Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Hadirnya Peradilan Tata Usaha Negara (TUN) sebagai lembaga penegak hukum administrasi bagi para pencari keadilan, seringkali menemui hambatan atas pelaksanaan/eksekusi putusan. Putusan yang dimaksud ialah dalam konteks putusan tersebut sudah in kracht, terhadap putusan yang sudah in kracht tersebut Pejabat TUN selaku pihak yang kalah seringkali tidak mau mematuhi isi putusan dari para hakim PTUN. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan data sekunder. Terhadap faktor-faktor tidak dilaksanakannya putusan TUN disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya seperti belum adanya pengaturan pelaksanaan terkait uang paksa, penggunaan media massa sebagai upaya pejabat TUN jera ternyata tidak mudah dijangkau oleh penggugat, eksekusi hierarkis yang sering tidak ditindaklanjuti, serta dapat disimpulkan sekalipun terdapat berbagai macam upaya paksa ternyata letak martabat dan daya eksekusi putusan TUN sendiri berada pada kesadaran/self respect dari pejabat TUN. Adapun perbuatan tidak patuh terhadap isi putusan TUN tersebut dapat masuk kedalam unsur perbuatan Contempt of Court yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 jo Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung. Adapun jenis perbuatan konstitutif ketidak patuhan pejabat TUN masuk kedalam bentuk penentangan terhadap perintah pengadilan secara terbuka atau disebut Obstruction of Justice. Hal tersebut dapat berimplikasi terhadap kemungkinan kriminalisasi Pejabat TUN sesuai Pasal 216 KUHP atas konsekuensi perbuatan tidak patuh tersebut.

---

ABSTRACT
The presence of the State Administrative Court (TUN) as an administrative law enforcement agency for justice seekers, often faces obstacles to the implementation / execution of decisions. The verdict in question is in the context of the verdict already in kracht, against the verdict that is already in kracht TUN officials as the losing party often do not want to comply with the contents of the decisions of the PTUN judges. This type of research is normative legal research using secondary data. The factors that the implementation of the TUN verdict were not caused by several factors such as the lack of implementation arrangements related to forced money, the use of mass media as a deterrent from TUN officials was apparently not easy to reach by the plaintiff, hierarchical executions were often not followed up, and it could be concluded even though there were various the kind of forced effort turns out that the location of the dignity and power of execution of the TUN decision itself is in the awareness / self respect of the TUN official. The act of not complying with the contents of the TUN decision can be included in the Contempt of Court element of action mentioned in Act Number 14 of 1985 jo Law Number 5 of 2004 concerning the Supreme Court. The type of constitutive act of disobedience of TUN officials goes into the form of open opposition to court orders or called Obstruction of Justice. This can have implications for the possibility of criminalization of TUN Officials in accordance with Article 216 of the Criminal Code for the consequences of such non-compliance.

Abstrak :
Skripsi ini membahas tentang perbandingan pengaturan konsep Contempt of Court dalam perundang-undangan di kedua negara. Hal ini dikaitkan dengan perilaku profesi hukum dalam menjalankan profesinya yang dibatasi oleh suatu kode etik profesi. Secara tidak langsung, kode etik profesi ini bertujuan untuk melindungi martabat peradilan dari adanya gangguan dari pihak dalam perkara di pengadilan maupun pihak luar. Dalam praktek, advokat merupakan profesi hukum yang sering melakukan tindakan melanggar tata tertib pengadilan, seperti meninggalkan ruang sidang atau menginterupsi keputusan hakim. Perilaku tersebut dapat dikategorikan sebagai Contempt of Court. Konsep Contempt of Court dalam KUHP Indonesia tidak diatur secara khusus melainkan tersebar dalam beberapa pasal. Sedangkan di Inggris, konsep Contempt of Court diatur dalam undang-undang tersendiri, yakni Contempt of Court Act 1981. Penulisan skripsi ini menitikberatkan pada data sekunder dengan metode pendekatan komparatif, dan data primer berupa wawancara dengan penegak hukum yang terlibat dalam studi kasus sebagai data penunjang dan pelengkap. ......This research explains about comparison of regulation contempt of court concept in legislation of both countries. That issue is connected with conduct of law profession which is limited by a code of ethics of the profession. Indirectly, an existence of this code of ethics aimed at protecting dignity of the court from any obstruction of a party in proceeding therein or even outside party. In practically, advocate is a law profession who often break the rule of court, such as walk out from court room or interrupt judge decision. That conduct could be categorized as a contempt of court. Contempt of court concept in Indonesian Book of Penal Code isn‟t regulated in a special chapter, but it dispersed in few articles. On the contrary, contempt of court concept in England is regulated in special act, Contempt of Court Act 1981. This research is more focus in secondary sources with comparative approach methods, and primary sources in form of interview with law‟s instrument who involved in study case for supporting and complement sources of this research.