Hasil Pencarian

Ditemukan 8 dokumen yang sesuai dengan query

Putusan mahkamah konstitusi RI tentang pengujian undang-undang jabatan notaris dan undang-undang kepailitan dan penundaan pembayaran utang

Jakarta: BP. Cipta Jaya, 2006

347.016 PUT

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Schabas, William A., author

An introduction to the international criminal court

Cambridge, UK: Cambridge University Press, 2011

345.01 SCH i

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Dalam Teori dan Praktik

JK 8:6 (2011)

Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library

Gray, Christine D.

Judicial remedies in international law / Christine D. Gray

Oxford: Clarendon Press, 1987

341.552 GRA j

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Junaedi, author

The existence of human rights court as a national effort to eliminate the severe violation of human rights in indonesia

The law on human rights court has brought the new hopes for certain people have suffered because of the human rights violation happened in the past government (before the law enacted in the years of 2000). The demand for justice does not only focus on human rights violations, which occurred...

Depok: Faculty of Law University of Indonesia, 2014

AJ-Pdf

Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library

Mohd. Din, author

Koordinasi antara penyidik dan penuntut umum dalam penyelesaian perkara

ABSTRAK
Sistem Peradilan Pidana terdiri dari sub sistem Polisi, Jaksa Penuntut Umum, Hakim, dan Lembaga Pemasyarakatan. Bekerjanya Sistem Peradilan Pidana ini harus terpadu dan saling mengisi antara sub sistem. Sub sistem Polisi sebagai sub sistem hulu atau sebagai gerbang berkenalannya seseorang dengan Sistem Peradilan Pidana sangat menentukan untuk proses selanjutnya, kernampuan...

1996

T-Pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Sihombing, Arnold, author

Analisis yuridis peraturan mahkamah agung tentang tata cara pengajuan upaya hukum keberatan terhadap putusan KPPU register tahun 2005

Upaya hukum pengajuan keberatan merupakan hak dari setiap pelaku usaha yang tidak menerima Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat secara sederhana mengatur pengajuan keberatan bagi pelaku usaha yang tidak dapat menerima sanksi yang dijatuhkan oleh KPPU....

Depok: Universitas Indonesia, 2006

T18210

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Salviadona Tri P., author

Akibat hukum putusan mahkamah konstitusi No.013/PUU-I/2003 terhadap proses hukum tersangka, terdakwa dan terpidana bom Bali : Kajian tentang hak-hak yang dimiliki tersangka, terdakwa dan terpidana tindak pidana terorisme

Asas legalitas merupakan suatu asas yang utama dalam hukum pidana. Asas ini berlaku secara universal karena diakui dan dianut oleh semua sistem hukum di dunia. Salah satu yang terpenting dalam elemen asas legalitas adalah larangan pemberlakuan surut (non retroaktif) suatu peraturan perundang-undangan. Asas ini dianut dan diterapkan telah begitu lama...

Depok: Universitas Indonesia, 2005

T15422

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian