Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dalam hukum persaingan usaha di Indonesia, terdapat prosedur penyelesaian perkara yang dapat ditempuh tanpa melalui tahapan-tahapan persidangan di pengadilan, yakni prosedur Perubahan Perilaku. Apabila penyelesaian perkara persaingan usaha berhasil dilakukan dengan menggunakan prosedur Perubahan Perilaku, perkara tidak dilanjutkan ke tahap Pemeriksaan Pendahuluan sehingga akan membebaskan Terlapor dan penegak hukum dari proses persidangan yang berkepanjangan. Akan tetapi, dalam penerapannya prosedur Perubahan Perilaku di Indonesia belum berjalan secara efektif dan optimal. Penelitian ini membandingkan pengaturan prosedur Perubahan Perilaku di Indonesia dengan Consent Decree di Amerika Serikat, sebagai negara yang penegakan hukum persaingan usahanya sudah jauh lebih baik. Dari perbandingan tersebut didapat kesimpulan bahwa terdapat ketentuan-ketentuan mengenai Perubahan Perilaku dalam Perkom No. 1 Tahun 2019 yang masih rancu dan menimbulkan ketidakpastian hukum, serta ambiguitas dalam perangkat aturan tersebut yang menghambat penerapannya di Indonesia. Oleh sebab itu, berkaca pada Amerika Serikat, Indonesia dapat mengadopsi beberapa ketentuan dari pengaturan Consent Decree sehingga penerapan prosedur Perubahan Perilaku di Indonesia dapat menjadi lebih efektif dan optimal.

---

Indonesian competition law has a case handling procedure where the business competition case can be resolved without going through a trial in court, namely the Perubahan Perilaku procedure. If the settlement of the business competition case is successfully carried out using the Perubahan Perilaku procedure, the case will not proceed to the Preliminary Examination stage so that it will free both the Defendant and KPPU from a prolonged trial process. However, the implementation of the Perubahan Perilaku procedure in Indonesia has not implemented effectively and optimally. This study compares the regulation of the Perubahan Perilaku procedure in Indonesia with Consent Decree in the United States of America, a country that has long enforced antitrust law. From this comparison, it can be concluded that there are provisions regarding Perubahan Perilaku in Perkom No. 1 of 2019 which create legal uncertainty and loophole that hinder its implementation in Indonesia. Therefore, by taking the United States of America as a model, Indonesia could adopt several provisions of the Consent Decree procedure regulations so that the implementation of the Perubahan Perilaku procedure in Indonesia can be more effective and optimal."

"Skripsi ini membahas mengenai dugaan pelanggaran praktek diskriminasi yangdilakukan oleh PT. Garuda Indonesia, Tbk (Garuda Indonesia) sebagaimana yangdiatur pada Pasal 19 huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. GarudaIndonesia, sebagai maskapai yang dipilih oleh banyak konsumen, didugamelakukan praktek diskriminasi dalam melakukan penjualan tiket rute Middle EastAsia. Perkara ini kemudian menggunakan perubahan perilaku sebagai prosespenanganan perkara untuk pertama kalinya sejak diatur pada Peraturan KomisiPengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2019. Dalam penelitian ini, penulismenganalisis mengenai pembuktian dari dugaan pelanggaran tersebut sertapenerapan dari perubahan perilakunya. Metode penelitian yang digunakan adalahyuridis normatif dengan pendekatan kualitatif. Dari penelitian yang dilakukan,penulis memperoleh kesimpulan bahwa dugaan pelanggaran praktek diskriminasitidak dapat dibuktikan dan dalam penerapan perubahan perilaku ditemukanbeberapa permasalahan. Dengan demikian, menurut penulis diperlukan adanyapedoman yang mengatur lebih lanjut mengenai perubahan perilaku.

---

This thesis discusses the alleged infringement of discriminatory practices conducted

by PT. Garuda Indonesia, Tbk (Garuda Indonesia) as stipulated in Article 19 letter

d of Law Number 5 Year 1999. Garuda Indonesia, as the chosen airline by many

customers, is suspected of engaging in discriminatory practices in selling tickets for

Middle East Asia routes. This case then uses a change of behavior as a case handling

process for the first time since it is regulated in the Regulation of The Commission

for the Supervision of Business Competition Number 1 Year 2019. In this research,

the author analyzes whether the alleged infringement could be proven and how the

change of behavior is implemented. The research method used is normative

juridical with a qualitative approach. From the research conducted, the author

concluded that the alleged infringement of discriminatory practices could not be

proven and several problems were found in using the change of behavior. Thus,

according to the author, there is a need for guidelines that further regulate the

change of behavior."