Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Setelah menempuh pendidikan Magister Kenotariatan, untuk dapat diangkat menjadi Notaris maka calon Notaris wajib untuk memenuhi persyaratan yang telah diatur Undang-undang Jabatan Notaris dan Perubahannya UUJNP, salah satunya yaitu telah menjalani magang di kantor Notaris dalam waktu paling singkat 2 dua tahun. Penulisan tesis ini membahas mengenai pelaksanaan magang bagi calon Notaris. Permasalahan dalam penulisan tesis ini adalah kesesuaian pelaksanaan magang dengan aturan yang berlaku dan manfaat dari magang tersebut bagi calon Notaris untuk mengikuti Ujian Kode Etik Notaris UKEN dan menjalani praktik jabatan Notaris. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder diantaranya peraturan perundang-undangan dan norma tertulis serta buku-buku untuk mendapatkan hasil dari penelitian yang didukung dengan hasil wawancara. Hasil penelitian dari tesis ini adalah prosedur dan pelaksanaan magang bagi calon Notaris tidak diatur secara eksplisit dalam UUJNP, namun diatur dalam Peraturan Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia INI Nomor 6 Tahun 2017 tentang Magang dan perubahannya yaitu Peraturan Perkumpulan Nomor 10 Tahun 2018 serta Petunjuk Teknis Magang bagi ALB INI yang seharusnya tidak boleh bertentangan dengan aturan dalam UUJNP. Tidak semua aturan yang berkaitan dengan magang telah dijalankan oleh calon Notaris maupun Notaris penerima magang, serta terdapat perbedaan aturan antara UUJNP dengan Peraturan INI. Manfaat magang sehubungan dengan UKEN yaitu agar saat seorang calon Notaris mengikuti UKEN diharapkan telah memahami Kode Etik Notaris secara teori dan pengaplikasiannya. Dalam kaitannya dengan praktik jabatan Notaris, manfaat magang yaitu mengasah teori dalam membuat berbagai akta, mengerjakan administrasi kantor, serta dalam menghadapi klien secara langsung. hr />After completing Master of Notarial Law education programs, in order to be appointed as a Notary, Notary Candidates are required to fulfill all the requirements that has been regulated in Notary Law of Indonesia, one of which is has been undergoing an internship in the Notary Office for 2 two years in the shortest time. This thesis will discuss about the implementation of internship for Notary Candidates, namely regarding the conformity of internship implementation with applicable regulations and internship benefits for Notary Candidates to take the Notary Code of Conduct Exam and to practice as a Notary in the future. The research method on this thesis is normative juridical. The results of this research concludes that procedures and implementation of internship for Notary Candidates are did not explicitly regulated in Notary Law of Indonesia, however the Notary Association of Indonesia INI regulates the rules and procedure of internships for Notary Candidates in Association Rules No. 6 2017 and No. 10 2018 which should not be contrary to Notary Law of Indonesia. Not all the rules that related to Notary Candidates internship has been adhered to by all of Notary Candidates and Notary apprentice. There are different rules in Notary Law of Indonesia and Notary Association Rules about internship for Notary Candidates. The benefits of internship in relation to Notary Code of Conduct Exam is that when a Notary Candidate takes the Notary Code of Conduct Exam, they are expected to have understood the Notary Code of Conduct in theory and practice. In relation to the practice of Notary, the benefits of internship that is apply the theory in making various deed, doing the office administration, and how to deal with clients directly.

Abstrak :
Wajib magang merupakan persyaratan menjadi notaris. Permasalahan dapat terjadi ketika seorang Calon Notaris dalam mengerjakan tugasnya melakukan kesalahan yang menimbulkan kerugian bagi pihak ketiga. Penelitian ini mengangkat kasus yang terjadi dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 134K/PID/2020, dimana seorang Calon Notaris dalam menjalani tugasnya membantu Notaris untuk menerbitkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat yang didasari oleh Berita Acara Rapat yang tanda tangannya palsu. Permasalahan dalam penelitian ini terkait dengan tanggung jawab Notaris dalam pembuatan Akta Pernyataan Keputusan Rapat, dan keberlakuan doktrin Vicaroius Liability terhadap tanggung jawab Calon Notaris dalam pembuatan Akta Pernyataan Keputusan Rapat. Penelitian ini dianalisis menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian, ditemukan bahwa Notaris memiliki tanggung jawab penuh terhadap Akta yang dibuatnya. Dalam kasus ini Notaris turut bertanggung jawab atas kesalahan bawahannya, berdasarkan doktrin Vicarious Liability. Meskipun Calon Notaris memiliki kualitas dan kapasitas intelektual untuk mengetahui bahwa perbuatannya adalah melanggar hukum, seharusnya Calon Notaris dapat berlindung di bawah doktrin Vicarious Liability karena ketidak seimbangan posisi antara Calon Notaris dan Notaris, kurangnya perlindungan hukum dan tidak adanya upah dalam hubungan hukum antara Notaris dan Calon Notaris dalam magang. Notaris harus memastikan bahwa pekerjaan yang dikerjakan oleh bawahannya sesuai dengan standar yang ditetapkan UUJN dan tidak melanggar hukum. Dalam kualitas dan kapasitas Calon Notaris sebagai pihak yang membantu Notaris, Calon Notaris seharusnya mendapatkan perlindungan hukum untuk melindungi masa depan dan karir Calon Notaris tersebut. ......Internship is a compulsory requirement to become a notary. Problems can occur when a Notary Candidate in carrying out his duties makes mistakes that cause losses to third parties. This study raises the case that occurred in the Supreme Court's Cassation Decision Number 134K/PID/2020, where a Notary Candidate in carrying out his duties assists the Notary in issuing the Deed of Statement of Meeting Resolutions based on the Minutes of Meeting whose signature is fake. The problem in this study is related to the responsibilities of the Notary in making the Deed of Statement of Meeting Resolutions, and the application of the Vicaroius Liability doctrine to the responsibilities of the Notary Candidate in making the Deed of Statement of Meeting Resolutions. This study was analyzed using a normative juridical research method. The results of the study, it was found that the Notary has full responsibility for the deed he made. In this case, the Notary is also responsible for the mistakes of his subordinates, based on the Vicarious Liability doctrine. Even though the Notary Candidate has the quality and intellectual capacity to know that his actions are against the law, the Notary Candidate should be able to take refuge under the Vicarious Liability doctrine due to the imbalance in the position between the Notary Candidate and the Notary, the lack of legal protection and the absence of wages in the legal relationship between the Notary and the Notary Candidate. The notary must ensure that the work carried out by his subordinates is in accordance with the standards set by UUJN and does not violate the law. In terms of the quality and capacity of the Notary Candidate as a party assisting the Notary, the Notary Candidate should receive legal protection to protect the future and career of the Notary Candidate.

Abstrak :
Notaris bekerja secara mandiri dalam menjalankan tugas dan jabatannya sehinggabmagang sangat diperlukan bagi calon notaris. Istilah magang hanyalah suatu syarat agar para calon notaris mengetahui secara nyata mengenai praktik notaris serta seluk beluk dunia notaris. Dengan magang calon notaris dapat mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh dari perkuliahan. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk Untuk mengetahui apakah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan memberikan perlindungan upah terhadap Calon Notaris yang magang di kantor notaris dan untuk mengetahui bagaimanakah status pegawai Calon Notaris yang magang di kantor notaris. Metode yang dipergunakan dalam penyusunan tesis ini adalah metode penelitian yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder, penelitian yang menekankan pada penggunaan norma-norma hukum tertulis serta didukung dengan hasil wawancara dengan narasumber, dengan melakukan tipe penelitian deskritif dimana penelitian bermaksud untuk memberikan gambaran dan pemaparan fakta-fakta. Dari pembahasan tesis ini dapat disimpulkan bahwa berdasarkan azas no work no pay, Pasal 93 ayat (1) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang dapat dijadikan dasar untuk memberikan upah secara layak sesuai peraturan perundang-undangan kepada calon notaris yang bekerja magang, karena calon notaris melakukan suatu pekerjaan yang menghasilkan seperti membuat salinan, menjahit akta dan mengenai status pegawai Calon Notaris yang magang di kantor Notaris seharusnya menjadi pekerja tidak tetap dengan perjanjian kerja waktu tertentu dimana berlakunya ditentukan menurut undang-undang. ......Notary work independently in performing tasks and position so that an internship is required for prospective notaries. The term internship is a requirement that candidates actually know about the notary public notary public practice as well as the ins and outs of the notary. With internship candidate notary can apply knowledge that has been obtained from the lectures. The purpose of this study was to To know whether Law No. 13 of 2003 on Employment provides wage protection against Candidate Notary internship at the notary office and to find out how the status of prospective employees Notary internship at the notary office. From the discussion of this thesis can be concluded that based on the principle of no work no pay, Article 93 paragraph (1) of Act No. 13 of 2003 on Employment which can be used as a base to provide a decent wage according to the legislation to prospective notaries who work internship, for prospective notaries do a job that produces such as making copies, certificates and sewing on the status of employees candidate Notary Notary internship in the office should be non-regular workers with employment agreements which the enactment of a specific time determined by law.

Abstrak :
Notaris sebagai jabatan kepercayaan dalam menjalankan jabatannya mempunyai kewajiban untuk merahasiakan isi akta dan segala keterangan yang diperoleh dalam pembuatan akta otentik. Adapun untuk dapat diangkat menjadi Notaris, Pasal 3 huruf f Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menegaskan bahwa salah satu syaratnya adalah calon Notaris telah menjalani magang pada kantor Notaris. Keberadaan calon Notaris berstatus magang terhadap kewajiban menjaga rahasia akta memunculkan permasalahan bagaimana tanggung jawab calon Notaris berstatus magang terhadap Rahasia Jabatan Notaris, kemudian bagaimana penegakan hukum terhadap calon Notaris berstatus magang yang melakukan pelanggaran Rahasia Jabatan Notaris. Metode Penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Metode penelitian yuridis normatif adalah metode penelitian yang mengacu kepada peraturan peraturan tertulis atau hukum positif serta bahan hukum lainnya yang berkaitan dengan permasalahan. Berdasarkan hasil penelitian, penulis berkesimpulan bahwa calon Notaris berstatus magang mempunyai kewajiban untuk merahasikan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pembuatan akta Notaris. Apabila calon Notaris membocorkan isi akta dapat dituntut secara perdata dengan tuntutan perbuatan melawan hukum yang diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata. Selain itu perbuatan membuka rahasia akta yang dilakukan oleh calon Notaris berstatus magang dapat dikenai pidana dalam Pasal 322 KUHP. Pada setiap kantor Notaris sebaiknya dibuat perjanjian magang secara tertulis yang memuat mengenai tanggung jawab dan sanksi bagi calon Notaris yang menjadi pegawai magang di kantor Notaris. ......Notary as a reliance function has an obligation to keep the substance of the deed and any information which obtained in the process of deed?s establishment. Based on article 3 letter f of The Act Number 2 Year 2014 about Changes to The Act Number 30 Year 2004 about Position of Notary, the requirement to become a notary, a candidate notary should has done an internship in Notary office. The presence of intern candidate notary and the obligation to keep the substance of the deed raises issues of how the responsibility of intern candidate notary toward The Confidential of Notarial Post, then how law enforcement for intern candidate notary that against The Confidential of Notarial Post. The research method that used in this journal is normative judicial approach. Normative juridical approach is a research metode that refers to written laws or positive laws, and other legal materials relating to case in concern. Based on writer's research, intern candidate notary has an obligation to keep the deed's substance. If intern candidate notaries divulge the substance of the deed, they can be sued by civil tort because of their act against the law as regulated in Article 1365 Civil Code. They can also get punished under Article 322 of the Criminal Code. At the Notary's office should have made a written internship agreement that accommodate about the responsibility and sanctions for intern candidate notary.