Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 11 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Riva`atul Andaniah Wahab
"Adopsi teknologi internet broadband dapat memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat perbatasan. Karenanya pemerataan pembangunan internet broadband di wilayah ini harus segera diwujudkan. Penelitian deskriptif kuantitatif ini dilaksanakan di wilayah perbatasan Provinsi Sulawesi Utara untuk mengetahui kondisi aspek supply dan demand perkembangan internet broadband di wilayah tersebut. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa dari aspek supply, kondisi infrastruktur masih sangat kurang, ketersediaan layanan internet broadband berkualitas tinggi dengan tarif rendah juga masih sulit diwujudkan. Dari aspek demand, stigma atau persepsi masyarakat bahwa internet tidak penting menjadi salah satu faktor penyebab tidak memiliki akses internet. Adapun hambatan yang paling dominan adalah ketidakpahaman dalam penggunaan internet. Faktor ini juga menjadi mendasari literasi internet broadband masyarakat pada level 0 yaitu tidak peduli akan pentinya internet. Menanggapai kondisi ini, penyusunan dan penetapan kebijakan serta regulasi seperti QoS layanan, tarif interkoneksi, infrastructure sharing dibuat untuk menyediakan internet broadband berkualitas tinggi dengan harga murah. Selain itu distribusi perangkat mobile berharga murah (smartphone) juga perlu didorong dengan penerapan TKDN untuk produksi perangkat. Tidak kalah pentingnya adalah peningkatan literasi internet broadband masyarakat melalui sosialisasi atau pelatihan baik formal maupun nonformal."
Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya, Perangkat, dan Penyelenggaraan Pos dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika, 2016
607 JPPI 6:2 (2017)
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
cover
Innayah
"ABSTRAK
Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk: (1) mendeskripsikan kebijakan pemerintah di bidang perluasan akses terhadap layanan pendidikan di daerah perbatasan, (2) menggambarkan keberadaan atau kondisi stasiun radio di wilayah perbatasan, dan (3) menjelaskan model siaran pendidikan di wilayah perbatasan. Metode yang digunakan adalah studi dokumentasi terhadap kondisi layanan pendidikan di perbatasan, Radio Republik Indonesia (RRI) sebagai Lembaga Penyiaran Publik (LPP), dan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) di wilayah perbatasan. Hasil kajian/ telaah mengungkapkan bahwa (1) pemerintah telah melakukan perluasan akses layanan pendidikan di wilayah perbatasan yang antara lain berupa pembangunan sarana-prasarana sekolah, asrama, dan pengiriman tenaga pengajar, (2) LPP RRI, dan KPID telah menyelenggarakan siaran di wilayah perbatasan di 12 provinsi, dan (3) model siaran radio pendidikan di wilayah perbatasan dilakukan dalam bentuk kerjasama kemitraan antara Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan dan Kebudayaan Yogyakarta (BPMRPKKemendikbud) dengan stasiun radio, baik Lembaga Penyiaran Publik (LPP), Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL), Lembaga Penyiaran Publik Swasta (LPS) maupun Radio Komunitas (Rakom)."
Jakarta: Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan, KEMENDIKBUD, 2018
371 TEKNODIK 22:2 (2018)
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
cover
Innayah
"ABSTRAK
Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk: (1) mendeskripsikan kebijakan pemerintah di bidang perluasan akses terhadap layanan pendidikan di daerah perbatasan, (2) menggambarkan keberadaan atau kondisi stasiun radio di wilayah perbatasan, dan (3) menjelaskan model siaran pendidikan di wilayah perbatasan. Metode yang digunakan adalah studi dokumentasi terhadap kondisi layanan pendidikan di perbatasan, Radio Republik Indonesia (RRI) sebagai Lembaga Penyiaran Publik (LPP), dan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) di wilayah perbatasan. Hasil kajian/ telaah mengungkapkan bahwa (1) pemerintah telah melakukan perluasan akses layanan pendidikan di wilayah perbatasan yang antara lain berupa pembangunan sarana-prasarana sekolah, asrama, dan pengiriman tenaga pengajar, (2) LPP RRI, dan KPID telah menyelenggarakan siaran di wilayah perbatasan di 12 provinsi, dan (3) model siaran radio pendidikan di wilayah perbatasan dilakukan dalam bentuk kerjasama kemitraan antara Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan dan Kebudayaan Yogyakarta (BPMRPKKemendikbud) dengan stasiun radio, baik Lembaga Penyiaran Publik (LPP), Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL), Lembaga Penyiaran Publik Swasta (LPS) maupun Radio Komunitas (Rakom)."
Jakarta: Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan, KEMENDIKBUD, 2018
371 TEKNODIK 22:2 (2018)
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
cover
Innayah
"ABSTRAK
Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk: (1) mendeskripsikan kebijakan pemerintah di bidang perluasan akses terhadap layanan pendidikan di daerah perbatasan, (2) menggambarkan keberadaan atau kondisi stasiun radio di wilayah perbatasan, dan (3) menjelaskan model siaran pendidikan di wilayah perbatasan. Metode yang digunakan adalah studi dokumentasi terhadap kondisi layanan pendidikan di perbatasan, Radio Republik Indonesia (RRI) sebagai Lembaga Penyiaran Publik (LPP), dan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) di wilayah perbatasan. Hasil kajian/ telaah mengungkapkan bahwa (1) pemerintah telah melakukan perluasan akses layanan pendidikan di wilayah perbatasan yang antara lain berupa pembangunan sarana-prasarana sekolah, asrama, dan pengiriman tenaga pengajar, (2) LPP RRI, dan KPID telah menyelenggarakan siaran di wilayah perbatasan di 12 provinsi, dan (3) model siaran radio pendidikan di wilayah perbatasan dilakukan dalam bentuk kerjasama kemitraan antara Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan dan Kebudayaan Yogyakarta (BPMRPKKemendikbud) dengan stasiun radio, baik Lembaga Penyiaran Publik (LPP), Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL), Lembaga Penyiaran Publik Swasta (LPS) maupun Radio Komunitas (Rakom)."
Jakarta: Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan, KEMENDIKBUD, 2018
TEKNODIK 22:2 (2018)
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
cover
Innayah
"ABSTRAK
Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk: (1) mendeskripsikan kebijakan pemerintah di bidang perluasan akses terhadap layanan pendidikan di daerah perbatasan, (2) menggambarkan keberadaan atau kondisi stasiun radio di wilayah perbatasan, dan (3) menjelaskan model siaran pendidikan di wilayah perbatasan. Metode yang digunakan adalah studi dokumentasi terhadap kondisi layanan pendidikan di perbatasan, Radio Republik Indonesia (RRI) sebagai Lembaga Penyiaran Publik (LPP), dan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) di wilayah perbatasan. Hasil kajian/ telaah mengungkapkan bahwa (1) pemerintah telah melakukan perluasan akses layanan pendidikan di wilayah perbatasan yang antara lain berupa pembangunan sarana-prasarana sekolah, asrama, dan pengiriman tenaga pengajar, (2) LPP RRI, dan KPID telah menyelenggarakan siaran di wilayah perbatasan di 12 provinsi, dan (3) model siaran radio pendidikan di wilayah perbatasan dilakukan dalam bentuk kerjasama kemitraan antara Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan dan Kebudayaan Yogyakarta (BPMRPKKemendikbud) dengan stasiun radio, baik Lembaga Penyiaran Publik (LPP), Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL), Lembaga Penyiaran Publik Swasta (LPS) maupun Radio Komunitas (Rakom)."
Jakarta: Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan, KEMENDIKBUD, 2018
371 TEKNODIK 22:2 (2018)
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
cover
"The government of Bengkayang Regency has decided that the border area is one of the agropolitan region development programs. Herce, a study on the sustainability level of border area as the agropolitan region development is required
."
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
cover
Irwansyah
"Indonesia and Malaysia border has been disputed and led to misperception. By using Krauss and Morsella’s misperception concept, this study described that the border issue was occurred only online community member who never existed at the border area. Online community members constructed the discourse about border issue based on the agenda of mass media. While online community members and mass media lead discussion
on sovereignty and nationalistic ideology, local border people concerned how they maintain the mutual relationship. The misperception which leads
to conflict in online community forum showed the extent of civil conflict mediated by mass and new media."
2017
MK-pdf
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
cover
Salamate, Jusak B.
"Beberapa perrnasalahan di wilayah perbatasan antara Republik Indonesia dan Republik Philipina saat ini berupa : kemiskinan, kesenjangan sosial antara penduduk negeri sendiri dengan penduduk negara tetangga, ekonomi yang belum berkembang, pengurangan jumlah penduduk dikarenakan faktor kesulitan hidup, terjadinya berbagai penyelundupan, serta eksploitasi kekayaan laut oleh nelayan asing dengan menggunakan kapal dan peralatan yang modern dan canggih. Kompleksnya persoalan tersebut telah memberi dampak bagi ketahanan nasional atau wilayah.
Konsepsi Ketahanan Nasional merupakan pedoman (metode) untuk meningkatkan keuletan dan ketangguhan bangsa yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dengan pendekatan kesejahteraan dan keamanan. Dalam melaksanakan pembangunan di wilayah perbatasan pemerintah memiliki lembaga-lembaga yang dalam strukturnya memiliki divisi atau bagian yang diberi kewenangan mengelola daerah-daerah perbatasan, tetapi dalam perkembangan selama ini wilayah perbatasan tidak menunjukkan perubahan dalam peningkatan kesejahteraan dan keamanan. Banyak variabel yang mempengaruhi peran pemerintah diwilayah perbatasan tersebut, namun variabel-variabel tersebut belum dapat diketahui variabel mana secara signifikan dan mendasari yang mempengaruhi peran pemerintah tersebut.
Menghadapi permasalahan di wilayah perbatasan tersebut pemerintah harus mengambil tindakan yang diperlukan dalarn mengelola wilayah perbatasan sehingga terjadi peningkatan ketahanan wilayah (keamanan dan kesejahteraan).
Dari latar belakang singkat di atas maka penelitian ini bertujuan :
a. Mengetahui faktor-faktor prioritas yang mempengaruhi pecan pemerintah di perbatasan RI dengan Filipina.
b. Mengetahui peran pemerintah dalam meningkatkan ketahanan wilayah.
c. Mengetahui bagaimana strategi pengelolaan daerah perbatasan dalam meningkatkan ketahanan wilayah di perbatasan.
Metode penelitian ini menggunakan penelitian survey. Pengumpulan data dengan menggunakan kuisioner dan wawancara kepada nara sumber. Untuk menjawab pertanyaan permasalahan digunakan teknik analisis sebagai berikut : Pertanyaan (a) menggunakan teknik analisis faktor, pertanyaan (b) dengan menggunakan analisis kualitatif, pertanyaan (c) menggunakan analisis SWOT. Teknik-teknik analisis di atas dibantu dengan program komputer SPSS. CDC-EZ Text, dan Microsoft Excel.
Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut : Terdapat korelasi kuat antar variabel-variabel yang mempengaruhi peran pemerintah. Dengan menggunakan nama variabel sebagai pengganti (substitute or surrogate variable) maka faktor-faktor mendasar yang mempengaruhi peran pemerintah adalah kemampuan keuangan, sarana perhubungan dan media massa, kepemimpinan, serta strategi pemerintah. Peran pemerintah dilihat dan pemilihan kode respon menunjukkan prosentase terbesar yakni pemberdayaan ekonomi masyarakat, pengembangan transportasi, telekomunikasi serta media massa. Kemudian peningkatan keamanan wilayah perbatasan, mengembangkan ibukota/kecamatan wilayah perbatasan, memanfaatkan sumber daya alam wilayah untuk meningkatkan kemampuan keuangan daerah, pembentukan lembaga koordinasi wilayah perbatasan, serta menciptakan stabilitas sosial budaya masyarakat di perbatasan.
Strategi yang ditempuh dalam mengelola wilayah perbatasan RI dan Filipina yakni pemberdayaan masyarakat, pengembangan prasarana dan sarana, pengembangan pusat pertumbuhan baru di daerah kabupaten perbatasan, penguatan sistem pertahanan dan keamanan di perbatasan bekerjasama dengan negara tetangga Filipina, kerjasama antar daerah negara tetangga, penegakkan hukum dengan melibatkan peran aktif berbagai aparat penegak hukum, menggiatkan diplomasi dengan pemerintah Filipina dalam penentuan batas negara.

There are several problems related to the border area between the Republic of Indonesia and the Republic of Philippines, viz, poverty, social gap between the people of two countries, undeveloped economy, population reduction caused by the poor life quality, smuggling and marine resources exploitation by foreign fishermen using modem and high-tech ships and equipments. The complexity of this problem has affected the national and regional resilience.
The conception of National Resilience is a method to improve perseverance and toughness of the nation, which include ability to develop national strength using prosperity and security approach. In developing the border area, the government has several agencies that are authorized to manage it. But in the border area has not indicated significant changes in terms of improving prosperity and security. Many variables shape the government's role in the border area. Nevertheless, which variable that has a significant a fundamental effect on that role is not recognized.
Facing the border area problem, the government should take any measure necessary factors to administer the border area so as to increase regional resilience- security and prosperity.
Based on the brief background above. This research aims to; a. identify the priority factors that influence the government's role in the border area between Indonesia and Philippines: b. find out the government's role in improving regional resilience; c. knowing the strategy of managing the border area in the framework of enhancing regional resilience in the border area.
This method employs survey research and distributing questionaries collects data and conducting interviews, In order to answer the problem questions, the following analysis techniques are used. Question (a) employs factor analysis technique (b) uses qualitati57e analysis and question (c) draws on SWOT analysis. These techniques are aided with computer software such as SPSS, CDC-EZ Text and Microsoft Excel.
The result of this research is that there is a strong correlation among variables, which impinge on the government's rule. By using variable name as substitute or surrogate variable. The fundamental factors that affect the government's role is financial ability, transportation facility and mass media, leadership and the government's strategy
The government's role viewed from the response code selection signifies that the largest role is developing the border area through community economic empowerment, developing transportation, telecommunication as well as mass media. Improving the security of the border area then follows it, developing the capital city or the district of the border area, benefit from regional natural resources to augment, regional financial ability, establishing coordinating agency in the border area and creating socio-cultural ability of the community in the border area. The strategy taken in managing the border area between Republic of Indonesia and Republic of Philippines is community empowerment, developing the infrastructure, establishing new growth centers in the border area (regency), empowering defense and security system in the border area by working together with the Philippines, encouraging inter-regional cooperation with neighboring countries, upholding the law by enhancing law enforcer's active role and improving diplomacy with the government of Philippines in determining state border.
"
Depok: Universitas Indonesia, 2006
T17907
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Rissa Nisfurianti
"Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan analisis deskriptif dan eksplanatori berfokus pada kemiskinan di perbatasan Provinsi Kalimantan Barat. Dengan mcnggunakan data primer dan data sekunder di tiga lokasi penelitian (Sajingan Besar, Kartiasa dan Biawak-Malaysia) maka pennasalahan untuk mengetahui bagaimana karakteristik kemiskinan rumah tangga dan komtmitas di Kabupaten Sambas dapat diketahui, dimana pada kemiskinan rumah tangga daerah non perbatasan (Kartiasa) lebih miskin sedangkan dari sisi kerniskinan kommmitas daerah perbatasan (Sajingan Besar) iebih miskin. Dan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan di provinsi Kalimantan Barat digunakanlah data seku.nder dari berbagai terbitan BPS dan Pernerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat sehingga menjadi sebuah model regresi data panel yang diolah menggunakan software eviews 4.1. PDRB perkapita, angka harapan hidup, inflasi, listrik mempakan faktor yang mempengamhi kcmiskinan di provinsi Kalimantan Barat dimana kabupaten perbatasan lebih miskin dari pada kabupaten / kota non perbatasan. Sebagai rekomendasi dari hasil penelitian ini adalah pemerintah dan stakeholder hendaknya menerapkan pola yang berbeda antara kawasan perbatasan dan non perbatasan dalam rangka penganggulangan kemiskinan secara menyeluruh. W

This research utilized descriptive and explanatory analysis focusing at poverty in border area of West Kalimantan Province. In order to have a comprehensive perspective on poverty at community and household level, the study examined primary and secondary data in three fields of study (Sajingan Besar, Kartiasa and Biawak-Malaysia), where household poverty in non border area (Kartiasa) is poorer rather than other. While in temms of community poverty, Sajingan Besar experienced the worst condition. To know the factors influencing poverty in West Kalimantan province used by secondary data from BPS and Local Govcmmcnt of West Kalimantan Province published become a model of panel data regression processed use the software eviews 4.1. PDRB per capita, a spark of life number, inflation, electricity represent the factor influencing poverty in West Kalimantan province where the border area is poorer than non border area. As recommendation li'om this research result is govemment and stakeholder should apply the different pattern between border area and non border area in order to reduce comprehensive poverty."
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2008
T34358
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library
cover
Dendy Sugono
"This research aims at describing (1) the language use of border area societies (Insular Riau, West Kalimantan, East Kalimantan, North Sulawesi, and the Eastern Sunda Islands) in terms of local language (BD), Indonesian (BI), and foreign language (BA) in the domains of family, society, and occupation, (2) language activity of border area societies relating to news observation, language attention, and language constraints in mass media, (3) language attitude of border area societies towards BD, BI, and BA. The findings are as follows. First, within the family and society at large, BD is more frequently used than BI and BA. This shows that BD functions in non-formal situations. In the professional field, however, BI is more frequently used than BD. Second, people in border provinces widely observe mass media, whether printed or electronic. They also often pay attention to the language the mass media uses. Third, border societies have a positive attitude towards BD as is shown (agree/totally agree) by the answers to eight questions relating to BD. The language attitude of border societies towards BI is positive based on the answers (agree/totally agree) to seven questions concerning BI. This also means that BI is prestigious for border people, especially in formal communication. The language attitude of border societies towards BA is mixed. In as far as it is negative it implies a positive evaluation of BD and BI because people appreciate them as part of their local and national identities."
University of Indonesia, Faculty of Humanities, 2011
pdf
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
<<   1 2   >>