Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Artikel yang berjudul 'Kebijakan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dalam Pandangan Theory of Justice John Rawls' ini pertama-tama akan memaparkan kondisi perekonomian negara kita (Republik Indonesia) dalam analisis pakar-pakar ekonomi dan pandangan pemerintah terhadap situasi ekonomi yang sedang berjalan. Selanjutnya akan diuraikan rumusan kebijakan kredit usaha rakyat sebagai kebijakan ekonomi pemerintah Indonesia dalam upaya mengurangi angka ketimpangan ekonomi atau ketimpangan pendapatan dengan pemberian dana usaha kepada UMKM melalui program KUR. Kemudian dipaparkan prinsip umum keadilan John Rawls terkait pareto optimality yang ketika di tingkat praksisnya berlaku keadilan distributif di mana masing-masing aktor akan memperoleh sesuai dengan kontribusinya dalam pasar.

Abstrak :
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang XYZ adalah merupakan salah satu Cabang Bank Pemerintah yang telah go public sejak tahun 1996, di mana kegiatan utamanya adalah menghimpun dana masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat dalam bentuk kredit, salah satu bentuk kredit Bank BNI adalah Kredit Usaha Kecil yang ditujukan untuk para pengusaha ritel. Permasalahan utama Bank BNI Cabang XYZ adalah menurunnya performance kredit usaha kecil sejak terjadinya krisis moneter tahun 1997 serta bagaimana agar perusahaan mampu meningkatkan pangsa pasar di kemudian hari mengingat prospek bisnis kredit usaha kecil cukup baik karena didukung oleh kebijakan Pemerintah yang mengharuskan semua perbankan menyalurkan kredit usaha kecil sebesar 20 % dari total kredit yang disalurkan. Penelitian ini di awali dengan menganalisis kondisi lingkungan internal dan eksternal Bank BNI Cabang XYZ, dimana dalam menganalisis tersebut di gunakan metode Proses Hirarki Analitik (PHA) untuk memberikan bobot derajat kepentingan setiap faktor, sedangkan untuk menentukan posisi bersaing Bank BNI Cabang XYZ digunakan metode General Electric Matrix. Hasil dari pengujian PHA dan General Electric Matrix diperoleh posisi bersaing Bank BNI Cabang XYZ berada pada set V yaitu Hold and Maintain (bertahan dan membangun), sesuai dengan posisi bersaing perusahaan menurut Fred R David dapat direkomendasikan bahwa strategi alternatif perusahan adalah pengembangan pasar, pengembangan produk, diversifikasi konsentrik, diversifikasi konglomerat dan diversifikasi horizontal. Berdasarkan posisi bersaing Bank BNI Cabang XYZ disertai kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman serta tujuan perusahaan, maka strategi alternatif yang paling cocok bagi Bank BNI Cabang XYZ adalah strategi pengembangan pasar, mengingat pasar masih belum jenuh dan mempunyai prospek baik di masa mendatang.

Abstrak :
Sebagai negara berkembang yang sedang membangun, Indonesia memerlukan dana untuk membiayai kegiatan pembangunan. Selain itu, manusia sebagai makhluk Homo Economicus yang mempunyai kemampuan terbatas tentunya membutuhkan dana pula untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang semakin meningkat. Dana yang dimaksud adalah dalam bentuk permodalan dari bank yang disebut dengan kredit. Penulis membahas langkah hukum apa saja yang harus ditempuh oleh debitur dan kreditur bila debitur melakukan wanprestasi. Risiko-Risiko apa saja yang akan diterima oleh debitur dan kreditur dalam perjanjian pemberian pinjaman (Kredit) perbankan. Dalam tesis ini penulis menggunakan penelitian kepustakaan, data sekunder, tipologi penelitian eksploratoris. Alat pengumpulan data berupa studi dokumen yang didukung wawancara dengan informan, serta metode pendekatan kualitatif dalam menganalisa data. Akhirnya penulis berkesimpulan bahwa dalam hal terjadi wanprestasi, maka diupayakan sedapat mungkin diselesaikan melalui jalan damai (musyawarah). Bila upaya tersebut tidak berhasil, maka dilakukan somasi. Bila tetap tidak ada tanggapan dari debitur, maka dapat diajukan ke pengadilan (untuk bank-bank swasta), sedangkan untuk bank-bank milik pemerintah diselesaikan melalui Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN), yang kini telah berubah menjadi DJPLN (Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara). Dalam perjanjian pemberian pinjaman (Kredit) perbankan, meskipun resiko akan diterima oleh kedua belah pihak (debitur dan kreditur), namun debitur yang merasakan dampak paling besar. Hal ini karena harta bendanya yang dijadikan sebagai jaminan (agunan) beralih kepada kreditur.

Abstrak :
Tesis ini meneliti tentang perilaku perbankan dalam menawarkan kredit UMKM pada Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada tahun 2008. Penelitian dilakukan menggunakan dua pendekatan yaitu, analisis deskriptif kuantitatif, dan pendekatan ekonometrika. Metode yang digunakan adalah teknik regresi dengan data panel melalui pendekatan the fixed effect. Pada analisis statistik, yang menjadi variabel terikat dalam penelitian adalah jumlah Kredit Usaha Rakyat yang disalurkan oleh bank pelaksana KUR. Sementara variabel bebas adalah landing capacity bank, tingkat NPL KUR, spread rata-rata suku bunga KUR dengan suku bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI), serta jumlah kantor cabang bank yang melayani KUR. Hasil penelitian ini adalah terjadi ketidakmerataan penyaluran KUR oleh perbankan baik dilihat dari sebaran KUR menurut bank pelaksana, sektor ekonomi, dan wilayah. Program KUR juga meningkatkan jumlah kredit perbankan kepada UMKM, namun tidak semua bank mengalami peningkatan porsi kredit UMKM. Sementara perilaku bank dalam menyalurkan KUR sangat ditentukan oleh kondisi internal perbankan yaitu ketersediaan dana di bank, tingkat kredit bermasalah (NPL) KUR, serta infrastruktur jangkauan pelayanan bank. Sementara faktor eksternal yang mempengaruhi perilaku perbankan dalam menawarkan KUR adalah margin antara suku bunga kredit dengan suku bunga SBI.

---

ABSTRACT This research utilizes the quantitative descriptive analysis and econometric approach to analyze bank?s behavior in offering UMKM ? the micro, small and medium scale business in KUR - People based small business credit Program in 2008. Using data panel regression method through fixed effect approach, this research conducted the amount of KUR credit as dependent variable and four variables as independent variables, which are bank landing capacity, the rate of NPL (non performing loan) in KUR Program, average interest spread between KUR and SBI - Bank of Indonesia Certificate, and the total number of bank branches which serve the KUR credit. The result shows unbalances in KUR?s credit spread based on the bank?s services, economic sector, and the area. In the other hand, KUR Program is successful to increase the amount of bank?s credit to the UMKM. The bank?s behavior in offering the KUR credit mostly relies on bank?s internal conditions, i.e. fund availability, the rates of KUR non performing loan, and the infrastructure of bank services; and the external factors include the interest margin between credits and SBI.

Abstrak :
ABSTRAK Semakin terbukanya perekonomian Indonesia, disertai dengan proses globalisasi yang semakin kuat di hampir semua sektor ekonomi menyebabkan ekonomi dalam negeri semakin menjadi bagian dari perekonomian dunia. Dalam kondisi perekonomian yang semakin terbuka, yang terpenting adalah bagaimana memanfaatkan setiap peluang yang ada dan secara bersamaan menghindari setiap tantangan yang muncul dari keterbukaan tesebut. Dalam rangka restrukturisasi perbankan nasional , Pemerintah telah mengambil strategi merger Bank BUMN dalam menghadapi persaingan yang bersifat global tersebut. Hasil merger Bank BUMN diharapkan dapat menghasilkan sinergi sehingga mempunyai kapabilitas global dan berwawasan kedepan. Merger Bank BUMN semula ditetapkan empat Bank yaitu BBD, Bapindo, BDN dan Exim menjadi " Bank Catur " namun dalam perkembangannya Bank Exim masuk BPPN sehingga Pemerintah memutuskan BBD dan Bapindo yang akan merger telebih dahulu. BDN dan Exim sementara ini belum diputuskan merger, tetapi ada kemungkinan keempat Bank tersebut tetap seperti rencana semula digabung menjadi satu Bank BUMN. Lingkungan eksternal perbankan seperti faktor ekonomi, politik dan teknologi sangat mempengaruhi industri perbankan yang bersifat turbulen. Perekonomian Indonesia saat ini sedang mengalami krisis akibat gejolak kurs rupiah terhadap valuta asing yang telah berjalan sejak Agustus 1997 sehingga Pemerintah terpaksa minta bantuan kepada IMF. Lembaga tersebut dalam memberikan bantuan telah menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi Pemerintah yang meliputi kebijaksanaan makro ekonomi, nilai tukar, restrukturisasi disektor finansial, investasi dan perdagangan. Kebijakan Pemerintah di dibidang perbankan mengarah pada prudent banking dengan penetapan GWM, CAR, BMPK. Perubahan politik di Indonesia masih belum menunjukkan kestabilan sehingga investor masih menunggu kebijakan-kebijakan yang akan diambil Pemerintah yang baru. Berdasarkan analisis industri yang menggunakan " five forces " nya Porter, ancaman pelaku baru relatif kecil, kekuatan tawar menawar pemasok sangat kuat, kekuatan posisi pembeli dalam hal ini nasabah kredit kurang kuat, ancaman produk pengganti relatip kecil dan persaingan antar Bank di Indonesia sangat kompetitif. Dalam analisis SWOT, kekuatan Bank BUMN mempunyai corporate image yang baik, jaringan kantor cabang luas, berpengalaman pada transaksi operasional dan mempunyai sistem perencanaan & pengawasan intern diantaranya memperoleh ISO 9000. Kelemahannya mempunyai aset dan modal relatif kecil dibandingkan perbankan Asia Pasifik dan Dunia, produk kurang bervariatif, teknologi informasi belum digunakan maksimal, profesionalisme dan enterpreunership dirasakan kurang. Dengan integrasi perekonomian dunia merupakan peluang bisnis dan dibentuknya Persero - Penyelesaian Kredit Bermasalah membantu dalam portfolio kredit yang sehat Sedangkan ancamannya, adanya persaingan dengan Bank Asing yang masuk ke Indonesia dan pasar modal sebagai alternatif sumber pembiayaan. Merger Bank BUMN disesuaikan dengan bidang usaha yang digarap yaitu korporasi dan memiliki karakteristik yang tidak jauh berbeda sehingga diharapkan akan terjadi sinergi. Untuk menjadi Bank BUMN yang sehat ( clean Bank) maka kredit bermasalah dialihkan kepada Persero - Pengelola Kredit Bermasalah { PKB }. Disamping itu Bank Asing diijinkan menjadi pemegang saham mayoritas dengan tujuan agar terjadi transfer ilmu pengetahuan & teknologi serta memanfaatkan jaringan Internasional Bank Asing tersebut dan untuk meningkatkan kredibilitas Indonesia dalam memulihkan kepereayaan. Merger Bank BUMN tersebut sekaligus dimaksudkan untuk memperlancar upaya privatisasi Bank BUMN. Tujuan merger Bank BUMN antara lain, untuk memperkuat aset dan struktur permodalan. Bank BUMN hasil merger akan mempunyai aset Rp.120 triliun dan modal Rp.13,86 triliun sehingga merupakan Bank terbesar di Indonesia. Dengan kualitas aset yang sehat setelah dikurangi kredit bermasalah, akan mempunyai kemampuan untuk menghadapi pcrsaingan di tingkat regional maupun global. Jaringan kantor cabang sedemikian luas diharapkan mendapatkan basis nasabah yang relatip !ebih banyak. Untuk tujuan efisiensi, kantor pusat yang semula empat menjadi satu dan unit kerja pendukung yang sama digabung menjadi satu seperti unit kerja Sumber Daya Manusia, Pendidikan, Perencanaan, Akunting- Mengingat Bank BUMN hasil merger merupakan Bank yang sehat maka harus dikelola dengan baik, budaya perusahaan yang dikembangkan harus profesional. Untuk itu manajemen sebaiknya diserahkan kepada profesional swasta dengan memberikan target kerja dan iklim kompetitif. Permasalahan-permasalahan pasca merger perlu mendapat perhatian agar tujuan merger dapat tercapai yang meliputi budaya perusahaan, bentuk/ struktur organisasi, lembaga khusus pengelola kredit bermasalah, sumber daya manusia dan aspek teknis lainnya. Metodologi penelitian dengan menggunakan analisis deskriptif dengan menggunakan data sekunder melalui studi kepustakaan dan data primer dengan menggunakan data perusahaan dan wawancara langsung dengan pihak yang berkompeten.

Abstrak :
Pada masa sekarang ini, industri perbankan nasional mulai melakukan recovery setelah beberapa dekade sebelumnya mengalami krisis sejak pertengahan tahun 1997, diawali dengan terjadinya krisis moneter, akibat dari jatuhnya nilai rupiah terhadap valuta asing sehingga neraca pembayaran menjadi negatif, lalu diikuti krisis perbankan, krisis ekonomi, krisis sosial, krisis kepercayaan dan akhirnya krisis politik. Selanjutnya di bidang perbankan Pemerintah melakukan suatu kebijakan untuk mengatasi krisis perbankan tersebut, antara lain : melikuidasi 16 bank, membentuk BPPN untuk menyehatkan bank-bank, tindakan membekukan bank-bank bermasalah, take over bagi bank yang masih bisa diselamatkan, merger dsb. Diantara kebijakan pemerintah tersebut yang dianggap menarik bagi penulis adalah Pengumuman Pemerintah pada tanggal 21 Agustus 1998 mengenai mergernya empat bank pemerintah menjadi Bank Mandiri, Kredit bermasalah empat bank tersebut diserahkan ke AMU-BPPN, sementara Bank BRI khusus menangani KUK dan bisnis ritel banking untuk mendukung pengembangan usaha kecil dan koperasi. Seperti kita ketahui bersama bahwa pangsa pasar ritel banking saat ini merupakan pasar bagi semua perbankan, mengingat ketangguhannya pada saat krisis moneter, sehingga menjadi pasar yang menarik minat bagi seluruh perbankan nasional, bahkan bank yang berstatus "corporate banking" pun masuk juga ke pasar ritel. Berdasarkan kondisi tersebut diatas PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dituntut untuk bersaing, mengembangkan bisnisnya dan tetap eksis dalam percaturan bisnis ritel banking terutama dalam meningkatkan kredit ritelnya. Untuk melakukan strategi pemasaran kredit ritel tersebut, maka di sini Bank BRI perlu melakukan suatu analisis. Analisis SWOT akan memberi informasi mengenai : kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman, setelah dilakukan tabulasi dengan menggunakan bobot dan skala, maka akan didapatkan posisi dalam matrik SWOT untuk menentukan grand strategy apa yang harus dilakukaa Dengan melakukan analisis kinerja industri perbankan nasional, seperti : CAR, NPL, ROA, ROE, NIM, BOPO, LDR dan rasio-rasio lainnya, maka akan didapatkan posisi Bank BRI dalam peta persaingan perbankan nasional. Selanjutnya dengan melakukan analisis STP (Segmentation, Targeting, Positioning), akan didapatkan suatu gambaran mengenai segmen, target serta posisi apa dan bagaimana produk kredit ritel Bank BRI di benak calon nasabah maupun nasabahnya, sehingga pemasaran kredit ritel tersebut - sebagai implementasi strategi fungsional, dapat mencapai tepat pada sasarannya

---

In this time, national banking industry starts to recover after hit by crisis since the middle of the year 1997 a few decades before, in which started by monetary crises caused by the fall of rupiah value to the foreign currency until the balance of payment become negative. The crises then followed by banking crisis, economy crisis, social crisis, believe crisis, and then politic crisis. Then in the banking field, the government make a regulation to overcome the banking crises, which are: liquidate 16 banks, create BPPN (Badan Penyehatan Perbankan Nasional - Indonesian Banking Restructuring Agency) to recover the banks, liquidate banks with problems, take over for the banks that can still be saved, merger, and so on. Between those regulations, one that interesting to the writer is that the government announcement on 21 August 1998 about the merger of four public banks to become Bank Mandiri. Credit problem of those four banks was given to AMU (Asset Management Unit) BPPN, while Bank BRI handle KUK (Kredir Usaha Kecil - small business credit) and banking retail business to carry the developing of small business and cooperation. As we know together that nowadays, the segment of retail banking market is a market for all banking, considering that its strength during monetary crisis, hence become an interesting market for all national banking, in fact banks with status as "corporate banking" also get in to this retail market. Based on above condition PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk is demanded to compete, developing its business and still exist in the field of banking retail business, especially in increasing its retail credit To implement the strategy of the retail credit marketing, Bank BRI need to make an analysis. SWOT analysis will give information about strength, weakness, opportunity, and threat. After doing tabulation using weight and scale, will be drawn a position in SWOT matrix to decide what grand strategy to be done. By doing national work industry banking analysis, such as: CAR, NPL, ROA, ROE, NIM, BOPO, LDR, and others ratio, so would be got Bank BRI position in national banking competitiveness map. Then, by doing STP (Segmentation, Targeting, Positioning) analysis, will be resulted a picture about segment, target, and what position, and how Bank BRI retail credit product seen by applicant customer or its customer, until the retail credit marketing, as functional strategy implementation, can reach its real target.

Abstrak :
[ABSTRAK
Tesis ini bertujuan melihat pengaruh pemberian kredit usaha kepada rumah tangga terhadap keputusan anak bekerja dan sekolah di provinsi Kalimantan Selatan dengan menggunakan data Susenas 2012. Selain itu penelitian ini juga mencoba melihat pengaruh aset yang diukur dengan indeks aset terhadap terjadinya keputusan anak bekerja dan sekolah. Tesis ini menggunaan model keputusan sequential probit dimana keputusan anak bekerja dan sekolah di asumsikan terjadi dengan mengoptimalkan keputusan yang paling ideal berupa anak sekolah dan tidak bekerja berurutan ke keputusan yang kurang ideal yaitu anak sekolah dan bekerja, anak bekerja dan tidak sekolah dan keputusan paling tidak ideal untuk anak yaitu anak tidak sekolah dan tidak bekerja. Indeks aset pada tesis ini dihitung dengan mengikuti metode yang diperkenalkan oleh Filmer dan Pritchet (2001) yaitu metode Principal Component Analysis (PCA). Tesis ini menemukan bahwa kredit usaha yang diterima rumah tangga tidak selalu berhubungan negatif dengan pekerja anak. Anak - anak yang berada dalam rumah tangga penerima kredit usaha memiliki peluang lebih besar menjadi pekerja anak dibandingkan anak anak dari rumah tangga yang tidak menerima kredit usaha. Tesis ini juga menemukan bahwa keberadaan aset dalam rumah tangga mampu mengurangi kemungkinan rumah tangga memutuskan anak untuk bekerja dan lebih memilih anak untuk tetap bersekolah. Implikasi kebijakan yang diperoleh dari tesis ini adalah kemudahan akses kredit usaha bagi rumah tangga untuk mendorong usaha dalam rumah tangga berpotensi meningkatkan pekerja anak, sehingga diperlukan desain pemberian kredit usaha yang menggabungkan antara pemberian kredit usaha dengan kehadiran anak di sekolah.

---

ABSTRACT
This thesis examines the influence of giving business credit to households in the decision of sending children to work and school in the province of South Kalimantan using Susenas 2012. In addition, this study also tried to see the effect of the assets as measured by asset index against the decision of sending children to work and school. This thesis uses a probit model of sequential decision-making where the decision of sending children to work and school is assumed happened by optimizing the decision from ideal to less ideal: the children are sent to school; the children are sent to work and school; the children are sent to work but not school; and the least ideal decision: the children are sent only to work. The asset index to this thesis is calculated by following the method introduced by Filmer and Pritchet (2001) the method of Principal Component Analysis (PCA). This thesis found that business credits received by households are not always negatively related to child labor. The children who are member of the family that received business credits have a greater chance of becoming child laborers than those from one that do not receive it. This thesis also found that the existence of assets within the household are able to reduce the possibility of sending children to work and prefers to send them to school. The policy implications derived from this thesis is that the ease of access to business credits which encourage households to ventured is potentially increasing child labor, thus the necessity of designing a business credit that combines the administration of credit with the children school attendance.;This thesis examines the influence of giving business credit to households in the decision of sending children to work and school in the province of South Kalimantan using Susenas 2012. In addition, this study also tried to see the effect of the assets as measured by asset index against the decision of sending children to work and school. This thesis uses a probit model of sequential decision-making where the decision of sending children to work and school is assumed happened by optimizing the decision from ideal to less ideal: the children are sent to school; the children are sent to work and school; the children are sent to work but not school; and the least ideal decision: the children are sent only to work. The asset index to this thesis is calculated by following the method introduced by Filmer and Pritchet (2001) the method of Principal Component Analysis (PCA). This thesis found that business credits received by households are not always negatively related to child labor. The children who are member of the family that received business credits have a greater chance of becoming child laborers than those from one that do not receive it. This thesis also found that the existence of assets within the household are able to reduce the possibility of sending children to work and prefers to send them to school. The policy implications derived from this thesis is that the ease of access to business credits which encourage households to ventured is potentially increasing child labor, thus the necessity of designing a business credit that combines the administration of credit with the children school attendance.;This thesis examines the influence of giving business credit to households in the decision of sending children to work and school in the province of South Kalimantan using Susenas 2012. In addition, this study also tried to see the effect of the assets as measured by asset index against the decision of sending children to work and school. This thesis uses a probit model of sequential decision-making where the decision of sending children to work and school is assumed happened by optimizing the decision from ideal to less ideal: the children are sent to school; the children are sent to work and school; the children are sent to work but not school; and the least ideal decision: the children are sent only to work. The asset index to this thesis is calculated by following the method introduced by Filmer and Pritchet (2001) the method of Principal Component Analysis (PCA). This thesis found that business credits received by households are not always negatively related to child labor. The children who are member of the family that received business credits have a greater chance of becoming child laborers than those from one that do not receive it. This thesis also found that the existence of assets within the household are able to reduce the possibility of sending children to work and prefers to send them to school. The policy implications derived from this thesis is that the ease of access to business credits which encourage households to ventured is potentially increasing child labor, thus the necessity of designing a business credit that combines the administration of credit with the children school attendance., This thesis examines the influence of giving business credit to households in the decision of sending children to work and school in the province of South Kalimantan using Susenas 2012. In addition, this study also tried to see the effect of the assets as measured by asset index against the decision of sending children to work and school. This thesis uses a probit model of sequential decision-making where the decision of sending children to work and school is assumed happened by optimizing the decision from ideal to less ideal: the children are sent to school; the children are sent to work and school; the children are sent to work but not school; and the least ideal decision: the children are sent only to work. The asset index to this thesis is calculated by following the method introduced by Filmer and Pritchet (2001) the method of Principal Component Analysis (PCA). This thesis found that business credits received by households are not always negatively related to child labor. The children who are member of the family that received business credits have a greater chance of becoming child laborers than those from one that do not receive it. This thesis also found that the existence of assets within the household are able to reduce the possibility of sending children to work and prefers to send them to school. The policy implications derived from this thesis is that the ease of access to business credits which encourage households to ventured is potentially increasing child labor, thus the necessity of designing a business credit that combines the administration of credit with the children school attendance.]

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan perubahan laba pendanaan pertanian KUR, Ijon dan Salam akibat perubahan harga dan tingkat kegagalan panen pada satu kali masa panen dengan menjadikan laba sebagai unsur perbandingan, serta membandingan penerapannya di lapangan untuk masing-masing jenis pendanaan pertanian. Penelitian ini dilaksanakan pada masyarakat pertanian di kabupaten Lampung Selatan (Single Case Study) dengan menganalisis pola pendanaan pertanian (Single Unit Analysis) berupa Kredit Usaha Rakyat (KUR), Ijon dan Salam (Syariah). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada kondisi perubahan harga, metode pendanaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) menjadi alternatif terbaik, sedangkan untuk kondisi tingkat kegagalan panen metode Salam menjadi alternatif terbaik, dari segi pelaksanaan salam lebih memberikan kestabilan pada kegiatan pertanian. Penelitian ini menawarkan sistem pendanaan pertanian yang dapat meningkatkan kesejahteraan peteni, memberikan kepastian harga jual, jaminan ketersediaan alat produksi pertanian serta perlindungan gagal panen. ...... This study aims to compare changes in agricultural funding profit between KUR, Ijon and Salam due to price changes and harvest failure rate at one harvest time by making profit as an element of comparison as well as comparing its application in the field for each type of agricultural funding. This research was conducted on agricultural society in Lampung Selatan District (Single Case Study) by analyzing agricultural funding pattern (Single Unit Analysis) in the form of People's Business Credit (KUR), Ijon and Salam (Syariah). The result of the research shows that in the condition of price change, financing method of People's Business Credit (KUR) becomes the best alternative, while for the condition of harvest failure rate, Salam method becomes the best alternative. In terms of execution,  Salam gives more stability to agricultural activity. This study offers an agricultural funding system that can improve farmers’ welfare, provide assurance of selling price, guarantee the availability of agricultural production equipment, and protection of crop failure.