Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas tentang upaya-upaya Australia sebagai negara demokrasi liberal dalam mengatasi terorisme, khususnya menangkal ancaman-ancaman terorisme yang terjadi di Australia, termasuk aktivitas-aktivitas teroris yang terjadi di wilayah Indonesia dengan target kepentingan-kepentingan Australia dan warganegaranya. Australia sebagai negara berpaham demokrasi liberal menghadapi suatu dilema dalam konteks perang melawan terorisme. Ketika etika demokrasi liberal harus dibutuhkan, langkah-langkah kontra-terorisme merupakan upaya yang sangat efektif. Dilema ini banyak mewakili ASIO dalam aktivitasaktivitasnya untuk mengumpulkan informasi dan memberikan peringatan kepada pemerintah tentang kegiatan-kegiatan atau situasi-situasi di Australia. Australia melaksanakan defensive deterrence berdasarkan pada operasi-operasi intelijen.Tesis ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan metode eksplanatif. Hasil penelitian diharapkan akan dapat berguna sebagai acuan untuk penelitian yang lebih mendalam mengenai peranan ASIO sebagai badan intelijen keamanan nasional Australia dalam memahami prinsip-prinsip demokrasi bagi instrumen counter-terrorism policy di Australia.

---

This thesis discussed about the efforts of Australia as a liberal democracy in dealing with terrorism, especially in overcoming the threats of terrorism that occurred in Australia, including terrorist activities that occurred in the territory of Indonesia that targeted the interests of Australia and its citizens. As a liberal democratic state, Australia faces a dilemma in the context of war against terrorism. While liberal democracy ethics must be needed, counter-terrorism measures most also be effective. This dilemma is mostly represented by ASIO in their activities to collect information and provide a warning to the government about activities or situations in Australia. Australia is implementing defensive deterrence based on intelligence operations.This thesis is qualitative research applies explanatory method. The results are expected to be useful as a reference for a more in-depth research on the role of ASIO as Australia's national security intelligence agencies in understanding the principles of democracy to counterterrorism policy instruments in Australia."

"Tulisan ini membahas bagiaman peran media massa dalam melakukan perlawanan terhadap terorisme dengan menggunakan analisa framing terhadap media massa lokal Antaranews.com sebagai kantor berita resmi negara. Didasari oleh perkembangan orientasi kelompok-kelompok teroris yang menggunakan media massa sebagai alat untuk mencapai tujuannya yakni menyebarkan rasa takut dan kebutuhan media massa akan berita-berita terorisme yang dianggap memiliki nilai berita tinggi, penulis berusaha membuktikan bahwa media memiliki peran ganda yaitu untuk menghalangi teroris untuk mencapai tujuannya tanpa menghilangkan perannya sebagai penyampai informasi baik pada publik maupun pemangku kepentingan. Dengan menganalisa 4 buah berita dari antaranews.com mengenai bom Kampung Melayu, penulis membuktikan bahwa dengan framing yang tepat dan dipengaruhi oleh agenda-setting dari negara, antaranews.com mampu berperan dalam melakukan perlawanan terhadap terorisme dengan penekanan tertentu dalam setiap berita sekaligus membuktikan pemikiran newsmaking criminology yang berupaya untuk mengutangi harm dari berita dapat dilakukan secara nyata.

---

This paper discusses the role of mass media in the fight against terrorism by using framing analysis on local media, Antaranews.com as the official state news agency. Based on the development of the orientation of terrorist groups using mass media as a means to achieve their goal of spreading the fear and need of the media for the news of terrorism that is considered to have high news values, the author tries to prove that the media has a dual role that is to deter terrorists for achieveing its goals without losing its role as a transmitter of information to both the public and stakeholders. By analyzing the 4 pieces of news from antaranews.com about Kampung Melayu bombs, the authors prove that with proper framing and influenced by the agenda-setting of the goverment, Antaranews.com can play a role in the fight against terrorism with a certain emphasis in every news as well as proving newsmaking thoughts criminology that seeks to combat harm from the news can be real."

"At a time of terror, research on the perception of terror risk makes an important contribution to increasing understanding of the public perception of the terror threat. This kind of research can be utilized to improve strategies for raising the sense of security in public spaces. Since 9/11, the efforts to promote this sense of security have been implemented through the development of security features embedded in public spaces, known as counter-terrorism design. It is assumed that terror risk perception can affect the perception of security in this design strategy. To investigate this issue, research was conducted on three business districts which represented high-profile terror attack targets in Jakarta. The primary findings of the study confirm the research assumption, but the role of terror risk perception was less strong than expected as the main predictor to determine the perceived security of counter-terrorism design. In addition, the study also found that gender had a significant but low influence on the security perception of counter-terrorism design."

"Kebijakan kontra-terorisme adalah salah satu pilar utama Indonesia melawan terorisme serta upaya mencegah adanya serangan serangan teror di seluruh wilayah Indonesia. Penelitian ini berusaha memberikan penilaian obyektif terhadap efektivitas kebijakan kontra-terorisme Indonesia. Aksi-aksi serangan teror yang masih terjadi di Indonesia, terutama selama periode 2009 – 2018 adalah salah satu indikator ketidakefektivan kebijakan kontra-terorisme Indonesia. Pertanyaan utama yang ingin dijawab dalam penelitian ini adalah mengapa kebijakan kontra-terorisme Indonesia masih kurang efektif. Banyak pendapat menyatakan bahwa salah satu sebab ketidakefektivan kebijakan kontra-terorisme di Indonesia adalah ketidakmampuan regulasi tentang pemberantasan tindak pidana terorisme memberikan landasan hukum untuk mencegah serangan teror sebelum kejadian. Tesis ini mengajukan alternatif jawaban terhadap pertanyaan mengapa kebijakan kontra-terorisme Indonesia dinilai kurang efektif. Pertama, berdasarkan tipologi Zelinsky dan Shubik, terjadi evolusi perubahan organisasi teroris di Indonesia. Kedua, berdasarkan kerangka pemikiran Ranya Ahmed, terjadi perubahan target sasaran serangan teror di Indonesia. Ketiga, menurut Leo Suryadinata dan Kirsten Schulze terjadi perubahan taktik operasional dari kelompok teroris di Indonesia. Ketiga kerangka pemikiran tersebut memberikan hipotesa penelitian bahwa evolusi perubahan kelompok teror di Indonesia tidak dapat diakomodasi oleh kebijakan kontra-terorisme yang ada. Kebijakan yang kurang beradaptasi terhadap evolusi kelompok teroris di Indonesia menjadikan kebijakan kontra-terorisme kurang efektif mencegah serangan aksi teror di Indonesia.

---

Counter-terrorism policy is a main pilar on Indonesia’s attempt to eradicate terrorism and also an effort to prevent terrorists’ attacks within the territory. This study aims to objectively measures the effectivity of Indonesian counter-terrorism policy. Terrorists’ attacks which still happened within the period of 2009-2018 were a clear indication that the counter-terrorism policy remains ineffective. Hence, the main question in this study is why the policy is still ineffective. Previous studies suggest that Indonesian laws and regulations do not accommodate appropriate measures to prevent terrorists attacks from happening. This study would like to add an alternative answer to the question. It is important to acknowledge in this study that terrorists’ networks do evolve. A study made by Zelinsky and Shubik recognised terrorists organisation and structure might evolve based on command and financial structures. Another study made by Ranya Ahmed concluded that terrorist networks have different targets in their actions. Another study also assumed that terrorist networks might change their operational tactics due to modification in technology. Based on those assumptions, a working hypothesis of this study is Indonesian counter-terrorism policy is not flexible enough and not able to accommodate different evolutions of Indonesian terrorist networks."

"DI era globalisasi seperti era ini , terorisme semakin terinternasionalisasi. Tidak cukup satu lembaga pemerintah untuk mampu menangani terorisme sendirian. Skla ancaman terorisme sering memerlukan keputusan di tingkat cabinet. Hal tersebut menuntut adanya struktur pengambilan keptusan strategis. Artikel ini mengulas sturuktur sewan kemanana Nasional di empat Negara yaitu : Malysia, Singapura, Australia dan Amerika serikat ; sebagai referensi dalam pembentukan struktur koordinasi penanganan terorisme di Indonesia , walaupun tanpa keberadaan UU Keamanan Nasional dan Revisi UU tentang Pemberantasan Terorisme. "

"Tesis ini membahas ancaman dan kerawanan Indonesia terhadap terorisme, terutama penyebaran narasi radikal dan atau terorisme, serta mengajukan model kontra narasi sebagai strategi dalam bidang pencegahan ancaman terorisme di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, untuk menganalisis ancaman, dan kerentanan, dan skenario untuk penguatan dan usulan pembentukan model sebagai sistem deteksi dini. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ancaman narasi radikal atau terorisme di Indonesia berada pada posisi yang tinggi, diikuti dengan tingkat kerentanan Indonesia yang tinggi. Sehingga perlu dilakukan kontra narasi dan dilakukan penguatan terhadap strategi tersebut, serta diperlukan suatu model yang berlaku nasional sebagai dasar acuan

---

This thesis discusses the level of threats and vulnerabilities of Indonesia against terrorism, especially the spread of radical and or terrorism narratives, as well as propose a model of counter narrative as the strategy in the field of prevention in order to tackle the threat of terrorism in Indonesia. This study used a qualitative approach, to analyze the threats and vulnerabilities, as well as a scenarios for strengthening and proposed the establishment of a model as an early warning system. The results of this study indicate that the threat of radical or terrorism narratives in Indonesia is at a high level, followed by a high degree of vulnerability in Indonesia. Hence, it is necessary to apply the counter-narratives, and to strengthen the counter narative strategy, as well as we need a model that applicable nationwide as a platform."

"AbstrakSeparation between military (tni) and police ( polri), both structure and roles, is perceived as a great achievement of military reform in Indonesia. such separation was nonexixtence during soeharto authoritarian regime as both of them were operated under angkatan bersenjata republik indonesia (abri) and shared the internal security role, including for handling domestic terrorism. following the reform, their roles have been redefined toward its original function in which polri manages internal security and tni handles defence matters. however the raise of domestic terrorism threat has triggered further discussion on who is responsible to handle terrorist threat. since it occured domestically, polri claimed that is their role in managing internal security. while the military also claimed that counter terrorism is also part of their role as mentioned under the task of military operation other that war. along with ambiguous approach of anti terrorism measures, it has brought tension for both institutions. thit paper aims to identify the political dynamics of tni polri relations in searching for counter terrorism authority"

"Serangan terorisme di Indonesia berevolusi dari penggunaan bahan peledak konvensional seperti ANFO (ammonium nitrate fuel oil) bergeser ke penggunaan bahan kimia, biologi, radioaktif dan nuklir (KBRN) yang dalam skala besar dapat diubah menjadi senjata pemusnah massal (weapon mass destruction). Data menunjukkan selama periode 2011-2019 tercatat 6 (enam) percobaan serangan teror menggunakan bahan KBRN yaitu arsenik dan racun ricin di Polsek Kemayoran (2011); Bom Nitroglyserin di Solo (2012); Bom Gas Chlorin di ITC Depok (2015); penggunaan Thorium Oksida di Bandung (2017); Bom Nitroglyserin, Bogor (2019) dan penemuan racun abrin di Cirebon (2019). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan studi kasus penggunaan WMD dalam serangan terorisme di Indonesia periode 2011-2019. Konsep teori kontra terorisme, pencegahan kejahatan dan kebijakan publik digunakan untuk menjelaskan strategi pencegahan serangan teroris menggunakan WMD di Indonesia. Makalah ini mengkaji peran Kementerian/Lembaga seperti POLRI, BNPT, BAPETEN, BNPB, TNI, Kemenperin dalam memitigasi dan menanggulangi serangan terorisme yang menggunakan WMD. Dari hasil wawancara dan studi pustaka, diketahui hanya institusi POLRI, BNPT dan BAPETEN yang telah memiliki protokol penanganan serangan terorisme menggunakan WMD namun masih bersifat sektoral. Kesimpulan dari penelitian ini adalah perlunya pengintegrasian protokol penanganan serangan terorisme menggunakan WMD yang ada saat ini berdasarkan kewenangan BNPT untuk mengkoordinasikan pelaksanaan strategi penanggulangan terorisme serta dilegalkan dalam bentuk produk hukum berupa Keputusan atau Peraturan Kepala BNPT.

---

Terrorist attacks in Indonesia have evolved from the use of conventional explosives such as ANFO (ammonium nitrate fuel oil) to shift to the use of chemicals, biology, radioactivity and nuclear (KBRN) which on a large scale can be converted into weapons of mass destruction. Data shows that during the 2011-2019 period there were 6 (six) attempted terror attacks using KBRN material, namely arsenic and ricin poison in Kemayoran Sector Police (2011); Nitroglyserin Bombing in Solo (2012); Chlorin Gas Bomb at ITC Depok (2015); the use of Thorium Oxide in Bandung (2017); Nitroglyserin Bomb, Bogor (2019) and the discovery of abrin poison in Cirebon (2019). The method used in this research is a qualitative approach with a case study of the use of WMD in terrorism attacks in Indonesia in the period 2011-2019. The concept of counter terrorism theory, crime prevention and public policy is used to explain strategies to prevent terrorist attacks using WMD in Indonesia. This paper examines the role of Ministries/Institutions such as POLRI, BNPT, BAPETEN, BNPB, TNI, Ministry of Industry in mitigating and combating terrorism attacks using WMD. From the results of interviews and literature studies, it is known that only the POLRI, BNPT and BAPETEN institutions have protocols for handling terrorist attacks using WMD but are still sectoral in nature. The conclusion of this research is the necessity of integrating the handling protocol of terrorism attacks using WMD that exist today based on the authority of the BNPT to coordinate the implementation of the counterterrorism strategy and be legalized in the form of legal products namely Decree or Regulation of the Head of BNPT."

"Aksi terorisme yang melibatkan Foreign Terrorist Fighter (FTF) masih terjadi di Indonesia. Hal ini tidak lepas dari kekalahan ISIS di Suriah yang menyebabkan para anggotanya kembali ke negara asal termasuk Indonesia. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) telah membentuk satuan tugas untuk secara khusus menangani FTF, namun dalam pelaksanaannya muncul banyak kendala sehingga tidak optimal. Ego sectoral masih menjadi kendala dalam penanganan FTF. Sehingga Collaborative Government Theory digunakan dalam menyelesaikan permasalahan FTF. Metode Penelitian kualitatif dengan metode Delphi digunakan untuk menghasilkan Model Comprehensive Counter Terrorism yang diharapkan dapat mengurangi aksi-aksi terorisme yang dilakukan oleh FTF. Model Comprehensive Counter Terrorism dipimpin oleh Satuan Tugas FTF BNPT dengan anggotanya berasal dari lembaga dan kementerian terkait yaitu TNI, Polri, Kemenlu, Kemendagri, Dirjen Imigrasi, PPATK, Kemensos dan Kemenag.

---

Terrorist acts involving Foreign Terrorist Fighters (FTF) are still happening in Indonesia. This is inseparable from the defeat of ISIS in Syria which caused its members to return to their countries of origin, including Indonesia. The National Counterterrorism Agency (BNPT) has formed a task force to specifically deal with FTF, but in its implementation there are many obstacles that are not optimal. Sectoral ego is still an obstacle in handling FTF. So that Collaborative Government Theory is used in solving FTF problems. Qualitative research methods using the Delphi method are used to produce a Comprehensive Counter Terrorism Model which is expected to reduce acts of terrorism carried out by the FTF. The Comprehensive Counter Terrorism Model is led by the BNPT FTF Task Force with members from related institutions and ministries, namely the TNI, Polri, Ministry of Foreign Affairs, Ministry of Home Affairs, Director General of Immigration, PPATK, Ministry of Social Affairs and Ministry of Religion."

"Dalam beberapa belakangan setelah berakhirnya Perang Dingin, masalah terorisme telah menjadi ancaman yang semakin mengkhawatirkan bagi kebanyakan orang di negara maju. Serangan terorisme ke Amerika Serikat (AS) pada tanggal 11 September 2001 pada gilirannya telah menandai perkembangan baru gerakan terorisme, yang membawa implikasi terhadap perspektif keamanan global dan kawasan. Di tengah sistem dunia yang unipolar dan kebijakan unilateralise AS dalam perang terhadap terorisme, PBB mengeluarkan Resolusi DK PBB no. 1373 (2001) secara relatif dapat dikatakan sebagai multilateralisasi kepentingan AS dalam penanganan terorisme. Terlepas dari terorisme tersebut merupakan ancaman bersama, bobot isi resolusi tersebut, dapat diartikan sebagai wadah bagi kepentingan nasional AS. Resolusi DK PBB no. 1373 (2001) ini secara garis besar mewajibkan negara-negara anggota PBB untuk bekerjasama, antara lain lewat pengaturan serta perjanjian bilateral dan multilateral, mencegah serangan teroris, mengambil tindakan untuk melawan pelaku aksiaksi tersebut, dan secepat mungkin menjadi pihak pada konvensi-konvensi internasional serta protokol-protokolnya yang berkaitan dengan terorisme.Resolusi juga memutuskan untuk membentuk suatu Komite di Dewan Keamanan PBB, yang kemudian dikenal dengan Hama Counter Terrorism Committee (CTC). CTC ini menyerukan kepada semua negara untuk melapor kepada Komite tidak lebih dari 90 hari sejak tanggal resolusi ditetapkan dan setelah itu sesuai dengan jadwal harus diajukan kepada Komite guna penetapan langkah-langkah untuk mengimplementasikan resolusi tersebut. Pemenuhan kewajiban di Counter Terrorism Committee (CTC) memperlihatkan adanya keseriusan Pemerintah Indonesia dalam rangka pemberantasan terorisme khususnya melalui kerangka kerjasama multilateral. Keseriusan ini dapat dinilai dari waktu penyampaian laporan yang dilaksanakan sebelum batas waktu yang ditentukan. Keseriusan lain adalah isi laporan yang disusun berdasarkan masukan-masukan dari departemen terkait. Pencapaian ini jauh lebih baik dibandingkan dengan negara-negara anggota PBB lainnya. Pemenuhan kewajiban di CTC oleh Pemerintah Indonesia terlihat agak berbeda dengan opini yang ada di masyarakat Indonesia. Terlebih lagi opini yang berkembang di masyarakat ini sepertinya didukung pendapat atau pernyataan yang dikemukakan oleh pejabat tinggi negara, tokoh masyarakat, partai politik dan lain-lain. Opini yang berkembang di masyarakat cenderung menyatakan bahwa mereka tidak setuju dengan upaya pemberantasan terorisme yang ditempuh oleh Pemerintah Indonesia karena mereka menganggap sasaran akhir dari opini dunia yang sedang dibangun oleh negara-negara barat dalam rangka pemberantasan teroris adalah umat Islam.Teori-teori utama yang dipakai dalam penelitian ini adalah teori kebijakan luar negeri dari W.D. Coplin, yang didukung oleh teori struktur politik dari Kenneth Waftz, Teori Rejim Keamanan dari Robert Jervis. Pertanyaan yang muncul dalam penelitian ini adalah mengapa Indonesia memenuhi kewajibannya di CTC sebagai langkah pemberantasan terorisme internasional. Dengan menggunakan penelitian deskriptif analitis, dapat dikatakan bahwa di tingkat ekstemal, unipolarisme dalam struktur sistem internasional saat ini tercermin dalam dominasi peran AS di PBB. Banyak negara, termasuk Indonesia tidak mempunyai ruang manuver yang cukup luas di forum multilateral untuk menentukan sendiri kebijakan luar negeri yang sesuai dengan aspirasi domestik yang sering kali berseberangan dengan kecenderungan pengambilan keputusan di forum PBB. Kebijakan luar negeri yang dijalankan oleh Indonesia dalam forum multilateral adalah untuk mengantisipasi kebijakan negara lain atau posisi mayoritas yang mengemuka dalam masalah tersebut. Upaya Indonesia dalam CTC dilakukan dalam rangka memperkuat leverage posisi Indonesia nantinya. Hal ini dilakukan mengingat keterkaitan antara situasi domestik dengan kebijakan luar negeri tidaklah seerat dan seintensif keterkaitan posisi Indonesia di CTC dengan struktur sistefn internasional yang melingkupinya."