Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Jakarta, as the current state capital of Indonesia, plays an important role as the center of government and economy. However, due to several problems in Jakarta, the government has considered relocating the capital city to other regions. The President of Indonesia, Jokowi, has expressed his intention to move the capital city to Kalimantan Island. This relocation has raised concerns about defense policy. This research aims to identify the threats that may arise in the proposed new capital city, Nusantara Capital City (IKN), and to propose strategies to overcome them. The methods used in this research include a qualitative approach based on documented perceptions, assumptions, and judgments among Indonesia’s leaders and a quantitative approach to mapping the comparative postures of relevant defense figures. The results indicate that the highest threat in IKN comes from the air (combat, UAV, ICBM’s), while the low-level threat is the location of IKN, which is near the borders, and FIR coincides with the IASL. The critical aspect of defending IKN would be to strengthen national defense diplomacy in the region. In conclusion, this research provides insight into the potential threats to the proposed new capital city and suggests strategies to mitigate them.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor yang menyebabkan keberhasilan penetapan kebijakan pemindahan ibu kota Undang-undang No.3 Tahun 2022 di era pemerintahan Joko Widodo. Selain itu, itu mengetahui mengapa proses legislasi di DPR bisa berlangsung dalam waktu yang relatif singkat yakni 43 hari sejak pembentukan pansus RUU IKN hingga pengesahan RUU IKN dalam rapat paripurna DPR pada 18 Januari 2022. Teori yang digunakan adalah institusionalisme dengan menambahkan analisis aspek personal presiden yang memanfaatkan sumber daya politiknya (presidential toolbox) untuk meloloskan kebijakan IKN. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan bersumber pada data utama yang diperoleh dari wawancara dengan para elite politik, baik yang terlibat dalam proses pembuata kajian IKN, perumusan di Pansus RUU IKN, maupun dari para pengamat. Hasil penelitian menyebutkan peran personal Jokowi menjadi kunci suksesnya kebijakan IKN diwujudkan. Selain membangun relasi yang baik antara eksekutif dan legislatif, Jokowi juga memanfaatkan sumber daya politiknya mulai dari strategi dalam memilih tokoh tertentu untuk menjabat sebagai Menteri PPN/ Kepala Bappenas, memberikan kursi di kabinet dan lembaga pemerintahan untuk ketua umum partai politik, termasuk mengalokasikan dana APBN untuk pembangunan IKN meskipun dalam kondisi pemerintah tengah fokus dalam penanganan pandemi. ......This study aims to determine the factors that led to the success of establishing the policy of moving the capital city of Law No. 3 of 2022 in the era of President Joko Widodo. Including to answer the question of why the legislative process in the DPR can take place in a relatively short time, only 43 days from the formation of the tim Pansus on the IKN Bill to the ratification of the IKN Bill at the DPR plenary meeting on January 18^th 2022. The theory used is institutionalism by adding an analysis of the personal aspects of the president who utilizing its political resources (presidential toolbox) to pass the IKN policy. This study used a qualitative method based on main data obtained from interviews with political elites, both those involved in the process of making the IKN study, the formulation of the IKN Draft Draft Special Committee, and observers. The results of the study stated that Jokowi's personal role was the key to the success of the IKN policy being implemented. In addition to building good relations between the executive and legislature, Jokowi also utilizes his political resources, starting from a strategy in selecting certain figures to serve as Minister of National Development Planning/Head of Bappenas, providing seats in the cabinet and government institutions for chairpersons of political parties, including allocating state budget funds for the development of IKN even though the government is currently focused on handling the pandemic.

Abstrak :
Perbandingan Perpindahan IKN Indonesia (Tahun 2023) dengan Malaysia (Tahun 1999) dilakukan berdasarkan analisis SWOT sebagai berikut: a) Kekuatan (S) Jumlah Orang/Penduduk, Luas, Sumber Daya Alam; b) Kelemahan (W); konflik horizontal; tingkat kemiskinan; IPM; c) Peluang (O); Ideologi; etnis; Pendidikan; Militer; Hubungan Pusat dan Daerah; d) Tantangan Radikalisme (T); Kelompok; motif; bentuk gerakan; Modus operandi. Konsep pencegahan potensi radikalisme dalam memindahkan Ibukota Nusantara dapat dilakukan dengan; 1) Integrasi Badan Pertahanan dan Keamanan Wilayah Ibukota Nusantara, 2) Pembangunan Sarana Pertahanan dan Keamanan yang memadai, 3) Pertahanan Keamanan yang cerdas pertahanan, 4) Penguatan nilai Pancasila dan Bhineka Tunggal Ika dalam pencegahan radikalisme dan terorisme, 5) Pertahanan Keamanan Sishankamrata dalam mencegah radikalisme dan terorisme. ......The comparison of the transfer of IKN Indonesia (Year 2023) with Malaysia (Year 1999) is carried out based on SWOT analysis as follows: a) Strength (S) Number of People/Population, Area, Natural Resources; b) Weakness (W); horizontal conflicts; poverty level; HDI; c) Opportunity (O); Ideology; Ethnicity; Education; Millitary; Central and Regional Relations; d) The Challenge of Radicalism (T); Group; motif; form of movement; Modus operandi. The concept of preventing potential radicalism in moving the Capital Region of the Archipelago can be done by; 1) Integration of the Defense and Security Agency of the Capital Region of the Archipelago, 2) Construction of adequate Defense and Security Facilities, 3) Defense and Security that is smart defense, 4) Strengthening the value of Pancasila and Bhineka Tunggal Ika in preventing radicalism and terrorism, 5) Sishankamrata Security Defense in preventing radicalism and terrorism.

Abstrak :
Pembangunan Ibu Kota Baru Nusantara bertujuan untuk mewujudkan kota cerdas, dengan penekanan pada integrasi bangunan cerdas sebagai komponen inti. Saat ini, belum ada standar yang bisa dijadikan pedoman dalam pembangunan gedung cerdas di Nusantara. Oleh karena itu, laporan ini mengusulkan pedoman komprehensif pengembangan gedung cerdas yang dirancang untuk mengatasi masalah ini, sehingga memfasilitasi realisasi konsep kota cerdas. Pedoman ini mengidentifikasi fitur-fitur penting yang diperlukan dalam bangunan cerdas, yang didasari oleh prinsip-prinsip pembangunan kota yang ramah lingkungan, berkelanjutan, berketahanan, inklusif, dan cerdas. Selain itu, pedoman ini memberikan rekomendasi sistem banguna cerdas untuk diterapkan pada berbagai klasifikasi bangunan gedung yang termasuk dalam kategori Bangunan Gedung Negara (BGN) dan Bangunan Gedung Non-BGN (non-BGN). Sistem-sistem tersebut terdiri dari Sistem Kontrol Akses, Sistem Komunikasi, Sistem Energi, Sistem Keselamatan, Sistem Pemanasan, Ventilasi, dan Pendingin Udara (HVAC), Sistem Pencahayaan, Sistem Mobilitas, Sistem Keamanan, dan Sistem Sumber Daya. Pedoman ini bertujuan untuk memposisikan Ibu Kota Nusantara sebagai teladan kota cerdas, yang menetapkan standar yang dapat digunakan pada pembangunan perkotaan berkelanjutan dalam skala global. ......The development of Indonesia's Nusantara New Capital City is a megaproject aimed at establishing a smart city, with an emphasis on the integration of smart buildings as a core component. At present, there are no standards can serve as a guide for the construction of smart buildings in the Nusantara. Therefore, this report proposes a comprehensive guide for smart building development tailored to bridge this gap, thereby facilitating the realization of the smart city concept. The guide outlines essential features necessary for smart buildings, underpinning the city's developmental principles of green, sustainable, resilient, inclusive, and smart aspects. In addition, this guide provides recommendations for smart building systems recommended for implementation across various building classifications included in the State Buildings (BGN) and Non-State Buildings (non-BGN) categories. These smart systems encompass Access Control Systems, Communication Systems, Energy Systems, Safety System, Heating, Ventilation, and Air Conditioning (HVAC) System, Lighting System, Mobility System, Security System, and Resource Management System. The articulation of these guidelines is is poised to position the Nusantara Capital as a role model of smart city, setting a replicable standard for sustainable urban development on a global scale.

Abstrak :
Tesis ini berangkat dari pengamatan bahwa telah terjadi pengabaian terhadap pelaksanaan kebijakan pemindahan ibukota Ngada yang telah dibuat oleh pemerintah daerah tingkat II Ngada, melalui keputusan DPRD II Ngada Nomor 4 Tahun 1973. Kebijakan ini sendiri lahir melalui suatu proses pertarungan panjang diantara tiga etnik yang membentuk masyarakat Ngada (etnik Riling, Nagekeo dan Ngadha), yang berlangsung sejak bedirinya kabupaten Ngada Tahun 1958. Dilihat dari proses sejarah pemerintahan Daerah Ngada, penentuan letak ibukota kabupaten Ngada sejak berdirinya, masih merupakan problem sosial politik yang pelik dan rumit, mengingat masing-masing etnik mempunyai keinginan dan motivasi yang berbeda mengenai letak ibukota Ngada. Kebijakan ini lahir diawali dengan himbauan gubernur Eltari (aim.) kepada pemda tingkat II Ngada di bawah kepemimpinan bupati Yan Botha, untuk memindahkan ibukota Ngada dari kota Bajawa ke kota Mbay. Kota Bajawa dianggap tidak ideal untuk suatu ibukota kabupaten baik untuk saat ini maupun masadepan. Sekaligus sebagai solusi untuk menengahi konflik premordial antara ketiga etnik yang membentuk masyarakat Ngada, dan telah berlangsung begitu lama dalam menentukan letak ibukota Ngada. Sayangnya sejak kebijakan ini dibuat hingga pada tahun 1994, tidak pernah ada lagi upaya lanjutan untuk mengimplementasikan kebijakan ini, atau terabaikan begitu saja balk oleh bupati Yan Botha yang paling bertanggungjawab terhadap pembuatan kebijakan dimaksud saat itu maupun para pimpinan daerah berikutnya. Berkaitan dengan itu maka permasalahan yang diangkat dalam tesis ini adalah menyangkut faktor-faktor apakah yang menyebabkan tidak dilaksanakannya kebijakan pemindahan ibukota Ngada yang telah dibuat DPRD II Ngada tahun 1973. Apakah pengaruh faktor ekonomi semata sehingga tidak dilaksanakannya kebijakan dimaksud atau ada faktor lainnya yang sifatnya politis dan psikologis. Kemudian mempertanyakan pula peran berbagai institusi masyarakat dalam proses perumusan keputusan pemindahan ibukota Ngada dan penolakan etnik Ngadha terhadap keputusan dimaksud. Siapa saja yang berperan besar dibalik proses pengangkatan kebijakan tersebut, power politics apa yang terjadi waktu itu. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan wawancara mendalam kepada para pelaku sejarah yang terlibat dalam pertarungan proses perumusan kebijakan dimaksud yang berlangsung sejak tahun 1958, yaitu 15 nara sumber dan beberapa informan lain yang dipilih dengan metode snow ball. Selain itu juga dilakukan studi kepustakaan dan dokumen-dokumen pendukung yang berhubungan dengan kebijakan ini. Hasil penelitian disajikan dengan cara rnenggambarkan temuan-temuan yang sating berkaitan, dan diuraikan dengan menggunakan kerangka teori yang ada. Kerangka teori yang dipakai dalam analisi ini menyangkut tiga hat pokok yaitu teori konflik dan pluralisme kultural, teori kebijakan publik dan sedikit mengenai kondisi perekonomian daerah. Perbedaan latar belakang budaya dan kepentingan antara etnik, merupakan akar dan konflik dalam hal menentukan kebijakan apapun di Ngada. Konflik antar etnik ini kemudian mewujud ke dalam politik dan birokrasi pemerintahan daerah, yang ditandai dengan lahirnya berbagai faksi politik yang berbasiskan kekuatan etnik. Hasil penelitian memperlihatkan pula, bahwa kebijakan yang diambil, yang dianggap begitu prestisius untuk masyarakat Ngada, dalam prosesnya justru terbukti hanya merupakan alat politik semata untuk mempertahankan posisi politik masingmasing, dan bukan niat sesungguhnya. Akibatnya political will untuk maksud ini tidak ada. Kondisi ini kemudian diperparah oleh masih adanya penolakan etnik Ngada terhadap kebijakan pemindahan ibukota Ngada. Faktor yang sangat dominan dari penolakan etnik Ngada terhadap kebijakan ini, adalah menyangkut permasalahan yang sifatnya politis dan psikologis, yang mana masih beranggapan bahwa lahirnya kebijakan ini sebagai suatu bentuk kekalahan politik etnik Ngadha dan etnik lainnya (Riung clan. Nagekeo), dalam pertarungan politik untuk menentukan letak ibukota Ngada, dan tanpa melihat lebih jauh lagi pertimbangan-pertimbangan yang rasional dibalik lahirnya kebijakan dimaksud. Hal ini dipengaruhi budaya kekuasaan yang melihat simbol kota propinsi kabupaten dan lainnya sebagai simbol kekuasaan. Sedangkan faktor ekonomi (ketiadaan dana untuk pembangunan kota), walaupun itu ada namun bukan merupakan faktor yang dominan dalam melihat mengapa kebijakan ini tidak dilaksanakan, mengingat pada saat kebijakan ini diluncurkan secara nasional ekonomi Indonesia sedang mengalami kenaikan yang tajam sejalan dengan era boom minyak. Segala dana-dana yang diperuntukan untuk pembangunan kota Bajawa seyogyanya di alokasikan ke kota baru di Mbay. Tidak adanya political will pimpinan daerah dibawah Yan Botha, berikut para penggatinya kemudian untuk melaksanakan kebijakan yang telah dibuat merupakan suatu fakta yang tidak dapat dibanta, dan bukan karena persoalan ekonomi semata sebagairnan anggapan masyarakat selama ini. Langkah untuk segera mengimplementasikan kebijakan ini yang dimulai sejak tahun 1994 oleh gubernur Musa Kabe, merupakan suatu langkah maju dengan pertimbangan-pertimbangan rasional terutama berhubungan dengan gagasan penataan wilayah pengembangan dan pertumbuhan baru di NTT. Dalam kerangka ini kota Mbay diharapkan menjadi Aktor Otonom yang mempunyai kepentingannya sendiri dalam arti dapat bersaing dengan kota-kota lain dalam memperebutkan sumber-sumber ekonomi, sosial dan politik, dan berusaha untuk memperoleh posisi dominan dalam setiap hierarkhi pemilikan dan penguasaan sumberdaya. Oleh karena itu para pemimpin daerah berikutnya siapapun orangnya dan juga komponen masyarakat Ngada sudah seharusnya menerima realitas ini, dan harus terus mengembangkannya, dan tidak lagi terjebak pada kepentingan-kepentingan primordial semata, seperti yang telah berlangsung lama.

Abstrak :
Selain sebagai ibu kota, Jakarta merupakan pusat pemerintahan, kehidupan politik dan pusat adminisirasi negara yang berkembang menjadi pusat perdagangan dan jasa, industri, pendidikan, budaya, sosial, rekreasi dan pusat pengembangan wisata. Luas lahan yang terbatas dan tanpa sumberdaya alam yang memadai, sangat tidak mudah bagi Jakarta untuk memikul beban multi fungsi Megapolitan Jakarta memerlukan strategi perencanaan dan pembangunan yang tepat. Ketika pembangunan nasional lumbuh pesat, konsep pembangunan tata ruang Jakarta harus mempertimbangkan keseimbangan lingkungan. Rumusan persoalan sebagai berikut:
1.Dampak kebisingan yang ditimbulkan oleh pergerakan lalu lintas mempengaruhi kenyamanan/kegiatan masyarakat di permukiman.
2.Besarnya volume dan kecepatan lalu lintas mempenguruhi tingkat kebisingan yang timbul.
3.Jarak prasarana lalu lintas dengan permukiman dan hembusan angin mempengaruhi tingkat kebisingan yang terjadi. Penelitian ini bertujuan untuk menemukenali pengaruh kebisingan akibat pergerakan lalu lintas pada kawasan perkotaan yang berkembang pesat sebagai bahan masukan bagi para penata ruang untuk perencanaan permukiman yang merupakan sasaran untuk kriteria desain. Ada tiga sasaran penelitian yang dituju, yaitu:
1. Merumuskan karakterislik lalu lintas dan tingkat kebisingan yang timbul di kawasan permukiman pendapatan rendah (PPR), pendapatan sedang (PPS) dan pendapatan tinggi (PPT).
2. Merumuskan parameter yang berpengaruh terhadap persepsi tentang dampak kebisingan.
3. Mengidenti fikasi persepsi masyarakat terhadap dampak kebisingan. Metode penelitian yang digunakan ada tiga tahap yaitu :
a. Pengumpulan data sekunder sebagai referensi awal untuk mengarahkan penelitian
b. Pengumpulan data primer ada dua yaitu :
1. Pengukuran Iangsung di lapangan meliputi pengukuran volume, jenis dan kecepatan kendaraan; kecepatan dan arah angin.
2. Survei wawancara rumah tangga.
c. Hasil pengamatan dan pengukuran ini dianalisis dengan uji statistik chi square untuk persepsi masyarakat dan uji p-value. Hubungan antara volume dan kecepatan kendaraan terhadap kebisingan memakai regresi tinier berganda. Diolah dengan menggunakan perangkat lunak SPSSfor Windows 6.0. Hasil pengamatan, pengukuran dan pengujian dapat disimpulkan sebagai berikut : Kelurahan Cilincing mewakili tipologi kawasan permukiman berpendapatan rendah (PPR), Kelurahan Koja mewakili tipologi kawasan permukiman berpendapatan sedang (PPS) dan Kelurahan Kelapa Gading Timur mewakili tipologi permukiman berpendapatan tinggi (PPT). ...... Investigation Of Traffic Noise On Recidentialihousing AreaBesides a capital city, Jakarta is also a centre of Government Indonesia, politic and administration. The functions gradually develop as a centre of trade, services, industry, education, culture, social, recreation and tourism. It is not easy for Jakarta to cover these multifunctions due to the limitation of space and without any natural resources. Therefore, Megapolitan Jakarta needs a strategy for planning and accurate development. In other words, the rapid of national development, i.e. Jakarta system development concept has to consider also the balance of environment side. The main problems encountered are:
The effect of noise cause by traffic activities disturbing the respondent pleasure on residential area
The vehicle volume and speed influence the noise level.
The distance between the noise source to the residential area and the wind speed influence the noise level. The objective of this research is to find out the influence of noise, caused by traffic activities in rapidly developing urban areas. The result becomes input for housing designers. There are three stages to reach the objective i.e.:
Formulating traffic characteristic and noise level on low-income area (PPR), middle-income area (PPS) and high-income area (PPT)
Formulating the parameters, which influence the respondent perception due to noise effect.
Indentifying the respondent perception due to noise effect. There are three stages in this research method:
a. To collect the secondary data as an early reference to direct the research
b. To collect primary data in two ways, namely; Direct measurements in the field i.e. noise measurement; vehicle volume, type and speed; wind-speed and wind direction. Household interview survey
c. These measurements will be analysed by using chi square test for public interview and p-value. The correlation between vehicle volume and speed toward noise uses double linear regression. The process which look place by SPSS for Windows 6 software. The result showed that: Kelurahan Cilincing represented the low-income area (PPR), where as Kelurahan Koja was in the middle income area (PPS) and Kelurahan Kelapa Gading Timur represented the high-income area (PPT).

Abstrak :
Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, sudah beberapa kali mengumumkan rencananya untuk memindahkan ibu kota Negara Indonesia dari Jakarta ke wilayah di Provinsi Kalimantan Timur. Pengumuman tersebut telah menimbulkan berbagai perdebatan, seperti apa alasan memindahkan ibu kota Negara Indonesia ke Pulau Kalimantan. Terlepas dari alasan pemindahannya, tindakan Presiden secara sepihak tersebut juga telah menimbulkan perdebatan dari segi ilmu perundang-undangan, yakni mengenai bentuk dasar hukum yang paling tepat untuk memindahkan ibu kota Negara. Hingga saat ini, tidak ada satupun ketentuan, baik di dalam konstitusi maupun peraturan perundang-undangan di Indonesia yang mengatur secara tegas mengenai pemindahan ibu kota Negara, termasuk mengenai apa bentuk norma hukum yang sebaiknya dipilih untuk mengantur pemindahan ibu kota Negara ini. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif, serta menggunakan tiga negara sebagai perbandingan data. ......The President of the Republic of Indonesia, Joko Widodo, has several times announced his plan to move the capital city of the Republic of Indonesia from Jakarta to areas in East Kalimantan Province. The announcement has generated various debates, such as the reasons for moving the capital city of Indonesia to Kalimantan Island. Apart from the reasons for his transfer, the President's unilateral action has also caused debate in terms of statutory science, namely regarding the most appropriate form of legal basis for moving the capital of the State. Until now, there is no single provision, either in the constitution or in the laws and regulations in Indonesia, which explicitly regulates the relocation of the capital of the State, including regarding what form of legal norms should be chosen to oversee the relocation of the capital of this country. The research method used is a normative juridical research method and uses three countries as data comparisons.

Abstrak :
ABSTRAK
Kabupaten Bima, khususnya terkait dengan lokasi (bukota Kabupaten Bima yang saat ini masih berlokasi di Wilayah Pemerintahan Kota Bima. Polemik tentang pemindahan ibukota kabupaten Bima masih menjadi wacana yang berkembang di tengah-tengah masyarakat Kabupaten dan Kota Bima khusus terkait dengan dimana lokasi ibukota Kabupaten Bima harus ditempatkan?

Ibukota sebuah Kabupaten pada dasarnya mempunyai multifungsi antara lain: sebagai Pusat Pemerintahan, Pelayanan Umum, Permukiman, Perdagangan dan Jasa. Melalui berbagai fungsi ini, keterpaduan, keseimbangan dan kesinambungan perkembangan antar-wilayah di Kabupaten Bima serta keserasian antar sektor pembangunan diharapkan dapat diwujudkan.

Penentuan lokasi ibukota bukanlah dilakukan dengan serta merta menunjuk lokasi tertentu, akan tetapi memerlukan kajian dan analisis dari berbagai kriteria dan indikator pertumbuhan dan perkembangan kota balk menyangkut faktor internal, faktor eksternal dan daya dukung lingkungan ibukota baru.

Kelayakan lokasi ibukota sebagai pusat pemerintahan juga harus mempertimbangkan faktor-faktor yang memungkinkan terjalinnya hubungan efektif antara pemerintah dan masyarakat, mampu mempertimbangkan segala kebutuhan akan ruang, pelayanan, dan aksesibilitas yang prima terhadap kelancaran roda pemerintahan.

Berdasarkan pandangan tentang kecenderungan perkembangan yang dapat diidentifikasi menetapkan beberapa calon lokasi ibukota dan memilih salah satu untuk ditetapkan sebagai ibukota kabupaten.

Analisis sistem kota menggunakan metode skala Guttman dan Likert, dimana akan dinilai segi kependudukan, segi kelengkapan fasilitas dan tingkat aksesibilitas antar wilayah perencanaan, hal ini dilakukan dengan skoring.

Dari hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: (a) berdasarkan kriteria umum pemilihan lokasi ibukota Kabupaten Bima Kecamatan Woha memiliki nilai tertinggi. Dengan demikian kecamatan Woha dipilih sebagai lokasi Ibukota baru kabupaten Bima, (b) berdasarkan kriteria lingkungan alami dan lingkungan sosial kecamatan Bolo memiliki niiai tertinggi sedangkan berdasarkan lingkungan binaan kecamatan Woha memiliki nilai tertinggi, (c) kriteria umum yang digunakan dalam pemilihan ibukota baru tidak mencerminkan dan mempertimbangkan kriteria lingkungan secara komprehensif, (d) ibukota terpilih yang dikaji berdasarkan kriteria umum tidak memenuhi syarat lingkungan khususnya aspek daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Saran: (a) hendaknya pemerintah kabupaten Bima mempertimbangkan kajian daya dukung lingkungan di dalam menentukan ibukota baru selain kecamatan woha, (b) perlu adanya penelitian lanjutan yang mengkaji secara terpadu dan komprehensif dengan mempertimbangkan kriteria lingkungan alami, buatan dan sosial dalam pemilihan ibukota baru.

---

ABSTRAK
After the enactment of Laws No. 13 year 2002 regarding Establishment of Bima city that takes consequence to The Regency of Bima City, especially related with the its location of Capital City, which is still locating in area of City Government of Bima.

There are some debates among the Bimanese People about the problems of movement of The Capital City of Bima Regency, especially in the question of where is suitable place of the Capital City of Bima Regency.

Actually, The Capital of Regency have some multifunctions, namely; as Center of Government, Public Facilities, Residential Function, as business center and the others services. Based of these functions, people needs to create for the integrity, balance, and continuity in developing inter-district in Regency of Bima, and also the harmony of inter-district development.

Determination of The Capital Location not merely pointed a certain location, but should to study and analysis from many criterias, conditions and indicators for growth and development as a internal and external factors and environmental new city of carrying capacity.

Properness location of capital as a government centre is also taking consideration of factors which support effective relationship between government and community. Beside, the power to accommodate necessities for space, services, and accessibility, for holding the smoothness governmentalin practice.

Last but not least, according to development of opinions and ideas, its will come to final decision that identified from several candidates of capital which select one of them to be The Capital Regency.

City system analysis, according to Guttmann and Likert scale method, which measure demography point, completeness of facilities, and level of planning accessibility inter-district, which will be determined by scoring.

Due to the research finding, so the writer take some conclusion; (a) based on general criteria in selecting Capital location of Bima Regency Capital, in fact that Woha distric has the highest score. Therefore Woha district was selected as new location for Bima Regency Capital, (b) but based on natural and social environment criteria, Bolo District has the highest score. Meanwhile, based on manmade environment Woha District has the highest score, (c) general criteria used in selecting new capital is not represent and consider environmental criteria comprehensively, (d) The capital selected which assess on general criteria is not fulfill environmental requirement especially environmental carrying capacity and the recourse capacity.

Finally, the writer give two suggestions. Firstly, The Government of Bima Regency should consider the assessment of environmental carrying capacity to determine new capital besides Woha District. Secondly, for the further comprehensive and integrated research are needed which consider natural environment.

Abstrak :
Pengembangan wilayah Ibu Kota Nusantara mengusung konsep Smart City. Salah satu aspek utama dari Smart City adalah konsep smart mobility melibatkan peningkatan pelayanan transportasi publik melalui pemanfaatan teknolongi informasi dan komunikasi dengan tujuan untuk memberikan kemudahan, keamanan, kecepatan, kenyamanan, dan lebih terjangkau. Pada dasarnya, konsep ini lebih menitikberatkan pada penggunaan teknologi ramah lingkungan yang berfokus pada model transportasi umum, salah satu implementasinya yaitu dengan menerapkan Mobility as a Service (MaaS) dalam kehidupan sehari-hari. Sejalan dengan yang terdapat dalam rencana induk IKN, dalam prinsip dasar mobilitas dan kontektivitas terdapat salah satu strategi yang akan digunakan dalam menghadapi masa depan yaitu dengan mendorong inovasi guna meningkatkan mobilitas dan konektivias melalui pemanfaatan Mobility as a Service (MaaS). Penelitian ini bertujuan untuk membuat desain konseptual MaaS khusus moda Electric Bus Rapid Transit (E-BRT) di Kawasan Inti Pusat Pemerintahana IKN dan melakukan estimasi biaya siklus hidup untuk komponen biaya awal dan biaya operasional dan pemeliharaan. Konseptual desain MaaS khusus E-BRT akan mengintegrasikan antara moda transportasi E-BRT dengan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam sebuah aplikasi TransNusantara. Adapun diperlukan juga teknologi IoT yang dipasang di setiap armada bus listrik sehingga dapat memberikan data informasi secara real time. Adapun biaya awal yang dibutuhkan untuk pengembangan MaaS khusus E-BRT sebesar Rp5.515.223.859.200. Sedangkan, dalam satu tahun biaya operasional dan pemeliharaan yang dibutuhkan adalah sebesar Rp136.231.346.000. ......The development of the Capital City of the Archipelago embraces the concept of a Smart City. One of the main aspects of a Smart City is the concept of smart mobility, which involves improving public transportation services through the utilization of information and communication technology with the goal of providing convenience, safety, speed, comfort, and affordability. Essentially, this concept emphasizes the use of environmentally friendly technology that focuses on a public transportation model, with one implementation being the adoption of Mobility as a Service (MaaS) in daily life. In line with the master plan of the Capital City of the Archipelago, one of the fundamental principles in mobility and connectivity is a strategy that will be employed to face the future by promoting innovation to enhance mobility and connectivity through the utilization of Mobility as a Service (MaaS). This research aims to create a conceptual design of MaaS specifically for the Electric Bus Rapid Transit (E-BRT) mode in the Core Government Center of the Archipelago Capital City and estimate the life cycle costs for initial, operational, and maintenance expenses. The conceptual design of MaaS for E-BRT will integrate the E-BRT transportation mode with Information and Communication Technology in a TransArchipelago application. Additionally, IoT technology is required to be installed on each electric bus fleet to provide real-time data information. The initial cost required for the development of MaaS specifically for E-BRT is IDR5,515,223,859,200, while the annual operational and maintenance cost needed is IDR136,231,346,000.