Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 96 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Simamora, Petronella Maytea Lantio
Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana aspek hukum dari keputusan dan pelaksanaan arbitrase di Indonesia dengan maksud untuk mempelajari penegakan arbitrase, upaya hukum terhadap putusan arbitrase serta kendala dalam pelaksanaan putusan arbitrase di Indonesia. Pasal 60 UU No. 30/1999 (UU Arbitrase dan APS) menyatakan bahwa putusan arbitrase bersifat final dan mengikat para pihak, artinya putusan tersebut tidak dapat diajukan banding, kasasi dan peninjauan kembali. Akan tetapi, berdasarkan Pasal 70 putusan arbitrase dapat dibatalkan. Selain itu, pelaksanaan putusan arbitase masih menghadapi kendala di dalam praktek. Penyelesaian sengketa melalui arbitrase hanya akan efektif jika para pihak yang terlibat sengketa adalah para pihak yang bona fide, pihak yang menang berusaha supaya putusan arbitrase didaftarkan pada pengadilan negeri agar memiliki kekuatan hukum, dan pihak yang kalah tetap menghormati dan tidak menghalanghalangi eksekusi. Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif. Penelitian yang bersifat deskriptif dimaksudkan untuk menggambarkan serta menguraikan semua data yang diperoleh, terkait dengan permasalahan yang diteliti. Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan, yaitu dengan menganalisis putusan pengadilan serta membuat catatan dari buku literatur, peraturan perundang-undangan, dokumen dan hal-hal lain yang relevan dengan masalah yang diteliti. Selanjutnya data yang diperoleh diolah dan dianalisis lebih lanjut untuk menjawab permasalahan yang diteliti.
ABSTRACT
This study aimed to find out how the legal aspects of the decision and enforcement of arbitration in Indonesia with a view to study the enforcement of arbitration, the legal effort against the decision of arbitration as well as constraints in the execution of arbitration decision in Indonesia. Article 60 of Law No. 30/1999 (Arbitration and ADR Law) states that arbitral award is final and legally binding the parties, which means that the award could not be corrected by an appeal, cassation and review. However, in accordance with the Article 70 of the arbitration law the arbitral award can be annulled. Furthermore, the decision of arbitration is very hard to be implemented. It is due to the settlement of disputes through arbitration that will only be effective if the parties involved in the dispute are bona fide parties. The winning party tried to keep the decision of the Arbitration filed in state court in order to have legal force, and the losing party still respects and does not hinder the execution. This research includes the study of normative and descriptive legal. The research which is descriptive of this study are intended to illustrate and describe all the data obtained, related to the problem being investigated. In this research, data collection techniques used are literature studies, namely by analyzing court decisions and make notes of books of literature, legislation, documents and other matters relevant to the issues being investigated.
2016
T46529
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Stephanus Jaka Hariyana Widodo
Abstrak :
Sebagai badan usaha yang masih kecil, CV SN dituntut untuk bergerak cepat mengembangkau diri selagi ada kasempatan yang baik. CV SN menjadi salah satu badan usaha yang rnampu lolos dari krisis, maka hams pandai-pandai mengambi! peluang-peluang usaha yang ada. Krisis moneter yang melanda negara Indonesia mengakibatkan nilai tukar Rupiah terhadap mata uang asing, khususnya Dolar Amerika, menjadi sangat rendah. Banyak badan usaha yang gulung tikar karena hal tersebut. Namun lain halnya bagi CV SN justm melemahnya nilai tukar Rupiah itu Iebih mengunnmgkan bagi CV SN kzrena tmnsaksi penjualan produk dalam mata uang Dolar. CV SN bergerak dalam bidang percetakan. Selama ini order cukup banyak dan tidak mampu mengeijakannya sendiri, maka hanyak pekeljaan yang barus dikerjakan di tempat lain. Salah satu kekurangan CV SN adalah belum memiliki mesin perfect binding, yaitu mesin untuk menjilid dengan lem panas. Dengan demikian semua pekerjaan jilid dengan lem panas pasti dikeijakan di luar CV SN. Mengingat kondisi yang menguntungl-:an tersebut CV SN berencana untuk investasi mesin perfect binding. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Iebih pastj bagaimana kondisi kelayakan investasi mesin perfect binding pada CV SN . Tentu saja basil dari penelitian ini akan menjadi bahan pertimbangan untuk mengambil keputusan CV SN dalam hal investasi mesin perfect binding.
Depok: Fakultas Teknik Universitas Indonesia, 2001
S37711
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Abstrak :
This book contains contributions from interdisciplinary scientists to collectively address the issue of targeting carbohydrate recognition for the development of novel therapeutic and diagnostic agents. The book covers (1) biological problems involving carbohydrate recognition, (2) structural factors mediating carbohydrate recognition, (3) design and synthesis of lectin mimics that recognize carbohydrate ligands with high specificity and affinity, and (4) modulation of biological and pathological processes through carbohydrate recognition
New Jersey: John Wiley & Sons, 2011
e20375776
eBooks  Universitas Indonesia Library
cover
Buring, Daniel
Cambridge, UK: Cambridge University Press, 2005
415 BUR b
Buku Teks SO  Universitas Indonesia Library
cover
cover
cover
Aulia Rohayati Rahmaniah
Abstrak :
Dalam membuat suatu perjanjian, seharusnya pihak yang ada dalam perjanjian tersebut adalah pihak yang benar-benar melakukan perikatan atau kuasanya. Hal ini sangan berkaitan dengan tanggung jawab masing-masing pihak yang berada dalam perjanjian apabila perjanjian tersebut dilaksanakan. Dalam tesis ini, kasus terjadi dimana seseorang dijebak untuk membayarkan utang orang lain yang tidak ia ketahui adanya, dengan menggunakan identitasnya sebagai identitas palsu. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan tipe penelitian deskriptif analitis dan dianalisa dengan metode kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah putusan batal demi hukum oleh hakim terhadap Akta Pengakuan Hutang serta Akta Pemberian Hak Tanggungan dalam kasus ini sudahlah tepat karena sejak awal tidak ada perikatan sehingga melanggar pasal 1320 KUHPerdata. Selain itu Notaris/PPAT meskipun dibebani tanggungjawab secara hukum perdata, sebenarnya juga dapat dibebani tanggung jawab secara administratif juga dengan pengenaan sanksi dalam UUJN maupun dalam kode etik profesi.
In making an Agreement, the party on the agreement should be the party that really does the engagement or its proxy. This is very related to the responsibilities of each party in the agreement if the agreement is being implemented. In this thesis, a case occurs where someone is framed to pay someone elses debt that he doesnt know exists, using his identity as a forged identity. This research is normative juridical research with a descriptive-analytical research type and analyzed with qualitative methods. The result of this research is that the verdict is null and void by the judge regarding the Deed of Recognition of Debt and the Deed of Granting of Guarantee For Encumbrance in this case because it was right since there was no agreement so that it violated Article 1320 of the Civil Code. Besides, the Notary/PPAT, although burdened with civil legal responsibility, can also be burdened with administrative responsibilities related to UUJN, and also from its professional ethics code.
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019
T54885
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Hendry Azwar
Abstrak :
Tesis ini membahas tentang faktor terjadinya risiko manual handling pada pekerjaan feeding katern di bagian penjilidan PT.PGC. Risiko manual handling merupakan salah satu unsur risiko ergonomi yang ada di tempat kerja yang berpengaruh terhadap kenyamanan, keselamatan, gangguan kesehatan dan produktivitas kerja. Penelitian ini adalah penelitian semi kuantitatif dengan menggunakan metode risk asssessment MAC (Manual Handling Assessment Chart) tools yang dimodifikasi menjadi risk assessment Gramedia of Printing. Hasil penelitian menunjukan bahwa tingkat risiko manual handling pada pekerjaan feeding katern masuk dalam kategori perlu dilakukan investigasi dan tindakan perbaikan segera. Hal ini disebabkan oleh postur janggal (posisi badan membungkuk dan gerakan badan memutar), kendala rute, faktor lingkungan dan faktor psikososial. Dari hasil penelitian disarankan untuk melakukan rekayasa teknik di area produksi dan penyediaan peralatan pendukung serta rekayasa manajemen menyangkut kompetensi, penyediaan dokumen standar dan evaluasi pekerjaan. ......This thesis discussed the manual handling risk factors at feeding katern activities in section binding PT.PGC. The risk of manual handling is one element that is ergonomic risk in the workplace that affect comfort, safety, health problems and work productivity. This research was semi-quantitatively using asssessment risk MAC (Manual Handling Assessment Chart) tools are modified to be a risk assessment Gramedia of Printing. The results showed that the level of risk of manual handling at feeding katern activities into the category needs to be investigated and corrective action immediately. This is caused by awkward posture (bended posture and twisting body), obstacles en route, environmental factors and psychosocial factors. Advised of the research to conduct engineering in the area of production and provide support equipment, then in engineering management regarding competency, provision of standard documents and job evaluation.
Depok: Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, 2014
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Putry Setia Ningsih
Abstrak :
Perjanjian Pengikatan Jual beli yang didalamnya terdapat pemberian kuasa yang dasar pemindahan hak atas tanah, termasuk kuasa karena akta perjanjian pengikatan jual beli tidak boleh dibuat untuk pelunasan hutang piutang. kuasa yang pada hakekatnya merupakan pemindahan hak atas tanah adalah kuasa yang memberikan kewenangan kepada penerima kuasa untuk menguasai dan menggunakan tanahnya serta melakukan segala perbuatan hukum yang menurut hukum hanya dapat dilakukan oleh pemegang haknya dan melarang pejabat-pejabat Agraria untuk melayani penyelesaian status hak atas tanah yang menggunakan akta perjanjian pengikatan jual beli yang didalamnya terdapat surat kuasa sebagai bahan pembuktian pemindahan hak atas tanah.Dalam perkembangan hukum perjanjian, telah diakui azas kebebasan berkontrak sesuai dengan ketentuan Pasal 1338 KUHPerdata. Kebebasan berkontrak yang dikembangkan juga meliputi pemberian kuasa tetapi penegakan azas kebebasan berkontrak termasuk perjanjian pemberian kuasa, tidak boleh bertentangan dengan undang-undang. Akta perjanjian pengikatan jual beli yang didalamnya terdapat surat kuasa yang digunakan untuk pelunasan hutang piutang ialah penyalah gunaan hukum yang mengatur pemberian kuasa dengan mengadakan pemindahan hak atas tanah secara terselubung dengan menggunakan akta perjanjian pengikatan jual beli yang didalmnya terdapat kuasa untuk pelunasan hutang piutang, adalah salah satu bentuk perbuatan hukum yang menggangu usaha penertiban status dan pengunaan tanah, sehingga karenanya perlu untuk segera dicegah.yang menjadi pokok permasalahan para pihak telah melakukan perbuatan hukum membuat akta perjanjian pengikatan jual beli yang didalamnya terdapat surat kuasa yang digunakan untuk pelunasan hutang piutang kemudian dibatalkan oleh pengadilan.untuk menjawab permasalah hukum kasus yang dimaksud dilakukan penelitian perpustakaan, yang dilakukan dengan menganalisis dengan teori-teori hukum dalam praktek pelaksanaanya berkenaan dengan permasalahan yang ada.dari penelitian tersebut dapat diketahui bahwa akta perjanjian pengikatan jual bell yang didalamnya terdapat surat kuasa yang digunakan untuk pelunasan hutang piutang melalui putusan pengadilan dinyatakan batal demi hukum. ......A Binding Agreementon Sale-Purchase in which there is a transfer of authority on the transfer of land ownership, including authority occurred due to the Binding Agreement on Sale-Purchase should not be made and intended to settle any debt-loan affairs (particularly to payback a loan). An authority which essentially is a transfer of right of land ownership is an authority that hands over a right Co the receiver to control and use the land, as well as do legal conducts that is according to the law only possible done by the right owner, while at the same tim also prohibits the Agrarian officials to serve the settlement of the status of land ownership right which uses the binding Agreement on sale-purchase, in which there is an authority letter as the evidennce material of the right transfer of the land mentioned. Along with the progress of the law concerning agreement, the principle of freedom in making any contract which is in accordance to the law has been approved under the regulation of the Article 1338 of the Book of Civil Law. The freedom of making a contract that is developed also comprises the grant of authority, under the condition that it should not contradict with the positive law. The deed of the binding agreement on sale-purchase in which there is an authoritative letter that is used to settle a debt-loan affairs is considered as violation on the law that regulates the grant of authority, since it commits a transfer of land ownership secretly by using the binding agreement on sale-purchase, which contains the authority for the debt-loan settlement. Thus it is considered as a conduct that bothers the efforts for status settlement and land usage, the reason of which it should be prevented immediately. The main problem to be addressed here is that the parties concerned have conducted a legal conduct in form of the making of a binding agreement deed on sale-purchase which contains an authoritative letter that is used to settle a debt-loan affairs that is later cancelled by the court. In order to answer the problem mentioned, the writer applies a library study, specifically conducted by analyzing legal theories as well as their implementation regarding the problems mentioned. The outcome shows that the deed of a binding agreement on sale-purchase which contains an authoritative letter that is used to settle a debt-loan affairs, is cancelled by the court's decree for the sake of law.
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2007
T20047
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Anugrah Azhar
Abstrak :
ABSTRAK
Heusler alloys telah diketahui sejak satu abad silam, dan prediksi-prediksi nilai momen magnetnya menggunakan aturan Slater-Pauling telah sukses untuk banyak material. Walaupun demikian, perhitungan sederhana ini tidak selalu berhasil untuk semua Heusler Alloy. Sebagai contoh, Fe2CuAl diketahui memiliki momen magnet sebesar 3.30 B per formula unit walaupun prediksi aturan Slater-Pauling adalah 2 B. Di sisi lain, eksperimen pada susunan Heusler Alloy yang non-stoikiometri Fe2Mn0.5Cu0.5Al memiliki nilai momen magnet sebesar 4 B, yang mirip dengan prediksi Slater-Pauling untuk paduan yang stoikiometri. Ketidaksesuaian ini menandakan bahwa teori untuk memprediksi momen magnet pada Heusler Alloy secara umum masih belum lengkap sepenuhnya. Berangkat dari isu ini, kami mengajukan studi teoritik pada Full-Heusler Alloy Fe2MnAl dengan struktur L21 untuk memahami pembentukan momen magnet secara mikroskopik. Kami memodelkan sistem ini dengan mengkonstruksi Hamiltonian berbasis Tight-Binding dan menambahkan interaksi repulsif Hubbard seperti halnya pada interaksi antar spin pada elektron-elektron yang menempati orbital d -orbitals. Selanjutnya, kami selesaikan model ini menggunakan pendekatan fungsi Green, dan menerapkan pendekatan medan rata-rata pada suku-suku interaksi. Tujuan akhir kami yakni untuk menghitung momen magnet total dari Fe2MnAl dan membandingkannya dengan data hasil eksperimen.
ABSTRACT
Heusler alloys have been known for about a century, and predictions of magnetic moment values using Slater Pauling rule have been successful for many such materials. However, such a simple counting rule has been found not to always work for all Heusler alloys. For instance, Fe2CuAl has been known to have magnetic moment of 3.30 B per formula unit although the Slater Pauling rule suggests the value of 2 B. On the other hand, a recent experiment shows that a nonstoichiometric Heusler compound Fe2Mn0.5Cu0.5Al possesses magnetic moment of 4 B, closer to the Slater Pauling prediction for the stoichiometric compound. Such discrepancies signify that the theory to predict the magnetic moment of Heusler alloys in general is still far from being complete. Motivated by this issue, we propose to do a theoretical study on a Full Heusler Alloy Fe2MnAl L21 Structure to understand the formation of magnetic moment microscopically. We model the system by constructing a Tight Binding basis Hamiltonian and incorporating Hubbard repulsive as well as spin spin interactions for the electrons occupying the d orbitals. Then, we solve the model using Green rsquo s function approach, and treat the interaction terms within the mean field approximation. Our final goal is to compute the total magnetic moment of this system and compare it with the experimental data.
2017
T47939
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>