Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas tentang ayah yang memiliki kuasa asuh atas anaknya yang didapatkan melalui penetapan pengadilan namun penetapan tersebut digugat sehingga kuasa asuh anak dicabut dan dialihkan kepada wali yang merupakan kakek dan nenek dari si anak selama jangka waktu tertentu karena unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 49 ayat (1) Undan-gundang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatur tentang sebab-sebab pencabutan kuasa asuh anak yang terdiri dari melalaikan kewajiban orang tua terhadap anak dan berkelakuan buruk sekali, tidak terpenuhi secara keseluruhan sehingga kuasa asuh anak tersebut hanya dicabut dalam suatu jangka waktu tertentu dan setelah lewat jangka waktu tersebut maka kuasa asuh anak tersebut kembali kepada ayahnya.

---

This thesis concerning father who has child custody of his son which obtained by the stipulation of the court, but the said stipulation is sued then revoked and assigned to a trustee whom are the grandparents of the child within a period of time due to the elements contained in Article 49 paragraph (1) of Act No. 1 of 1974 regulating about causes of child custody revocation such as child neglect and very bad misbehave of parents, not fulfilled done so that child custody revoked in a certain period and after passing the period father will get back the said child custody."

"Improving the Quality of child custody evaluations raises significant questions of accuracy, reliability, and validity in the way even the best-intentioned evaluations are conducted, and proposes standardized guidelines for correction. Identifying conceptual as well as empirical shortcomings in the evaluation process, the authors analyze the current state of custody evaluation protocols and the welter of laws surrounding the concept of the best interests of the child. An empirically-based framework, the egregious/promotive factors model, is presented as a reliable alternative, supported by rigorous assessment tools and backed by the results of a pilot study of the model among family court judges. Throughout, the book never loses sight of the optimum end result : a reliable foundation for children’s future well-being. "

"Sahnya Perkawinan antar Warga Negara Indonesia yang dilangsungkan di luar negeri berdasarkan peraturan yang berlaku di Indonesia, harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang tercantum di dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan hukum tempat dimana perkawinan dilangsungkan (lex loci celebrationis). Putusnya perkawinan karena perceraian adalah suatu hal yang sangat dihindari oleh setiap pasangan, namun jalan perceraian ini diambil karena memang ikatan suci perkawinan tersebut sudah tidak dapat lagi untuk dipertahankan karena alasan-alasan tertentu. Salah satu akibat hukum dari perceraian adalah mengenai hak pengasuhan anak. Hakim dalam menentukan pengasuhan anak, perlu untuk memperhatikan latar belakang dari masing-masing pihak, salah satunya adalah mengenai hukum adat yang masih hidup dalam sebuah masyarakat.Putusan No. 256/Pdt.G/2010/PN.Dps merupakan salah satu contoh kasus yang menggambarkan adanya pasangan antar WNI yang melangsungkan Perkawinan di Alabama, Amerika Serikat, bercerai di wilayah Indonesia, dan hakim dalam memutuskan hak pengasuhan anak menggunakan hukum adat Bali yaitu jatuh ke tangan bapak berrdasarkan prinsip kapurusan. Disinilah perlu dikaji lebih lanjut apakah hakim telah sesuai dalam menerapkan hukum-hukum yang terkait sehingga putusan ini telah dibuat dengan seadil-adilnya.

---

The validity of marriages between Indonesia citizen held abroad under the rules in force in Indonesia, must be in accordance with the provisions contained under Law Number 1 year 1974 regarding Marriage and the law of the place where the marriage took place (lex loci celebrationis). The marriage breakup as a result of divorce is something that is very avoidable by each partner, but the divorce path finally taken is because the sacred bond of marriage could not be maintained any longer due to certain reasons. One of the legal consequences of divorce is the child custody. Indonesian judges, in determining child custody, need to pay attention to the background of each party in dispute. One of the backgrounds that need to be noticed by the judges is upon customary laws which still exist in Indonesian modern society. Decision No. 256/Pdt.G/2010/PN.Dps is one example of a case that illustrates inter-citizen couples who hold marriage in Alabama, USA, sook divorce in Indonesia, and the judges who decided the child custody using customary law principles which falls to the fathers side based on kapurusan principle which still exist in Bali. Hence, there is a need to take further studies to analyze whether it was appropriate the judge to apply the relevant laws in order for the decision to be fairly made."

"Hubungan anak terhadap orang tuanya tidak dapat berakhir karena putusan pengadilan. Salah satu akibat dari perceraian adalah hak asuh anak atau hadhanah. Pokok permasalahan dalam penulisan ini ialah bagaimana akibat hukum dari perceraian terhadap hak pengasuhan anak menurut Hukum Islam, Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, serta bagaimana jika setelah putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan No. 0338/Pdt.G/2013/PAJS tersebut, para pihak tidak melaksanakan kewajibannya dalam pemeliharaan anaknya. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder. Dalam hal terjadi perselisihan pada pelaksanaan hadhanah, utamakan penyelesaian secara kekeluargaan, jika melibatkan Pengadilan maka baiknya melibatkan pengawasan oleh Komnas Perlindungan Anak serta senantiasa mendahulukan kepentingan anak.

---

The relation of a child against their parents cannot be expired because judicial decisions. One of divorce's impact is children custody rights or hadhanah.The main issues in this writing is about the legal consequences of divorce law to the child custody rights according to Islamic Law, Marriage Law and Islamic Law Compilation, and how is the consequences if after judicial decisions of South Jakarta Islamic Court no. 0338/Pdt.G/2013/PAJS take effect, the parties did not carry out their obligations in maintenance of their children. Methods used in this writing is normative law research which done by literature research from primary or secondary material. In the event of disputes during the implementation of hadhanah the parties are strongly suggested to resolve it in a familial manner, but if the dispute involving the Court, better be supervised by Child Protection Commission and always put the interests of children in the first place."

"Skripsi ini membahas mengenai pelimpahan hak asuh anak sebelum mumayyiz akibat perceraian dengan analisis putusan nomor 330/K/Ag/2014. Dalam melakukan penelitian, penulis mengunakan metode penelitiaan kepustakaan yang bersifat yuridis normatif dan tipologi bersifat deskriptif analisis. Pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana pengaturan mengenai hak asuh atas anak yang belum mumayyiz dalam Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Anak; dan apakah pertimbangan hakim dalam putusan pemberian hak asuh anak sudah tepat atau belum. Kesimpulan penelitian ini adalah: pertama, ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam perlu diperjelas mengenai definisi dan hierarki orang-orang yang berhak mengasuh anak serta faktor-faktor yang dapat membuat seseorang kehilangan hak untuk mengasuh anak yang belum mumayyiz. Kedua, pertimbangan Majelis Hakim belum tepat dalam memberikan hak asuh anak yang belum mumayyiz.

---

This paper discusses the provision custody of non-mumayyiz children as result of divorce based on Marriage Regulation, Islamic Law, and Child Protection Regulation. In conduting this research, the witer uses juridicial-normative library research methods and the typology is descriptive analytical. The main issue in this paper focuses on recognition the provision about the custody of non-mumayyiz children according to Marriage Regulation, Islamic Law, and Child Protection Regulation; also about the precision of judge consideration regarding child custody based on Marriage Regulation, Islamic Law, and Childern Protection Regulation. The first conclusion shows that provision about child custody on Marriage Regulation, Islamic Law, and Childern Protection Regulation needs to be more details in order to definition of mumayyiz, hierarchy of person who have the right on child custody, and identification factors which can repealing the right of child custody. The second conclusion shows that judge consideration on Supreme Court Verdict No. 330/K/Ag/2014 has not been an accurate decision."

"Perkawinan diharapkan dapat berlangsung kekal dan hanya putus karena kematian salah satu pihak. Adakalanya perceraian tidak dapat dihindari. Pertengkaran yang terus menerus menyebabkan rumah tangga tidak lagi harmonis, sehingga berujung pada perceraian. Dengan putusnya perkawinan karena perceraian maka semua kewajiban antara suami isteri akan hilang. Berbeda halnya dengan kewajiban orang tua terhadap anak yang akan tetap berlaku sampai anak dewasa dan mandiri, karena kekuasaan orang tua menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah bersifat tunggal. Namun, dalam kenyataannya perceraian sering menimbulkan perselisihan mengenai pengasuhan anak di bawah umur. Pembahasan dalam tesis ini adalah bagaimana menentukan pengasuhan anak di bawah umur jika perceraian terjadi karena pihak ibu secara diam-diam berpindah agama dan pertimbangan hukum apakah yang dipakai hakim dalam memutuskan hak asuh anak dalam kasus tersebut di atas. Penulisan tesis ini menggunakan metode penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis normatif. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis kualitatif. Perceraian orang tua tidak menyebabkan berakhirnya kekuasaan orang tua terhadap anak. Sehingga secara yuridis anak tetap menjadi tanggung jawab kedua orang tuanya, walaupun dalam implementasinya orang tua menjalankan kekuasaan orang tua secara terpisah. Hakim dalam menentukan siapa yang paling tepat di antara ayah atau ibu untuk mendapatkan hak asuh, tidak cukup hanya dengan mempertimbangkan kemampuan finansial, tetapi juga harus dengan mempertimbangkan sifat, perilaku dan kebiasaan, keadaan jasmani dan rohani serta spiritual. Untuk mengantisipasi masalah-masalah dan meminimalisasi konflik yang mungkin terjadi selama perkawinan, sebaiknya calon suami isteri perlu membuat semacam perjanjian perkawinan yang mengatur mengenai hal-hal yang disepakati dalam perkawinan diluar masalah harta perkawinan di antaranya adalah masalah pengasuhan anak. Dengan adanya perjanjian tersebut, jika terjadi perceraian, perebutan hak pengasuhan anak dapat dihindari dan perjanjian tersebut dapat dijadikan masukan bagi hakim serta memudahkan hakim dalam memberikan putusan mengenai pengasuhan anak.

---

A marriage should be eternal and only dissolves with the dead of a husband or a wife. Sometimes a divorce is inevitable. The continous fighting in the marriage may cause that it will never stay as a happy marriage. The dissolution of the marriage by a divorce will terminate all obligations between the husband and the wife. Contrary to the divorce, the parental control of the children will still remain until they are grown up and mature as Law Number 1 Year 1974 regarding the Marital Law states that a legal rights of child custody caused by a divorce shall be remained in both parents (as sole/single custody). However in reality, a divorce often causes the battle of the legal rights between the parents for having child custody. This thesis will analyze on how to determine which parent will has the rights to have child custody when in the time of the marriage, the mother has secretly changed her religion and what are the legal considerations for the judges in stipulating child custody if the divorce occurred since the mother has secretly changed her religion during the marriage. The writing of the theses used a normative library research. The type of data used the secondary data type. The data analysis method used a qualitative analysis method. Having a divorce has not caused the termination of the parental control for the children. Legally, the parents are still responsible for their children even though they have been separated. The judges in determining who the suitable parent that will have child custody is not only considering the financial ability of each parent but must also consider the parent?s character and behavior including physically and mentally condition. In order to anticipate any problems that may occur in the future and to minimize the conflict during the marriage, it is advisable that spouses before the marriage shall consider making a kind of a prenuptial agreement that stipulates specific matters during the marriage besides the marital goods. Having this kind of the prenuptial agreement will avoid the battle of having child custody in case of the divorce occurred and it will make the judges easier to make a decision for child custody."

"ABSTRAKPenetapan hak asuh anak adalah produk hukum yang dikeluarkan oleh Pengadilan yang memberi keputusan kepada bapak atau ibukah anak akan diserahkan pengurusannya ketika terjadi perceraian antara keduanya. Penetapan hak asuh anak tidak serta merta menggugurkan kewajiban dan kekuasaan orang tua pada anak-anak, kewajiban orang tua untuk mendidik dan memelihara anak tetap melekat pada orang tua sampai si anak dewasa. Pelaksanaan atas penetapan hak asuh anak yang telah berkekuatan hukum tetap, pada beberapa kasus sulit untuk dilaksanakan karena pelaksanaannya hanya bergantung pada itikad baik pihak yang dikalahkan serta belum ada pengaturan yang secara tegas mengakomodir hal tersebut.

---

ABSTRACTDecree of child custody is a product sentence that issued by Court that give decision to father or mother whom child will be turn over its management while happens divorce among both.. Decree of Child Custody at a moment's doesn't abort liabilities and parent power on children, parent still have the responsibility to teach and care child untill the child grown up. The Implementation of Child Custody based on Legally Binding Decree, in many case have a difficulty tendency to be executed because performing it just dependent on good intention party that didn't have child custody and there aren't available arrangement that regulate it."

"Perkawinan bertujuan untuk membentuk ikatan lahir batin yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Setiap manusia pasti memiliki harapan bahwa perkawinan yang mereka jalani akan berlangsung seumur hidup. Namun, pada kenyataannya tidak selamanya perkawinan antara suatu pasangan suami istri bersifat kekal. Dijelaskan lebih lanjut melalui Pasal 38 UU Perkawinan, suatu ikatan perkawinan dapat putus dikarenakan beberapa sebab seperti perceraian, kematian, dan putusan pengadilan. Apabila suami dan istri mengalami permasalahan dalam jangka waktu berkepanjangan sehingga menimbulkan kerenggangan di antara keduanya, maka masalah tersebut dapat berujung dengan terjadinya perceraian. Perceraian dipandang sebagai hasil dari sebuah instabilitas perkawinan yang menyebabkan perpisahan antara suami dan istri setelah secara sah dinyatakan oleh hukum. Akan timbul beberapa masalah hukum akibat perceraian, di mana salah satunya mengenai pemberian hak asuh atas anak. Anak adalah anugerah sekaligus amanat bagi orang tua yang harus selalu dilindungi karena harkat dan martabat yang melekat pada diri anak, dan hak-haknya yang harus dijunjung tinggi sebagai manusia. Mendidik, memelihara, mengasuh, dan melindungi anak merupakan suatu kewajiban bagi orang tua, sehingga perceraian yang terjadi tidak menghilangkan kewajiban orang tua terhadap anaknya. Hak untuk diasuh oleh orang tua merupakan hak setiap anak, hal ini sudah sepatutnya dipenuhi sesuai dengan yang diatur pada Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Menurut ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, salam kasus-kasus yang sangat serius, keputusan pengadilan dapat menuntut salah satu atau kedua orang tua kehilangan kekuasaan atas anak untuk jangka waktu tertentu, dari orang tua lain, keluarga anak dalam garis lurus, dan dari saudara kandung orang dewasa atau otoritas yang berwenang. Ketika, ketika hak orang tua dicabut, mereka tetap bertanggung jawab untuk menyediakan biaya pemeliharaan anak.

---

Marriage aims to form an eternal physical and spiritual bond based on Belief in the God. Every human being must have hope that the marriage they live in will last a lifetime. However, in reality, the marriage between a husband and wife is not eternal. Further explained through Article 38 of the Marriage Law, a marriage bond can be broken due to several reasons such as death, divorce, and court decisions. Divorce is a legal issue that is quite common in society. If a husband-and-wife experience problems over a prolonged period, causing estrangement between the two of them, this problem can lead to divorce. Divorce is seen as the result of marital instability, in which husband and wife will live separately after being officially declared by applicable law. The occurrence of divorce raises various legal issues, one of which concerns the management of child custody. Children are a gift as well as mandate for parents which must always be maintained because in children inherent dignity and rights as human beings must be upheld. Parents are obliged to care for, nurture, educate and protect children, so that the divorce does not eliminate the obligations of parents towards their children. According to the provisions of Article 4 of the Marriage Law, one or both parents can have their power over one or more children revoked for a certain time at the request of other parents, the child's family in a straight line and from adult siblings or authorized officials, in court rulings in matters of grossly neglectful obligations towards children or extremely bad behavior. Even if the parents' powers are revoked, they are still obligated to provide maintenance costs for the child."

"Tesis ini membahas mengenai kekuatan hukum dari penetapan hak asuh anak dan pemisahan harta bersama sebagai akibat dari putusnya perkawinan dengan menggunakan akta perdamaian yang dibuat dihadapan notaris. Dalam kasus Putusan No. 122/Pdt.G/2015/Pn.Sgr, para pihak adalah pasangan suami-isteri yang sepakat untuk bercerai, segala akibat perceraiannya diatur dalam akta perdamaian. Baik sebelum maupun sepanjang perkawinan berlangsung, para pihak tidak membuat dan mendaftarkan perjanjian kawin, namun dalam akta perdamaian para pihak saling menyepakati bahwa sepanjang perkawinan berlangsung diantara para pihak tidak terdapat percampuran harta, dan terdapat klausul mengenai pembayaran utang antara suami kepada isteri. Hal lain seperti pengasuhan anak pun diatur dalam akta perdamaian yang dibuat di hadapan notaris. Akta perdamaian ini menjadi dasar isteri sebagai penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Negeri Singaraja. Majelis Hakim dalam putusannya tidak menjadikan akta perdamaian sebagai dasar untuk memutus perceraian, namun akta perdamaian ini digunakan oleh Majelis Hakim untuk memutus mengenai penetapan hak asuh anak yang mana tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati oleh para pihak sebelumnya. Metode penelitian yang dipakai dalam penulisan tesis ini adalah penelitian yuridis normatif, bersifat deskriptif analitis dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian dari tesis ini adalah akibat hukum dari pembuatan akta yang tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata mengakibatkan akta perdamaian yang dibuat oleh para pihak menjadi batal demi hukum.

---

This thesis discusses the legal force of the establishment of child custody and the separation of joint property as a result of divorce by using the settlement agreement made before the public notary. In Case No. 122 Pdt.G 2015 Pn.Sgr, the parties are spouses who both agreed to divorce, all the consequences of the divorce arranged in the settlement agreement. Before and during the marriage, the parties did not make and register any prenuptial or marriage agreement, but in the settlement agreement the parties mutually agreed that as long as the marriage took place, there was no joint treasure, and there was a clause concerning the payment of debt between husband and wife. Other things such as parenting are arranged in the settlement agreement made before a notary. This settlement agreement became the basis of the wife as a plaintiff to file a divorce suit to the Singaraja District Court. The Panel of Judges in its ruling did not make the settlement agreement the basis for the divorce, but it was used by the Panel of Judges to decide on the custody of the child which was not in accordance with what had been agreed by the previous parties. The research method used in writing this thesis is normative juridical research, analytical descriptive with qualitative approach. The result of this thesis is the legal result of the deed which is not in accordance with the provisions of Article 1320 of the Civil Code, resulting in the settlement agreement made by the parties to be null and void."

"Pemeliharaan anak merupakan tanggung jawab dari kedua orang tuanya. Meskipun perkawinan putus sehingga suami dan istri tidak dapat menjalin rumah tangga bersama dan berpisah tempat tinggal, maka dalam menentukan hak asuh anak harus benar-benar mempertimbangkan ketentuan hukum yang berlaku demi kepentingan terbaik bagi anak itu sendiri. Hukum Islam mengatur bahwa bagi anak yang belum mumayyiz atau belum berusia 12 (dua belas) tahun berada dalam asuhan ibu kandungnya. Namun dalam kenyataannya ditemukan terjadinya perebutan hak asuh anak hingga berujung pada pencabutan hak asuh anak yang masih di bawah umur dari ibu kandungnya. Kasus semacam itu ditemukan dalam Putusan Pengadilan Agama Lahat Nomor 685/Pdt.G/2022/PA.Lt. Fokus dari penelitian ini adalah tentang kesesuaian peristiwa pencabutan hak asuh anak di bawah umur dari ibu kandungnya dalam Putusan a quo dengan syarat sah pencabutan hak asuh anak dalam Hukum Islam. Selain itu juga tentang akibat hukum pencabutan hak asuh anak di bawah umur dari ibu kandungnya. Penelitian hukum doktrinal ini menggunakan studi kepustakaan guna mengumpulkan data sekunder yang diperkuat dengan wawancara terhadap narasumber yang memiliki relevansi dengan fokus penelitian ini. Selanjutnya dilakukan analisis terhadap data yang dikumpulkan. Dari hasil analisis dapat dinyatakan bahwa pencabutan hak asuh anak di bawah umur dari ibu kandungnya dalam Putusan a quo tidak sesuai dengan syarat sah pencabutan hak asuh anak dalam Hukum Islam karena sang ibu tidak berkelakuan buruk dan tidak melalaikan kewajibannya dalam mengurus anak kandungnya. Sang ibu justru memiliki iktikad baik dengan meminta ibunya sendiri untuk merawat anaknya dan tetap bertanggung jawab memberikan nafkah selama bekerja di luar kota. Adapun akibat hukum pencabutan hak asuh anak tidak menggugurkan hak anak untuk mendapatkan kasih sayang, pengasuhan dan pendidikan dari kedua orang tuanya yang telah bercerai dan pemegang hak asuh anak harus memberikan akses kepada orang tua yang tidak memegang hak asuh untuk tetap bertemu dengan anaknya.

---

Child care is the responsibility of both parents. Even though the marriage has broken down so that the husband and wife cannot have a household together and live separately, in determining child custody, you must really consider the applicable legal provisions in the best interests of the child himself. Islamic law regulates that children who are not mumayyiz or not yet 12 (twelve) years old are under the care of their biological mother. However, in reality, it was found that there was a struggle for child custody, which resulted in the revocation of custody for children who were still underage from their biological mothers. Such a case was found in Lahat Religious Court Decision Number 685/Pdt.G/2022/PA.Lt. The focus of this research is on the suitability of the event of revoking custody of a minor child from his biological mother in the a quo decision with the legal conditions for revoking child custody rights in Islamic law. Apart from that, it is also about the legal consequences of revoking custody of a minor child from his biological mother. This doctrinal legal research uses library research to collect secondary data, which is strengthened by interviews with sources who are relevant to the focus of this research. Next, analysis was carried out on the collected data. From the results of the analysis, it can be stated that the revocation of custody of a minor child from his biological mother in the a quo decision is not in accordance with the legal requirements for revocation of child custody rights in Islamic law because the mother did not behave badly and did not neglect her obligations in caring for her biological child. The mother actually had good intentions by asking her own mother to look after her child and remain responsible for providing a living while working outside the city. The legal consequences of revoking child custody do not invalidate the child's right to receive love, care, and education from his divorced parents, and the holder of child custody must provide access to the parent who does not have custody to continue to see the child."