Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas tentang implementasi perlindungan hukum terhadap hak-hak konsumen dalam memperoleh pelayanan air minum di PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor. Dalam pelayanan air minum, PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor memproduksi dan mendistribusikan air minum serta menyediakan pelayanan jasa, oleh karena itu PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor sebagai pelaku usaha memiliki kewajiban untuk memenuhi hak-hak konsumen pengguna air minum dan memiliki tanggung jawab untuk memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak konsumen yang dirugikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Penelitian ini menggunakan metode normatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor sebagai pelaku usaha telah memiliki peraturan daerah yang telah mengakomodir pemenuhan hak-hak konsumen air minum dan disarankan dalam peraturan daerah tersebut perlu disempurnakan dengan menambahkan ketentuan mengenai tanggung jawab produk.

---

The focus of this study is implementation of legal protection of consumer rights in drinking water service of PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor. In drinking water services, PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor produce and distribute the drinking water and also provide other services, so that, PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor as business actor has obligations to fulfill the consumer rights and responsibility to give legal protection to the rights of injured consumers based on Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. This study used normative method.

Result of this study is PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor as business actor have has the local regulation that accommodate the consumer rights and this study give suggestion that the local regulation need to enhaced by adding about product liability."

"Skripsi ini membahas mengenai perlindungan terhadap hak - hak konsumen, khususnya dalam pencantuman klausula baku, adanya produk cacat, dan tanggung jawab pelaku usaha oleh PT. X. Perlindungan hak - hak konsumen merupakan amanat dari pembukaan Undang -Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen. Pencantuman klausula baku, adanya produk cacat, dan tanggung jawab pelaku usaha yang tidak sesuai dengan ketentuan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1999 merupakan bentuk - bentuk pelanggaran terhadap hak - hak konsumen. Pencantuman klausula baku yang bertentangan dengan Undang -Undang Nomor 8 Tahun 1999 masih sering dilakukan oleh pelaku usaha. Pencantuman klausula baku seperti ini sering digunakan untuk melindungi produk cacat. Adanya produk cacat merupakan tanggung jawab dari pelaku usaha. Hak atas informasi yang jelas, benar, dan jujur serta hak untuk mendapatkan ganti kerugian, penggantian barang, dan kompensasi merupakan hak - hak konsumen yang berkaitan dengan klausula baku, produk cacat, dan tanggung jawab pelaku usaha. PT. X selaku pelaku usaha telah melakukan pelanggaran hak konsumen terhadap ketiga hal tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang membahas bagaimana upaya perlindungan hak - hak konsumen yang ditinjau dari klausula baku, produk cacat, dan tanggung jawab pelaku usaha dengan perolehan data melalui pengumpulan data primer berupa wawancara dengan narasumber dan pengumpulan data sekunder berupa penelitian kepustakaan. Dalam tahap pengolahan data, metode yang digunakan adalah deskriptif analitis.

---

This paper discusses about the protection of consumer rights, particularly in the inclusion of standard contract, defective product existence, and business actor responsibility by PT. X. The protection of consumer rights is a mandate from the opening of Law No. 8 of 1999 regarding consumer protection. The inclusion of standard contract, defective product existence, and business actor responsibility which is not in accordance with the provisions of Law No. 8 of 1999 is a form of consumer rights violation. The inclusion of standard clause that is contrary to the Law No. 8 of 1999 is still frequently performed by the business actors. This inclusion of standard contract is often used to protect the defective product. Meanwhile, the existence of defective product is business actor responsibility. The right to get the clear, true, and honest information and to get the indemnification, replacement of goods, and compensation are the consumer rights related to standard contract, defective product, and business actor responsibility. PT. X as the business actor has violated the rights of consumer against those three things. This research is a law research that discusses how to safeguard consumer rights in terms of the standard contract, defective product, and business actor responsibility with the acquisition of data through the primary data collection by interviewing the resource person and secondary data collection by doing literature research. In the data processing stage, the method used is descriptive analytical."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas tinjauan yuridis tanggung jawab agen perjalanan sebagai pelaku usaha yaitu GMT Tour Travel dalam hal terjadi kerugian yang dialami oleh konsumen yaitu M. Yahya Arwiyah yang melakukan pembelian tiket pesawat melalui pihak GMT Tour Travel, tetapi tiket yang dibeli terdapat kesalahan nama dan tujuan penerbangan. Tinjauan ini dilakukan untuk menentukan bahwa agen harus agen harus bertanggung jawab terhadap kerugian yang timbul atau prinsipalnya yang harus ikut bertanggung jawab, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 19 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

---

ABSTRACTThis thesis describes the legal review of travel agent 39 s responsibility as a business actor that is GMT Tour Travel in the event of loss experienced by the consumer that is M. Yahya Arwiyah who purchased airfare through GMT Tour Travel, but the ticket purchased there got error in name and destination. This review is undertaken to determine that the agent must responsible for any losses incurred or the principal to be held accountable, as provided for in Article 19 of Law number 8 year 1999 on Consumer Protection."

"ABSTRAKPada pelaksanaan Online Single Submission berdasarkan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik sebagai upaya dari reformasi dalam sektor perizinan, terdapat aspek kewenangan yang perlu untuk ditelaah terkait kewenangan penerbitan perizinan berusaha yang menjadi kewenangan kepala daerah sebagaimana tercantum dalam Pasal 350 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Untuk menyikapi hal tersebut, penulis melakukan penelitian agar dapat diketahui secara lebih rinci mengenai hubungan antara kewenangan yang dimiliki lembaga Online Single Submission dan kewenangan yang berada pada pemerintahan daerah berikut implementasi Online Single Submission berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018. Penelitian dilakukan dalam bentuk yuridis-normatif dengan menggunakan tipologi penelitian deskriptif-evaluatif. Melalui penelitian skripsi ini, masyarakat dapat mengetahui bahwa kewenangan lembaga Online Single Submission adalah meneruskan kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah dalam hal penerbitan perizinan berusaha, serta implementasi dari lembaga Online Single Submission dalam hal memberikan kemudahan berupa percepatan dari segi prosedur, waktu, dan biaya yang dikeluarkan oleh pelaku usaha dalam memohonkan perizinan yang diperlukan sebagai legalitas dari kegiatan dan/atau usahanya di Indonesia.

---

ABSTRACTOn the implementation of Online Single Submission based on the issuance of Government Regulation Number 24 of 2018 concerning Electronically Integrated Business Licensing Services as an effort of reform in the licensing sector, there are aspects of authority that need to be examined related to the authority to issue business licenses which are the authority of regional heads as stated in Article 350 Law Number 23 Year 2014 concerning Regional Government. To address this, the author conducted a study so that it can be known in more detail about the relationship between the authority possessed by the Online Single Submission institution and the authority in the regional government and the implementation of Online Single Submission based on Government Regulation Number 24 of 2018. The research was conducted in juridical form normative by using descriptive- evaluative research typology. Through this thesis research, the public can comprehend that the authority of the Online Single Submission institution is to carry out the authority possessed by the regional government in terms of publishing business licenses, as well as the implementation of the Online Single Submission institution in terms of facilitating acceleration in terms of procedures, time and costs issued by business actors in applying for permits needed as the legality of their activities and / or business in Indonesia."

"Penelitian ini memfokuskan pada analisa pertanggungjawaban Pelaku Usaha kepada Konsumen menurut hukum perlindungan konsumen yang berlaku di Indonesia, Inggris, dan Belanda. Dalam hal Konsumen menderita kerugian yang disebabkan oleh produk yang diproduksi dan/atau diedarkan oleh Pelaku Usaha, maka berdasarkan product liability, Pelaku Usaha wajib bertanggungjawab kepada Konsumen. Atas dasar kerugian yang dialami Konsumen akibat produk cacat yang diproduksi dan/atau diedarkan oleh Pelaku Usaha, maka Pelaku Usaha wajib bertanggungjawab atas kerugian tersebut, namun tulisan ini tidak akan membahas mekanisme penyelesaian sengketa baik melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) maupun pengadilan, melainkan tulisan ini akan berfokus pada analisa pertanggungjawaban Pelaku Usaha terhadap Konsumen. Pada dasarnya, hukum Indonesia, dan hukum Inggris dan Belanda sebagai pembanding memiliki pengaturan yang berbeda-beda terkait product liability dan pengaturan tentang batasan tanggung jawab Pelaku Usaha kepada Konsumen. Indonesia tidak menganut prinsip strict liability secara sempurna, dimana prinsip strict liability dalam UU Perlindungan Konsumen mensyaratkan adanya unsur kesalahan, yang mana hal ini berbeda dengan hukum perlindungan konsumen yang berlaku di Inggris dan Belanda. Selain itu, mengacu pada Product Liability Directive yang dikeluarkan oleh Uni Eropa, hukum Inggris dan Belanda melarang adanya ketentuan pembatasan pertanggungjawaban Pelaku Usaha kepada Konsumen untuk hal-hal tertentu, sebagaimana yang tercermin pada masing-masing peraturan perundang-undangannya (CPA 1987 (Inggris), CRA 2015 (Inggris), NBW (Belanda)) (dan yurisprudensi). Hal ini berbeda dengan hukum Indonesia, yang mana UU Perlindungan Konsumen sama sekali tidak mengatur ketentuan larangan pembatasan tanggung jawab Pelaku Usaha kepada Konsumen. Sebagai kesimpulan, UU Perlindungan Konsumen dapat mengadopsi ketentuan hukum perlidungan konsumen yang berlaku di Inggris dan Belanda, yang mana pada hukum tersebut telah diatur ketentuan definisi “produk cacat” yang merupakan pilar dalam menentukan tanggung jawab Pelaku Usaha kepada Konsumen, pengaturan dan implementasi strict liability yang jelas, dan pengaturan yang jelas mengenai larangan pembatasan tanggung jawab Pelaku Usaha kepada Konsumen.

---

This study focuses on the analysis of the liability of Business Actors to Consumers according to consumer protection laws in force in Indonesia, England and the Netherlands. In the event that the Consumer suffers a loss caused by the product produced and/or distributed by the Business Actor, then based on product liability, the Business Actor is responsible to the Consumer. On the basis of losses suffered by consumers as a result of defective products produced and/or distributed by Business Actors, Business Actors are obliged to be responsible for these losses, however this study will not discuss the dispute resolution mechanism either through the Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) or the courts, but this study will focus on the analysis of the accountability of Business Actor to Consumer. Fundementally, Indonesian law, and English and the Netherlands law as comparisons have different regulations regarding product liability and limits of liability of Business Actos to Consumers. Indonesia does not adhere the strict liability principle perfectly to its regulations, in which the strict liability principle in the Consumer Protection Law (UU Perlindungan Konsumen) requires an element of fault, where such regulation is different from the prevailing consumer protection laws of England and the Netherlands. In addition, referring to the Product Liability Directive issued by the European Union (EU), English and Dutch laws prohibit provisions limiting the liability of Business Actors to Consumers for certain matters, as reflected in their respective laws and regulations (CPA 1987 (England) , CRA 2015 (England), NBW (the Netherlands)) (including jurisprudence). This is different from Indonesian law, where the Consumer Protection Law (UU Perlindungan Konsumen) does not regulate prohibition to limit the responsibility of Business Actor to Consumers. In conclusion, the Consumer Protection Law (UU Perlindungan Konsumen) shall adopt the provisions of consumer protection law of English and Dutch Law, where these laws have regulated the definition of "defective product" which is a pillar in determining the responsibility of Business Actor to Consumers, clear and definite regulation regarding the implementation of strict liability and the prohibition Business Actor responsibility to Consumers."

"Perlindungan konsumen mengenai tanggung jawab yang dimiliki oleh beberapa pelaku usaha atas layanan akomodasi yang diiklankan oleh online travel agent harus dipastikan. Dalam suatu transaksi, baik konsumen maupun pelaku usaha mempunyai hak dan kewajiban tertentu. Jika terjadi ketidakpuasan konsumen, pelaku usaha wajib meresponsnya. Namun yang lebih kompleks adalah transaksi yang terjadi di online travel agent, karena transaksi yang terjadi terdiri dari beberapa pelaku usaha. Adanya beberapa pelaku usaha dalam satu transaksi akan memperluas penempatan tanggung jawab – karena terdapat berbagai kewajiban yang harus dipenuhi oleh masing-masing pelaku usaha, sekaligus cakupan akuntabilitas yang lebih luas yang harus dihadapi dalam memuaskan konsumen atas produk yang dijual. Penelitian ini menguraikan dan mengkaji peraturan-peraturan yang ada di Indonesia mengenai perlindungan konsumen, khususnya pada agen perjalanan online, serta untuk mendalami lebih jauh pengaruh agen perjalanan online terhadap perlindungan konsumen, dan yang terakhir adalah untuk mengidentifikasi implikasi tanggung jawab terhadap pelaku usaha yang berbeda dalam fase transaksi yang berbeda. Penulis berpendapat adanya wilayah abu-abu dalam identifikasi tanggung jawab terhadap beberapa pelaku usaha dalam suatu transaksi berdampak pada akuntabilitas yang harus dibebani terhadap masing-masing pelaku usaha. Penelitian ini menguraikan berbagai peraturan perundang-undangan untuk mencari legalitas online travel agent di Indonesia. Penulis melakukan wawancara dengan grup hotel holding multinasional dan asosiasi hotel dan restoran di Indonesia. Penelitian tersebut menghasilkan penegasan betapa adanya kekosongan hukum mengenai sejauh mana akuntabilitas yang harus dibebani oleh masing-masing pelaku usaha ketika menghadapi konsumen. Lebih lanjut, hal ini menyoroti kurangnya syarat-syarat khusus yang dapat diatur dalam perjanjian antar pelaku usaha sekaligus kurangnya dukungan hukum dari produk hukum Indonesia.

---

Consumers protection concerning liability held by multiple business actors on an accommodation service advertised by online travel agent should be ensured. In a transaction, both the consumers and the business actors holds their specific rights and obligations. If there were dissatisfaction the consumer, business actors are obliged to respond. However, it is more complex in a transaction that happened in an online travel agent, as the transaction happening consists of multiple business actors. Having multiple business actors in one transaction expands the liability placements – as there are various obligations that must be fulfilled by respective business actor, and at the same time a wider scope of accountability to be faced when satisfying the consumer regarding the product sold. This research elaborates and researches regarding the existing regulations in Indonesia regarding consumers protection, specifically on online travel agent, as well as to further delve on the effect an online travel agent has towards consumers protection, and lastly is to identify the implication of the liability to different business actors in different phases of the transaction. The Author believes the grey area in the identification of liabilities towards multiple business actors in a transaction impacts the accountability that shall be burdened towards respective business actors. This research breaks down various laws and regulations to seek the legality and recognition of online travel agent in the country. The Author conducted interviews with a multinational holding hotel group and the association of hotels and restaurant in Indonesia. The research has resulted in confirmation of how there is a legal vacuum regarding the extent of accountability that should be burdened by each business actors when facing the consumer. Furthermore, it highlights the lack of special conditions that may be stipulated in the agreement between the business actors while at the same time lack of legal support from Indonesia’s legal products shall."