Hasil Pencarian

Ditemukan 26 dokumen yang sesuai dengan query

Yuliana Gunawan, author

Pengenaan Pajak Atas Peralihan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Teori Dan Prakteknya, Suatu Analisis Menyangkut Kewajiban Pencantuman Nomor Pokok Wajib Pajak Pada Surat Setoran Pajak Penghasilan Dan Surat Setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan

Pajak yang timbul sebagai akibat dari teijadinya pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan, yaitu Pajak Penghasilan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan yang dipungut berdasarkan sistem Self Assessment menggunakan Surat Setoran Pajak Penghasilan dan Surat Setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan yang diatur lebih lanjut dalam...

Depok: Universitas Indonesia, 2011

T43906

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Anastasia Regina Agustin, author

Pertanggungjawaban notaris selaku PPAT atas kepercayaan klien yang disalahgunakan terkait dengan penggelapan BPHTB dalam putusan pengadilan negeri Denpasar nomor 300/PID.B/2015/PN.DPS tanggal 04 Agustus 2015 = Responsibility of notary as the land deed officer upon client s misused trust related to the embezzlement of BPHTB Denpasar district court verdict number 300/PID.B/2015/PN.DPS

Pembayaran pajak BPHTB merupakan self-assesment yaitu suatu sistem perpajakan dimana inisiatif untuk memenuhi kewajiban pembayaran pajak berada di tangan wajib pajak. Dalam prakteknya, kebanyakan klien meminta bantuan Notaris/PPAT untuk membayarkan pajak BPHTB tersebut. Namun masalah muncul ketika Notaris/PPAT tidak jujur dalam melaksanakan jabatannya dan melanggar kode etik. Tesis ini membahas...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2018

T49528

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Almira Ardelia, author

Analisis penerapan validasi bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (bphtb) pada transaksi jual beli di Kota Bekasi = Analysis of applying the validation of acquisition duty of right on land and building (bphtb) at sale and purchase transaction in Bekasi City

Tesis ini membahas mengenai kewajiban penerapan validasi BPHTB yang dilakukan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Bekasi sebelum melakukan proses pendaftaran peralihan hak atas tanah karena jual beli. Permasalahan timbul ketika Bapenda menolak untuk memvalidasi bukti pembayaran BPHTB walaupun Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP) yang digunakan sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019

T54905

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Amelia Sonja Alisangihe, author

Hambatan Bagi Fungsi Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam Penagihan Pajak Penghasilan (PPh) Atas Pengalihan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) = Barriers to the Function of Land Deed Official in Collecting Income Taxes in Respect of the Transfer of Right on Land and/or Building and Acquisition Duty of Right on Land and Building

PPAT adalah Pejabat Umum yang bertugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan pendaftaran tanah dengan membuat akta sebagai bukti telah dilakukannya perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun yang akan dijadikan dasar bagi pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah yang diakibatkan oleh perbuatan hukum itu. Sebelum...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009

T26450

UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library

Angelina, author

Tanggung jawab hukum notaris merangkap PPAT yang melakukan penggelapan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) ditinjau dari hukum pidana serta kode etik PPAT : studi kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 76/PID/2010/PT.BDG = Legal responsibility of embezzlement case by notary/PPAT from the perspective of criminal law and PPAT's code of ethic : case study on the Verdict of Indonesia's Supreme Court No. 76/PID/2010/PT.BDG / Angelina

ABSTRAK
Tesis ini membahas kasus penggelapan BPHTB yang dilakukan oleh notaris/PPAT ASD. Pokok permasalahan yang penulis angkat adalah bagaimana tanggung jawab hukum notaris/PPAT ASD yang melakukan penggelapan BPHTB ditinjau dari hukum pidana dan kode etik PPAT serta apakah penggelapan BPHTB yang dilakukan oleh notaris/PPAT ASD dapat dikategorikan sebagai pelanggaran kode etik ataukah hanya pelanggaran pidana. Dari...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

T39037

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Budi Wibowo Halim, author

Tinjauan yuridis terhadap akta pembagian hak bersama yang dibuat di hadapan pejabat pembuat akta tanah atas warisan berupa hak atas tanah = Juridical review on deed of division of co property drawn before land deed official upon inheritance of land titles / Budi Wibowo Halim

ABSTRAK
Kepemilikan bersama adalah hak kebendaan yang dimiliki oleh dua orang atau lebih, baik karena pewarisan maupun cara lain. Kepemilikan bersama atas hak atas tanah diakhiri dengan membuat Akta Pembagian Hak Bersama yang dibuat di hadapan PPAT. Pejabat Kantor Pertanahan dan Kantor Dinas Pelayanan Pajak Daerah menafsirkan bahwa pemisahan dan pembagian...

2016

T45704

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Natalia Diana Candradewi, author

Analisis penetapan dasar pengenaan pajak atas bea perolehan hak atas tanah dan atau bangunan (BPHTB) pada perkebunan kelapa sawit (studi pada PT X) = Analysis of determination of the basis of property right tax on oil palm plantation (study at PT X) / Natalia Diana Candradewi

ABSTRAK
Tesis ini membahas penetapan dasar pengenaan pajak atas Bea Perolehan Hak atas Tanah dan atau Bangunan pada perkebunan kelapa sawit. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian eksplanatif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa dalam penetapan dasar pengenaan pajak terkait BPHTB di perkebunan kelapa sawit perlu ditelaah terlebih dahulu mengenai substansi dari objek BPHTB, apakah...

2017

T49418

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Nanda Puja Rezky, author

Analisis Penerapan Kebijakan Sistem e-BPHTB di Provinsi DKI Jakarta Ditinjau dari Asas Ease of Administration = Analysis of the Implementation of the e-BPHTB System Policy in DKI Jakarta Province in terms of the Ease of Administration Principle

Salah satu usaha Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta dalam rangka meningkatkan penerimaan adalah dengan mengembangkan sistem BPHTB secara elektronik atau disebut dengan e-BPHTB. Meskipun layanan e-BPHTB di DKI Jakarta sudah mulai diluncurkan pada akhir tahun 2019, ternyata belum mampu memenuhi target penerimaan yang ditetapkan. Menjelang akhir tahun tepatnya pada...

Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2021

S-pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Dominicus Donny Pamungkas, author

Analisis collaborative governance dalam kebijakan penghapusan sanksi administrasi bea perolehan hak atas tanah dan bangunan untuk pemberian hak baru atas tanah di Provinsi DKI Jakarta = Collaborative governance analysis in the policy of abolishing administrative sanctions for the acquisition of land and building rights for granting new rights to land in the DKI Jakarta Province

Banyaknya bidang tanah di provinsi DKI Jakarta yang belum terdaftar merupakan potensi pajak yang cukup besar dalam meningkatkan penerimaan pajak BPHTB. Namun dalam pelaksanaannya, pengenaan pajak BPHTB untuk pemberian hak baru atas tanah ini masih mengalami kendala. Adapun kendala yang dialami yaitu pengenaan sanksi administrasi BPHTB berdasarkan saat terhutang sejak...

Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2019

T54082

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Rizky Hadiwidjayanti, author

Status Hukum Sertipikat Produk Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Yang Masih Memuat Pajak Terhutang = The Legal Standing of Systemic State Registration Land Certificate (PTSL) Which Still Contains Tax Liability

Jaminan hukum kepemilikan tanah dapat diwujudkan dengan penerbitan sertifikat tanah, salah satunya melalui proses Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Timbulnya pajak terhutang saat peralihan hak yang tidak diketahui oleh para peserta membuat terhambatnya proses PTSL. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) penerapan ketentuan peraturan perpajakan terhadap transaksi yang diakui...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

<< 1 2 3 >>

Hasil Pencarian :: Kembali

Hasil Pencarian