2006-2012. Materi penelitian ini terdiri dari proses-proses penganggaran termasuk perencanaan, implementasi, pengukuran dan evaluasi kinerja serta pelaporan. Disamping itu penelitian ini juga menggambarkan faktor-faktor regulasi, sumber daya manusia, komitmen dan kinerja keuangan, serta kendala-kendala yang dihadapi dalam proses penganggaran. Dalam penelitian kualitatif ini, data diperoleh dengan setting alamiah. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Hasil pengumpulan data dianalisis dengan metode kualitatif menggunakan paradikma diskriptif. Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa secara umum Penganggaran Berbasis Kinerja Badan Layanan Umum yang ideal belum tercapai, dan para pegawai dan pimpinan kurang begitu memahami makna Penganggaran Berbasis Kinerja BLU. Faktor-faktor regulasi, sumber daya manusia, komitmen dan kinerja keuangan berpengaruh secara koordinatif, sehingga terdapat beberapa kesalahan dalam tahapan proses penganggaran termasuk perencanaan, penerapan, pengukuran dan evaluasi kinerja serta pelaporan. Penerapan Kurangnya komunikasi dan sistem aplikasi komputer yang sudah terintegrasi menjadi penyebab kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam penerapan anggaran berbasis kinerja BLU. ...... This study aims to understand the implementation of Performance-Based Budgeting Public Service Agency (BLU) in Dr. Kariadi years 2006-2012. The research material consists of budgetary processes including planning, implementation, measurement and evaluation of performance and reporting. Besides, this study also describes the regulatory factors, human resources, commitment and financial performance, as well as the constraints faced in the budgeting process. In this qualitative study, the data obtained with the natural setting. Data was collected through observation, interviews and documentary studies. Results were analyzed by the method of data collection using qualitative descriptive paradigm. The findings of this study indicate that the overall Performance-Based Budgeting Public Service Board that ideal has not been achieved, and the employees and leaders understand the significance less BLU Performance Based Budgeting. Regulatory factors, human resources, commitment and financial performance in coordination effect, so there are some errors in the stages of the budgeting process, including planning, implementation, measurement and evaluation, and reporting. Lack of communication and application of computer application systems which are integrated into the causes of the problems and constraints faced in the implementation of performance based budgeting BLU.

Abstrak :
Dinas Kesehatan Kota Binjai bertanggung jawab menyediakan pelayanan dasar pada kelompok berisiko terinfeksi HIV. Total anggaran pada Dinas Kesehatan meningkat dari tahun 2019-2022, namun Kinerja pelayanan dasar HIV mengalami penurunan dari tahun 2019-2021 sebesar 11,8%, 7,07%, 5,2% dari target 100%. Penelitian bertujuan menghitung kesesuaian anggaran berbasis kinerja dengan anggaran yang tersedia serta faktor struktur dan proses yang mempengaruhi penyusunan anggaran berbasis kinerja, sehingga memberikan gambaran masalah dan penyebab kesenjangan anggaran dan kinerja pada pelayanan dasar HIV di Dinas Kesehatan Kota Binjai Tahun 2022. Metode penelitian dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan desain Rapid Assessment Prosedur (RAP), menggunakan instrumen wawancara mendalam kepada 14 (empat belas) informan dan telaah dokumen untuk melihat secara cepat dan memberikan masukan perbaikan bagi pelaksanaan anggaran berbasis kinerja pada pelayanan dasar kelompok berisiko terinfeksi HIV di Dinas Kesehatan Kota Binjai Tahun 2022. Hasil penghitungan anggaran berdasarkan target kinerja Tahun 2022 sebesar Rp. 648.295.342 dengan alokasi anggaran sebesar Rp.188.202.607. Sementara kesenjangan tersebut dipengaruhi oleh faktor struktur meliputi pemahaman dan kompetensi SDM, dukungan kebijakan, kurang tersedia data dan informasi akurat menggunakan sistem informasi kesehatan. Pada komponen proses kurangnya partisipasi masyarakat, skala prioritas dalam perencanaan dan penganggaran, komunikasi dan koordinasi, sinkronisasi dan fragmentasi penyusunan anggaran, penyerapan anggaran yang belum optimal, efektivitas monitoring dan evaluasi belum dijadikan dasar perbaikan kebijakan anggaran tahun depan. Komitmen daerah masih lemah untuk program pelayanan dasar HIV. Penelitian ini menyimpulkan terdapat ketidaksesuaian anggaran untuk mencapai kinerja yang ditetapkan dengan alokasi anggaran yang tersedia pada pelayanan dasar kelompok berisiko terinfeksi HIV di Dinas Kesehatan Kota Binjai pada Tahun 2022. Diperlukan peningkatan kapasitas dan keterlibatan seluruh komponen organisasi dalam menyusun anggaran berbasis kinerja, menyediakan data dan informasi terintegrasi, mengggunakan sistem informasi seperti Siskobikes dalam proses anggaran, meningkatkan komitmen dan dukungan anggaran dari pemerintah pusat dan daerah sehingga alokasi anggaran dapat memenuhi kebutuhan untuk mencapai kinerja pelayanan dasar bagi kelompok berisiko terinfeksi HIV. ......The Public Health Office of Binjai Municipality is responsible for providing basic services to groups at risk of HIV infection. The total budget at the Health Service has increased from 2019-2022, but the performance of basic HIV services has decreased from 2019-2021 by 11.8%, 7.07%, 5.2% of the 100% target. The research aims to calculate the suitability of performance-based budgeting with the available budget as well as the structural and process factors that influence the preparation of performance-based budgeting, so as to provide an overview of the problems and causes of budgetary and performance gaps in HIV basic services at the Binjai City Health Office in 2022. The research method was carried out using an approach Descriptive qualitative using the Rapid Assessment Procedure (RAP) design, using in-depth interviews with 14 (fourteen) informants and document review to see quickly and provide input for improvements to the implementation of performance-based budgeting in basic services for groups at risk of HIV infection at the Binjai City Health Office 2022. The budget calculation results are based on the 2022 performance target of Rp. 648,295,342 with a budget allocation of Rp.188,202,607. Meanwhile, this gap is influenced by structural factors including understanding and competence of human resources, policy support, lack of availability of accurate data and information using health information systems. In the process component, lack of public participation, priority scale in planning and budgeting, communication and coordination, budget synchronization and fragmentation, budget absorption that is not optimal, monitoring and evaluation effectiveness has not been used as a basis for improving next year's budget policy. Regional commitment is still weak for basic HIV service programs. This study concludes that there is a budget mismatch to achieve the performance set with the budget allocation available for basic services for groups at risk of HIV infection at the Binjai Municipality Public Health Office in 2022. Capacity building and involvement of all organizational components is needed in preparing performance-based budgeting, providing data and information integrated, using information systems such as Siskobikes in the budget process, increasing commitment and budgetary support from the central and regional governments so that budget allocations can meet the needs to achieve basic service performance for groups at risk of HIV infection.

Abstrak :
Kapitasi berbasis kinerja (KBK) merupakan sistem pembayaran kapitasi setiap bulannya yang didasari penilaian kinerja pelayanan fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) yang bersangkutan dalam rangka upaya meningkatkan efektifitas dan efisiensi pembiayaan kesehatan dan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan. Namun pada pelaksanaannya banyak faktor eksternal dan internal yang mempengaruhi capaian KBK. Capaian pembayaran KBK di puskesmas wilayah Kota Depok hanya 2 (5,3%) puskesmas dari 38 puskesmas yang menerima pembiayaan kapitasi sebesar 100%. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis validitas dari setiap indikator penilaian KBK menurut persepsi petugas puskesmas di wilayah kerja kota Depok. Penelitian ini merupakan penelitian non-eksperimental melalui pendekatan kualitatif. Lokasi penelitian dilakukan di 4 (empat) puskesmas dengan kriteria 2 (dua) puskesmas dengan capaian capaian tertinggi atau meningkat dan 2 (dua) puskesmas dengan capaian terendah atau tidak mencapai target. Informan pada penelitian ini dipilih dengan aspek kecukupan dan kelayakan yang mana dianggap sesuai dengan topik terdiri dari (i) Kepala Bagian Penjaminan Manfaat dan Utilisasi, BPJS Kesehatan Ka. Cab. Kota Depok, (ii) Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Primer Dinas Kesehatan Kota Depok, (iii) Kepala Puskesmas, (iv) PIC UKP Puskesmas, dan (v) PIC prolanis. Sumber data bersumber dari data primer (wawancara mendalam) dan data sekunder (telaah dokumen). Hasil penelitian menunjukan bahwa indikator RRNS benar menggambarkan dari kinerja layanan rujukan yang mana pemberian rujukan dibawah wewenang puskesmas tanpa ada intervensi dari pasien atau keluarga pasien. Indikator angka kontak tidak valid dikarenakan tidak dapat menggambarkan kontak rate, banyak faktor yang mempengaruhinya yaitu karakteristik peserta (mobilitas, kerentanan, kecenderungan berobat dan kepercayaan), lokasi puskesmas yang mempengaruhi biaya transportasi, sarana prasarana serta sistem kerja. Serta indikator rasio peserta prolanis terkendali (RPPT) tidak valid karena belum tepat menilai kinerja pelaksanaan kegiatan prolanis, banyak faktor yang mempengaruhi yaitu perilaku peserta prolanis terhadap gaya hidup (rutin berobat, pola makan minum, aktifitas fisik) yang banyak dipengaruhi budaya dan lingkungan sosial, sistem pencatatan dan perhitungan indikator, sistem pelayanan puskesmas dan kecenderungan berobat (health belief). ......Performance-based capitation (KBK) is a monthly capitation payment system based on an assessment of the service performance of the first level health facility (FKTP) concerned in an effort to increase the effectiveness and efficiency of health financing and improve the quality of health services. However, in practice, there are many external and internal factors that affect KBK achievements. Only 2 (5.3%) out of 38 puskesmas received capitation financing at the Depok City Health Centers for KBK payments. The purpose of this study was to analyze the validity of each KBK assessment indicator according to the perceptions of health center staff in the working area of the city of Depok. This research is a non-experimental research using a qualitative approach. The research locations were conducted in 4 (four) puskesmas with the criteria of 2 (two) puskesmas with the highest or increasing achievements and 2 (two) puskesmas with the lowest achievements or not reaching the target. The informants in this study were selected based on the adequacy and feasibility aspects which were considered appropriate to the topic consisting of (i) Head of Benefit Guarantee and Utilization Section, BPJS Kesehatan Ka. Cab. Depok City, (ii) Head of the Primary Health Service Section of the Depok City Health Office, (iii) Head of the Puskesmas, (iv) PIC UKP Puskesmas, and (v) PIC prolanis. Sources of data come from primary data (in-depth interviews) and secondary data (document review). The results showed that the RRNS indicator correctly described the performance of referral services in which referrals were made under the authority of the puskesmas without any intervention from the patient or the patient's family. The contact number indicator is invalid because it cannot describe the contact rate, many factors influence it, namely the characteristics of the participants (mobility, vulnerability, tendency to seek treatment and trust), the location of the puskesmas which affects transportation costs, infrastructure and work systems. As well as the controlled prolanis participant ratio indicator (RPPT) is invalid because it is not yet appropriate to assess the performance of the implementation of prolanis activities, many factors influence, namely the behavior of prolanis participants towards lifestyle (routine treatment, eating and drinking patterns, physical activity) which is heavily influenced by culture and the social environment, system for recording and calculating indicators, health center service systems and tendencies to seek treatment (health beliefs).

Abstrak :
Tesis ini membahas tentang analisis penyusunan anggaran berbasis kinerja dilingkungan Rumah Tangga Kepresidenan - Sekretariat Negara RI, dengan reformasi dalam bidang pengelolaan keuangan negara khususnya dalam sistem penganggaran telah banyak membawa perubahan yang sangat mendasar dalam pelaksanaannya. Sistem anggaran sektor publik di Indonesia telah mengalami perubahan dengan di berlakukannya UU Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Sistem anggaran berubah dari Sistem Anggaran Tradisional (Tradisional Budget system) menjadi Sistem Anggaran Berbasis Kinerja (Performance Based Budgeting). Penerapan Sistem Anggaran Berbasis Kinerja, dilaksanakan secara bertahap mulai tahun anggaran 2005, dengan tahap implementasi proses reformasi dalam jangka waktu lima tahun yaitu hingga tahun 2010. Tujuan akhir dari penerapan anggaran berbasis kinerja adalah akuntabilitas kinerja organisasi sebenarnya dengan tahapan perumusan rencana strategi ke rencana kinerja yang dituangkan dalam penganggaran dengan tepat dan selaras. Penelitian ini bersifat verifikasi hipotesis dengan menggunakan metode penelitian analisis deskriptif kualitatif. Metode analisis kualitatif yang digunakan adalah dengan membandingkan penyusunan anggaran berbasis kinerja di lingkungan Rumah Tangga Kepresidenan ? Sekretariat Negara dan teori anggaran berbasis kinerja. Hasil analisis menunjukkan bahwa penyusunan anggaran berbasis kinerja dilingkungan Rumah Tangga Kepresidenan pada Program Penyelenggaraan Pimpinan Kenegaraan dan Kepemerintahan - Istana Jakarta, dalam perumusan rencana strategis, rencana kinerja, program dan kegiatan masih belum sesuai dengan teori anggaran berbasis kinerja. Ketidaksesuain penerapan ini menunjukkan akuntabilitas yang tidak sebenarnya dari kinerja organisasi Rumah Tangga Kepresidenan, dan menunjukkan bahwa penerapan anggaran berbasis kinerja baru sebatas memenuhi ketentuan yang ada. ......This thesis discusses the analysis of performance-based budgeting environment of the Presidential Household - State Secretariat of Republic of Indonesia, with reforms in the areas of financial management of the country particularly in the budgeting system has a lot to bring a very fundamental change in its implementation. Public sector budget system in Indonesia has undergone a change with the act No. 17 of 2003 on State Finance. Change the budget system of the Traditional Budget System into Performance Based Budgeting System. Application of Performance Based Budgeting System, implemented in stages starting in the 2005 budget, with the implementation phase of reform process within a period of five years ie until 2010. The ultimate goal of implementing a performance-based budgeting is the actual organization performance accountability by the gradual formulation of a strategic plan to the performance plan as outlined in the budgeting correctly and in harmony. This research is verification of the hypothesis by using qualitative descriptive analysis research method. Qualitative analysis method used is by comparing the performance-based budgeting at the Presidential Household environment - State Secretariat and the theory of performance-based budgeting. The results showed that performance-based budgeting environment of the Presidential Household - State Secretariat on Program Implementation and Governance - Palace Jakarta, in the formulation of strategic plans, performance plans, programs and activities is still not in accordance with the theory of performance-based budgeting. Incongruity this application indicates that no real accountability of the Presidential Household organizational performance, and demonstrate that the application of performancebased budgeting is merely comply with existing regulations.

Abstrak :
Penerapan kapitasi berbasis komitmen pelayanan yang kini dikenal dengan kapitasi berbasis kinerja (KBK) merupakan upaya untuk meningkatkan mutu pelayanan dalam skema Jaminan Kesehatan Nasional. Telah banyak publikasi yang menyajikan studi kasus di tingkat FKTP mengenai faktor apa saja yang berkontribusi atau menghambat pencapaian. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor apa saja yang membuat Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama mencapai target KBK, dengan menggunakan desain Literature Review. Basis pencarian literatur yang digunakan adalah Google Scholar dan GARUDA. Dari jumlah pencarian 917 artikel, setelah menghilangkan duplikasi, menyaring dengan menggunakan kriteria inklusi dan eksklusi, didapatkan hasil akhir 11 artikel dengan hampir seluruhnya menggunakan desain kualitatif berupa studi kasus. Hasil penyaringan literatur disajikan dengan diagram PRISMA. Hasil penelitian menunjukan bahwa jumlah SDM yang cukup, tersedianya sarana dan prasarana yang cukup, dana di Puskesmas yang cukup serta tersalurkan dengan baik, dan adanya kodifikasi penyakit untuk meningkatkan pelayanan yang optimal, merupakan kondisi yang membuat tercapainya target KBK. Faktor yang dianggap menyulitkan tercapainya KBK antara lain ketersediaan SDM yang belum tercukupi, sarana dan prasarana yang belum memadai, ketersediaan dana yang belum tercukupi , jumlah peserta yang terlalu banyak atau melebihi standar kapasitas di FKTP dan kebijakan target yang dianggap terlalu tinggi oleh FKTP. .....The implementation of service commitment-based capitation which is now known as Capitation Based Commitment (CBC) is an effort to improve the quality of services in the National Health Insurance scheme. There have been many publications that present case studies at the FKTP level regarding what factors contribute to or hinder achievement. This study aims to identify the factors that make First Level Health Facilities achieve the KBK target, using the Literature Review design. The literature search bases used are Google Scholar and GARUDA. From the number of searches for 917 articles, after eliminating duplication, filtering using inclusion and exclusion criteria, the final results obtained are 11 articles with almost all of them using a qualitative design in the form of case studies. The results of the literature screening are presented with a PRISMA diagram. The results of the study indicate that a sufficient number of human resources, the availability of adequate facilities and infrastructure, sufficient funds at the Puskesmas and well channeled, and the codification of diseases to improve optimal services, are conditions that make the KBK target achievable. Factors that are considered difficult to achieve KBK include the number of participants who are too many or exceed the capacity standard in FKTP and target policies that are considered too high by FKTP.

Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian ini membahas Implementasi Penganggaran Berbasis Kinerja di Sekretariat Kabinet Studi Kasus Tahun 2016 . Tujuan penelitian ini adalah untuk membahas Implementasi Penganggaran Berbasis Kinerja dilihat dari komponen Penganggaran Berbasis Kinerja, yaitu Indikator Kinerja, Standar Biaya dan Evaluasi Kinerja serta Prakondisi Penganggaran Berbasis Kinerja di Sekretariat Kabinet. Penelitian ini menggunakan pendekatan post positivis dengan metode pengumpulan data kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan studi kepustakaan serta dokumen. Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi Penganggaran Berbasis Kinerja di Sekretariat Kabinet belum sepenuhnya menerapkan komponen-komponen dari Penganggaran Berbasis Kinerja. Hal ini tercermin dari : a Indikator Kinerja Outcome yang belum mencerminkan core bussiness dari Sekretariat Kabinet dan belum sesuai dengan prinsip SMART-C; b Tidak adanya Standar Biaya Keluaran dan belum diterapkan prinsip value for money terhadap penyusunan komponen biaya; dan c Mekanisme feedback yang belum berjalan dengan baik, sehingga rekomendasi hasil evaluasi tidak dimanfaatkan dan belum memberikan pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan kinerja program dan kegiatan. Prakondisi yang mengakibatkan belum maksimalnya Implementasi Penganggaran Berbasis Kinerja di Sekretariat Kabinet adalah: 1 Lingkungan atau kondisi yang kurang mendukung dan kurang berorientasi pada kinerja, 2 Sistem kontrol yang kurang efektif dari pimpinan kementerian/lembaga, dan 3 Penerapan Strategic Planning yang kurang baik. Hasil penelitian menyarankan untuk menyusun Kamus Indikator Kinerja sebagai pedoman dalam penyusunan informasi kinerja, menyusun Standar Biaya Keluaran, peningkatan koordinasi dan sinkronisasi antara Biro Perencanaan dan Keuangan, Biro Akuntabilitas Kinerja dan Reformasi Birokrasi serta Inspektorat, peningkatan keterlibatan dan komitmen pimpinan terhadap proses perencanaan dan penganggaran, adanya mekanisme umpan balik dari pimpinan atas hasil evaluasi dan meningkatkan kualitas manajemen kinerja melalui pengembangan budaya kinerja di Sekretariat Kabinet

---

ABSTRACT
This study discusses the Implementation of Performance Based Budgeting in the Cabinet Secretariat Case Study of 2016 . The purpose of this study is to discuss the Implementation of Performance Based Budgeting based on Performance Based Budgeting Performance, ie Performance Indicators, Cost Standards and Performance Evaluation and Performance Based Budgeting Preconditions in the Cabinet Secretariat. This research uses post positivist approach with qualitative data collection method. Data collection techniques were conducted by interviews and literature studies and documents.The findings of this study indicate that the implementation of Performance Based Budgeting in the Cabinet Secretariat has not fully implemented the components of Performance Based Budgeting. This is reflected in a Outcome Performance Indicators not yet reflecting the core business of the Cabinet Secretariat and not in accordance with the SMART C principle B The absence of Output Cost Standard and not yet applied the principle of value for money against the preparation of cost components And c Feedback mechanism that has not run well, so that recommendation of evaluation result is not utilized and has not give significant influence to the improvement of program and activity performance. Preconditions that result in not yet maximized Implementation of Performance Based Budgeting in Cabinet Secretariat are 1 Environment or conditions that are less supportive and less performance oriented, 2 Ineffective control systems from ministry institution leaders, and 3 poor implementation of Strategic Planning. The results of the study suggest to compile the Performance Indicators Dictionary as guidance in the preparation of performance information, compile the Output Cost Standard, improve coordination and synchronization between the Planning and Financial Bureau, the Bureau of Performance Accountability and Bureaucracy Reform as well as the Inspectorate, the increased involvement and commitment of the leadership towards the planning and budgeting process, There is a feedback mechanism from the leadership of the evaluation results and improving the quality of performance management through the development of performance culture in the Cabinet Secretariat

Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk melakukan optimalisasi penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran dalam rangka implementasi anggaran berbasis kinerja yang disepakati bersama pihak-pihak terkait di BPS Provinsi Kalimantan Tengah. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan soft system methodology untuk mencapai sebuah rekomendasi sebagai analisis logis systematically desirable dan disepakati oleh semua pihak terkait culturally feasible . Penelitian ini menghasilkan rekomendasi berupa langkah-langkah pembuatan Standard Operating Procedure SOP terkait penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran untuk Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya DMPTTL dan Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik PPIS , dan langkah-langkah untuk peningkatan kapabilitas sumber daya manusia.

---

ABSTRACT
The aim of this research is to optimize the preparation of the Work Plan and Budget in order to implement the performance based budgeting mutually agreed by all involved parties in Statistics of Kalimantan Tengah Province. This research uses soft system methodology approach to produce recommendations as logical analysis systematically desirable and those recommendations are agreed by all involved parties culturally feasible . Recommendations resulted from this research are steps in creating Standard Operating Procedure SOP related to the preparation of the Work Plan and Budget for DMPTTL program and PPIS program, and steps to improve the human resources capability.