Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kedokteran Okupasi memiliki peran penting dalam aspek psikososial untuk meningkatkan produktivitas pekerja menghadapi bonus demografi tahun 2045yang sudah dimulai sejak tahun 2020. Dokter bidang kedokteran okupasi memberikan evaluasi kesehatan mental dan fisik kepada pekerja dengan melakukan identifikasi bahaya potensial di lingkungan kerja (terutama bahaya potensial aspek psikososial), pemeriksaaan kesehatan pekerja; menentukan Diagnosis Penyakit Akibat Kerja atau bukan, menentukan laik kerja atau Kembali kerja, serta memberikan rekomendasi/solusi yang dibutuhkan untuk mengatasi stress kerja, kelelahan akibat kerja, dan masalah kesehatan kerja lainnya. Dengan pendekatan yang holistik, Kedokteran Okupasi dapat membantu pekerja mempertahankan kesehatan mental dan fisiknya, sehingga meningkatkan produktivitas dan kontribusi mereka dalam lingkungan kerja. Selain itu, Dokter bidang Kedokteran Okupasi Bersama dengan tenaga kesehatan lainnya juga dapat memberikan pelatihan dan workshop mengenai manajemen stres, keseimbangan kehidupan kerja, dan strategi untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja dalam menghadapi perubahan lingkungan kerja dan tuntutan kerja di masa datang."

"Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Provinsi DKI Jakarta belum mampu membiayai percepatan pembangunan infrastruktur daerah. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengupayakan sumber pembiayaan infrastruktur melalui kebijakan pelampauan Koefisien Lantai Bangunan (KLB) sesuai Peraturan Gubernur (Pergub) No. 210 Tahun 2016. Penelitian ini bertujuan menganalisis willingness to pay (WTP) badan usaha milik swasta (BUMS) terhadap kompensasi pelampauan KLB. Berdasarkan hasil estimasi kurva WTP dan persamaannya, potensi kompensasi pelampauan KLB di DKI Jakarta dengan kompensasi rata-rata WTP sebesar Rp.16 miliar per pelampauan KLB adalah sebesar Rp. 3,4 triliun. Berdasarkan hasil analisis regresi logistik, teridentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi WTP BUMS terhadap kompensasi pelampauan KLB yaitu pemahaman terhadap Pergub No. 210 Tahun 2016, ukuran perusahaan dilihat dari jumlah pegawai, besar keinginan/motivasi untuk pelampauan KLB dilihat dari jumlah pelampauan KLB yang diinginkan, jenis penanaman modal, lokasi berdasarkan kota administrasi, aksesibilitas terhadap stasiun angkutan umum massal, luas lahan pengembangan, kegiatan pada lahan, sumber pendanaan, serta jumlah pelampauan KLB dan nilai kompensasi yang ditawarkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

---

The Regional Budget of DKI Jakarta Province has not been able to finance the acceleration of regional infrastructure development. DKI Jakarta Provincial Government seeks infrastructure funding sources through FAR bonus policy as regulated in Governor Regulation No. 210 of 2016. This study aims to analyze the willingness to pay (WTP) of privately owned enterprises (BUMS) for FAR bonus compensation. Based on the estimation of the WTP curve and equation, the average WTP is Rp. 16 billion per FAR bonus and the potential compensation in DKI Jakarta is Rp. 3,4 trillion. Based on the results of logistic regression analysis, factors affecting the BUMS WTP for FAR bonus compensation are BUMS comprehension of Pergub No. 210 of 2016, the size of the enterprise seen from the number of employees, the desire for FAR bonus represented by the number of desired FAR bonus, type of investment, location based on city administration, accessibility to mass public transport stations, land area, land activities, funding sources, as well as the number of FAR bonus and the value of compensation offered by the DKI Jakarta provincial government."

"Produk dengan pembagian laba (with-profit policies) umumnya dipergunakan oleh pemegang polis untuk menabung atau investasi. Pada awal pembentukan produk perusahaan menetapkan suatu tingkat bunga yang konvensional, kemudian secara periodik pemegang polis diberikan keuntungan atau surplus dan perusahaan dalam bentuk bonus (atau dividend). Dengan adanya pembagian bonus tersebut maka pemegang polis secara tidak langsung memperoleh tingkat bunga yang dapat mengimbangi rata-rata tingkat pengembalian investasi dan instrurnen-instrumen investasi lainnya. Bahkan dapat lebih besar, bilamana manajer investasi perusahaan asuransi dapat mengelola dana yang terkumpul secara sangat baik. Hal tersebut menyebabkan produk dengan pembagian laba selain membenikan perlindungan atas kematian juga memberikan kesempatan berinvestasi kepada pemegang polis."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pajak, mekanisme bonus, dan tunneling incentive terhadap keputusan transfer pricing. Variabel Dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah pajak, mekanisme bonus, dan tunneling incentive. populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia kecuali yang bergerak dibidang keuangan. pemilihan sampel menggunakan metode purposive sampling dengan sampel akhir 140 observasi periode tahun 2012-2015. jenis data yang digunakan adalah sekunder yang diambil dari laporan keuangan perusahaan. teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis regresi logistik. Dengan bantuan aplikasi program SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel pajak dan tunneling incentive tidak berpengaruh terhadap keputusan transferpricing, sedangkan variabel mekanisme bonus berpengaruh terhadap keputusan transfer pricing."

"Penelitian ini menganalisis status hukum Akta Perjanjian Pemberian Bonus No. 78 sebagai obyek utang dan status hukum Para Pihak dalam kasus kepailitan ahli waris pemegang saham PT Krama Yudha. Penelitian ini ditulis menggunakan bentuk penelitian yuridis-normatif. Berdasarkan Pasal 1868 KUH Perdata, akta yang dikeluarkan oleh notaris memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan utang merupakan suatu kewajiban yang harus dibayarkan oleh Debitor kepada Kreditor. Pada kasus ini, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa selisih bonus yang belum dibayarkan merupakan utang yang harus diselesaikan oleh ahli waris sesuai asas saisine pada Pasal 833 ayat (1) KUH Perdata. Namun, secara hukum kepailitan, objek dalam akta ini tidak memenuhi definisi utang sesuai Pasal 1 angka (6) UU K-PKPU, karena tidak ada kewajiban yang dapat ditagih dan pembuktiannya tidak sederhana sebagaimana dipersyaratkan Pasal 8 ayat (4) UU KPKPU. Selain itu, pemberian bonus yang berdasarkan keuntungan bersih perusahaan harus bergantung pada keputusan sah dalam RUPS sebagaimana diatur dalam Pasal 71 UU PT, sehingga akta ini tidak dapat dijadikan dasar penagihan utang. Bukti lebih lanjut menunjukkan tidak adanya pemindahan hak saham kepada ahli waris sesuai Pasal 56 UU PT, sehingga klaim atas bonus ini tidak sah. Dengan demikian, Akta Perjanjian Pemberian Bonus No. 78 tidak memenuhi syarat sebagai utang yang dapat ditagih, dan klaim Para Pemohon tidak dapat diterima, sehingga status hukum Para Pihak menjadi tidak sah.

---

This study analyzes the legal status of the Bonus Agreement Deed No. 78 as an object of debt and the legal position of the parties involved in the context of the bankruptcy of the heirs of the shareholders of PT Krama Yudha. The research uses a doctrinal approach, referencing the rules in the Bankruptcy Law, the Civil Code, and related legislation. In this case, the panel of judges decided that the unpaid bonus should be considered a debt to be settled by the heirs in accordance with the principle of saisine in Article 833 paragraph (1) of the Civil Code. Furthermore, the panel of judges found that the deed acknowledged its validity due to the payment made by the heirs of the First Party in Deed No. 78. However, in the context of bankruptcy, this deed does not meet the definition of a debt under Article 1 number (6) of the Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligation Law (UU K-PKPU), as there is no obligation that can be enforced and the evidence is not straightforward as required by Article 8 paragraph (4) of the UU K-PKPU. Additionally, the bonus provision based on the company's net profit should depend on a valid decision by the General Meeting of Shareholders (RUPS), in accordance with Article 71 of the Company Law (UU PT), meaning the deed cannot be used as a basis for debt collection. Further evidence shows that there was no transfer of share rights to the heirs in accordance with Article 56 of the UU PT, rendering the claim for the bonus invalid. Therefore, the Bonus Agreement Deed No. 78 cannot be considered as an enforceable debt, and the claims of the parties are legally invalid. "

"Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Provinsi DKI Jakarta belum mampu membiayai percepatan pembangunan infrastruktur daerah. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengupayakan sumber pembiayaan infrastruktur melalui kebijakan pelampauan Koefisien Lantai Bangunan (KLB) sesuai Peraturan Gubernur (Pergub) No. 210 Tahun 2016. Penelitian ini bertujuan menganalisis willingness to pay (WTP) badan usaha milik swasta (BUMS) terhadap kompensasi pelampauan KLB. Berdasarkan hasil estimasi kurva WTP dan persamaannya, potensi kompensasi pelampauan KLB di DKI Jakarta dengan kompensasi rata-rata WTP sebesar Rp.16 miliar per pelampauan KLB adalah sebesar Rp. 3,4 triliun. Berdasarkan hasil analisis regresi logistik, teridentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi WTP BUMS terhadap kompensasi pelampauan KLB yaitu pemahaman terhadap Pergub No. 210 Tahun 2016, ukuran perusahaan dilihat dari jumlah pegawai, besar keinginan/motivasi untuk pelampauan KLB dilihat dari jumlah pelampauan KLB yang diinginkan, jenis penanaman modal, lokasi berdasarkan kota administrasi, aksesibilitas terhadap stasiun angkutan umum massal, luas lahan pengembangan, kegiatan pada lahan, sumber pendanaan, serta jumlah pelampauan KLB dan nilai kompensasi yang ditawarkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

---

The Regional Budget of DKI Jakarta Province has not been able to finance the acceleration of regional infrastructure development. DKI Jakarta Provincial Government seeks infrastructure funding sources through FAR bonus policy as regulated in Governor Regulation No. 210 of 2016. This study aims to analyze the willingness to pay (WTP) of privately owned enterprises (BUMS) for FAR bonus compensation. Based on the estimation of the WTP curve and equation, the average WTP is Rp. 16 billion per FAR bonus and the potential compensation in DKI Jakarta is Rp. 3,4 trillion.

Based on the results of logistic regression analysis, factors affecting the BUMS WTP for FAR bonus compensation are BUMS comprehension of Pergub No. 210 of 2016, the size of the enterprise seen from the number of employees, the desire for FAR bonus represented by the number of desired FAR bonus, type of investment, location based on city administration, accessibility to mass public transport stations, land area, land activities, funding sources, as well as the number of FAR bonus and the value of compensation offered by the DKI Jakarta provincial government."

"Skripsi ini membahas rancangan produk asuransi dwiguna yang memberikan benefit, berupa bonus yang dihitung secara majemuk. Perhitungan yang dilakukan meliputi premi bersih, premi kotor, cadangan prospektif, dan nilai tunai. Disamping itu dibahas perbandingan produk dwiguna ini dengan dua buah produk dwiguna lain dalam hal premi bersih, premi kotor, dan cadangan premi."

"Tesis ini membahas mengenai faktor risiko yang berpengaruh terhadap motivasi dan kinerja dalam penerapan sistem Reward dan Punishment pada proyek konstruksi. Peristiwa risiko yang dominan ditemukan dalam lima bagian, yaitu Falsafah Dasar, Persepsi Seluruh Karyawan, Manajemen Kinerja, Komunikasi dan Kompensasi. Masing-masing peristiwa yang dominan ini kemudian dicari dampak, penyebab, dan tindakan preventif. Tindakan preventif dimaksudkan agar pada proyek yang selanjutnya peristiwa ini tidak terjadi lagi.

---

The focus of this study is about Risk factors that influenced motivation and performance on the developement reward and punishment system on construction project. Dominant risk factors founded in five part, which is basic principle, employee perception, performance management, communication, compensation. After that we will look for the impact, the causes, and the preventive response for each of these factors. The responses means so that the risk will not happen on the next project."