Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKKesulitan berkomunikasi merupakan stressor yang paling berat bagi pasien yang menggunakan ventilasi mekanis. Ketidakmampuan berkomunikasi karena penggunaan alat bantu nafas dapat menyebabkan ansietas. Komunikasi efektif dapat membantu menurunkan ansietas dan kesulitan berkomunikasi. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui perbandingan efektifitas writing board dan communication board dalam menurunkan ansietas dan kesulitan berkomunikasi pasien dengan ventilasi mekanis. Desain penelitian menggunakan quasi eksperimen dengan pre-post test without control grup pada 24 pasien yang menggunakan ventilasi mekanis di ruang rawat intensif. Hasil penelitian menunjukkan pengaruh yang signifikan pada penurunan ansietas dan kesulitan berkomunikasi sebelum dan sesudah intervensi baik pada kelompok writing board maupun communication board p value < 0,05 , namun tidak ada perbedaan penurunan ansietas dan kesulitan berkomunikasi antara kedua kelompok tersebut p value > 0,05 . Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa writing board dan communication board dapat direkomendasikan menjadi alternatif metode komunikasi yang efektif digunakan pada pasien yang menggunakan ventilasi mekanis di ICU.

---

ABSTRACTCommunication difficulties is the most severe stressor for patients receiving mechanical ventilation. Inability to communicate due to the use of ventilatory support can cause anxiety. Effective communication can help reduce anxiety and communication difficulties. This study aimed to compare the effectiveness of writing board and communication board in lowering anxiety and communication difficulties in patients receiving mechanical ventilation. A total of 24 intensive care patients receiving mechanical ventilation, were included in this quasi experimental study that involved pre and post test without control group. The results showed a significant effect on the reduction of anxiety and communication difficulties before and after intervention in both communication board and writing board group p value 0.05 . This study results showed that writing board and communication board could be recommended as an effective alternative method of communication used in intensive care patients receiving mechanical ventilation "

"Tesis ini membahas mengenai bagaimana struktur corporate governance dapat mempengaruhi cost of debt perusahaan. Penelitian ini mengangkat mengenai struktur corporate governance karena hal ini dianggap sebagai mekanisme yang dapat mengakomodir kepentingan seluruh stakeholders. Dewan komisaris merupakan salah satu elemen penting dalam hal pengawasan dan pengendalian terhadap kinerja manajemen. Sedangkan cost of debt merupakan beban bagi perusahaan yang pada umumnya dilihat berdasarkan kondisi keuangan perusahaan. Penelitian ini ingin melihat bagaimana pengaruh independensi dan proporsi dewan komisaris yang berpengalaman yang memiliki fungsi sebagai pengawas bagi pihak manajemen dapat mempengaruhi cost of debt. Hal ini terkait dengan ekspektasi kreditur terhadap kinerja perusahaan dengan adanya efek organ pengawas. Berdasarkan 55 sample pada perusahaan yang terdaftar di BEI pada tahun 2007, peneliti menemukan bahwa tidak ada pengaruh yang signifikan antara independensi dewan dan banyak dewan komisaris yang berpengalaman terhadap cost of debt.

---

This focus of study is how the corporate governance`s structure influence company`s cost of debt. Cost of debt is the cost from external financing and it related to financial condition. Corporate governance`s structure which is board of commissioner have a function to direction and supervise of board of director performance. Existence independent board of commissioner and account board of commissioner that expertise increase creditor`s expectation on company which is give a lower cost of debt to company. In a sample of 55 firms in Jakarta Stock Exchange 2007, this study find that inconsistence evidence with regard to the impact of independent board of commissioner and board of commissioner expertise on cost of debt."

"Abstract. This study aims to analyze the influence of corporate governance structure on underpricing when firms perform an Initial Public Offering (IPO). This study is based on the signaling theory, stating that the existence of proper corporate governance structure at the time the firm conducting IPO will give the firm a high quality signal to potential investors. The corporate governance structure tested includes the size of Board of Commissioners (BOC), the level of independence of the Board of Commissioners, and the existence of an audit committee. The hypothesis testing is done using a multiple regression model with a sample of 95 observations from firms doing IPOs listed on the Indonesia Stock Exchange during the period of 2005-2012. The results of this study provide empirical evidence that: (1) the size of Board of Commissioners is negatively correlated and affects underpricing, (2) the level of independence of the Board of Commissioners has no effect on underpricing, (3) the existence of an audit committee has no effect on underpricing, (4 ) corporate governance structure (the BOC size, the independence of the Board of Commissioners, and the existence of audit committees) simultaneously has a positive and significant correlation to underpricing. Abstrak. Penelitian ini bertujuan untukmenganalisis pengaruhstruktur corporate governance terhadap underpricing pada saat perusahaan melakukan Initial Public Offering (IPO). Penelitian ini didasarkan pada teori sinyal (signaling theory) yang menyatakan bahwa keberadaan struktur corporate governance yang baik pada saat perusahaan melakukan IPO akan memberikan sinyal kualitas perusahaan yang tinggi kepada investor potensial. Struktur corporate governance yang diuji meliputi jumlah anggota dewan komisaris, tingkat independensi dari dewan komisaris, dan keberadaan komite audit. Pengujian hipotesis dilakukan menggunakan model regresi berganda dengan sampel 95 observasi dari perusahaan yang melakukan IPO yang tercatat di Bursa Efek Indonesia selama periode 2005-2012. Hasil penelitian ini memberikan bukti empiris bahwa: (1) jumlah anggota dewan komisaris berkorelasi negatif dan berpengaruh terhadap underpricing, (2) tingkat independensi dari dewan komisaris tidak memiliki pengaruh terhadap underpricing, (3) keberadaan komite audit tidak memiliki pengaruh terhadap underpricing, (4) struktur corporate governance (jumlah anggota dewan komisaris, independensi dewan komisaris, dan keberadaan komite adit) secara simultan memiliki korelasi positif dan signifikan terhadap underpricing."

"Pajak Hotel sebagai Jenis pungutan yang erat kaitannya dengan program penggalakkan pariwisata daerah, nasional maupun lnternasional, kontribusinya terhadap penenerimaan Pajak Daerah DKI Jakarta, dinilai masih kecil atau belum optimal. Oleh karena itu perlu diteliti cara pengelolaannya, apakah sistem perpajakannya telah mencapai sasaran (goal) sebagaimana asas-asas perpajakan atau tidak.Tujuan dari penelitian yang dilakukan, yaitu untuk menganalisis pergeloalan Pajak Hotel di Kantor Dinas, Dinas Pendapatan Daerah (DIPENDA) DKI Jakarta, dengan pendekatan masalah berdasarkan sistem perpajakan, yang mengacu kepada asas-asas perpajakan, khususnya The Four Maxims dari Adam Smith.Penelitian yang dilakukan dalam menganalisis pengelolaan Pajak Hotel, mempergunakan metode studi kasus (case study), yang besifat deskriptif, dengan mempergunakan wawancara sebagai teknik pengumpulan datanya.Kemudian, dari hasil analisis yang telah dilakukan ditemukan antara lain hal-hal seperti, pelimpahan wewenang pemungutan Pajak Hotel berdasarkan Keputusan Gubemur Kepala Daerah DKI Jakarta, No.. 101.8 belum dilaksanakan secara konsekuen, adanya citra buruk pemberian pelayanan kepada Wajib Pajak, dengan keharusan secara terselubung untuk membayar pajak secara tunai ke Kas Daerah DKI Jakarta, serta kurangnya unsur political will para pimpinan DIPENDA dalam memecahan segala permasalahan, dan lain-lain hal yang erat kaitannya dengan penyelenggaraan pemungutan pajak hotel.Akhirnya, sebagai masukan bagi perbaikan-perbaikan yang ada (berdasarkan hasil analisis), disampaikan saran pemecahan masalah, yang diharapkan dapat berguna, baik bagi DIPENDA DKI Jakarta dan Program Studi Ilmu Administrasi, Kekhususan Administrasi dan Kebijakan Perpajakan, maupun bagi kalangan yang lebih luas yang berminat untuk menetiti lebih lanjut."

"Dalam rangka meningkatkan kinerja BUMN, pemerintah telah melakukan pembenahan secara terus menerus. Operasional BUMN bertumpu kepada tiga hal yaitu restrukturisasi privatisasi dan penerapan prinsip Good Corporate Governance (GCG). Penerapan prinsip GCG di BUMN ditandai dengan penerbitan Keputusan Menteri Negara BUMN Nomor 117/M-MBU/2002 tentang Pengembangan Praktik Corporate Governance di BUMN. Perusahaan asuransi sebagai lembaga penghimpun dana , yang bersumber dari penerimaan premi asuransi dari masyarakat, dimana dana ini telah mendapat persetujuan pemerintah untuk diinvestasikan kembali pada sektor-sektor produktif dan aman sekaligus sebagai pembiayaan pembangunan.. PT Askrindo sebagai salah satu perusahaan asuransi milik pemerintah memiliki pengaruh yang cukup besar dalam perekonomian Indonesia. Posisi board governance merupakan sebagai ?perantara? antara pemegang saham (RUPS) dan manajemen (dewan direksi). Penilaian terhadap Board harus dilakukan untuk melihat efektivitas board dalam menjalankan fungsinya. Hasil penilaian tersebut akan menyimpulkan bahwa board sangat efektif (outstanding), baik (consistently good), perlu peningkatan (need improvement) dan sangat perlu peningkatan (need significant improvement). Pertanyaan dalam penilaian tersebut meliputi : Board Information, Board Composition, Board Accountability dan Standards of Conduct. Jika perusahaan memiliki Board Governance yang baik maka perusahaan akan memiliki kinerja yang baik pula. Board governance merupakan salah satu faktor input kunci guna menghantarkan optimalisasi pengelolaan sumber daya organisasi."

"ABSTRACTThis thesis will discuss the Board of Bank Responsibility as the managing committee inthe banking industry, specifically in the crcdit distribution. Banking has an important rolein the national economic development, that is to accumulate and allocate fund used to runthe micro and macro economy. In carrying out the role, banking experienced problems.The biggest problem faced is credit. This problem becomes even complicated with lots ofdischarge liabilities (insolvent) happened in banking. And it will turn into a seriousmatter since insolvent can affect the economics affair in banking. Moreover insolvent canalso be the main factor of bank liquidation. For this reason, banking as the most regulatedindustry, needs to strictly control the business, especially in its credit. In distributingcredits, banking ought to be very cautious and correctly implement the right managementrisk Such action needs a long time to carry out, but at the same time banking has to movefast in their economic growth. This is a dilemmatic situation for the board of director.Bank of Indonesia as the comptroller and regulator in banking, needs to regularly controlsand regulates the banking business and every action taken by the management especiallyin credit distribution. This research is a juridical normative pattern research. The result ofthe research will suggest Bank of Indonesia, as the one that constitute the regulation, tostrictly implement the banking regulation in Indonesia, especially in distributing bankingcredits. The board of director needs to correctly enforce the Good Corporate Governanceto avoid the responsibility of loss caused by insolvent."

"ABSTRAKPerdagangan internasional merupakan bidang yang sangat berkembang saat ini. Aturan-aturan yang menjadi acuan dalam transaksi dagang internasional tersebut beraneka ragam, di mana salah satu aturan tersebut adalah Incoterms. Incoterms digunakan sebagai panduan khusus yang dijadikan standarisasi persyaratan kontrak perdagangan secara umum yang dapat diterapkan dalam suatu transaksi perdagangan di pasar internasional. Incoterms terakhir kali direvisi tahun 2010 dalam rangka mengikuti perkembangan perdagangan internasional. Salah satu ketentuan yang sering digunakan di dalam transaksi perdagangan internasional dalam penggunaan Incoterms adalah ketentuan Free On Board (FOB), yang mempunyai pengertian bahwa penjual berkewajiban menyerahkan barang sebagai objek transaksi sampai di atas kapal yang ditunjuk oleh pembeli di pelabuhan pengiriman barang yang ditentukan. Resiko kehilangan atau kerusakan barang beralih dari penjual kepada pembeli pada saat barang sudah diserahkan di atas kapal dan sejak saat itu pembeli menanggung semua biaya yang timbul. Permasalahan yang dianalisis dalam skripsi ini adalah mengenai kewajiban-kewajiban penjual dan pembeli dalam ketentuan FOB menurut Incoterms 2000 dan Incoterms® 2010, implikasi yuridis ketentuan FOB menurut Incoterms 2000 dan Incoterms® 2010 terhadap pengalihan resiko, biaya dan kepemilikan barang, serta pandangan pengadilan terhadap ketentuan FOB tersebut. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah metode yuridis normatif, yaitu dengan cara menganalisa bahan atau sumber pustaka berupa norma hukum tertulis atau hukum positif yang berlaku, khususnya Incoterms 2000 dan Incoterms 2010. Hasil temuan dari penelitian terhadap permasalahan tersebut adalah penjual berkewajiban untuk menyerahkan barang dan menempatkan barang tersebut di atas kapal yang ditunjuk oleh pembeli yang berkewajiban menanggung segala resiko setelah barang tersebut diserahkan di atas kapal oleh penjual. Dengan demikian, pengalihan resiko terjadi pada saat barang telah diserahkan dan ditempatkan di atas kapal yang ditunjuk oleh pembeli. Pengadilan mempunyai pandangan yang sama terhadap ketentuan FOB yang diatur dalam Incoterms.

---

ABSTRACTInternational trade is a field that is evolving today. The rules are a reference in international trade transactions are also varied, in which one of these rules is the Incoterms. Incoterms are used as a guide the standardization of specialized terms used in general trade contract that can be applied in a trade transaction in the international market. Incoterms last revised in 2010 following the development of international trade. One provision that is often used is the provision of Free On Board (FOB), which has the sense that the seller to deliver the goods on board which is appointed by the buyer at the named port of shipment or held the goods delivered. Risk of loss or damage to goods when the goods have been placed switch on the ship and since then the buyer bears all costs. Issues to be discussed is the obligation of the seller and buyer in terms FOB according to Incoterms ® 2010, the juridical implications of the provisions of Incoterms ® 2010 FOB according to the transfer of risk, cost and ownership of the goods, as well as the courts view of the provisions of FOB. The research method used in the answer to these problems is the method of juridical normative, that is by researching library materials or resources in the form of written legal norms or the applicable positive law. The findings of these problems is the seller shall be responsible since delivery of the goods from the seller to place goods on board are appointed by the buyer, as well as the buyer is obliged to be responsible for everything after the goods are delivered on board the ship by the seller. This indicates that the transfer of risk and property rights occurs when the goods have been placed on the ship designated by the purchaser to pay the cost of each. The court also has the same view with regard Incoterms ® 2010 in terms FOB. "