Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pembangunan yang terbaik adalah yang berwajah manusia mencakup peningkatan kualitas manusia sehingga dapat lebih meningkatkan taraf hidupnya, mengelola sumber-sumber alamnya secara optimal dan bertanggung jawab terhadap lingkungannya. Kebijakan nasional tentang pendidikan telah diatur dalam Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional No.2/1989. Dalam kaitan ini, Pemerintah Indonesia telah mengatur mekanisme dan prosedur pelaksanaan desentralisasi pengelolaan pendidikan dasar pada skala nasional, lokal khususnya yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan dasar yang salah satu programnya adalah wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun. Beberapa penelitian tentang penyelenggaraan pendidikan dasar tersebut telah merekomendasikan beberapa pola manajemen dan strategi-strategi sejak diperkenalkannya konsep desentralisasi dan otonomi daerah. Fokus penelitian ini adalah mengenai (1 ) pemantauan dan evaluasi proses pengambilan keputusan di tingkat taktis yang dilakukan dalam hal ini oleh staf Bappeda dan/atau dinas pendidikan di tingkat kabupaten dalam menterjemahkan kebijakan nasional ke dalam kebijakan dan/atau progam lokal yang sifatnya lebih spesifik dan operasional; (2) Penataan kelembagaan pendidikan di daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi pendidikan. Pengambilan sampel dilakukan secara purposive dengan mengambil salah satu kabupaten yang termasuk ke dalam Proyek Percontohan Otonomi Daerah untuk Daerah Tingkat II, yaitu Kabupaten Bandung dan satu kabupaten yang tidak termasuk proyek percontohan yaitu Kabupaten Bogor. Dari proses pengumpulan data dan informasi melalui wawancara dengan para narasumber di dua kabupaten sampel, terungkap sejumlah temuan bahwa ke dua sampel tidak jauh berbeda dalam menanggapi/merespon isu desentralisasi tersebut. Setelah adanya desentralisasi dan otonomi daerah, kebijakan kedua daerah agak berbeda; di mana Kabupaten Bogor (yang tidak termasuk proyek percontohan otda) merasa bahwa bidang pendidikan merupakan bidang sangat prioritas dalam menyongsong era globalisasi. Perbedaan tersebut disebabkan karena (1) adanya ketidaksamaan persepsi tentang pendidikan dasar; (2) Kapasitas Bappeda dan kantor dinas; serta (3) kebutuhan atau tuntutan masyarakat. "

"Peran sebuah biro humas dalam suatu organisasi pada saat ini menjadi suatu kebutuhan penting bahkan menjadi suatu keharusan. Peran biro humas ini menjadi sangat penting bagi organisasi pemerintahan, dimana tugas humas ini merupakan suatu kelanjutan dari proses penetapan kebijakan dan pelayanan bagi masyarakat luas. Berkaitan dengan kepentingan masyarakat luas inilah maka diperlukan suatu departemen sebagai kepanjangan tangan dari pemerintahan untuk mengatur berbagai kepentingan umum dan strategis negara, salah satu kepentingan umum dan strategis ini ialah bidang kelautan dan perikanan, dimana sejak zaman pemerintahan orde baru belum mendapatkan perhatian khusus.Dalam usaha membangkitkan dan menyadarkan masyarakat luas akan strategis dan besarnya potensi kelautan dan perikanan Indonesia ini diperlukan upaya untuk membangun citra lembaga maupun sektor yang lebih positif sebagai langkah awal. Dimana menurut David A. Aaker dan John G. Myers, dimana Citra ialah seperangkat impresi atau gambaran seseorang atau sekelompok orang mengenai suatu obyek bersangkutan.Tesis ini merupakan analisa teoritis dan empirik tentang bagaimana upaya yang telah dilakukan oleh Pusinfoyanmas Departemen Kelautan dan Perikanan untuk dapat meningkatkan citra sektor kelautan dan perikanan melalui program, kebijakan, serta kegiatan eksternalnya. Kajian ini dilakukan secara kualitatif dengan studi kepustakaan dan wawancara.Dimana selama ini Pusinfoyanmas Departemen Kelautan dan perikanan belum melakukan evaluasi menyangkut hasil dari program-program serta kegiatan eksternal yang pernah dilakukannya berkaitan dengan citra departemen maupun sektor kelautan dan perikanan pada masyarakat.Usaha untuk meningkatkan citra Departemen Kelautan dan Perikanan serta sektor kelautan dan perikanan perlu terus diupayakan, baik berupa peningkatan informasi, program, kebijakan maupun pelayanan bagi masyarakat luas, dengan tujuan utama yakni sektor kelautan dan perikanan dapat menjadi suatu "Prime Mover" bagi pembangunan Indonesia."

"Pembangunan Nasional bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan makmur, merata materil dan sprituil, serta telah di laksanakan baik di desa maupun di kota. Pelaksanaan pembangunan tersebut seyogianya tidak hanya bersifat fisik saja tetapi harus dilaksanakan juga pembangunan yang bersifat non fisik dalam hat ini adalah bahwa setiap program pembangunan tersebut harus dilakukan upaya pemberdayaan masyarakat.Dalam pelaksanaan Program Pemugaran Perumahan dan Lingkungan Desa Terpadu yang ada di Kota Pontianak, peran Community Worker sebagai kader pembangunan sangat panting untuk menggantikan peran kader pembangunan yang ada di Kelurahan, pelaksanaan peran tersebut tidak dapat dilakukan secara efektif.Ada beberapa faktor yang mempengaruhi efektifitas peran Community Worker yang terdiri dari faktor internal 'Community Worker yaitu motivasi dan niat, faktor kemampuan dan keterampilan Community Worker, faktor kerjasama (masyarakat), serta faktor kebijakan Pemerintah yang meliputi faktor sosialisasi program yang bersamaan dengan turunnya bantuan dan kebijakan Pemerintah yang bersifat top down menempatkan masyarakat hanya sebagai penerima pembangunan. Ada dua aspek yang diteliti, yaitu efektifitas peran Tenaga Penggerak Masyarakat dalam Program Pemugaran Perumahan dan Lingkungan Desa terpadu, serta faktor-faktor yang mempengaruhi efektifitas peran Community Worker. Pada efektifitas Peran Community Worker penelitian ini mencoba mendeskripsikan dan menganalisa pelaksanaan peran Community Worker di dalam Program Pemugaran Perumahan dan Lingkungan Desa Terpadu, sedangkan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi peran Community Worker.Penelitian yang dilaksanakan di Kota Pontianak merupakan penelitian melalui pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif analitis Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi serta melalui wawancara terhadap 13 informan, selain itu juga di dukung oleh pendekatan kuantitatif dengan penyebaran kuesioner kepada 30 responden.Berdasarkan hasil penelitian ini maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan peran Community Worker di dalam Program Pemugaran Perumahan dan Lingkungan Desa Terpadu tidak dapat dilakukan secara efektif, Community Worker yang ada ditunjuk oleh Pemerintah Kota dan bukan pilihan masyarakat, selain itu tidak disediakannya dana operasional bagi mereka untuk melaksanakan perannya, yang mengakibatkan belum terlaksananya peran dengan baik dan lancar.Pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah agar tidak mengabaikan upaya pemberdayaan masyarakat, selain itu dalam pelaksanaan pembangunan hendaknya melalui pendekatan partisipatoris artinya dimulai dari masyarakat yang mengetahui tentang sistem kehidupan mereka sendiri dengan menganut sistem pembangunan yang berpusat pada rakyat (people centered development).Selanjutnya agar peran Community Worker dapat dilaksanakan secara efektif Pemerintah Kota seharusnya menyerahkan kepada masyarakat untuk menentukan pilihannya terhadap Community Worker yang sesuai dengan keinginannya, disamping itu perlu dukungan dana bagi kegiatan operasional Community Worker."

"Masalah kekurangan modal untuk melaksanakan pembangunan (ekonomi) merupakan ciri umum yang banyak kita jumpai pada negara sedang berkembang. Investasi Asing Langsung (foreign direct investment atau FDI) menjadi salah satu sumber pembiayaan (modal ) yang penting bagi negara berkembang dan mampu memberikan kontribusi yang cukup besar bagi pembangunan melalui transfer asset dan manajemen, serta transfer teknologi guna mendorong perekonomian negara. Masalahnya adalah bagaimana agar investasi asing langsung tersebut masuk ke suatu negara, hal tersebut perlu dikaji mengenai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi suatu investor asing agar mau menanamkan modalnya tersebut pada suatu negara.Model analisis penelitian Ini merupakan merupakan karakteristik yang ada pada negara Indonesia dalam periode tahun 1977-2004 dengan menggunakan perhitungan kuadrat terkecil sederhana (ordinary least square = OLS) dengan menggunakan data-data pendapatan nasional suku bunga, jumlah tenaga kerja, infrastruktur dan kebijakan pemerintah berupa deregulasi mei 1986 sehingga akan diketahui apakah faktor-faktor tersebut mempengaruhi investasi asing langsung di Indonesia. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data urut waktu (time series) yaitu 27 (1977-2004) tahun berupa data sekunder yang berbentuk tahunan yang didapat dari Biro Pusat Statistik Indonesia dengan kondisi data banyak hal-hal penting yang belum terukur seperti infrastruktur untuk listrik dan telepon , sehingga dalam penelitian ini infrastruktur diukur berdasarkan panjang jalan yang ada di Indonesia.Hasil studi ini menunjukan bahwa hubungan variabel pendapatan nasional dengan investasi asing langsung menunjukan hubungan yang positif, sedangkan hubungannya dengan infrastruktur negatif dan hubungan investasi asing langsung dengan jumlah tenaga kerja berpengaruh positif dan signifikan, hal ini perlu ditindak lanjuti oleh pemerintah sebagai faktor yang sangat berpotensi di dalam negeri akan tetapi kebijakan pemerintah berupa deregulasi Mei 1986 tidak berpengaruh secara signifikan hal ini perlu diwaspadai oleh pemerintah karena adanya anggapan bahwa keluarnya suatu kebijakan baru justru meningkatkan biaya investasi berupa cost of doing bussiness, hal dapat dicegah dengan tranparansi dan good goverment, secara keseluruhan hasil studi ini telah dapat menjawab pertanyaan dan sesuai dengan hipotesis yang diajukan."