Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 46/PUU/VII/2010 tentang anak yang lahir di luar perkawinan merupakan putusan yang bersejarah bagi hukum perkawinan Indonesia. Putusan ini membuka peluang kepada anak yang lahir di luar perkawinan untuk mempunyai hubungan keperdataan dengan ayahnya dan keluarga ayahnya. Tesis ini membahas mengenai apakah latar belakang terbitnya putusan tersebut juga bagaimanakah dampak berlakunya putusan terhadap akta pengakuan anak dan surat keterangan hak waris. Sebagai perbandingan, tesis ini juga memaparkan gambaran umum mengenai anak luar kawin di negeri Belanda. Penyusunan tesis ini dilakukan dengan metode penelitian normatif.

Abstrak :
ABSTRAK
Tesis ini membahas tentang dampak putusan Mahkamah Konstitusi terhadap pembuatan bukti dihadapan Notaris sebagai ahli waris seorang anak luar kawin terhadap bapak biologisnya. Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi, semua anak yang lahir di luar perkawinan, merupakan anak luar kawin dapat meminta pengakuan dari bapak biologisnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum. Sehingga Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, haruslah dibaca anak luar kawin itu mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya. Tesis ini mempelajari hak-hak mereka sebagai anak luar kawin dengan membandingkan peraturan-peraturan di Indonesia dan Belanda. Selain itu, tesis ini mempelajari bagaimana implikasinya terhadap pembuatan bukti sebagai ahli waris di hadapan Notaris. Tesis ini menggunakan metode penelitian normatif

---

ABSTRACT
This thesis studies the impact of the constitutional court’s decision in manufacture evidence as a child born out of wedlock of his/her biological father heirs before Notary. According to the Decision of the Constitutional Court, every child born out of wedlock can claim recognition from their biological father by proved it through science and technology and/or other evidence by the law. Thus, Article 43 paragraph (1) of Law No. 1 of 1974 on Marriage, must be read: “the child born out of wedlock have a civil relationship with his/her mother and his/her mother's family as well as with the male as the father who can be proved by science and technology and/or other legal evidence by law, including civil relationship with his/her father’s family. This thesis studies the rights as a child born out of wedlock by comparing regulations in Indonesia and the Netherlands. Furthermore, it studies how its implications in manufacture evidence as heir before Notary. This thesis is composed using normative research method.