Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Sebagai badan usaha yang masih kecil, CV SN dituntut untuk bergerak cepat mengembangkau diri selagi ada kasempatan yang baik. CV SN menjadi salah satu badan usaha yang rnampu lolos dari krisis, maka hams pandai-pandai mengambi! peluang-peluang usaha yang ada. Krisis moneter yang melanda negara Indonesia mengakibatkan nilai tukar Rupiah terhadap mata uang asing, khususnya Dolar Amerika, menjadi sangat rendah. Banyak badan usaha yang gulung tikar karena hal tersebut. Namun lain halnya bagi CV SN justm melemahnya nilai tukar Rupiah itu Iebih mengunnmgkan bagi CV SN kzrena tmnsaksi penjualan produk dalam mata uang Dolar. CV SN bergerak dalam bidang percetakan. Selama ini order cukup banyak dan tidak mampu mengeijakannya sendiri, maka hanyak pekeljaan yang barus dikerjakan di tempat lain. Salah satu kekurangan CV SN adalah belum memiliki mesin perfect binding, yaitu mesin untuk menjilid dengan lem panas. Dengan demikian semua pekerjaan jilid dengan lem panas pasti dikeijakan di luar CV SN. Mengingat kondisi yang menguntungl-:an tersebut CV SN berencana untuk investasi mesin perfect binding. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Iebih pastj bagaimana kondisi kelayakan investasi mesin perfect binding pada CV SN . Tentu saja basil dari penelitian ini akan menjadi bahan pertimbangan untuk mengambil keputusan CV SN dalam hal investasi mesin perfect binding."

"This book contains contributions from interdisciplinary scientists to collectively address the issue of targeting carbohydrate recognition for the development of novel therapeutic and diagnostic agents. The book covers (1) biological problems involving carbohydrate recognition, (2) structural factors mediating carbohydrate recognition, (3) design and synthesis of lectin mimics that recognize carbohydrate ligands with high specificity and affinity, and (4) modulation of biological and pathological processes through carbohydrate recognition"

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana aspek hukum dari keputusan dan pelaksanaan arbitrase di Indonesia dengan maksud untuk mempelajari penegakan arbitrase, upaya hukum terhadap putusan arbitrase serta kendala dalam pelaksanaan putusan arbitrase di Indonesia. Pasal 60 UU No. 30/1999 (UU Arbitrase dan APS) menyatakan bahwa putusan arbitrase bersifat final dan mengikat para pihak, artinya putusan tersebut tidak dapat diajukan banding, kasasi dan peninjauan kembali. Akan tetapi, berdasarkan Pasal 70 putusan arbitrase dapat dibatalkan. Selain itu, pelaksanaan putusan arbitase masih menghadapi kendala di dalam praktek. Penyelesaian sengketa melalui arbitrase hanya akan efektif jika para pihak yang terlibat sengketa adalah para pihak yang bona fide, pihak yang menang berusaha supaya putusan arbitrase didaftarkan pada pengadilan negeri agar memiliki kekuatan hukum, dan pihak yang kalah tetap menghormati dan tidak menghalanghalangi eksekusi. Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif. Penelitian yang bersifat deskriptif dimaksudkan untuk menggambarkan serta menguraikan semua data yang diperoleh, terkait dengan permasalahan yang diteliti. Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan, yaitu dengan menganalisis putusan pengadilan serta membuat catatan dari buku literatur, peraturan perundang-undangan, dokumen dan hal-hal lain yang relevan dengan masalah yang diteliti. Selanjutnya data yang diperoleh diolah dan dianalisis lebih lanjut untuk menjawab permasalahan yang diteliti.

---

ABSTRACTThis study aimed to find out how the legal aspects of the decision and enforcement of arbitration in Indonesia with a view to study the enforcement of arbitration, the legal effort against the decision of arbitration as well as constraints in the execution of arbitration decision in Indonesia. Article 60 of Law No. 30/1999 (Arbitration and ADR Law) states that arbitral award is final and legally binding the parties, which means that the award could not be corrected by an appeal, cassation and review. However, in accordance with the Article 70 of the arbitration law the arbitral award can be annulled. Furthermore, the decision of arbitration is very hard to be implemented. It is due to the settlement of disputes through arbitration that will only be effective if the parties involved in the dispute are bona fide parties. The winning party tried to keep the decision of the Arbitration filed in state court in order to have legal force, and the losing party still respects and does not hinder the execution. This research includes the study of normative and descriptive legal. The research which is descriptive of this study are intended to illustrate and describe all the data obtained, related to the problem being investigated. In this research, data collection techniques used are literature studies, namely by analyzing court decisions and make notes of books of literature, legislation, documents and other matters relevant to the issues being investigated."

"Dalam membuat suatu perjanjian, seharusnya pihak yang ada dalam perjanjian tersebut adalah pihak yang benar-benar melakukan perikatan atau kuasanya. Hal ini sangan berkaitan dengan tanggung jawab masing-masing pihak yang berada dalam perjanjian apabila perjanjian tersebut dilaksanakan. Dalam tesis ini, kasus terjadi dimana seseorang dijebak untuk membayarkan utang orang lain yang tidak ia ketahui adanya, dengan menggunakan identitasnya sebagai identitas palsu. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan tipe penelitian deskriptif analitis dan dianalisa dengan metode kualitatif.Hasil dari penelitian ini adalah putusan batal demi hukum oleh hakim terhadap Akta Pengakuan Hutang serta Akta Pemberian Hak Tanggungan dalam kasus ini sudahlah tepat karena sejak awal tidak ada perikatan sehingga melanggar pasal 1320 KUHPerdata. Selain itu Notaris/PPAT meskipun dibebani tanggungjawab secara hukum perdata, sebenarnya juga dapat dibebani tanggung jawab secara administratif juga dengan pengenaan sanksi dalam UUJN maupun dalam kode etik profesi.

---

In making an Agreement, the party on the agreement should be the party that really does the engagement or its proxy. This is very related to the responsibilities of each party in the agreement if the agreement is being implemented. In this thesis, a case occurs where someone is framed to pay someone elses debt that he doesnt know exists, using his identity as a forged identity. This research is normative juridical research with a descriptive-analytical research type and analyzed with qualitative methods.The result of this research is that the verdict is null and void by the judge regarding the Deed of Recognition of Debt and the Deed of Granting of Guarantee For Encumbrance in this case because it was right since there was no agreement so that it violated Article 1320 of the Civil Code. Besides, the Notary/PPAT, although burdened with civil legal responsibility, can also be burdened with administrative responsibilities related to UUJN, and also from its professional ethics code."

"Tesis ini membahas tentang faktor terjadinya risiko manual handling pada pekerjaan feeding katern di bagian penjilidan PT.PGC. Risiko manual handling merupakan salah satu unsur risiko ergonomi yang ada di tempat kerja yang berpengaruh terhadap kenyamanan, keselamatan, gangguan kesehatan dan produktivitas kerja.Penelitian ini adalah penelitian semi kuantitatif dengan menggunakan metode risk asssessment MAC (Manual Handling Assessment Chart) tools yang dimodifikasi menjadi risk assessment Gramedia of Printing. Hasil penelitian menunjukan bahwa tingkat risiko manual handling pada pekerjaan feeding katern masuk dalam kategori perlu dilakukan investigasi dan tindakan perbaikan segera. Hal ini disebabkan oleh postur janggal (posisi badan membungkuk dan gerakan badan memutar), kendala rute, faktor lingkungan dan faktor psikososial.Dari hasil penelitian disarankan untuk melakukan rekayasa teknik di area produksi dan penyediaan peralatan pendukung serta rekayasa manajemen menyangkut kompetensi, penyediaan dokumen standar dan evaluasi pekerjaan.

---

This thesis discussed the manual handling risk factors at feeding katern activities in section binding PT.PGC. The risk of manual handling is one element that is ergonomic risk in the workplace that affect comfort, safety, health problems and work productivity.

This research was semi-quantitatively using asssessment risk MAC (Manual Handling Assessment Chart) tools are modified to be a risk assessment Gramedia of Printing. The results showed that the level of risk of manual handling at feeding katern activities into the category needs to be investigated and corrective action immediately. This is caused by awkward posture (bended posture and twisting body), obstacles en route, environmental factors and psychosocial factors.

Advised of the research to conduct engineering in the area of production and provide support equipment, then in engineering management regarding competency, provision of standard documents and job evaluation."

"Perjanjian Pengikatan Jual beli yang didalamnya terdapat pemberian kuasa yang dasar pemindahan hak atas tanah, termasuk kuasa karena akta perjanjian pengikatan jual beli tidak boleh dibuat untuk pelunasan hutang piutang. kuasa yang pada hakekatnya merupakan pemindahan hak atas tanah adalah kuasa yang memberikan kewenangan kepada penerima kuasa untuk menguasai dan menggunakan tanahnya serta melakukan segala perbuatan hukum yang menurut hukum hanya dapat dilakukan oleh pemegang haknya dan melarang pejabat-pejabat Agraria untuk melayani penyelesaian status hak atas tanah yang menggunakan akta perjanjian pengikatan jual beli yang didalamnya terdapat surat kuasa sebagai bahan pembuktian pemindahan hak atas tanah.Dalam perkembangan hukum perjanjian, telah diakui azas kebebasan berkontrak sesuai dengan ketentuan Pasal 1338 KUHPerdata. Kebebasan berkontrak yang dikembangkan juga meliputi pemberian kuasa tetapi penegakan azas kebebasan berkontrak termasuk perjanjian pemberian kuasa, tidak boleh bertentangan dengan undang-undang. Akta perjanjian pengikatan jual beli yang didalamnya terdapat surat kuasa yang digunakan untuk pelunasan hutang piutang ialah penyalah gunaan hukum yang mengatur pemberian kuasa dengan mengadakan pemindahan hak atas tanah secara terselubung dengan menggunakan akta perjanjian pengikatan jual beli yang didalmnya terdapat kuasa untuk pelunasan hutang piutang, adalah salah satu bentuk perbuatan hukum yang menggangu usaha penertiban status dan pengunaan tanah, sehingga karenanya perlu untuk segera dicegah.yang menjadi pokok permasalahan para pihak telah melakukan perbuatan hukum membuat akta perjanjian pengikatan jual beli yang didalamnya terdapat surat kuasa yang digunakan untuk pelunasan hutang piutang kemudian dibatalkan oleh pengadilan.untuk menjawab permasalah hukum kasus yang dimaksud dilakukan penelitian perpustakaan, yang dilakukan dengan menganalisis dengan teori-teori hukum dalam praktek pelaksanaanya berkenaan dengan permasalahan yang ada.dari penelitian tersebut dapat diketahui bahwa akta perjanjian pengikatan jual bell yang didalamnya terdapat surat kuasa yang digunakan untuk pelunasan hutang piutang melalui putusan pengadilan dinyatakan batal demi hukum.

---

A Binding Agreementon Sale-Purchase in which there is a transfer of authority on the transfer of land ownership, including authority occurred due to the Binding Agreement on Sale-Purchase should not be made and intended to settle any debt-loan affairs (particularly to payback a loan). An authority which essentially is a transfer of right of land ownership is an authority that hands over a right Co the receiver to control and use the land, as well as do legal conducts that is according to the law only possible done by the right owner, while at the same tim also prohibits the Agrarian officials to serve the settlement of the status of land ownership right which uses the binding Agreement on sale-purchase, in which there is an authority letter as the evidennce material of the right transfer of the land mentioned. Along with the progress of the law concerning agreement, the principle of freedom in making any contract which is in accordance to the law has been approved under the regulation of the Article 1338 of the Book of Civil Law. The freedom of making a contract that is developed also comprises the grant of authority, under the condition that it should not contradict with the positive law. The deed of the binding agreement on sale-purchase in which there is an authoritative letter that is used to settle a debt-loan affairs is considered as violation on the law that regulates the grant of authority, since it commits a transfer of land ownership secretly by using the binding agreement on sale-purchase, which contains the authority for the debt-loan settlement. Thus it is considered as a conduct that bothers the efforts for status settlement and land usage, the reason of which it should be prevented immediately. The main problem to be addressed here is that the parties concerned have conducted a legal conduct in form of the making of a binding agreement deed on sale-purchase which contains an authoritative letter that is used to settle a debt-loan affairs that is later cancelled by the court. In order to answer the problem mentioned, the writer applies a library study, specifically conducted by analyzing legal theories as well as their implementation regarding the problems mentioned. The outcome shows that the deed of a binding agreement on sale-purchase which contains an authoritative letter that is used to settle a debt-loan affairs, is cancelled by the court's decree for the sake of law."

"ABSTRAK Latar Belakang: Sindrom Ovarium Polikistik (SOPK) merupakan penyebab 40%infertilitas pada wanita usia reproduksi. Resistensi insulin sebagai salah satupatofisiolofi yang mendasari SOPK, berkaitan erat dengan jaringan adiposaviseral dan ditemukan pada 30-50% pasien SOPK dengan indeks masa tubuhnormal serta lingkar pinggang kurang dari 80 cm. Retinol Binding Protein-4(RBP-4) yang disekresi oleh jaringan adiposa viseral diketahui sebagai salah satuadipokin yang menyebabkan resistensi insulin. Pengukuran IMT dan lingkarpinggang tidak dapat mewakili akumulasi jaringan adiposa viseral pada SOPKdengan IMT normal serta lingkar pinggang kurang dari 80 cm. Dengandiketahuinya titik potong optimal kadar serum RBP-4 sebagai penanda jaringanadiposa viseral, diharapkan dapat memprediksi risiko kejadian resistensi insulinyang bermanfaat dalam menentukan penatalaksanaan kasus SOPK dengan IMTnormal terkait strategi pengurangan akumulasi jaringan adiposa viseral. Tujuan: Diketahuinya titik potong optimal kadar serum RBP-4 sebagai penandajaringan adiposa viseral untuk memprediksi risiko kejadian resistensi insulin padapenderita SOPK dengan IMT normal. Metode: Studi observasional dengan desain potong lintang selama periode Juli2014 hingga Maret 2015 di Poliklinik Yasmin, RSCM, Jakarta. Hasil: Sejumlah 40 subjek SOPK dengan IMT normal yang memenuhi kriteriainklusi didapatkan 16 subjek (40%) yang mengalami resistensi insulin dan 24subjek (60%) nir resistensi insulin. Sejumlah 23 subjek (57.5%) memiliki lingkarpinggang kurang dari 80 cm, dimana 6 subjek (26%) diantaranya mengalami resistensi insulin. Kadar serum RBP-4 pada kelompok resistensi insulin bermakna lebih tinggi dibandingkan nir resistensi insulin (p 0.008). Dengan analisis ROCdidapatkan AUC kadar serum RBP-4 78.8% (IK 95% -8445.59 ? -1447.98)dengan nilai p 0.002. Titik potong optimal kadar serum RBP-4 adalah 24133ng/mL dengan sensitivitas sebesar 75% dan spesifisitas sebesar 75%. Dengananalisis regresi logistik biner didapatkan pemeriksaan serum RBP-4 menambahnilai diagnostik dari parameter demografis dan klinis AUC 85.7% menjadi 91.1%. Kesimpulan: Kadar serum RBP-4 sebagai penanda jaringan adiposa viseral dapat digunakan untuk memprediksi risiko kejadian resistensi insulin pada penderita SOPK dengan IMT normal. ABSTRACT Background: Polycystic ovarian syndrome (PCOS) contributes to fourty percent

of infertility?s issues on reproductive women. Insulin resistance as one of

important pathophysiology in PCOS, correlates with visceral adipose tissue and is

found on 30-50% PCOS patients with normal body mass index and waist

circumference less than 80 cm. Retinol Binding Protein-4 (RBP-4), which is

secreted by visceral adipose tissue, known as one of adipokines that cause insulin

resistance. The measurement of body mass index and waist circumference could

not represent visceral adiposity on PCOS with normal body mass index and waist

circumference less than 80 cm. Determination of serum RBP-4 cut off level as

visceral adipose tissue marker hopefully could predict the risk of insulin

resistance on polycystic ovarian syndrome with normal body mass index,

therefore it will be useful on its management related to reduction of visceral

adiposity.

Objective: To obtain serum RBP-4 cut off level as visceral adipose tissue marker

to predict the risk of insulin resistance on PCOS with normal body mass index.

Method: This was an observational study with cross sectional design conducted at

Yasmin Clinic, RSCM, Jakarta during a period of July 2014 until March 2015.

Result: Fourty PCOS patients with normal body mass index were participated on

this study. There were 16 subjects (40%) who were insulin resistance and 24

subjects (60%) who were not insulin resistance. There were 23 subjects (57.5%)

who had waist circumference less than 80 cm, where 6 of them (26%) were

insulim resistance. Serum RBP-4 level was significantly higher on insulin

resistance group (p 0.008). After ROC analysis was performed, AUC of serum

RBP-4 was 78.8% (CI 95% -8445.59 ? -1447.98, p 0.002). The cut off level of

serum RBP-4 was 24133 ng/mL with sensitivity 75% and specificity 75%. After

logistic regression analysis was performed, it was found that serum RBP-4 increase diagnostic value of demographic and clinical parameter with AUC 85.7% to 91.1%. ;Background: Polycystic ovarian syndrome (PCOS) contributes to fourty percent

of infertility?s issues on reproductive women. Insulin resistance as one of

important pathophysiology in PCOS, correlates with visceral adipose tissue and is

found on 30-50% PCOS patients with normal body mass index and waist

circumference less than 80 cm. Retinol Binding Protein-4 (RBP-4), which is

secreted by visceral adipose tissue, known as one of adipokines that cause insulin

resistance. The measurement of body mass index and waist circumference could

not represent visceral adiposity on PCOS with normal body mass index and waist

circumference less than 80 cm. Determination of serum RBP-4 cut off level as

visceral adipose tissue marker hopefully could predict the risk of insulin

resistance on polycystic ovarian syndrome with normal body mass index,

therefore it will be useful on its management related to reduction of visceral

adiposity.

Objective: To obtain serum RBP-4 cut off level as visceral adipose tissue marker

to predict the risk of insulin resistance on PCOS with normal body mass index.

Method: This was an observational study with cross sectional design conducted at

Yasmin Clinic, RSCM, Jakarta during a period of July 2014 until March 2015.

Result: Fourty PCOS patients with normal body mass index were participated on

this study. There were 16 subjects (40%) who were insulin resistance and 24

subjects (60%) who were not insulin resistance. There were 23 subjects (57.5%)

who had waist circumference less than 80 cm, where 6 of them (26%) were

insulim resistance. Serum RBP-4 level was significantly higher on insulin

resistance group (p 0.008). After ROC analysis was performed, AUC of serum

RBP-4 was 78.8% (CI 95% -8445.59 ? -1447.98, p 0.002). The cut off level of

serum RBP-4 was 24133 ng/mL with sensitivity 75% and specificity 75%. After

logistic regression analysis was performed, it was found that serum RBP-4 increase diagnostic value of demographic and clinical parameter with AUC 85.7% to 91.1%. "