Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Melalui metode penelitian kepustakaan dan wawancara serta analisa perundangan penulis mencoba melakukan suatu penelitian yang bertujuan untuk melihat dan menguraikan sampai sejauh manakah realisasi, peiaksanaan Jual beli pesawat udara yang dalam hal ini pesawat udara Boeing 747 yang dilakukan oleh GARUDA dengan The Boeing Company. Sistim Pembelian yang dilakukan adalah Purchase by Installment (Pembelian dengan pembayaran angsuran) yang melibatkan suatu konsorsium Bank. Karena keterbatasan modal yang dimiliki oleh GARUDA maka pembayaran sisa harga pesawat dilakukan dengan cara menerbitkan Promissory Notes (surat hutang piutang) yang diserahkan kepada The Boeing Company pada saat penyerahan pesawat. Surat tersebut kemudian dijual oleh The Boeing Company kepada Konsorsium Bank (APCCL), selanjutnya kewajiban GARUDA untuk melunasi hutangnya secara angsuran kepada APCCL dengan jaminan hak milik atas pesawat udara. Akan tetapi mengenai lembaga jaminan ini belum diatur dalam suatu Undang-undang di Indonesia. Sebab belum adanya status hukum yang jelas akan pesawat udara apakah termasuk benda bergerak atau benda tidak bergerak, menimbulkan permasalahan dalam lembaga jaminan ini. Menurut penulis pesawat udara mi dinarnakan benda yang secara yuridis tidak bergerak atau suatu benda bergerak yang sui generis. Hal tersebut menimbulkan masalah dalam apakah pesawat udara harus dijaminkan secara hipotik atau fiduciair. Perlu dibuatnya undang-undang mengenai status pesawat udara ini, seperti yang diatur terhadap kapal laut dalam KUHD. Lembaga yang paling cocok adalah Hipotik, karena hipotik sudah dikenal dikalangan International seperti yang diatur dalam Convention on the International Recognition of Rights Aircraft 1948. Dalam perjanjian jual beli international selain perlunya dicantumkan pilihan hukum, juga perlu dicantumkan pilihan forum jika terjadi perselisihan. Pada umumnya pilihan forum diserahkan kepada Lembaga Arcitrase dengan alasan penyelesaiannya lebih cepat, murah, tidak banyak formalitas, dan tidak ada publisitas. Dalam setiap jual beli adanya suatu prinsip yang berlaku secara universiil dan perlu dipertahankan (seperti yang diatur dalam pasal 1338 KUHPerd) yaitu kebebasan berkontrak atau prinsip mengikatnya perjanjian yang telah dibuat oleh para pihak seperti undang-undang.

Abstrak :
ABSTRAK
Skripsi ini membahas kasus kecelakaan Boeing 737-800 di Bandara Ngurah Rai, Bali tahun 2013 melalui investigasi HFACS Human Factors Analysis and Classification System . Tujuan penelitian ini untuk melihat kontribusi faktor manusia pada suatu kecelakaan di bidang aviasi. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian menyarankan upaya perbaikan terhadap faktor-faktor kontribusi kecelakaan seperti tindakan yang mengarah pada kecelakaan, pra-kondisi tidak aman, pengawasan yang kurang baik dan pengaruh organisasi.

---

ABSTRACT
The focus of this study is investigating Boeing 737 800 accident in Ngurah Rai International Airport, Bali, 2013 using HFACS Human Factors Analysis and Classification System . The purpose of this study is to understand contributing of human factors in aviation accidents. This research is qualitative descriptive interpretive. The researcher suggests that corrective effort to contributing factors of accident such as unsafe acts, precondition for unsafe act, unsafe supervision and organizational influences.

Abstrak :
Penelitian ini menganalisis implementasi kontrapropaganda Rusia terhadap propaganda Ukraina tentang keterlibatan Rusia dalam kecelakaan pesawat Boeing 777-200ER di Donetsk, Ukraina pada tahun 2014. Fokus penelitian ini adalah kontrapropaganda Rusia melalui pidato Aleksandr Lukashevich. Lukashevich adalah juru bicara Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Federasi Rusia yang mewakili suara pemerintah Rusia untuk membantah tudingan Ukraina terhadap Rusia. Tujuan penelitian ini adalah menguraikan implementasi kontrapropaganda Rusia melalui pidato juru bicara Kemlu Federasi Rusia tentang kecelakaan pesawat Boeing 777-200ER pada tahun 2014. Penelitian ini menggunakan metode analisis wacana kritis Norman Fairclough dengan tiga dimensi model, yakni analisis teks, praktik wacana, dan praktik sosial. Implementasi kontrapropaganda yang dilakukan Rusia dalam pidato ini dianalisis berdasarkan konsep kontrapropaganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kontrapropaganda Rusia melalui pidato juru bicara Kementerian Luar Negeri Federasi Rusia berupa narasi tentang pemerintah Ukraina yang tidak melakukan investigasi objektif dalam kecelakaan pesawat Boeing sehingga Ukraina hanya dianggap membuat tuduhan belaka. Rusia juga menyalahkan pemerintah Ukraina selaku penyebab kecelakaan pesawat Boeing karena tidak menghentikan perang di daerah separatis hingga menembaki pesawat Boeing yang terbang melintasi wilayah tersebut. ......This research analyzes the implementation of Russian counterpropaganda against Ukrainian propaganda about Russia's involvement in the Boeing 777-200ER plane crash in Donetsk, Ukraine in 2014. The focus of this research is counterpropaganda through Aleksandr Lukashevich's speech. Lukashevich is a spokesman for the Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation who represents the voice of the Russian government to deny Ukraine's accusations against Russia. The aim of this research is to describe the implementation of Russian counterpropaganda through Lukashevich’s speech about the Boeing 777-200ER plane crash in 2014. This research uses critical discourse analysis method by Norman Fairclough with three-dimensional models - text analysis, discourse practice, and social practice. The results of this research indicate that the implementation of Russian counterpropaganda through the speech of the spokesman for the Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation is in the form of statements about the Ukrainian government that did not carry out an objective investigation into the Boeing plane crash so that Ukraine was only considered to be making accusations. Russia also blames the Ukrainian government for causing the Boeing plane crash because they did not stop the war, so that the Boeing was shot by the weapon of the war.

Abstrak :
Delay teknis dapat terjadi dalam setiap penerbangan pesawat. Dalam tulisan ini disampaikan mengenai cara mendapatkan formulasi rumus delay teknis perbulan dari pesawat Boeing 747-400 milik PT. Garuda Indonesia. Diidentifikasikan ada 34 variabel komponen pesawat yang menyebabkan delay teknis dan satu variabel take off (rev), yang selanjutnya dicari hubungannya dengan jumlah delay teknis perbulan. Dari 328 data delay teknis yang terjadi dari Januari 1996 s.d Desember 2000, dengan menggunakan pendekatan pengujian selisih antara dua proporsi dan regresi berganda, di dapat ada 3 variabel penyebab delay teknis yang berpengaruh kuat dengan jumlah delay teknis perbulan yaitu x1 (take off (rev)), x2 (Landing Gear (ATA 32)), dan x3 (Engine (ATA 72 )).

---

Technical delay can be happened in each flight of the aircraft. This paper presents about how to discover equation for technical delay per month from Boeing 747-400 aircraft belong to Garuda Indonesia Airline. There are 34 component aircraft variables that cause technical delay and one take off ( rev) variable have been identified that will be investigated , which are related to total technical delay per month . From 328 technical delay data which occurred happen from January 1996 until December 2000 , by using experimental between two proportion and multiple regression approaches, three significant technical delay variables have been found which cause to total technical delay per month : xl ( take off (rev) ) , x2 (Landing Gear (ATA 32)) , x3 (Engine (ATA 72)).

Abstrak :
Tesis ini membahas bagaimana pertanggungjawaban The Boeing Company terhadap penumpang korban kecelakaan Pesawat Malaysia Airlines (MAS) Penerbangan MH370 rute Kuala Lumpur-Beijing yang terjatuh di Samudera Hindia. Metode penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan statute approach dan case approach. Selain itu, tesis ini bersifat preskriptif dan menggunakan data yang sifatnya primer (konvensi-konvensi internasional terkait hukum udara privat internasional, preseden pengadilan asing (Amerika Serikat), Uniform Commercial Code, dan Restatement (second) of torts dan sekunder (buku-buku, jurnal, dan kamus hukum). Hasil penelitian ini adalah bahwasannya The Boeing Company dapat dibebankan dua jenis tanggung jawab. Pertama yaitu secara tidak langsung, melalui mekanisme Konvensi Montreal 1999 tentang Unifikasi Aturan-Aturan tertentu Tentang Angkutan Udara Internasional dan kedua, secara langsung, melalui mekanisme tanggung jawab produk mutlak yang terdapat di Restatement (Second) of Torts Section § 402A.

---

This study discusses how the liability of The Boeing Company for passengers who were victims of the Malaysia Airlines (MAS) Flight MH370 Kuala Lumpur-Beijing flight crashed in the Indian Ocean on March 8, 2014. The research method used in this study is a normative juridical method using statute and case approaches. In addition, this study is prescriptive and uses primary data (International conventions related to international private air law, precedent of foreign courts (United States), Uniform Commercial Code, and Restatement (second) of torts) and secondary data (books, journals, and legal dictionaries). The results of this study are that the Boeing Company can be charged with two types of liabilities. First, indirect liability, through the 1999 Montreal Convention mechanism on Unification of certain Rules concerning International Air Transport and Second, direct liability, through strict product liability mechanisms contained in the Restatement (Second ) of Torts Section § 402A.

Abstrak :
This book outlines the structure and activities of companies in the European aviation industry. The focus is on the design, production and maintenance of components, assemblies, engines and the aircraft itself. In contrast to other industries, the technical aviation industry is subject to many specifics, since its activities are highly regulated by the European Aviation Safety Agency (EASA), the National Aviation Authorities and by the aviation industry standard EN 9100. These regulations can influence the companies’ organization, personnel qualification, quality management systems, as well as the provision of products and services. This book gives the reader a deeper, up-to-date insight into today's quality and safety requirements for the modern aviation industry. Aviation-specific interfaces and procedures are looked at from both the aviation legislation standpoint as well as from a practical operational perspective.