Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"This study aims to verify the impact of liquidity and profiability on company capital structure. Applying the error correction model (ECM) , this study incolved a sample of 20 company (from various industries) which are listed in the Jakarta stock exchange and regularly publisheir quarterly financial report from 1994 to 1999...."

"ABSTRAKHak kekayaan intelektual HKI adalah salah satu aset terbesar yang sebenarnya dimiliki oleh banyak perusahaan rintisan startup , yang kini juga kebanyakan berbentuk Perseroan Terbatas PT dikarenakan bentuknya yang dianggap sebagai bentuk badan usaha badan hukum yang paling aman untuk menjalankan usaha. Saat Badan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Bekraf mengutarakan niatnya untuk mendorong agar kemudian HKI dapat dijadikan sebagai objek jaminan pinjaman yang aman bagi para pemilik perusahaan rintisan tersebut, Penulis merasa perlu untuk kemudian dikaji terlebih dahulu beberapa aspek dari segi koridor hukumnya untuk dapat mengukur apakah secara hukum program demikian sebenarnya saat ini sudah dapat dilakukan, baik itu dari segi posisi HKI sebagai aset dalam suatu PT hingga ke pengaturan mengenai masalah valuasinya, mengingat valuasi adalah suatu komponen yang begitu penting jika kita kemudian membicarakan mengenai masalah objek jaminan. Penelitian dalam dalam skripsi ini sifatnya adalah adalah yuridis normatif dengan menggunakna pendekatan kualitatif hingga menghasilkan suatu data yang sifatnya deskriptif analitis. Penelitian penulis kemudian menemukan bahwa pada dasarnya saat ini beberapa peraturan mengenai HKI di Indonesia sebenarnya sudah menunjang untuk dilakukannya penjaminan meskipun masih terbatas hanya untuk beberapa HKI saja. Ditambah dari segi pengaturan mengenai PT pun secara tersirat mengakui bahwa obyek seperti HKI dapat disertakan sebagai permodalan. Namun permasalahannya adalah ketika saat ini di Indonesia belum ada pedoman valuasi yang secara normatif dapat digunakan untuk menilai suatu obyek HKI. Penulis juga menemukan bahwa sebenarnya terdapat suatu pengaturan mengenai valuasi di Indonesia untuk suatu bidang tertentu yang sebenarnya dapat diterapkan secara universal untuk penilaian obyek lainnya, termasuk HKI.

---

ABSTRACTIntellectual property rights IPR is one of the greatest assets that was actually owned by a startup, which now mostly operating in the form of Limited Liability Company LLC in Indonesia due to its benefits which is considered as the safest legal entitiy to run business within Indonesia rsquo s territory. When the Creative Economy Body of the Republic of Indonesia Bekraf expressed its intention to push IPR to be an object that could be served as a collateral for startup owners, the Author felt the need to review in advance some aspects within the law corridor to be able to measure whether such program could already be implemented, noth in terms of IPR position within the capitals of a LLC until the regulation regarding the valuation methods to value an object like IPR, given that the valuation is an essential component in relation with the issuance of collateral object. Hasil in this thesis is a normative juridical research that as done through qualitative approach to produce an analytical descriptive data. The Author found out that several current regulations regarding IPR in Indonesia has actually acknowledge that some of the IPRs could be collateralized although it is still limited only to a few parts of the IPR. Plus, in terms of regulations regarding LLC also implying that objects like IPR could also be included as a capital to be reckoned with. But the problem is there is no normative valuation guideline that could be used to assess objects like IPR. The Author also found out that that in fact, there rsquo s a regulation that regarding valuation in Indonesia for a particular field that was theoritically could be applied universallyto assess other objects, including IPR."

"Kasus Panama Papers yang baru-baru ini dan meningkatnya kekhawatiran terhadap penyalahgunaan badan hukum di Indonesia telah menarik perhatian akhir-akhir ini. Hal ini terkait dengan penerapan konsep beneficial owner yang berasal dari konsep trust, yang pengertiannya berbeda di tiap negara. Oleh sebab itu, penting untuk mempelajari konsep-konsep tersebut karena pengertian yang berbeda dapat berujung kepada ketidakpastian hukum, terutama ketika konsep-konsep tersebut dapat ditemukan di beberapa bidang hukum. Penelitian ini membahas tentang pengertian konsep trust, beneficial ownership, dan nominee agreement di Singapura, Belanda dan Indonesia, dan bagaimana konsep-konsep ini berkaitan dengan Company Regulations. Penelitian ini kemudian membahas tentang pelajaran yang diperoleh dari hasil perbandingan. Dengan menerapkan penelitian hukum normatif dan menganalisa data sekunder melalui penelitian kepustakaan, penelitian ini menyimpulkan bahwa walaupun trust hanya umum di negara-negara common law seperti Singapura, ternyata ada lembaga seperti trust di negara-negara civil law, termasuk Belanda dan Indonesia. Namun, daripada melalui instrumen trust dalam hukum benda yang diadopsi di negara-negara common law, lembaga-lembaga yang seperti trust ini dibentuk oleh sebuah perjanjian, berdasarkan prinsip kebebasan berkontrak. Penelitian ini juga menyimpulkan bahwa implikasi konsep trust, beneficial ownership, dan nominee agreement sama antara ketiga negara terkait dengan hukum investasi, pasar modal dan perbankan. Namun, ada perbedaan antara negara-negara yang terkait dengan undang-undang perusahaan karena hanya Singapura yang mengharuskan perusahaan untuk menyimpan daftar beneficial owner di perusahaan mereka.

---

The recent case of Panama Papers and rising concern for misuse of legal entities in Indonesia has attracted attention lately. This is related to the application of beneficial ownership concept, stemming from trust concept, which understanding varies in different countries. Hence, it is important to learn about these concepts as different understanding may lead to legal uncertainty, especially as the concepts can be found in several areas of law. This thesis discusses about the concepts of trust, beneficial ownership, and nominee agreement in Singapore, the Netherlands and Indonesia, and how these concepts are implicated in Company Regulations. By applying normative legal research and analyzing secondary data through library research, this thesis concludes that although trust is only common in common law countries such as Singapore, it turns out that there are trust like institutions in civil law countries, including the Netherlands and Indonesia. However, rather than through a trust instrument in property law adopted in common law countries, these trust like institutions are established by an agreement, pursuant to the freedom of contract principle. This thesis also concludes that the implication of the concepts of trust, beneficial ownership, and nominee agreement are similar between the three countries with regards to investment, capital market and banking law. However, there is a difference between the countries with regards to company law as it is only Singapore who has required that companies should maintain a register of beneficial owners in their companies."

"Pengaruh perubahan lingkungan yang cepat dan perkembangan perusahaan yang pesat mendesak PT. Paramitra Media Perkasa untuk mengkaji ulang sumber daya perusahaan. Salah satu sumber daya yang dikaji adalah budaya perusahaan.Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran profil budaya yang ada di PT. Paramitra Media Perkasa Group serta membandingkan budaya - budaya tersebut pada unit kerja dan tempat kerja yang berbeda.Sampel yang diambil dari seluruh populasi dengan menggunakan metode Sensus sebanyak 600 karyawan dari empat unit kerja di PT. Paramitra Media Perkasa Group kemudian dari seluruh kuesioner yang kembali diolah dengan menggunakan Analisis Komponen Utama, Analisis Faktor dan Analisis Median.Dari hasil penelitian ini diperoleh 15 budaya kinerja yang berkembang saat ini di PT. Paramitra Media Perkasa Group terdiri dari budaya kinerja etos kerja,budaya kinerja melayani, budaya kinerja profesional melalui penggunaan perangkat lunak komputer, budaya kinerja tinggi, budaya kinerja berorientasi bisnis, budaya kinerja berorientasi pelanggan, budaya kinerja bertanggung jawab pada teknologi, budaya kinerja berorientasi kemakmuran, budaya kinerja berjiwa dagang, budaya kinerja penggunaan perlengkapan dan peralatan, budaya kinerja berorientasi penggajian, budaya kinerja setempat berorientasi kepuasan kerja dan gaji, budaya kinerja CRM berkemampuan memperbaiki perlengkapan dan peralatan, budaya kinerja presisi (perfek), dan budaya kinerja unggul bersaing. Dari keseluruhan budaya tersebut terdapat 3 kategori besar antara lain budaya kinerja berorientasi penggajian dan presisi (perfek), budaya kinerja pengembangan SDM demi masa depan perusahaan dan budaya kinerja teknologi informasi.Dari budaya perusahaan yang terbentuk, terdapat perbedaan budaya berdasarkan unit kerja dan tempat bekerja. Terdapat 4 budaya kinerja yang berbeda berdasarkan unit kerja yaitu bertanggung jawab pada teknologi, penggunaan perlengkapan dan peralatan, presisi, dan unggul bersaing. Sedangkan pada sub budaya kinerja, ditemukan adanya 10 sub budaya kinerja yang berbeda. Selanjutnya analisis budaya pada 8 tempat bekerja yang berbeda menyimpulkan bahwa terdapat 6 budaya yang berbeda antara lain, pada budaya kinerja tinggi, bertanggung jawab pada teknologi, berjiwa dagang, penggunaan perlengkapan dan peralatan, presisi (perfek), dan unggul bersaing. Selain itu juga ditemukan adanya 18 sub budaya kinerja yang berbeda."