Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Suatu pewarnaan edge yang minimum (minimum edge coloring) pada graph merupakan suatu partisi pada himpunan edge menjadi D matching, konstanta D merupakan derajad vertex terbesar pada graph. Dalam tulisan ini akan dibicarakan dua algoritma pewarnaan edge yang bekerja dalam kompleksitas waktu D(nm), dan 0(n3). Algoritma kedua akan lebih baik (efisien) untuk kasus di mana D merupakan pangkat dari dua."

"Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas kegiatan Lembaga Kerjasama Bipartit dan pengaruhnya terhadap kesejahteraan pekerja di PT. DINO. Metode penelitian di sini meliputi pengumpulan data dan analisa data. Data dikumpulkan dari data primer dan data sekunder yang diambil dari perusahaan PT. DINO dan dari kantor Depnaker DKI Jakarta, dilanjutkan dengan interview kepada pimpinan PT. DINO, pekerja dan Serikat Pekerja. Data dianalisis secara statistik dengan pendekatan korelasi berganda partial antara keberadaan LKS Bipartit di PT. DINO dihubungkan dengan kesejahteraan di perusahaan tersebut. Penelitian di PT. DINO menemukan bahwa keberadaan LKS Bipartit di PT. DINO secara formal diakui ada, tetapi kurang berfungsi. Berdasarkan pendekatan korelasi barganda partial dari tahun 1988 sampai dengan tahun 1992 di PT. DINO hubungan antara keberadaan LKS Bipartit di perusahaan tersebut dengan kesejahtraan (yang diwakili oleh variabel upah tunjangan), mempunyai hubungan yang kuat. Hal ini berarti pada periode 1988 s/d 1992 hubungan LKS Bipartit di PT. DINO mempunyai pengaruh terhadap kesejahteraan. Tetapi untuk tahun-tahun selanjutnya sampai tahun 1995 hubungan korelasi berganda partial antara keberadaan LKS Bipartit dengan kesejahteraan (upah dan tunjangan) hanya sebesar r = 0,47 dan setelah diadakan uji dengan t tabel, ternyata tidak ada hubungan antara keberadaan LKS Bipartit dengan kesejahteraan, karena pengurusnya dianggap kurang mampu untuk menjalankan hubungan industrial tersebut, sehingga tidak dapat melaksanakan fungsi komunikasi dan konsultasi baik kepada pekerja maupun kepada pengusaha. Hasil bahasan tesis ini dapat digunakan untuk studi banding pelaksanaan hubungan lembaga kerjasama Bipartit di perusahaan lain, dengan mempertimbangkan perbaikan pemahaman dan penerapan nilai hubungan industrial di perusahaan."

"ABSTRAKNama:Bartho Nahot BanjarnahorNPM:15067800001Program Studi:Magister HukumJudul:Penyelesaian Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja Dengan Alasan Pelanggaran Berat Pasca Putusan MK No. 12/PUU-I/2003Sebelum lahirnya putusan MK No. 12/PUU-I/2003, pelanggaran berat atau tindak pidana yang dilakukan pekerja dalam hubungan industrial dapat langung dilakukan pemutusan hubungan kerja setelah pengusaha memiliki bukti-bukti yang cukup, akan tetapi Putusan MK No. 12/PUU-I/2003 menyatakan Pasal 158 UU 13 Tahun 2003 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Permasalahan dalam tesis ini adalah : 1 bagaimana praktek penyelesaian perselisihan pemutusan hubungan kerja dengan alasan kesalahan berat diperusahaan anggota DPN Apindo, pengalaman serikat pekerja/serikat buruh, dan perspektif pemerintah sebagai regulator pasca putusan Mahkamah Konstitusi No. 12/PUU-I/2003, 2 . bagaimana perusahaan mengatur pemutusan hubungan kerja apabila terjadi kesalahan berat eks Pasal 158 UU Ketenagakerjaan di dalam perusahaan, setelah putusan Mahkamah Konstitusi No. 12/PUU-I/2003, dan 3 . Bagaimana putusan Mahkamah Agung menyelesaikan perselisihan pemutusan hubungan kerja dengan alasan kesalahan berat pasca putusan Mahkamah Konstitusi No. 12/PUU-I/2003 tersebut. Untuk menjelaskan pertanyaan-pertanyaan tersebut, tesis ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan Perusahaan Anggota DPN Apindo terdapat perusahaan yang mengatur pelanggaran berat dalam ketentuan internal maupun yang tidak mengatur, pemerintah sendiri telah mengeluarkan Surat Edaran untuk pelaksanaan Putusan MK ini, sedangkan bagi buruh PHK tidak sejalan dengan Konstitusi. Hasil lainnya adalah, perusahaan anggota DPN Apindo menyelesaikan pemutusan hubunga kerja eks Pasal 158 UU Ketenagakerjaan dengan proses bipartit yang jika tidak sepakat, sebahagian menggunakan mekanisme UU No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, dan sebahagian lain menggunakan pendekatan pidana, akan tetapi juga ada perusahaan yang langsung menggunakan pendekatan pidana tanpa perundingan bipartit. MA memutus perkara PHK pelanggaran berat dengan memperhatikan ketentuan internal perusahaan.

---

ABSTRACTName Bartho Nahot BanjarnahorStudent Number 15067800001Program Magister of LawJudul Settlement of Termination of Employment Dispute With the Reason of Grave Wrongdoings after the Constitutional Court Decision No. 12 PUU I 2003Before the decision of the Constitutional Court No. 12 PUU I 2003, grave wrongdoings or criminal acts committed by workers in industrial relations can be directly terminated after the employer has sufficient evidence, but the Constitutional Court Decision No. 12 PUU I 2003 states that Article 158 of Law 13 Year 2003 has no binding legal force. The problems in this thesis are 1 How is the practice of settlement of disputes for termination of employment by reason of grave wrongdoings in DPN Apindo 39 s company members, union labor union experience, and government perspective as regulator after the Constitutional Court 39 s decision No. 12 PUU I 2003 is applied 2 . How does the company regulate the termination of employment in case of grave wrongdoings in Article 158 of the Manpower Law within the company, after the decision of the Constitutional Court No.12 PUU I 2003 and 3 . How does the Supreme Court 39 s decision resolve the dismissal dispute with the reasons of grave wrongdoings after the decision of the Constitutional Court No. 12 PUU I 2003. To explain these problems, this thesis uses normative juridical research methods. The result of this study shows that DPN Apindo 39 s company members have companies that regulate serious violations in internal or non regulatory provisions meanwhile the government itself has issued a Circular Letter for the implementation of this Constitutional Court Decision, while for the workers, termination of employment are not in line with the Constitution. Another result is that DPN Apindo 39 s company members have completed the termination of the former labor relations of Article 158 of the Manpower Law with bipartite process which, if it is unanimous, partly uses the mechanism of Law no. 2 of 2004 on Industrial Relations Dispute Settlement, and partly uses a criminal approach, but there are also companies that directly use a criminal approach without bipartite negotiations. The Supreme Court adjudicated cases of termination of employment breaches by taking into account of the internal provisions of the company. "

"Layanan ride sourcing atau lebih dikenal sebagai layanan taksi online semakin populer sebagai pelengkap sarana angkutan umum bagi masyarakat. Hal ini menyebabkan pertumbuhan jumlah armada yang bergabung dalam perusahaan platform atau operator penyedia layanan taksi online juga kian membesar. Jika pertumbuhan jumlah armada ini tidak dibatasi, maka masalah kemacetan yang sudah ada di Kota Jakarta saat ini bisa tambah memburuk. Sementara dari segi operasional, layanan taksi online masih dikatakan belum efektif, hal ini bisa dilihat dari waktu tunggu penumpang yang masih cukup tinggi dan adanya sistem surge pricing, yaitu tarif pelayanan lebih tinggi dari tarif biasanya karena tingginya permintaan layanan kendaraan sedangkan ketersediaan kendaraan sedikit. Untuk mengatasi permasalahan meningkatnya jumlah armada taksi online dan juga masalah operasional pada layanan taksi online, penelitian ini bertujuan mengembangkan skema sharing platform untuk mengoptimalkan penggunaan layanan ride splitting pada layanan taksi online. Layanan ride splitting merupakan layanan ride sourcingdimana satu pengemudi (kendaraan) dapat melayani minimal dua pesanan customer sekaligus dalam satu kali perjalanan. Jumlah penumpang dalam satu pesanan customer bisa lebih dari satu orang, akan tetapi semua penumpang dalam satu pesanan customer tersebut mempunyai lokasi asal dan tujuan yang sama. Sementara itu, skema sharing platform atau resource sharing pada layanan ride sourcing adalah suatu skema dimana customer yang memesan layanan kendaraan dari platform A dapat dilayani oleh kendaraan dari platform B, begitu juga sebaliknya, dengan profit sharing yang telah ditentukan sebelumnya. Model optimasi penggunaan layananan ride splitting dengan menerapkan skema sharing platform yang dikembangkan menggunakan bentuk New Modified Maximum Weighted Bipartite Matching, sedangkan metode penyelesaiannya menggunakan Greedy Heuristic Method. Fungsi tujuan dari model optimasi tersebut yaitu memaksimumkan nilai bobot yang merupakan rasio antara profit yang diperoleh operator dan pengemudi dengan konversi nilai uang dari waktu tunggu penumpang. Nilai bobot yang maksimum disini berarti memaksimumkan profit sekaligus meminimumkan waktu tunggu penumpang. Untuk menguji model optimasi yang dikembangkan dilakukan simulasi dengan mempertimbangkan beberapa scenario. Skenario tersebut terkait dengan nilai faktor profit sharing , tarif perjalanan yang dikenakan operator per customer, serta kondisi lalu lintas berupa kecepatan tempuh perjalanan. Berdasarkan hasil simulasi diperoleh bahwa layanan ride splitting yang menerapkan skema sharing platform dengan memperoleh hasil yang lebih baik bila dibandingkan dengan layanan tanpa skema. Nilai 95% artinya operator kendaraan awal yang dipesan oleh customermemperoleh profit sharing sebesar 5% dari operator kendaraan yang ditugaskan melayani customer dengan adanya sharing platform. Hasil yang lebih baik pada simulasi tersebut ditunjukkan dengan perolehan nilai bobot yang lebih besar sekitar 4,5% - 25,3 %, total profit dari operator dan pengemudi yang lebih besar sekitar 15,91% – 48,9%, waktu tunggu dari customer yang lebih kecil sekitar 1,9% - 13,7% dan jumlah pasangan ride splitting yang lebih besar sekitar 8,57%- 12,85%.

---

Ride sourcing services, or more famously known as online taxi services, is getting more popular as a complement of public transportation for the community. This has caused the growth in the number of fleet joining the platform company or the online taxi company to also increase. If the growth in the number of fleet is not regulated, the traffic issues currently already existing in Jakarta can get even worse. On the other hand, from the operational point of view, online taxi services is deemed as not yet effective; which can be seen from the long waiting time for the passengers and the surge pricing system that occurs when the demand for the vehicle is higher than the number of vehicles available.

To solve issues of the increasing number of online taxi fleet and also the operational issues in the online taxi services, this study aims to develop a sharing platform scheme to optimize the use of ride splitting service in online taxi services. Ride splitting services is a ride sourcing service where one vehicle can serve at least two request customers at one trip. The number of passengers per customer can be more than of one person, but all the passengers in one request customer have the same origin and destination. On the other hand, sharing platform scheme or resource sharing in ride sourcing services is a scheme where a customer ordering vehicle service from platform A can be served by vehicle from platform B, and the other way around, with a predetermined profit sharing applied.

The optimized model of ride splitting service usage by applying sharing platform scheme is developed using the New Modified Maximum Weighted Bipartite Matching form, while the solving method is using Greedy Heuristic Method. The objective function of the optimized model is to maximize the weighted value which is the ratio between profit earned by the operator and money conversion of the passenger’s waiting time. Maximum weighted value means maximizing the profit and minimizing the waiting time.

To test the optimized model developed, we do a simulation which takes into consideration several different scenarios. Those scenarios are related to factor values of profit sharing , travel rate difference charged by the operator per customer, and paying attention to the existing traffic condition. The simulation shows that ride splitting services applying sharing platform scheme with 95% gets better results than services without scheme. The value of 95% means initial operator requested by the customer gets 5% of profit sharing from the operator whose vehicle is actually serving the customer with sharing platform. The better results from the simulation are the higher weighted value of 4.5% - 25.3%, higher total profit of the operator and drivers of 15.91%-48.9%, and shorter customer waiting time of 1.9%-13.7% and bigger number of matchs of 8.57%-12.85%."

"Pemutusan hubungan kerja merupakan hal yang sangat dihindari baik oleh pekerja maupun pengusaha. Hal ini dikarenakan terdapat banyak potensi konflik yang terjadi karena pemutusan hubungan kerja. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial mengamanatkan bahwa penyelesaian perselisihan hubungan industrial haruslah mengutamakan musyawarah dan mufakat. Untuk mewujudkan hal tersebut, Undang-Undang PPHI menawarkan metode penyelesaian perselisihan yang dapat dilakukan diluar pengadilan. Melakukan perundingan bipartit, konsiliasi, arbitrase, dan mediasi merupakan opsi yang ditawarkan Undang-Undang PPHI demi menciptakan solusi yang dapat menguntungkan bagi semua pihak. Mengenai pelaksanaan perundingan bipartit, serikat pekerja/buruh atau pengusaha dapat memohonkan pendampingan kepada perangkat organisasinya masing-masing. Berbicara mengenai organisasi para pekerja, pastinya tidak akan lepas dari eksistensi serikat pekerja. Penyelesaian perselisihan pemutusan hubungan kerja dapat menggunakan kuasa pekerja yang diberikan kepada serikat pekerja. Skripsi ini menjelaskan permasalahan mengenai kewenangan serikat pekerja yang mewakili pekerja berdasarkan kuasa untuk dapat menyelesaikan perselisihan pemutusan hubungan kerja dengan melakukan analisis terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 625 K/Pdt.Sus-PHI/2019). Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan juga melakukan studi kepustakaan untuk mendapatkan data sekunder berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Hasil dari penelitian yang dilakukan, kewenangan serikat pekerja sebagai penerima kuasa pekerja dalam upaya penyelesaian perselisihan melalui perundingan bipartit akan berlaku dan berjalan sesuai dengan kuasa yang dituangkan dalam surat kuasa yang telah diberikan oleh para pekerja sebagai pemberi kuasa.

---

Termination of employment is something which is highly avoided by both workers and employers. It is because there are many potential conflicts which occur due to termination of employment. Law Number 2 of 2004 concerning Settlement of Industrial Relations Disputes stipulates that the settlement of industrial relations disputes should prioritize deliberation and consensus. Therefore, in order to realize it, the PPHI Law offers a dispute resolution method which can be conducted outside the court. Furthermore, conducting bipartite negotiations, conciliation, arbitration and mediation are options which offered by the PPHI Law in order to be able to create solutions which useful for all parties. Regards to the implementation of bipartite negotiations, trade/labor unions or employers can request assistance from their respective organizational units. In addition, discussing about worker’s organizations certainly cannot be separated from the existence of trade unions. Settlement of disputes on termination of employment can use the power of attorney which is given to the union. This thesis explains the problem regards to the authority of trade unions which represent workers based on power of attorney to be able to resolve disputes over termination of employment by conducting an analysis of the Supreme Court Decision Number 625 K/Pdt.Sus-PHI/2019). Moreover, this study used normative juridical research methods; besides, conducted literature studies in order to obtain secondary data in the form of primary legal materials and secondary legal materials. The results of the shows that the authority of the trade union as the recipient of the worker’s power of attorney in efforts to resolve disputes through bipartite negotiations will apply and operate in accordance with the power set forth in the power of attorney which has been given by the workers as the authorizer."