Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Perkembangan teknologi informasi menyebabkan adanya inovasi di bidang keuangan, salah satunya di metode pembayaran. Metode pembayaran yang dimaksud adalah pembayaran non tunai. Perkembangan transaksi non tunai mendorong Bank Indonesia membuat program Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) pada Agustus 2014 untuk mempromosikan transaksi non tunai. Bank Indonesia berpendapat GNNT dapat meningkatkan perekonomian dan meningkatkan PDB. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki tujuan untuk membuktikan manfaatGNNT terhadap perekonomian. Studi fikih Islam juga memiliki concernterhadap metode pembayarannon tunai ini. Studi menggunakan model regresi time-seriesdari periode Q12010-Q4 2019. Hasil penelitian menunjukkan cashless society dalam jangka pendek bersifat substitusi terhadap pembayaran tunai. Hal ini dapat disebabkan pembayaran dengan metode tunai dianggap memiliki cost yang lebih tinggi sehingga masyarakat mencari alternatif pembayaran dengan non tunai. Masyarakat yang telah menikmati manfaat dari non tunai lalu mempromosikan hal itu kepada lainnya sehingga tingkat substitusi tunai meningkat. Program GNNT juga mendorong substitusi ke non tunai. Dampakdari cashless societyhanya bisa diobservasi secara long-run. Hal ini berdampak pada segala kebijakan yang mendorong penggunaan pembayaran non tunai tidak akan memengaruhi perekonomian secara instan seperti kebijakan GNNT dari BI dan Pemerintah yang mendorong masyarakat menggunakan non tunai sebagai alat pembayaran dampaknyaterhadap perekonomianhanya dapat diobservasi secara signifikan dalam jangka panjang. Menyangkut urusan fikih tentang metode pembayaran non tunai, berdasarkan penelitian melalui fatwa MUI transaksi non tunai boleh dilakukandengan syarat dan ketentuan tertentu dari MUI. Uang elektronik dan kartu debit boleh digunakan tetapi kartu kredit hanya boleh digunakan apabila unsur riba dan gharar dalam kartu kredit dapat dihilangkan. Hasil penelitian ini dapat menjadi rujukan untuk umat muslim di Indonesia yang masih ragu dengan manfaat dan hukum dari pembayaran dengan non tunai. Hasil penelitian ini juga sebagai rujukan untuk semakin mengembangkan GNNT lebih luas dalam waktu yang lebih lama untukdapat memberikan dampak bagi perekonomian.

---

The development of information technology has led to financial innovations, one of which is the payment method. The payment method in question is non-cash payment. The development of cashlesstransactions encouraged Bank Indonesia to create a Gerakan Nasional Non Tunai(GNNT) program in August 2014 to promote cashlesstransactionsto the society. Bank Indonesia believes that GNNT can improve the economy and increase GDP. Therefore, this study aims to prove the benefits of GNNT on the economy. The study of Islamic Jurisprudence also has a concern regarding this cashless payment method. The study used a time-series regression model from the period Q1 2010 until Q4 2019.

The results showthat cashless society in the short-run acts as a substitute to the cash payment. This result maybe due to the higher cost of doing cash payment so people start looking for the alternative in cashless payment. People who already reap the benefits of cashless payment will tell others to start using cashless payment then the substitution rate from cash to non-cash increases.The GNNT program also encourages cashless payment as a substitute to cash in the short-run.The true effects of cashless society can only be observed in the long-run. This effect means any policy which promotes cashless payment will not affect the economy in an instant for instance GNNT program which is initiated by BI and the Government which encourage people to cashless payment its effects to the economy can only be observed in the long-run.

Concerning fiqh matters regarding cashless payment methods, based on research through the MUI fatwa, cashless transactions is permissible with several terms and conditions set by MUI. Electronic money and debit cards are permitted but credit cards can only be used if the usury and gharar (uncertainty) elements in a credit card can be removed regarding to akad. The results of this study can be a reference for Muslims in Indonesia who are still unsure of the benefits and the law of non-cash payments. The results of this study are also intended as a recommendation to further develop GNNT in longer periods in order to achieve its intended effects to the economyin means of GDP."

"Salah satu bentuk perubahan yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia adalah pemberlakuan sistem pembayaran non tunai pada semua pintu tol di seluruh Indonesia pada tahun 2017, dimana seluruh gerbang tol tak lagi melayani transaksi tunai. Selain untuk mengurangi antrean, pelayanan transaksi elektronik di semua gerbang tol bertujuan untuk meningkatkan cashless society. Upaya yang dilakukan pemerintah sehubungan dengan akan diterapkannya transaksi non tunai di jalan tol adalah dengan menerbitkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16/PRT/M/2017 tentang Transaksi Non Tunai di Jalan Tol. Menarik untuk mengkaji lebih lanjut mengenai efektivitas pengaturan dan perlindungan hukum terhadap pengguna jalan tol sehubungan dengan terjadinya perubahan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa peraturan tersebut tidak sepenuhnya berlaku efektif karena hanya berhasil menjalankan sebagian dari ketentuannya saja. Hal ini telah menimbulkan ketidakpastian hukum. Perlindungan hukum yang diberikan kepada pengguna jalan tol adalah dengan dilaksanakannya seluruh ketentuan hukum dalam Peraturan Menteri tersebut yang dilakukan dengan melakukan sosialisasi dan edukasi, juga adanya jaminan tersedianya uang elektronik yang didukung dengan fasilitas top up/isi ulang, kemudian perlindungan hukum diberikan dengan adanya jaminan peningkatan pelayanan di jalan tol sesuai SPM Jalan tol, beserta ditegakannya ketentuan dalam peraturan perundang-undangan terkait lainnya dengan memperhatikan kejelasan tata cara penangan masalah/komplain yang dihadapi pengguna jalan tol dan jugaperlindungan hukum dari kemungkinan terjadinya suatu keadaan memaksa yaitu kedaruratan, kealpaan hingga terjadi suatu keadaan yang menyebabkan kerusakan/error pada mesin pembaca uang elektronik, yang dapat merugikan pengguna tol tersebut, sehingga tetap perlu dibuka jalur khusus yang menerima pemnbayaran tunai.

---

One form of change made by the Government of Indonesia is the implementation of a non-cash payment system on all toll gates throughout Indonesia in 2017, where all toll gates no longer serve cash transactions. In addition to reducing the queue, electronic transaction services at all toll gates aim to increase the cashless society. The efforts made by the government in connection with the implementation of non-cash transactions on toll roads are by issuing Minister of Public Works and Public Housing Regulation No. 16/PRT/M/2017 concerning Non-Cash Transactions on Toll Roads. It is interesting to examine further the effectiveness of legal arrangements and protection of toll road users in connection with the occurrence of these changes. This study uses normative legal research methods. The results of the study indicate that the regulation does not fully apply because it only succeeded in running part of the provisions. This has caused legal uncertainty. Legal protection provided to toll road users is the implementation of all legal provisions in the Ministerial Regulation which are carried out by conducting socialization and education, as well as guaranteeing the availability of electronic money supported by top up/refill facilities, then legal protection is provided with guaranteed increase services on toll roads in accordance with toll road SPM, along with the enforcement of the provisions in other relevant laws and regulations with due regard to the clarity of procedures for handling problems/complaints faced by toll road users and also legal protection from the possibility of a forceful situation namely emergency, negligence until a situation occurs which causes damage/error in the electronic money reader machine, which can be detrimental to the toll user, so it still needs to be opened a special line that accepts cash payments."