Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penulis akan membahas tentang Kode Etik APES 110 untuk Akuntan Profesional yang diterapkan dalam kasus di mana seseorang memiliki dilema. Penerimaan tanggung jawab untuk bertindak demi kepentingan publik adalah tanda pembeda dari profesi akuntansi (APES 110, para.100.1). Untuk memastikan hal itu, APES 110 memberikan panduan yang harus dipatuhi semua profesi akuntansi dan audit. Dalam makalah ini, penulis akan menggambarkan wajah-wajah dilema oleh William, yang ia bingung tentang apakah ia akan mengikuti kode etik, atau ia hanya akan mengikuti apa yang diinginkannya selama pekerjaannya selesai, tetapi bertentangan dengan apa yang APES 110 percaya harus diikuti oleh semua akuntan.

---

The writer will be discussing about APES 110 Code of Ethics for Professional Accountants that is applied in such case where one has a dilemma. The acceptance of the responsibility to act in the public interest is a distinguishing mark of the accountancy profession (APES 110, para.100.1). To establish that matter, APES 110 provides guidance that all the accounting and auditing profession must comply with. In this paper, the writer will be describing the dilemma faces by the William, which he confused about whether he will follow the code of ethics, or he will just follow what he desires as long as his work is done, but contradict with what APES 110 believes should be followed by all accountants."

"

Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 telah tercantum dengan jelas cita-cita Bangsa Indonesia, yang sekaligus merupakan tujuan nasional Bangsa Indonesia. Tujuan nasional tersebut adalah untuk melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh Tanah Tumpah Darah Indonesia, untuk memajukan kesejahteraan umum, untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Memajukan kesejahteraan umum berarti mewujudkan suatu tingkat kehidupan masyarakat secara optimal, yang memenuhi kebutuhan dasar manusia termasuk kesehatan.

Bila ditinjau secara lebih khusus, pada dasarnya kesehatan menyangkut semua segi kehidupan, baik di masa lalu, sekarang, maupun di masa yang akan datang. Ruang lingkup dan jangkauannya sangat luas. Dalam sejarahnya, kesehatan telah mengalami perubahan orientasi nilai dan pemikiran mengenai upaya memecahkan masalah. Pada hakekatnya proses perubahan orientasi nilai dan pemikiran itu selalu berkembang sejalan dengan perkembangan teknologi dan sosial budaya. Upaya kesehatan yang semula berupa upaya penyembuhan untuk penderita itu sendiri berangsur-angsur berkembang ke arah kesatuan upaya kesehatan untuk seluruh masyarakat, dengan peranserta masyarakat, yang mencakup upaya peningkatan (promotif), pencegahan (preventif), penyembuhan (kuratif), dan pemulihan (rehabilitatif).;Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 telah tercantum dengan jelas cita-cita Bangsa Indonesia, yang sekaligus merupakan tujuan nasional Bangsa Indonesia. Tujuan nasional tersebut adalah untuk melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh Tanah Tumpah Darah Indonesia, untuk memajukan kesejahteraan umum, untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Memajukan kesejahteraan umum berarti mewujudkan suatu tingkat kehidupan masyarakat secara optimal, yang memenuhi kebutuhan dasar manusia termasuk kesehatan.

Bila ditinjau secara lebih khusus, pada dasarnya kesehatan menyangkut semua segi kehidupan, baik di masa lalu, sekarang, maupun di masa yang akan datang. Ruang lingkup dan jangkauannya sangat luas. Dalam sejarahnya, kesehatan telah mengalami perubahan orientasi nilai dan pemikiran mengenai upaya memecahkan masalah. Pada hakekatnya proses perubahan orientasi nilai dan pemikiran itu selalu berkembang sejalan dengan perkembangan teknologi dan sosial budaya. Upaya kesehatan yang semula berupa upaya penyembuhan untuk penderita itu sendiri berangsur-angsur berkembang ke arah kesatuan upaya kesehatan untuk seluruh masyarakat, dengan peranserta masyarakat, yang mencakup upaya peningkatan (promotif), pencegahan (preventif), penyembuhan (kuratif), dan pemulihan (rehabilitatif).

"

"An increase in the number of corruption cases in the goods and services procurement at government agencies in Indonesia causes the country to suffer significant losses. This condition proves the non-compliance of the goods and services procurement officials with the code of ethics for the imple-mentation of goods and services procurement. Corruption cases in the goods and services procure-ment tend to involve goods and services procurement officials, both as Budget User Authorities, Commitment Making Officials, and Technical Implementation Activities Officials. In other words, officials (superiors) use their authority to commit fraud in the goods and services procurement. The purpose of this study is to determine and evaluate the role of the code of ethics on the influence of superior authorities on fraudulent acts in goods and services procurement of government agencies in Indonesia. This study used the laboratory experiments method with the accounting students of Pattimura University, Ambon as the participants and a two-way ANOVA with a 2x3 factorial experi-mental design as a data analysis technique. The results of this study show that superior authority plays an important role in influencing the occurrence of fraudulent acts in the goods and services procurement, and a code of ethics can reduce it. There is a difference in the tendency to commit fraud in the goods and services procurement when there is a superior authority and no superior au-thority. The tendency to commit fraud will be smaller for individuals who are asked to read the code of ethics and signatures it compared to only reading the code of ethics and without a code of ethics."

"Notaris dalam menjalankan kewenangannya sebagai pejabat umum harus berdasarkan pada undang-undang jabatan notaris, kode etik notaris, dan peraturan lainnya yang berlaku. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi permasalahan hukum dikemudian hari terhadap akta autentik yang dibuatnya. Permasalahan dalam penelitian ini mengenai notaris yang memperbolehkan penandatanganan akta kuasa menjual tanpa dihadiri salah satu penghadap. Hal ini telah melanggar ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf M Undang-Undang Jabatan Notaris. Bentuk penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tindakan notaris yang memperbolehkan akta kuasa menjual ditanda tangani tanpa dihadiri salah satu penghadap mengakibatkan penerima kuasa dari akta kuasa menjual mengalami kerugian. Notaris yang seharusnya sebagai penegah dalam hubungan antara para pihak malah memperbolehkan akta kuasa tersebut ditandatangani tanpa dihadiri salah satu penghadap. Hal ini telah tidak memenuhi syarat formil dalam undang-undang jabatan notaris bahwa penandatanganan akta harus segera dilakukan setelah akta tersebut dibacakan oleh notaris.

---

A notary to performs their authority as a public official shoud be based on the constitution of law of a notary, code of ethics and other applicable regulations. This is done to prevent legal issues in the future regarding the authentic deed their made. The problem in this case is about a notary who allows the signing of power of attorney sell without the presence one of the appearers. This has violated the provisions of Article 16 paragraph (1) letter M of the Law on Notary Positions. This form of research uses a normative juridical method. The results of this case indicate that, the act of a notary allowing the deed of power of attorney to sell to be signed without the presence one of the appearers, and the resulted in the recipient of the power of attorney from the deed of power of attorney to sell suffered a loss. The notary who is supposed to act as a mediator in the relationship between the parties even allows the deed of power to be signed without the presence of one of the presenters. This does not meet the formal requirements in the law on the position of a notary that the signing of the deed must be done immediately after the deed is read by the notary."

"Studi ini bertujuan untuk menganalis peraturan mengenai imbalan jasa audit di berbagai negara. Sumber data yang digunakan adalah peraturan imbalan jasa audit yang berlaku ditahun 2020 di Indonesia, Inggris, Australia, Pakistan, India, Malaysia, Filipina, dan Singapura. Negara-negara tersebut dipilih agar dapat memberi gambaran perbedaan peraturan imbalan jasa audit antara negara maju dan negara berkembang. Dari hasil komparasi, dapat dilihat bahwa adanya kesaman dan perbedaan diantara peraturan negara- negara yang diteliti. Dari delapan negara yag diteliti, sebagian besar aturan mengenai penentuan imbalan jasa audit diatur dalam kode etik. Penelitian ini menemukan bahwa hanya Indonesia dan India yang masih memberlakukan peraturan khusus untuk perhitungan imbalan jasa audit. Sebelumnya Pakistan dan Malaysia juga memiliki panduan perhitungan imbalan jasa audit, namun saat ini sudah dihapuskan. Indonesia dan Inggris mengatur komponen atau faktor yang harus dipertimbangkan dalam penetapan imbalan jasa audit. Kedelapan negara memiliki peraturan akan batas maksimum imbalan jasa audit yang diterima dari satu klien.

---

This study aims to analyze the regulations regarding audit fees in various countries. The data source used is the auditing fee regulations that apply in 2020 in Indonesia, UK, Australia, Pakistan, India, Malaysia, the Philippines and Singapore. These countries were selected in order to illustrate the differences in audit fees regulations between developed and developing countries. From the results of comparisons, it can be seen that there are gaps and differences between the regulations of the countries studied. Of the eight countries studied, most of the rules regarding the determination of audit fees are regulated in codes of conduct. This research finds that only Indonesia and India still imposes special regulations for calculating audit fees. Previously, Pakistan and Malaysia also had guidelines for calculating audit fees, but this has been removed. Indonesia and United Kingdom regulate the components or factors that must be considered in determining the fee for audit services. The eight countries have regulations on the maximum limit of audit fees received from one client."

"Maraknya pemberitaan di sejumlah stasiun televisi terkait COVID-19 di sepanjang periode 1-18 Maret 2020 di Indonesia berkontribusi kepada kenaikan jumlah penonton dalam program berita. Jumlah penonton televisi terhadap program berita naik signifikan sebesar 25%, terutama pada penonton kelas atas. Berdasarkan survei yang dilakukan Katadata Insight Center (KIC) dan bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), menyatakan televisi menjadi sumber utama dan terpercaya masyarakat Indonesia guna mendapatkan informasi. Data yang sama menunjukkan bahwa TV One adalah stasiun televisi yang banyak disaksikan masyarakat. Bulan Maret menjadi masa-masa kritis media dalam memulai bekerja memberitakan COVID-19. Dalam pelaksanaannya, TV One ditemukan melakukan beberapa pelanggaran kode etik dan prinsip Jurnalistik. Studi ini menyajikan fakta dan analisis bagaimana praktik jurnalistik terkait pemberitaan COVID-19 di Indonesia oleh TV One yang melanggar prinsip dan kode etik jurnalistik.

---

The rise of news on a number of television stations related to COVID-19 throughout the period 1-18 March 2020 in Indonesia contributed to increased viewing in program news. Television viewing of program news increased significantly by 25%, especially among high-class viewers. Based on a survey conducted by the Katadata Insight Center (KIC) and in collaboration with the Ministry of Communication and Information Technology (Kominfo), television is the main and trusted source for Indonesians to obtain information. The same data shows that TV One is a television station that is widely watched by the public. March is a critical time for the media to start working on reporting COVID-19. In its implementation, TV One was found to have committed several infractions of journalistic principles and code of ethics. This study presents facts and analysis of how journalistic practices related to reporting on COVID-19 in Indonesia by TV One which violates the journalistic principles and code of ethics."

"ABSTRAKDalam melakukan praktisi bisnis, akan adanya tujuan perusahaan untuk menambah profit dan meningkatkan angka pertumbuhan dari tahun ke tahun. Namun dalam menggapai tujuan perusahaan, segala aktivitas harus berbanding lurus dengan nilai-nilai etika dan kemanusiaan. Tesis ini dibuat untuk melihat dan menganalisa sudah tercapainya nilai-nilai etika dan kemanusiaan pada saat maskapai Qantas Australia berpoperasi di tahun 2019 ini.

---

ABSTRACTIn conducting business, the corporate goal of the company usually towards to the increase of profits and increase in growth rate from year to year. But in achieving company goals, all activities must be directly proportional to ethical and humanitarian values. This thesis was made to see and analyze the achievement of ethical and humanitarian values when the Qantas airline of Australia operates in 2019."

"Notaris bertindak sebagai pelayan masyarakat sebagai pejabat yang diangkat oleh pemerintah yang memperoleh kewenangan secara atributif dari Negara untuk melayani kebutuhan masyarakat dalam hubungan hukum yang terjadi antara mereka yang digunakan sebagai alat bukti akan dokumen-dokumen legal yang sah yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna. Dalam pelayanannya Notaris terikat pada Peraturan Jabatan dan kode etik profesi sebagai notaris. UUJN menetapkan kewenangan, kewajiban, larangan serta ketentuan-ketentuan yang harus dipatuhi oleh tiap-tiap notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya dan berfungsi sebagai "kaidah hukum", sementara Kode Etik Notaris yang memuat hal-hal baik dan buruk serta sanksi-sanksi yang dapat dikenakan jika ada yang melakukan pelanggaran berfungsi sebagai "kaidah moral" bagi praktik kenotariatan di Indonesia. Pengawasan baik preventif maupun represif diperlukan bagi pelaksanaan tugas Notaris sebagai pejabat umum. Pengawasan preventif dilakukan oleh negara sebagai pemberi wewenang yang dilimpahkan pada instansi pemerintah (Menteri Hukum dan HAM). Pengawasan represif dilakukan oleh Organisasi Profesi Notaris dengan acuan Kode Etik Notaris dan UUJN. Majelis Pengawas Notaris, tidak hanya melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap Notaris, tapi juga berwenang untuk menjatuhkan sanksi tertentu terhadap Notaris yang telah terbukti melakukan pelanggaran dalam menjalankan tugas jabatan Notaris. Pengawasan terhadap pelanggaran kode etik bukan hanya dilakukan oleh I.N.I saja, berdasarkan ketentuan UUJN pasal 70, MPW dapat melaksanakan persidangan terhadap dugaan pelanggaran jabatan dan kode etik yang berasal dari rekomendasi I.N.I atau masyarakat. Tanpa adanya laporan dari masyarakat pengawasan tetap dilaksanakan karena temuan MPN berkaitan dengan pelaksanaan pengawasan rutin secara berkala setahun sekali atau setiap waktu yang dianggap perlu. Berdasarkan kasus yang diteliti, diperlukan tindakan yang lebih tegas dari MPN terhadap notaris yang melakukan pelanggaran terhadap jabatannya dan kode etik notaris, karena notaris sebagai pejabat umum dituntut untuk bisa menjaga kepercayaan masyarakat dalam melaksanakan tugasnya.

---

Public Notary as public servant functioned as official legally appointed by the government for attributive authority of the state to serve the public in their legal associations to be used as an evidence of legal documents which attain as a perfect evidence. The Law No. 30 of 2004 concerning Notary determine the authority, duties, prohibitions as well as other stipulations to be observed by each public notary in performing their duty and post and function as "principles of law" for the notary, while the Code of Ethics for Public Notary which contain the decent and adverse issues as well as sanctions imposed to violation on the code functioned as "moral principles" for notaries practice in Indonesia. Supervision, both preventive as well as repressive is required for the execution of duties of Public Notary as public official. Preventive supervision is executed by the state as the benefactor of authorities which is delegated to government institutions (the Minister of Law and Human Rights), while repressive supervision is executed by Profession Organization using Code of Ethics and the Law of Notaries as their guidance. The Notaries Supervision council is not only in charge of conducting supervision and examination of notaries, but also in charge of imposing certain sanctions to Notaries proven for perpetrating breach in their position as public notary. Supervision for the violation of code of ethics is not executed by the Indonesian Notaries Union only, based on the stipulation of the Law No. 30 of 2004 Article 70, the Local Supervision Council (MPW) may exercise tribunal to the claim of violation of duty and code of ethics from the recommendation of I.N.I (Indonesian Notaries Union) or the public. Even without report from the public, supervision is still exercised due to finding of the State Supervision Council in relation to their routine periodic supervision once a year, or as deemed necessary. Based on the case researched, a firmer action is required from the State Supervision Council to the violator of Notaries duties and code of ethics, since public notary as public officer is required to uphold public`s trust in completing their tasks."

"ABSTRAKMasyarakat masih menganggap bahwa malpraktek hanya dapat terjadi dalam praktek medis atau dengan kata lain hanya dapat dilakukan oleh tenaga medis saja. Padahal malpraktek adalah istilah hukum bagi kelalaian yang dilakukan oleh kalangan profesional, yang berarti tidak hanya dapat dilakukan oleh tenaga medis saja tetapi juga dapat dilakukan oleh advokat, pengajar, akuntan dan berbagai profesi lainnya. Malpraktek yang dilakukan oleh advokat terjadi dalam hubungan advokat dengan kliennya, yang dapat bersumber dari perbuatan wanprestasi atau perbuatan melawan hukum. Malpraktek yang dapat dilakukan oleh advokat adalah perbuatan yang melanggar kontrak/perjanjian yang dibuat dengan kliennya; atau melanggar Kode Etik Advokat Indonesia; atau melanggar Undang-Undang Advokat yaitu Undang-Undang nomor 18 tahun 2003; dan/ atau melanggar ketentuan hukum, baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis yang berlaku dalam masyarakat. Terhadap pelanggaran kode etik, maka seorang advokat akan diperiksa dan diadili oleh dewan/majelis kehormatan etik advokat, sedangkan terhadap pelanggaran hukum akan diperiksa dan diadili oleh peradilan umum, dalam hal ini pengadilan negeri. Perbuatan seorang advokat dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum bila perbuatannya itu bertentangan kewajiban hukumnya sebagai seorang advokat; melanggar hak subjektif dari klien; bertentangan dengan kaedah kesusilaan; atau melanggar asas kepatutan, ketelititian, dan kehati-hatian. Seorang klien yang merasa hak subjektifnya dilanggar oleh advokatnya dapat memilih untuk mengadukan advokat tesebut pada dewan kehormatan advokat atau menggugat advokat tersebut ke pengadilan negeri, atau melakukan pengaduan dan mengajukan gugatan secara bersamaan. "

"Pesatnya pertumbuhan ekonomi di Yogyakarta berdampak pada kebutuhan transportasi udara sehingga dibangun bandara baru Yogyakarta International Airport (YIA) di Kulon Progo, Yogyakarta. Untuk memenuhi kebutuhan bahan bakar Avtur Jet A1 di YIA, PT. Pertamina Patra Niaga (PPN) selaku penyuplai membangun Depot Pengisian Pesawat Udara (DPPU) yang berlokasi di area bandara YIA Kulon Progo. Pekerjaan Project Pembangunan Aviation Hydrant System dan Depot Pengisian Pesawat Udara Kulon Progo milik PPN ini dibangun menggunakan kontraktor yaitu PT. JGC Indonesia (JIND). Untuk memenuhi kebutuhan daya listriknya, DPPU mendapat suplai tegangan 20 kV dari PT. Angkasa Pura (AP). Disalurkan ke panel Medium Voltage (MV) Switchgear 20 kV, kemudian diturunkan tegangan nya menjadi 400 V menggunakan transformator daya 20 kV / 400 V, 1600 kVA. Lalu disalurkan ke panel Low Voltage (LV) Switchgear 400 V. Panel ini terbagi menjadi 2 busbar, busbar A mendapat suplai 20 kV dari AP, busbar B mendapat suplai 400 V dari 2 buah Diesel Engine Generator dengan kapasitas masing-masing 800 kVA. Dari panel ini, peralatan-peralatan di DPPU mendapat suplai daya. Transformator daya menjadi salah satu komponen utama dalam sistem kelistrikan di DPPU, sehingga harus terjaga kualitas dan kehandalan dalam menjalankan operasinya. Sehingga untuk menjamin mutu tersebut, maka perlu dilakukan inspeksi (pemeriksaan) baik dokumen, fisik secara visual, maupun fungsinya, sesuai dengan spesifikasi peruntukannya. Pembuktian kehandalan dilakukan dengan melakukan serangkaian pengujian transformator dengan acuan standar IEC 60076-1. Dan hasil pengujian menunjukan lolos acceptance criteria sehingga transformator layak dioperasikan sesuai dengan kebutuhan. Kegiatan telah diselesaikan secara profesional dengan menjalankan prinsip dasar kode etik insinyur serta memperhatikan aspek Keselamatan, Kesehatan Kerja, dan Lindungan Lingkungan (K3LL).

---

The rapid economic growth in Yogyakarta has had an impact on the need for air transportation, so the new Yogyakarta International Airport (YIA) airport was built in Kulon Progo, Yogyakarta. To fulfil the need for Avtur Jet A1 fuel at YIA, PT. Pertamina Patra Niaga (PPN) as the supplier built an Aircraft Filling Depot located in the YIA Kulon Progo airport area. Construction of Project Pembangunan Aviation Hydrant System dan Depot Pengisian Pesawat Udara Kulon Progo that belongs to PPN, was built by contractor PT. JGC Indonesia (JIND). To cover its electrical power needs, DPPU receives a 20 kV voltage supply from PT. Angkasa Pura (AP). Lined to the 20 kV Medium Voltage (MV) Switchgear panel, then the voltage is reduced to 400 V using a 20 kV / 400 V, 1600 kVA power transformer. Then it is distributed to the 400 V Low Voltage (LV) Switchgear panel. This panel is divided into 2 busbars, busbar A gets a 20 kV supply from the AP, busbar B gets a 400 V supply from 2 Diesel Engine Generators with a capacity of 800 kVA each. From this panel, the equipment in the DPPU gets a power supply. The power transformer is one of the main components in the electrical system at DPPU, so quality and reliability must be maintained in carrying out its operations. So, to guarantee the quality, it is necessary to carry out inspections (examinations) of both documents, physical visuals, and functions, in accordance with the specifications. Proving reliability is carried out by carrying out a series of transformer tests with reference to the IEC 60076-1 standard. And the test results show that it passes the acceptance criteria so that the transformer is suitable for operation according to requirements. Activities have been completed professionally by implementing the basic principles of the engineer's code of ethics and paying attention to aspects of Safety, Occupational Health and Environmental Protection (K3LL)."